Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Direktorat Jenderal 

Ketenagalistrikan 

mendukung Zona Integritas 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

serta 

Wilayah Bebas dari Korupsi 

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN 

Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan 

Jakarta Selatan 12950 

Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044 

www.djk.esdm.go.id

Dari Redaksi 

Buletin Ketenagalistrikan 

Edisi 46 Volume 12| 

JUNI 2016 

SUSUNAN REDAKSI 

Penanggung Jawab 

Sekretaris Direktorat Jenderal 


Redaktur 

Totoh Abdul Fatah 

Wiwid Mulyadi 

Heru Setiawan 

Ear Marison 

Hagni Surendro 

Sudarti 

Jackson Frans 

Fathorrahman 

Hari Dwi Wijayanto 

Pandu Satria Jati B 

Anggita Miftah Hairani 

David F Silalahi 

Ahmad Amiruddin 

Miftah Haris 

Novan Akhiriyanto 

Dina Andriani 

Hening Surya Bayu A. 

Fanny Ristantono 

M. Tomas Triananta 

Penyunting/ Editor 

Hutami Hikma Asih 

Ernawaty 

Sahri Mahmud 

Ridwan Budi Santoso 

Desain Grafis/Fotografer 

Achmad Yusuf Haryono 

Agus Supriyadi 

Ajat Munajat 

Agah Muhammad Abduh 

Adar 

Sekretariat 

Emi Tursilah 

Irman Suryana 

Novi Pravitasari 

Lutfhi 

Dewi Agustini 

Alamat Redaksi 

Redaksi Buletin Ketenagalistrikan 

Jalan HR Rasuna Said Blok X2, 

Kav.7-8, Kuningan 

Jakarta Selatan 12950 

www.djk.esdm.go.id 

Pembaca yang budiman, 

Masyarakat kini lebih mudah mendapat sambungan baru tenaga listrik. 

Layanan satu pintu sambungan listrik merupakan bentuk komitmen 

pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Topik 

mengenai hal ini kami angkat menjadi Tajuk Utama. 

Pembaca diajak untuk lebih mengenal ASEAN Power Grid dalam Liputan 

Khusus, termasuk mengenai latar belakang dan proyeksinya ke depan. 

ASEAN Power Grid dibentuk untuk meningkatkan kerjasama negaranegara 

ASEAN serta meningkatkan ketahanan energi regional. 

Topik mengenai subsidi listrik dan Program 35.000 MW juga masih menjadi 

sorotan. Topik lainnya yang dibahas dalam edisi ini antara lain mengenai 

rangkaian koordinasi dan supervisi KPK di sektor ketenagalistrikan serta 

rencana pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah timur 

Indonesia. Dalam rubrik Galeri ditampilkan pelantikan 28 PNS baru Ditjen 

Ketenagalistrikan dan pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya 

bagi pegawai sesuai dengan pengabdiannya. 

Selamat membaca! 

Salam Redaksi 

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Syarat Teknis : 

1.Font penulisan naskah menggunakan Arial 

2.Ukuran font yang digunakan 12 

3.Jarak spasi penulisan 1,5 

4.Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata 

Syarat Umum: 

1.Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik 

2.Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti) 

3.Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum misalnya: tentang manajemen, 

pengembangan diri, dll. 

4.Naskah asli belum pernah dimuat di media lain 

5.Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris 

6.Naskah dikirim melalui email ke humas.djk@gmail.com 

7.Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan caption 

8.Penulis menyertakan biodata beserta foto diri 

9.Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang 

dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan 

Buletin Ketenagalistrikan|Juni 2016| 3

DAFTAR ISI 

27 

KPK Siap Beri Pendampingan pada Proyek-Proyek Ketenagalistrikan 

Dari Redaksi 

Tajuk Utama 

6 Masyarakat Semakin Mudah Sambung Listrik 

8 Sambungan Baru Paling Lama 25 Hari 

10 YLKI: Revolusi Mental di Sektor Ketenagalistrikan Sudah Ada 

Sejak Dulu 

11 SLO Online Dipamerkan dalam Simposium dan Gelar Inovasi 

Pelayanan Publik 

Liputan Khusus 

12 Mengenal ASEAN Power Grid 

Warta Kita 

16 Subsidi Listrik Harus Tepat Sasaran 

17 Subsidi Listrik Tepat Sasaran Perlu Dukungan Banyak Pihak 

18 Subsidi Listrik Tepat Sasaran agar Listrik Dinikmati Merata 

20 Pemerintah Cari Solusi Masalah Energi di Nusa Tenggara 

22 Enam Provinsi Jadi Pilot Project Program Indonesia Terang 

23 Program 35.000 MW dan Indonesia Terang Butuh Dukungan Pemda 

24 Tiga Cara Melistriki Daerah Timur Indonesia 

26 KPK Kawal Ketahanan Energi 

27 KPK Siap Beri Pendampingan pada Proyek-Proyek Ketenagalistrikan 

28 Korsup KPK di Surabaya, Dirjen Ketenagalistrikan Harapkan 

Kerjasama Pemda 

29 Narasi Tunggal Penting dalam Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah 

32 PLTB Terbesar di Indonesia Siap Dibangun 

33 Pemerintah Minta PLN Tingkatkan Efisiensi 

4 |Juni 2016|Buletin Ketenagalistrikan

35 Program 35.000 MW Perwujudan Nawa Cita 

37 Teten Masduki: 35.000 MW Satu-Satunya 

di Dunia 

38 Pemerintah Bertekad Kurangi BBM 

dalam Pembangkit Listrik 

39 Delegasi Malaysia Kunjungi Calon Tapak 

GI Perawang 

40 Hindari Bahaya, Instalasi Listrik Harus Sesuai 

PUIL 2011 

42 Inspektur Ketenagalistrikan Diharap Terus 

Tingkatkan Kompetensi 

45 Pemerintah Minta PLN Tinjau Kontrak 

PLTD Sewa 

46 Pastikan Keandalan Pasokan Daya Listrik, 

Dirjen Ketenagalistrikan Kunjungi Nias 

48 Dirjen Ketenagalistrikan Dampingi Menteri 

KeTTHA Malaysia Kunjungi Bengkayang 

52 Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri Pembukaan 

The 3rd ISES 2016 

54 Ditjen Ketenagalistrikan Meriahkan 

Pekan Inovasi Sumut 

56 Kebijakan Pelayanan Ketenagalistrikan 

Disosialisasikan di Makassar 

11 

SLO Online Dipamerkan dalam Simposium 

dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik 

20 

Pemerintah Cari Solusi Masalah Energi di 

Nusa Tenggara 

Galeri 

30 Dirjen Ketenagalistrikan Ambil Sumpah 

Jabatan 28 PNS 

Resensi 

44 - American Electricians' Handbook 

- Jelajah Wisata Nusantara 

Tips 

50 Tips Membuat Presentasi yang Efektif 

Pojok Peraturan 

58 Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru 

Koleksi Perpustakaan DJK 

Bulan Januari - Juni 2016 

40 

Hindari Bahaya, Instalasi Listrik Harus 

Sesuai PUIL 2011 

42 

Inspektur Ketenagalistrikan Diharap 

Terus Tingkatkan Kompetensi 


Tajuk Utama 

MASYARAKAT 

SEMAKIN MUDAH 

SAMBUNG LISTRIK 

Penyambungan listrik kini dipermudah dengan diterapkannya 

layanan satu pintu. Dengan layanan ini, masyarakat hanya 

perlu menghubungi PLN melalui PLN 123 atau website 

PLN untuk mendapatkan sambungan listrik. Hal tersebut 

dikemukakan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dalam acara 

coffee morning bertajuk Pelayanan Satu Pintu Sambungan 

Listrik pada Jumat (29/4) bertempat di Gedung Ditjen 

Ketenagalistrikan, Jakarta. 

“Jadi layanan satu pintu ini pada prinsipnya adalah 

menggabungkan database 123 PLN dengan database LIT-TR 

(Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah) secara online 

dan juga database SLO (Sertifikat Laik Operasi) di Ditjen 

Ketenagalistrikan. Sehingga masyarakat hanya melalui 

satu pintu saja saat menyambung listrik termasuk biaya 

pembayarannya juga,” jelas Jarman. 

kedua kota tersebut sudah siap sistemnya. Akhir tahun ini 

layanan satu pintu ini diharapkan sudah dapat diterapkan di 

seluruh Indonesia. 

Jangka waktu maksimum layanan penyambungan listrik 

dibedakan menjadi tiga, yakni 5 hari kerja tanpa perluasan 

jaringan, 15 hari kerja dengan perluasan jaringan, dan 25 

hari kerja jika ada penambahan trafo. Kecepatan pelayanan 

sambungan baru tegangan rendah ini menjadi salah satu 

indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) PLN. 

Artinya, jika kecepatan penyambungan lebih lama dari yang 

sudah ditetapkan, maka PLN harus memberikan potongan 

tagihan listrik sebesar 35% dari biaya beban atau biaya 

minimum untuk pelanggan nonsubsidi dan 20% untuk 

pelanggan subsidi. 

Jarman mengatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) telah menyampaikan surat kepada direksi 

PLN agar layanan satu pintu ini bisa diimplementasikan 

tahun ini. Disampaikan Jarman, bulan April 2016 layanan 

ini baru dapat diaplikasikan di Jakarta dan Surabaya karena 

Jarman melanjutkan bahwa sistem online satu pintu ini 

memangkas prosedur yang dulu lima menjadi hanya tiga 

prosedur. Jika sistem yang lama secara manual punya 

waktu maksimum penyambungan 79 hari kerja, sistem 

yang baru ini mempersingkat menjadi 25 hari kerja. Jarman 

Coffee morning diadakan untuk mensosialisasikan kebijakan 

pemerintah pada para stakeholder. 

Peserta coffee morning merupakan stakeholder di sektor 

ketenagalistrikan. 

6 | Juni 2016|Buletin Ketenagalistrikan

Tajuk Utama 

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dalam coffee morning (29/4) mengungkapkan bahwa penyambungan listrik dipermudah dengan diterapkannya 

layanan satu pintu. 

menambahkan, masyarakatpun diuntungkan dengan biaya 

penyambungan yang lebih rendah 20% dari sistem yang 

lama. 

Kebijakan layanan satu pintu penyambungan listrik ini dibuat 

selaras dengan komitmen pemerintah untuk mempermudah 

masyarakat dalam mendapatkan sambungan listrik. Jarman 

menyampaikan hasil survey dari World Bank dimana tingkat 

getting electricity Indonesia naik peringkat di tahun 2015 

menjadi 45 dari tahun sebelumnya yang berada pada urutan 

161 dari total 189 negara yang disurvey. 

Sesi tanya-jawab dimanfaatkan oleh peserta coffee morning untuk 

mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pendapat. 

Tahun ini, Jarman menambahkan, jika tidak ada inovasi 

yang dilakukan, peringkat getting electricity Indonesia bisa 

turun ke 46. Padahal Presiden Joko Widodo menargetkan 

getting electricity Indonesia bisa berada di posisi 20 besar. 

Target ini tentu merupakan tanggung jawab berat dan tidak 

mudah, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari seluruh 

pemangku kepentingan, serta upaya inovatif seperti layanan 

satu pintu ini agar target dapat tercapai. (AMH) 

Coffee morning menjadi media efektif yang dapat menjadi jembatan 

penghubung antara pemerintah, PLN, dan stakeholder. 

Buletin Ketenagalistrikan| Juni 2016| 7

Tajuk Utama 

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman berharap pada Hari Listrik Nasional pada Oktober nanti, Layanan Satu Pintu Sambungan Listrik dapat 

diterapkan di seluruh Indonesia. 

SAMBUNGAN BARU 

PALING LAMA 25 HARI 

Masyarakat akan lebih mudah mendapat sambungan baru 

tenaga listrik. Dengan kebijakan satu pintu sambungan 

listrik, masyarakat paling lama akan mendapatkan listrik 25 

hari sejak pendaftaran. Jika tanpa perluasan jaringan, lama 

penyambungan listrik bahkan hanya lima hari. Selain waktu 

penyambungan yang akan dipercepat, prosedur juga akan 

dipermudah. 

Sesuai aturan baru, kecepatan penyambungan baru tenaga 

listrik merupakan indikator baru pinalti Tingkat Mutu 

Pelayanan (TMP). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang 

Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan 

Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara. 

pembacaan KWH Meter, dan waktu koreksi kesalahan 

rekening merupakan indikator pinalti jika PT PLN (Persero) 

tidak sesuai dengan poin yang dideklarasikan. 

Menurut Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman, apabila PLN 

melebihi batas waktu pelayanan yang telah ditetapkan, 

maka masyarakat ataupun swasta akan mendapatkan 

diskon hingga 35 persen. PLN pun akan mendapatkan denda 

apabila target waktu ini tidak terpenuhi. 

"PLN akan berikan diskon 35 persen. Katakanlah dia apply 

bulan April, ternyata lebih 25 hari kerja. Pada bulan Juni 

dia dapat diskon dan PLN kena penalti," ungkap Jarman. 

Untuk itu, masyarakat pun diminta untuk aktif memberikan 

informasi apabila PLN tidak gagal mencapai target waktu 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Pengusahaan 

Ketenagalistrikan, Satya Zulfanitra saat menyampaikan 

presentasi mengenai Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2016, 

Jumat (29/4). Sesuai aturan tersebut, selain kecepatan 

penyambungan listrik, lama gangguan, jumlah gangguan, 

kecepatan pelayanan perubahan daya, kesalahan 

Untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan 

sambungan listrik, Kementerian ESDM meluncurkan 

kebijakan Layanan Satu Pintu Sambungan Listrik. Untuk 

bulan ini akan diterapkan di Jakarta dan Surabaya. Secara 

bertahap, seluruh masyarakat akan merasakan sambungan 

satu pintu sebelum Hari Listrik Nasional, Oktober 2016. 


Tajuk Utama 

"Diharapkan pada Hari Listrik Nasional bulan Oktober sudah 

seluruh Indonesia, kecuali untuk daerah remote yang 

memang susah secara geografis," tutupnya. 

Menurut Jarman, masyarakat yang meminta sambungan 

listrik cukup mendaftar secara online melalui website PLN 

di pln.go.id atau menghubungi contact center PLN di nomor 

123. Tak perlu lagi mendatangi berbagai kantor instansi. 

Menurut Kepala Divisi PT PLN (Persero), Benny Marbun, saat 

memasukan data (entry data), pemohon tinggal menunjuk 

koordinat lokasi untuk penyambungan listrik. Pembayaran 

biaya sambungan dan biaya pemeriksaan dilakukan melalui 

bank, tidak dibayar melalui tatap muka dengan petugas 

PLN atau petugas pemeriksa. Setelah itu pemohon tinggal 

menunggu saja, dalam waktu paling lama 25 hari listrik dari 

PLN sudah tersambung. (PSJ) 

Seorang peserta coffee morning bertanya seusai presentasi paparan 

materi. 

Peserta coffee morning menyimak paparan materi. 

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra menjelaskan tentang Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (persero). 


Tajuk Utama 

YLKI: Revolusi Mental di 

Sektor Ketenagalistrikan 

Sudah Ada Sejak Dulu 

Tulus Abadi mengapresiasi Layanan Satu Pintu Sambungan Listrik sebagai sebuah inovasi 

Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia 

(YLKI) mengapresiasi 

terobosan yang dilakukan 

di sektor ketenagalistrikan 

melalui pemberian 

kompensasi kepada 

pelanggan listrik jika 

Tingkat Mutu Pelayanan 

(TMP) tidak tercapai. 

Ketua Harian YLKI Tulus 

Abadi menyampaikan 

hal tersebut dalam acara 

coffee morning di Ditjen 

Ketenagalistrikan, Jumat 

(29/4). 

“Revolusi mental sudah terjadi lebih dulu di sektor 

ketenagalistrikan. Sejak tahun 2003 konsumen sudah 

mendapat kompensasi atas ketidakmampuan PLN 

memenuhi TMP. Belum ada organisasi pelayanan publik yang 

menyediakan hal seperti ini, baru listrik. Tarifnya belum 

tentu naik setiap tahun, tapi sudah berani memberikan 

kompensasi,” tutur Tulus. 

Ia menambahkan, meskipun kompensasi itu masih tidak 

terlalu besar nilainya, itu merupakan bentuk itikad baik 

pada konsumen. Terkait layanan satu pintu sambungan 

listrik, Tulus menilai itu juga merupakan sebuah revolusi 

karena bukan hanya menyangkut kenyamanan, namun juga 

transparansi. Dengan sistem online yang lebih transparan, 

Tulus mengungkapkan, tidak ada lagi biaya yang lebih dari 

yang telah ditentukan dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pun 

sudah tidak ada lagi yang hanya di atas kertas. 

Salah satu tugas sosial YLKI adalah menerima pengaduan 

dan keluhan masyarakat dari berbagai sektor. Tulus 

menyampaikan bahwa di tahun 2015, pengaduan konsumen 

tertinggi ada di sektor perbankan, disusul oleh perumahan, 

telekomunikasi, belanja online, dan lainnya. 

"Sektor listrik biasanya masuk lima besar, tapi tahun 

kemarin turun menjadi ranking tujuh,” ujar Tulus. Artinya, 

sektor ketenagalistrikan membaik dalam hal pengaduan 

dan keluhan dari masyarakat. Tulus berharap pengaduan 

konsumen listrik semakin turun seiring dengan semakin 

mudahnya masyarakat mendapatkan akses penyambungan 

listrik dan rasio elektrifikasi yang semakin meningkat. 

Dalam kesempatan tersebut, Tulus juga menyoroti SLO yang 

masih kurang dipahami oleh masyarakat. Ia menyarankan 

sosialisasi yang lebih masif termasuk mengenai pengetahuan 

dasar tentang SLO serta mekanisme dan sanksinya. 

“Sosialisasi ke masyarakat penting agar mereka tahu. 

Ini adalah kewajiban menyangkut hak konsumen atas 

keselamatan ketenagalistrikan,” pungkas Tulus. (AMH) 


Tajuk Utama 

SLO Online Dipamerkan 

dalam Simposium dan Gelar 

Inovasi Pelayanan Publik 

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menjelaskan bahwa 

pengawasan SLO yang semula dilakukan secara manual 

menjadi online sejak 1 Januari 2015 melalui Sistem Database 

Registrasi SLO Online pada situs slo.djk.esdm.go.id. Sistem 

Database Registrasi SLO Online terhubung dengan database 

Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) yang 

menerbitkan SLO di seluruh wilayah Indonesia. SLO yang 

diterbitkan oleh LIT-TR dinyatakan sah setelah mendapatkan 

nomor register dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. 

Jarman juga menyampaikan bahwa melalui website SLO, 

masyarakat juga dapat mengakses untuk melakukan cek 

Status Permohonan SLO, verifikasi SLO, serta mencetak 

salinan SLO. 

Tiga inovasi dari Kementerian ESDM berhasil masuk Top 99 Inovasi 

Pelayanan Publik. SLO merupakan salah satu inovasi yang dipamerkan 

dalam Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik 2016. 

Setelah masuk Top 99, Registrasi Sertifikat Laik Operasi 

(SLO) Online dipamerkan dalam Simposium dan Gelar 

Inovasi Pelayanan Publik 2016. Bersama dengan Minerba 

One Maps Indonesia (MOMI) dan E-Lelang Migas, SLO Online 

berpartisipasi dalam pameran yang digelar oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PAN RB) ini. Pameran digelar di Jatim Expo Surabaya hari 

Kamis (31/3) hingga Sabtu (2/4). 

Saat mengunjungi Stan Kementerian ESDM, Menteri ESDM 

Sudirman Said menyatakan bahwa SLO Online merupakan 

suatu standar layanan yang bisa diakses masyarakat untuk 

menilai kelaikan operasi instalasi tenaga listrik. “Sehingga 

kita kemudian memiliki kualitas yang lebih baik,” terang 

Sudirman. Dalam kunjungan ke stan yang mengangkat 

tema Warung Pelayanan KESDM, Sudirman Said didampingi 

oleh Deputi Pelayanan Publik kemeterian PAN RB Mirawati 

Sudjono, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, 

serta Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM 

Sujatmiko. 

Melalui Keputusan Menteri PAN RB No. 51/2016, Kementerian 

PANRB telah menetapkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, 

dari 2.476 inovasi peserta kompetisi. Dari 11 Inovasi 

Kementerian, 3 Inovasi berasal dari Kementerian ESDM. 

“Kita bersyukur, mudah-mudahan selanjutnya dapat masuk 

ke-35 besar. Tapi tentu saja ini bukan soal perlombaan, 

tetapi soal mendorong inovasi di lingkup pemerintahan, 

termasuk Kementerian ESDM,” ujar Sudirman. 

Menurut Sudirman, inovasi penting untuk dilakukan 

setiap saat. Kompetisi menurutnya bagus, namun jangan 

menjadi tujuan utama. Ketiga inovasi pelayanan publik 

yang dikembangkan oleh Kementerian ESDM menurutnya 

bukanlah sesuatu yang dibuat untuk dilombakan namun 

dibuat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat. Registrasi SLO Online sendiri dibuat pada akhir 

tahun 2014 untuk mempermudah pemberian pelayanan dan 

pengawasan pada instalasi listrik sesuai dengan kewajiban 

Pemerintah. 

“SLO yang awalnya diterbitkan dalam waktu 7 (tujuh) hari 

dipercepat menjadi paling lambat 3 (hari),” ujar Jarman. 

“Bahkan 72% dilakukan kurang dari satu hari,” tambahnya. 

(PSJ) 



Sumber gambar: Google. 

Mengenal 

ASEAN POWER GRID 



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, 

Jarman mewakili Menteri ESDM 

pada Senin (9/5) lalu mendampingi 

Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan 

Air (KeTTHA) Malaysia, YB. Datuk Seri 

Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili 

meninjau proyek ASEAN Power Grid 

yang ada di Kalimantan Barat. 

ASEAN Power Grid (APG) merupakan 

program yang dimandatkan oleh para 

Kepala Negara/Pemerintah ASEAN 

berdasarkan Visi ASEAN 2020. Pada 

pelaksanaan pertemuan the 17th 

ASEAN Ministers on Energy Meeting 

di Bangkok pada bulan Juli 1997 yang 

menghasilkan dokumen ASEAN Plan of 

Action for Energy Cooperation (APAEC) 

1999 - 2004 mencakup implementasi 

program APG. Selanjutnya MoU APG 

ditandatangani para Menteri Energi 

pada bulan Maret 2007 dengan tujuan 

untuk memperkuat kerjasama negara 

anggota ASEAN dalam pengembangan 

kebijakan interkoneksi dan transaksi 

tenaga listrik lintas batas, dan pada 

akhirnya untuk merealisasikan APG 

dalam rangka meningkatkan ketahanan 

energi regional. Indonesia telah 

meratifikasi MOU APG tersebut melalui 

Perpres Nomor 77 Tahun 2008 tentang 

Pengesahan MOU on the ASEAN Power 

Grid. Secara teknis pembentukan 

APG memiliki tujuan di antaranya 

meningkatkan perdagangan listrik 

lintas batas, lewat integrasi jaringan 

listrik nasional, untuk memenuhi 

meningkatnya permintaan listrik 

dan memperbaiki akses jasa energi 

dan berbagi kapasitas pembangkit 

cadangan antar negara anggota ASEAN 

untuk meningkatkan keamanan secara 

umum dan mengurangi biaya. 

Secara garis besar Interkoneksi 

ASEAN dibagi menjadi tiga wilayah 

yaitu Eastern area, Southern area dan 

Northern area. Sumatera, Singapura, 

Batam dan Semenanjung Malaysia 

termasuk di Southern area. Kalimantan, 

Sarawak, Brunei, Sabah, dan Filipina 

termasuk di Eastern area dan Northern 

area terdiri dari negara-negara yang 

berada di daratan Asia seperti Vietnam, 

Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar. 

Saat ini sudah ada empat jaringan 

interkoneksi antar negara ASEAN yang 

sudah beroperasi. Jaringan tersebut 

menghubungkan antara semenanjung 

Malaysia-Thailand, Semenanjung 

Malaysia-Singapura, Thailand- 

Kamboja, dan Vietnam-Kamboja. Total 

pertumbuhan beban negara ASEAN 

diprediksi sebesar 255 GW pada 

tahun 2025, dan diharapkan dengan 

terbangunnya interkoneksi negara 

ASEAN melalui APG dapat berkontribusi 

sebesar 19,5 GW dalam transaksi 

listrik ke negara yang membutuhkan 

dan 3 GW dalam hal pertukaran energi 

akibat perbedaan beban puncak. APG 

diprediksi bisa menghemat biaya 

operasi dan investasi sebesar 4,475 

juta US dolar. 

Proyek interkoneksi antara Indonesia 

dan Malaysia dalam kerangka APG 

terdiri dari 3 (tiga) yaitu: 

1.Proyek Sarawak – Kalimantan Barat 

2.Proyek Sumatra – Semenanjung 

Malaysia 

3.Proyek Sabah – Kalimantan Utara 

Secara bilateral kedua pemimpin dan 

pejabat tinggi telah bertemu dan 

mendiskusikan hal-hal yang dapat 

dilakukan bersama untuk mempercepat 

implementasi interkoneksi dimaksud, 

di antaranya melalui pertemuan antara 

Menteri ESDM RI dengan Menteri 

KeTTHA Malaysia pada tanggal 26 Juni 

2015 di Jakarta yang menghasilkan 

kesepakatan pembentukan Komite 

Teknis untuk memfasilitasi proyek 

lintas batas antara kedua negara. 

Rombongan meninjau proyek ASEAN Power Grid yang ada di Kalimantan Barat (9/5). 

Pertemuan tersebut selanjutnya 

ditindaklanjuti oleh Menteri KeTTHA 

Malaysia dengan mengirimkan surat 

tertanggal 20 Agustus 2015 yang 

bermaksud melanjutkan pembentukan 

Komite Teknis sebagaimana yang telah 

disepakati pada pertemuan tanggal 

26 Juni 2015 sekaligus penyampaian 

usulan Term of Reference Tim Teknis. 

Selanjutnya kembali berlangsung 

pertemuan bilateral pada tanggal 21 

Januari 2016 di Putrajaya yang dihadiri 

Menteri ESDM menemui Menteri 

KeTTHA, di mana dalam pertemuan 

tersebut Sudirman dan Panglima 

Maximus mengharapkan interkoneksi 

Riau-Semenanjung Malaya dan Sabah- 



Kalimantan Utara dapat terwujud pula, serta kerja sama 

energi dapat diperluas di masa mendatang, terutama di 

bidang energi terbarukan. 

Pada tanggal 5 April 2016 di Putrajaya, Malaysia, kembali 

dilaksanakan pertemuan antara delegasi Indonesia dan 

Malaysia yang dipimpin oleh Jarman dan Datuk Loo Took 

Gee, Sekjen KeTTHA Malaysia untuk merealisasikan 

pembentukan komite teknis bersama antara kedua negara 

untuk percepatan pelaksanaan proyek interkoneksi antar 

kedua negara di bawah kerangka APG. Dan sebagai bentuk 

komitmen bersama, pada tanggal 12 Februari 2016 di sela 

penyelenggaraan BCEF, Sudirman dan Panglima Maximus 

menandatangani Joint Statement on the Acceleration of the 

Implementation of Power Interconnection Projects between 

Indonesia-Malaysia Under ASEAN Power Grid. 

2.Proyek Sumatra – Semenanjung Malaysia 

Studi Kelayakan tahap I terkait High Voltage Direct Current 

(HVDC) telah usai dan dipandang layak secara ekonomi bisnis 

dan teknis. Joint Development Agreement (JDA) antara PLN 

dan PTBA dengan TNB sedang tahap kajian mendalam untuk 

perbaharuan. TNB menyatakan siap menindaklanjuti dan 

menandatangani dalam waktu yang tidak lama. 

Untuk itu mereka akan melakukan pembicaraan lebih 

lanjut mengenai kelanjutan proyek. Studi Kelayakan yang 

dilaksanakan oleh PT. Bukit Asam telah usai. Pihak Malaysia 

mengharapkan percepatan proyek interkoneksi ini dapat 

COD pada tahun 2021. Proyek ini disingkat dengan nama 

PERTALIAN (Pertautan-Tambang-Listrik-Interkoneksi-Antar- 

Bangsa). Proyek melibatkan investasi PLTU Mulut Tambang 

dan interkoneksi HVDC. 

Status Terkini Proyek ASEAN Power Grid Indonesia- 

Malaysia 

1.Proyek Sarawak – Kalimantan Barat 

Proyek ini merupakan interkoneksi High Voltage Alternate 

Current (HVAC) antara Gardu Induk (GI) Mambong 275kV 

di Mambong, Serawak, dengan GI Bengkayang 275kV di 

Kalimantan Barat melalui saluran transmisi sirkuit ganda 

275kV dengan frekuensi 50Hz. Interkoneksi tersebut telah 

energized dan sinkron pada tanggal 20 Januari 2016 di mana 

saat ini dengan pasokan 50MW. Selanjutnya, pasokan energi 

listrik akan meningkat hingga 170MW seiring penyelesaian 

saluran transmisi dan GI 500kV di Serawak, dan menjadi 

230MW dalam 6 (enam) bulan berikut. 

3.Proyek Sabah – Kalimantan Utara 

Proyek ini diinisiasi oleh IPP, yaitu MASER dan IM Power 

dengan titik interkoneksi melalui Tawau atau Kalabakan 

di Tarakan, Kalimantan Utara. Atas inisiatif baru tersebut 

masih memerlukan kajian mendalam dan konsultasi dengan 

berbagai pihak terkait. 

Kondisi Ketenagalistrikan di Kalimantan Barat 

Sistem kelistrikan Kalimantan Barat terdiri dari atas 1 (satu) 

sistem interkoneksi yaitu sistem Khatulistiwa (termasuk 

interkoneksi Kalbar – Serawak) dan 7 (tujuh) sistem isolated 

yaitu sistem Ketapang, Ngabang, Sekadau, Sanggau, Nanga 

Pinoh, Sintang, Putusibau. Neraca daya total sistem di 

Kalimantan Barat memiliki daya mampu sebesar 499 MW, 

beban puncak sebesar 481 MW, 

dan cadangan sebesar 18 MW. 

Sistem interkoneksi Kalbar- 

Serawak mulai beroperasi 

dan masuk dalam sistem 

Khatulistiwa sejak tanggal 

20 Januari 2016 pukul 14.26 

dengan pasokan daya sebesar 

50 MW melalui satu sirkit dan 

akan bertambah menjadi 90 

MW pada bulan Mei 2016. 

Penyelesaian satu sirkit lainnya 

direncanakan pada bulan Mei 

2016. 

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (tengah) diwawancarai media terkait ASEAN Power Grid. 



Pengoperasian Sistem Interkoneksi Kalbar-Serawak 

Jangka waktu kerja sama jual beli tenaga listrik antara PT PLN 

(Persero) Wilayah Kalimantan Barat dengan Sarawak Electricity 

Supply Corporation (SESCO) adalah selama 20 tahun yang terdiri 

dari : 

a.Fase pertama (5 tahun): skema take and pay, di mana PT PLN 

(Persero) Wilayah Kalbar mengimpor tenaga listrik dari SESCO mulai 

dari 50 MW dan naik secara bertahap tergantung kesiapan jaringan 

transmisi di Indonesia dan membayar sesuai dengan jumlah energi 

listrik yang diimpor. 

b.Fase kedua (15 tahun): skema take or pay, di mana dimungkinkan 

bagi kedua pihak untuk saling bertransaksi jual beli tenaga listrik 

dengan kapasitas jual beli yang akan dibicarakan kemudian. 

Pengaturan pengoperasian sistem interkoneksi Kalbar-Serawak 

dilakukan oleh komite Grid System Operator (GSO) yang diwakili 

oleh kedua pihak: 

a.Sarawak Grid System Operator: Senior Vice President, Grid 

Operation Division (Assistant General Manager, Manager, Senior 

Engineer). 

b.PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat: General Manager, 

Manajer Transmisi dan Distribusi, Manajer Niaga, Manajer APDP. 

Pengaturan pasokan tenaga listrik dari SESCO masih dilakukan 

secara manual, karena belum dilengkapi teknologi Automatic 

Generation Control (AGC), dan besaran daya diatur oleh PT PLN 

(Persero) APDP Wilayah Kalbar dengan rentang ±10%. Perhitungan 

transaksi energi dilakukan secara bulanan pada akhir bulan pukul 

24.00 Waktu Serawak dengan acuan hasil pengukuran kWhmeter 

main di GITET Mambong. Kedua belah pihak masing-masing memiliki 

3 (tiga) kWh meter yang terdiri dari kWhmeter main, check, dan 

pembanding. Hal-hal yang diatur terkait dengan kualitas daya pada 

sistem interkoneksi Kalbar – Serawak antara pihak PT PLN (Persero) 

Wilayah Kalbar dan SESCO adalah tegangan dengan toleransi 275 ± 

5% kV, frekuensi 50 ± 0,2 Hz, dan faktor daya minimum sebesar 0,9. 

PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat mengimpor listrik dari 

SESCO melalui jaringan transmisi 275 kV sepanjang 120 km yang 

menghubungkan gardu induk GITET Bengkayang (Kalbar) dengan 

GITET Mambong (Serawak). Jumlah menara transmisi milik Indonesia 

(dari GITET Bengkayang sampai perbatasan) sebanyak 201 menara 

dan menara transmisi milik Malaysia (dari GITET Mambong sampai 

perbatasan) sebanyak 144 menara. 

Manfaat Sistem Pengoperasian Interkoneksi Kalbar – 

Sarawak, dan Sistem Kalimantan 

Sejak beroperasinya sistem interkoneksi Kalbar-Serawak, terjadi 1 

(satu) kali gangguan pada tanggal 6 April 2016 selama 45 menit 

sebesar 50 MW tetapi tidak menimbulkan blackout pada sistem 

Khatulistiwa karena beroperasinya underfrequency relay untuk 


mengantisipasi kehilangan daya tersebut. 

Sistem interkoneksi Kalbar – Serawak menambah 

pasokan daya pada sistem Khatulistiwa, sehingga 

tidak terjadi defisit: 

a.Sebelum beroperasinya sistem interkoneksi 

Kalbar – Serawak, neraca daya sistem 

Khatulistiwa mengalami defisit sebesar 27 MW 

(daya mampu sebesar 258,4 MW dan beban 

puncak sebesar 285,4 MW). 

b.Setelah beroperasinya sistem interkoneksi 

Kalbar – Serawak, neraca daya sistem 

Khatulistiwa memiliki cadangan sebesar 17 MW 

(daya mampu sebesar 308,4 MW dan beban 

puncak sebesar 291,4 MW). 

Dengan beroperasinya sistem interkoneksi 

Kalbar – Serawak, menurunkan Biaya Pokok 

Penyediaan (BPP) tenaga listrik sebagai berikut: 

a.Sebelum beroperasinya sistem interkoneksi 

Kalbar – Serawak, BPP tenaga listrik sekitar Rp 

1.977/kWh, 

b.Setelah beroperasinya sistem interkoneksi 

Kalbar – Serawak, BPP tenaga listrik sekitar Rp 

1.642/kWh. 

(Asumsi: harga HSD = Rp 9.000/liter, MFO = 

Rp 7.000/liter, BPP impor = 30,91 Ringgit/kWh = 

Rp 1.000/kWh) (RBS) 


Warta Kita 

SUBSIDI LISTRIK 

HARUS TEPAT SASARAN 

“Tarif tenaga listrik tidak ditetapkan semena-mena oleh 

pemerintah, tapi juga melalui persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat,” ujar Jisman. Dalam Rapat 

Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM tanggal 17 

September 2015 dan hasil Panja Banggar DPR RI tanggal 

30 September 2015, disepakati bahwa subsidi listrik tahun 

2016 dialokasikan sebesar Rp38,39 triliun yang difokuskan 

pada rumah tangga miskin dan rentan miskin sesuai data 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) . Ini berkurang dibanding subsidi tahun 2015 yakni 

Rp66,15 triliun. 

Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik Jisman menjelaskan subsidi 

listrik tepat sasaran dapat membantu melistriki wilayah yang rasio 

elektrifikasinya rendah. 

Pemerintah menegaskan subsidi listrik hanya diberikan 

kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 

tentang Energi, pemerintah dan pemerintah daerah 

menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat 

tidak mampu. Namun selama ini subsidi juga dinikmati 

oleh masyarakat yang mampu. Oleh karena itu, pemerintah 

menertibkan pelanggan rumah tangga 900 VA yang tidak 

layak menerima subsidi, sementara pelanggan 450 VA masih 

tetap diprioritaskan untuk mendapat subsidi listrik. Demikian 

disampaikan oleh Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik Jisman 

Hutajulu dalam paparannya dalam acara bertajuk “Kebijakan 

Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan Pemanfaatan Energi Baru 

dan Terbarukan (EBT) untuk Mendukung Kedaulatan Energi” 

di Surabaya (30/3). 

Jisman menjelaskan tentang kebijakan subsidi listrik 

tepat sasaran. Ia mengatakan pemerintah menjaga agar 

penyediaan tenaga listrik dilakukan secara efisien dan 

menjaga keseimbangan kepentingan penyedia listrik (PLN) 

dan konsumen. Pemerintah juga melakukan evaluasi Biaya 

Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik PLN, dengan berprinsip 

pada allowable cost dan memaksimalkan efisiensi melalui 

diversifikasi energi primer dan penurunan losses. Jisman 

menambahkan, subsidi listrik diprioritaskan bagi konsumen 

tidak mampu, dan tarif konsumen lainnya ditetapkan sesuai 

keekonomian secara bertahap. 

Penurunan subsidi listrik ini akan dialihkan untuk melistriki 

wilayah yang rasio elektrifikasinya masih rendah, seperti di 

daerah Indonesia bagian timur. Rasio elektrifikasi Indonesia 

pada tahun 2015 adalah 88,30%. Artinya, masih ada 11,7% 

wilayah di Indonesia yang masih belum teraliri listrik. 

Pemerintah menargetkan rasio eletrifikasi di tahun 2019 

sebesar 97,35%. 

Berdasarkan data TNP2K, ada 4,15 juta rumah tangga 

miskin dan rentan miskin pelanggan daya 900 VA yang layak 

mendapat subsidi. Sementara itu, jumlah pelanggan rumah 

tangga daya 900 VA adalah 22,8 juta. Dengan demikian, 

ada 18,65 juta pelanggan rumah tangga yang tidak lagi 

diberikan subsidi listrik. 

Pemerintah menugaskan kepada PLN untuk melakukan 

pendataan bagi konsumen rumah tangga daya 900 VA 

sebanyak 4,15 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin 

yang layak mendapat subsidi. Pencocokan data tersebut 

dilakukan PLN sejak 18 Januari 2016 dan selesai dilakukan 

pada 12 Maret 2016. Untuk mengantisipasi error data yang 

dikeluarkan oleh TNP2K, pemerintah siapkan POSDUMAS 

(pos pengaduan masyarakat) di tingkat kelurahan atau 

Badan Permusyawaratan Desa di tingkat desa terkait 

pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran 

“Misal harusnya disubsidi namun tidak, maka bisa lapor. 

Begitu juga sebaliknya. Nanti kami kembalikan lagi ke TNP2K 

untuk dicek,” pungkas Jisman. (AMH) 


Warta Kita 

Subsidi Listrik 

Tepat Sasaran Perlu 

Dukungan Banyak Pihak 

Subsidi listrik hanya akan diberikan kepada masyarakat 

tidak mampu. Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah 

agar subsidi listrik lebih tepat sasaran. 


Subsidi Listrik hanya akan diberikan kepada masyakat tidak 

mampu. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan langkahlangkah 

yang akan dilakukan agar subsidi listrik lebih tepat 

sasaran. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang 

nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sosialisasi 

mengenai hal ini perlu dilakukan secara masif dan dukungan 

dari berbagai pihak. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan 

Kementerian ESDM Jarman, saat memimpin Rapat Persiapan 

Penerapan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 

2016 di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (7/4). 

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Eksekutif Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 

Bambang Widianto, perwakilan dari Kementerian Dalam 

negeri, Kementerian Kominfo, dan PT PLN (Persero). Rapat 

membahas evaluasi pencocokan data rumah tangga miskin 

dan rentan miskin dengan daya 900 VA, serta mekanisme 

sosialisasi dan penananganan pengaduan masyarakat. 

Menurut Jarman, saat ini penerapan subsidi listrik yang lebih 

tepat sasaran memasuki tahap finalisasi, namun pekerjaan 

besar menanti khususnya untuk melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut menurutnya 

membutuhkan dukungan dari semua pihak khususnya 

Kementerian Kominfo, Kementerian Sosial, dan Kementerian 

Dalam Negeri. “Kerjasama perlu dilakukan dengan baik, 

tentu bersama-sama dengan PLN” sambung Jarman. 

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Workshop 

Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang dilaksanakan 

di Bandung awal Maret lalu. PT PLN telah menyampaikan 

proses dan progress pencocokan Basis Data Terpadu (BDT), 

mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa 

berhak namun belum terdata, serta tahapan sosialisasi dan 

komunikasi. TNP2K juga telah menyampaikan rekomendasi 

mekanisme pengaduan yang memanfaatkan peran desa 

dan kelurahan sebagai saluran bagi masyarakat untuk 

menyampaikan pengaduan terkait kepesertaan. 

Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM juga telah 

bergerak dengan mengundang seluruh humas Kementerian/ 

Lembaga dalam Forum Bakohumas di Surabaya dengan 

mengangkat tema pemberian subsidi listrik tepat sasaran. 

Diharapkan para Humas Kementerian/Lembaga tersebut 

dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya 

penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini. 

Acara rapat koordinasi ini ditutup dengan penandatangan 

Memorandum of Understanding (MoU) antara TNP2K 

yang diwakili Sekretaris Eksekutif Bambang Widianto dan 

Kementerian ESDM yang diwakili oleh Dirjen Ketenagalistrikan 

Jarman. MoU ini terkait basis data terpadu yang tengah 

disiapkan oleh TNP2K. (PSJ) 


Warta Kita 

SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN 

AGAR LISTRIK 

DINIKMATI MERATA 

Menteri ESDM Sudirman Said menyampaikan bahwa menggeser 

subsidi listrik pada masyarakat yang benar-benar berhak merupakan 

bentuk equal treatment atau pemihakan pada mereka yang belum 

beruntung. 

Menaikkan rasio elektrifikasi secara signifikan dalam rentang 

lima tahun merupakan tanggung jawab berat. Namun 

dengan menggeser subsidi listrik ke masyarakat yang benarbenar 

berhak, selain menghemat belasan triliun rupiah, 

penghematan itu bisa dialihkan ke tempat-tempat yang 

listriknya masih rendah. Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan hal tersebut 

dalam diskusi bertajuk Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang 

diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

bekerja sama dengan Harian Kompas, Rabu (27/4). 

“Kita bukan saja menjaga subsidi jatuh kepada yang berhak, 

namun itu juga bentuk equal treatment atau pemihakan 

kepada mereka yang belum beruntung,” jelas Sudirman. 


Warta Kita 

Budiman Tanuredjo (kanan) dari Kompas dan Fabby Tumiwa 

(bawah) dari Institute for Essential Services Reform (IESR) ikut 

menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Subsidi Listrik Tepat 

Sasaran yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) bekerja sama dengan Harian Kompas, Rabu (27/4). 

sekedar dwelling atau menggali masalah-masalah masa lalu.” 

Sudirman kemudian menceritakan bahwa dalam perannya 

sebagai Menteri ESDM, ia telah mengunjungi pelosok-pelosok 

negeri. Tempat-tempat yang belum terlistriki dengan baik, 

menurut Sudirman, ada di tempat-tempat yang paling sulit, 

jauh dari pusat kekuasaan dan jauh dari pusat pembuat 

kebijakan. 

“Saya menyimpulkan membangun listrik seperti mencapai 

nilai ujian. Untuk mendapatkan nilai rata-rata 6-7 kita bisa, 

nilai 8-9 perlu effort yang lebih. Dan dari 8 menuju 10 

memerlukan kesempurnaan. Tidak boleh salah, fokus pada 

hal yang belum dicapai,” tutur Sudirman. 

Ia kembali mengingatkan jika listrik adalah pintu masuk 

kemajuan peradaban. Menurutnya, listrik adalah sebuah 

drive atau dorongan menuju kesejahteraan, pendidikan 

dan kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, ujarnya, 

membangun listrik tidak boleh dilihat sebagai sebuah 

pekerjaan. 

“Ini (membangun listrik) bukan bisnis. This is movement, 

ini satu gerakan,” Sudirman menegaskan. Sudirman 

melanjutkan, sebagai sebuah gerakan, dibutuhkan dukungan 

dari semua pihak, termasuk stakeholder, parlemen, dan 

media. 

“Mari kita angkat (pembangunan) listrik sebagai sebuah 

gerakan. Secara nasional dukungan media, parlemen, 

pemerhati, YLKI menjadi sangat penting. Bagaimana media 

dan para opinion leader menggeser noise menjadi voice. 

Yang diharapkan itu sesuatu yang sifatnya solutif, bukan 

Sudirman menjelaskan jika beberapa kabupaten baru sama 

sekali belum tersentuh listrik. Di enam provinsi Indonesia 

bagian timur, rasio elektrifikasi 46 kabupaten di sana masih 

di bawah 50%. Di seluruh Indonesia, lanjut Sudirman, ada 

56 kabupaten dan ada 12.659 desa yang belum dilistriki 

dengan baik, dan 12.519 di antaranya betul-betul masih 

gelap. Itulah sebabnya subsidi tepat sasaran penting agar 

penghematan bisa dilakukan supaya listrik merata di Tanah 

Air. 

Diskusi ini menampilkan paparan dari Dirjen Ketenagalistrikan 

Jarman yang menjelaskan teknis subsidi listrik tepat sasaran. 

Selain itu, ada pula paparan dari PLN, anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), pengamat kelistrikan, hingga 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). (AMH) 


Warta Kita 

Pemerintah Cari Solusi 

Masalah Energi 

di Nusa Tenggara 

Kunjungan ke PLTU Jeranjang, Nusa Tenggara Barat (28/4) dilakukan oleh pimpinan KPK, 

pemerintah pusat dan daerah, serta PT PLN (persero). 

Sebagai usaha mengurai berbagai 

permasalahan sektor energi di Nusa 

Tenggara, Kementerian ESDM bersama 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

pada Rabu (27/4) menyelenggarakan 

pertemuan Koordinasi dan Supervisi 

(Korsup) Kedaulatan Energi di Lombok 

Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertemuan 

ini mengundang seluruh elemen 

pemerintah daerah, badan usaha, 

elemen masyarakat di NTB dan NTT. 

Ketua KPK Agus Raharjo dalam 

sambutannya mengapresiasi keinginan 

dari peserta untuk melakukan 

perbaikan tata kelola di sektor energi. 

Menurutnya pertemuan Korsup ini perlu 

dilakukan secara periodik. 

“KPK akan membantu turun ke 

lapangan membantu permasalahan,” 

jelasnya. 

Menurutnya tugas KPK tidak hanya 

melakukan penindakan namun juga 

pendampingan, pencegahan, serta 

monitoring. Fokus dari pendampingan 

melalui Korsup ini adalah mengurai 

persoalan perizinan, permasalahan 

lahan, pemenuhan hak-hak masyarakat 

dan deregulasi. 

Dalam kesempatan tersebut, Direktur 

Pembinaan Program Ketenagalistrikan 

Alihuddin Sitompul menyampaikan 

berbagai persoalan ketenagalistrikan 

dari pembangkitan hingga jaringan 

listrik yang perlu mendapat perhatian 

dari pemerintah daerah maupun 

Kementerian/Lembaga lainnya. Kondisi 

kelistrikan di NTB dan NTT dijelaskan 

Alihudddin sebagian besar masih dalam 


Warta Kita 

kondisi siaga. Rasio elektrifikasi di NTB masih 

berada pada angka 72%, sedangkan NTT 

sebesar 53%. Angka ini lebih rendah dari ratarata 

nasional sebesar 87%. 

Untuk itu program 35.000 MW memerlukan 

dukungan dari pemerintah daerah dan instansi 

pemerintah lainnya sehinga masyarakat dapat 

mengejar ketertinggalan tersebut. Menurut 

Alihuddin, dukungan tidak hanya pada 

pembangunan pembangkit, namun juga pada 

pembangunan jaringan transmisi sehingga 

listrik yang dihasilkan dapar bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Dalam pembahasan Korsup tersebut, 

diharapkan adanya upaya sistematis dari 

semua pihak untuk mengembangkan potensi 

energi terbarukan sebagai pembangkit listrik. 

“Kebutuhan energi terus meningkat. Harus kita 

sediakan “ jelas Agus Raharjo. 

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi yang hadir 

dalam Korsup tersebut menegaskan pentingnya 

membuka kesempatan untuk pengembangan 

energi baru dan terbarukan sebagai pembangkit 

listrik. Ia berharap pemerintah mempercepat 

pembangunan pembangkit yang akan dibangun 

di NTB serta mengoptimalkan pembangkit yang 

telah berjalan. 

Keesokan harinya, Kamis (28/4) dilaksanakan 

kunjungan ke PLTU Jeranjang (4 x 25 MW) 

di NTB yang dihadiri KPK, pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan jajaran PT PLN 

(Persero) yang khusus mengurai persoalanpersoalan 

ketenagalistrikan di NTB. Selanjutnya 

rangkaian acara Korsup akan dilanjutkan 

untuk daerah Indonesia Timur, Sulawesi, dan 

Sumatera Bagian Selatan sebelum ditutup di 

Jakarta. (PSJ) 

Atas - Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kiri) turut hadir dalam acara Korsup 

Kedaulatan Energi di Lombok, NTB. 

Tengah - Pemaparan mengenai kondisi kelistrikan di NTB. 

Bawah - Kunjungan ke PLTU Jeranjang (4x25 MW) menjadi salah satu acara 

dalam rangkaian Korsup Kedaulatan Energi. 


Warta Kita 

ENAM PROVINSI 

Jadi Pilot Project 

Program Indonesia Terang 

Akses desa terhadap listrik masih 

minim. Ada 12.659 desa di Indonesia 

yang belum mendapatkan pasokan 

listrik, 2.527.469 KK dengan jumlah 

penduduk sekitar 9.926.515 jiwa. 

Pemerintah pun mencanangkan 

Program Indonesia Terang untuk 

melistriki wilayah Indonesia yang 

belum terlistriki. 

Sasaran Program Indonesia Terang 

dimulai untuk desa tempat PLN 

belum hadir, yakni desa-desa yang 

tidak memiliki listrik sama sekali 

atau hanya menggunakan sistem 

pembakaran bahan bakar fosil seperti 

genset. Demikian disampaikan oleh 

Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) Sudirman Said saat 

memberikan pengarahan pada Forum 

Tematik Bakohumas di Surabaya 

(31/3). 

Sudirman kemudian menjelaskan 

ada 10.300 desa target 2019 dalam 

Program Indonesia Terang. Dari jumlah 

tersebut, 6.689 desa ada pada enam 

provinsi yakni Papua (4.047 desa), 

Papua Barat (1.124 desa), Maluku 

(434 desa), Maluku Utara (411 desa), 

Nusa Tenggara Timur (646 desa) dan 

Nusa Tenggara Barat (27 desa). Total 

kapasitas yang perlu terpasang adalah 

180 MW. 

“Sebagian pilot project Indonesia Terang 

akan dilakukan di wilayah Indonesia 

timur. Enam provinsi tersebut karena 

karakter geografisnya sama, kita akan 

Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan tentang pilot project Program Indonesia Terang 

dekati dengan pendekatan yang sama. Dalam kesempatan yang sama, 

Mudah-mudahan dalam 4-5 tahun ke Sudirman juga berbicara mengenai 

depan bisa terang,” jelas Sudirman. kebijakan pemerintah terkait 

pemanfaatan energi baru terbarukan 

Sudirman menyampaikan bahwa listrik (EBT). 

adalah jendela peradaban. Dengan 

adanya listrik, bukan saja terang yang “Pembahasan mengenai EBT tidak 

didapat namun pendidikan, kesehatan, boleh lagi menjadi lampiran dari 

dan kegiatan ekonomi juga akan sebuah buku, dengan proyek kecilkecil 

tersebar dan pembahasan yang 

bergerak. 

tidak didengar publik. Sekarang kita 

“Rentetan dari masuknya listrik luar taruh EBT di depan,” tegas Sudirman. 

biasa besar. Listrik bukan hanya Ia mencontohkan program Pembangkit 

sekedar proyek, tapi juga movement Listrik Tenaga Surya (PLTS) 5000 MW 

supaya akses kita sama terhadap yang merupakan wujud keseriusan 

berbagai hal yang telah disebutkan pemerintah dalam mendorong 

tadi,” Sudirman menambahkan. 

pemanfaatan EBT. (AMH) 


Warta Kita 

Program 35.000 MW dan Indonesia Terang 

Butuh Dukungan Pemda 

Dirjen Ketenagalistrikan harapkan 

pemerintah daerah di Sumatera Bagian 

Selatan membantu menyelesaikan 

beberapa persoalan yang menghambat 

pembangunan ketenagalistrikan di 

wilayah masing-masing. Menurutnya 

pembangunan ketenagalistrikan 

melalui program 35.000 MW dan 

Program Indonesia Terang tidak akan 

berjalan tanpa bantuan dari pemerintah 

daerah. Hal itu ia sampaikan saat 

menyampaikan papran pada acara 

Koordinasi dan Supervisi (Korsup) 

Kementerian ESDM dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi di Hotel Arista 

Palembang Sumatera Selatan, Rabu 

(11/5). 

Korsup yang kelima ini menghadirkan 

pemerintah daerah di provinsi Sumatera 

Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka 

Belitung. Dalam korsup energi ini, 

KPK ingin membantu menyelesaikan 

beberapa proyek energi yang terhambat 

dan mencegah praktek-praktek korupsi 

di sektor energi. Hadir dalam Korsup 

tersebut, Deputi Pengawasan Internal 

dan Pengaduan Masyarakat Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Ranu 

Wiharja dan Sekretaris Jenderal Dewan 

Energi Nasional Satry Nugraha, serta 

pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ 

Kota di wilayah tersebut. 

Ranu Wiharja mengajak para pejabat 

pengguna anggaran untuk patuh dan 

taat pada sumpah jabatan yang telah 

diucapkan di depan para bupati dan 

walikota se Sumbagsel. “Kalau saja 

elemen di Eksekutif menjalankan 

apa yang menjadi sumpahnya saat 

akan menjabat, maka korupsi dapat 

dihilangkan. Oleh itu marilah bersama 

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mengjharapkan partisipasi Pemda dalam mensukseskan 

program 35.000 MW saat presentasi dalam forum Koordinasi dan Supervisi bersama KPK di 

Palembang, Rabu (11/5). 

sama untuk masyarakat menjalankan 

tugasnya dengan jujur,” himbau Ranu. 

Menurut Jarman, konsumsi perkapita 

Indonesia masih rendah jika 

dibandingkan dengan negara-negara 

tertangga. Rasio elektrifikasi di Provinsi 

Bangka Belitung sudah baik namun 

untuk Provinsi Sumatera Selatan, 

Jambi, dan Lampung masih di bawah 

rasio elektrifikasi nasional. 

Ia menegaskan bahwa Program listrik 

perdesaan dan instalasi listrik gratis 

untuk masyarakat tidak mampu tetap 

akan dijalankan. 

Selain itu untuk 

meningkatkan kapasitas pembangkit 

listrik nasional, program 35.000 MW dan 

program indonesia terang diharapkan 

dapat berjalan sesuai dengan rencana. 

Untuk itu dukungan pemerintah daerah 

sangatlah diharapkan (PSJ) 


Warta Kita 

TIGA CARA 

MELISTRIKI DAERAH 

TIMUR INDONESIA 

Listrik merupakan pembuka jalan ke peradaban. Listrik 

memberikan cahaya, dan memberikan akses kepada 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi, sampai 

pertahanan. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian ESDM 

memiliki Program Indonesia Terang (PIT). Menurut Direktur 

Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, PIT menjadi bagian dari 

target pemerintah menyediakan akses penerangan bagi 

masyarakat Indonesia yang membutuhkan pendekatan 

khusus, yaitu daerah-daerah terluar dan terisolasi. 

"Program Indonesia Terang adalah bagian dari terobosan 

kebijakan dan peningkatan kapasitas, program ini 

harus segera diselesaikan untuk memenuhi target rasio 

elektrifikasi Indonesia”, tegas Jarman saat diskusi di Kantor 

Staf Kepresidenan, Kamis (12/5) 

Jarman dalam kesempatan itu menjelaskan tiga cara 

melistriki kawasan Indonesia timur yang direncanakan oleh 

pemerintah melalui PIT. Pertama, desa yang berdekatan 

dengan desa yang telah berlistrik akan dialiri melalui 

sambungan listrik oleh PT PLN. Melalui program listrik 

perdesaan dan listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu, 

pemerintah dan PLN mengejar target rasio elektrifikasi 97% 

di tahun 2019. Kedua, untuk Desa yang Kepala Keluarga (KK) 

berdekatan, akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya 

(PLTS) terpusat, sedangkan bagi desa yang Kknya berjauhan 

akan dibangun Solar Home System (SHS). Menurutnya 

Sasaran PIT dimulai untuk desa tempat PLN belum hadir, 

yakni desa-desa yang baik tidak memiliki listrik sama sekali 

atau hanya menggunakan sistem pembakaran bahan bakar 

fosil (misalnya genset). 

Rapat di Kantor Staf Kepresidenan (12/5) membahas Program Indonesia Terang. 


Warta Kita 

Dirut PLN Sofyan Basir (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (tengah), Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kanan) dalam diskusi 

membahas infrastruktur ketenagalistrikan di timur Indonesia. 

Menurut Jarman, strategi yang dilakukan untuk PIT 

adalah inklusif, terjangkau, bertahap, serta transparan 

dan akuntabel. Inklusif berarti semua pihak terkait akan 

dilibatkan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan serta 

pemantauan. Terjangkau berarti harga langganan listrik 

EBT tidak melampaui kemampuan daya beli masyarakat. 

Bertahap artinya dimulai dari desa-desa tertinggal di pelosok 

Indonesia Timur dan secara bertahap menuju ke Barat 

Indonesia. Sedangkan transparan dan akuntabel berarti 

program ini diaudit dan dievaluasi dampak program tersebut 

oleh pihak ketiga yang terpercaya. 

Menurut Pembina Gabungan Pengusaha Industri Makanan 

dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Fransiscus Welirang, 

ketersediaan listrik adalah komponen penting dalam 

perkembangan usaha makanan dan minuman di Indonesia. 

Apalagi, menurutnya industri makanan dan minuman 

menyumbang 31 persen dalam perhitungan Produk Domestik 

Bruto (PDB). Listrik menjadi penting karena lebih dari 90 

persen industri makanan dan minuman didominasi dengan 

industri dalam skala kecil dan menengah. Menurutnya 

peningkatan ketersediaan pembangkit listrik berbagai 

daerah dilihat dapat memicu kemunculan dan perkembangan 

industri lokal serta menjadikan Indonesia sebagai sasaran 

investasi yang baik. (PSJ) 

Dirut PLN Sofyan Basir (kanan) menyampaikan paparannya. 

Buletin Ketenagalistrikan| Juni 2016| 25 

4

Warta Kita 

KPK KAWAL 

KETAHANAN ENERGI 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad mengawal 

proses pembangunan di sektor energi dan sumber daya 

mineral. Untuk itu KPK ingin melihat langsung proses bisnis 

dan memotong mata rantai korupsi. Hal tersebut disampaikan 

Wakil ketua KPK Laode M Syarif saat menyampaikan 

sambutan dalam Koordinasi dan Supervisi (Korsup) 

Ketahanan Energi yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, 

Kamis (17/3). “Korsup ini semata-mata ingin mewujudkan 

kemakmuran rakyat,” tegas Laode. 

Korsup Ketahanan Energi yang diselenggarakan di Pekanbaru 

adalah acara pertama dari rencana enam kali pertemuan 

Korsup Energi bersama KPK. Acara pertama ini mengundang 

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dari 

Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. 

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Aceh Zaini Abdullah, 

Plt. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Plt. 

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, serta wakil Gubernur 

kepulauan Riau Soerya Respationo. Dari Kementerian ESDM 

hadir mewakili Menteri ESDM, Sekretaris Jenderal KESDM M. 

Teguh Pamudji, Inspektur Jenderal Mochtar Husein, Dirjen 

Migas IGN Wiraatmaja, dan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman. 

tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan 

Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Fokus pelaksanaan 

kegiatan ini disebutnya mencakup beberapa hal antara lain 

penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban, pengembangan 

integritasi sistem data dan informasi, pemenuhan hak-hak 

masyarakat, pengawasan dan pengendalian, regulasi & 

kebijakan, serta peningkatan kelembagaan. 

Dalam pembahasan yang berlangsung setengah hari 

tersebut, peserta Korsup khususnya dari pemerintah 

daerah dapat menyampaikan kendala-kendala yang terjadi 

selama ini khususnya di subsektor migas. Beberapa kepala 

daerah juga menyampaikan hambatan yang dialami di 

daerah masing-masing yang menyangkut sub sektor 

ketenagalistrikan. Setelah Pekanbaru, rencananya Korsup 

akan diselenggarakan di Sorong, Surabaya, Lombok, 

Balikpapan, Palembang, dan DKI Jakarta. (PSJ) 

Menurut Teguh Pamuji, acara ini merupakan tindak lanjut dari 

Kick off-Meeting Kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) 

KPK Sektor Energi Tahun 2016 yang telah dilaksanakan 

tanggal 15 Februari 2016 di Gedung KPK, Jakarta. Melalui 

Korsup Ketahanan Energi, Kementerian ESDM ingin 

membangun sistem data & informasi terintegrasi (baseline) 

sebagai dasar pengambilan kebijakan sektor energi. “Selain 

itu kerja sama ini ingin menutup titik rawan korupsi dan 

menyelamatkan kekayaan negara di sektor energi,” jelas 

Teguh. 

Menurut Teguh hal-hal yang dilakukan oleh Kementerian 

ESDM dalam Korsup Ketahanan Energi ini antara lain 

melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban pelaku 

usaha, menyelesaikan permasalahan lintas Kementerian/ 

Lembaga dan pemerintah daerah yang menghambat 

kegiatan di sektor energi, memperbaiki sistem tata kelola 

untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi, serta 

menyelamatkan kekayaan negara. Selain itu menurut Teguh 

KPK juga akan mengawal pelaksanaan kebijakan energi yang 


Warta Kita 

KPK Siap Beri 

Pendampingan pada 

Proyek-Proyek Ketenagalistrikan 

proyek yang masih membutuhkan dukungan dari KPK dan 

Komisi VII DPR RI untuk penyelesaiannya. 

Agus Rahardjo menyampaikan bahwa melalui Korsup ini, 

KPK berkomitmen membantu mengurai persoalan-persoalan 

yang dihadapi sektor energi termasuk di dalamnya sub 

sektor kelistrikan. "Jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai 

dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat, kami punya 

kewenangan untuk menyampaikannya kepada Presiden," 

jelas Agus. 

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kunjungan lapangan ke PLTU 

Jeranjang (28/4). Ia menyatakan KPK siap berikan pendampingan 

pada proyek-proyek ketenagalistrikan. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memberikan 

pendampingan pada proyek-proyek ketenagalistrikan, 

khusus nya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tugas 

KPK tidak hanya memberikan penindakan pada tindak pidana 

korupsi saja namun juga pencegahan dan pendampingan 

melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup), salah satunya 

Korsup Ketahanan Energi. Hal tersebut disampaikan Ketua 

KPK Agus Rahardjo saat mengikuti kunjungan Lapangan ke 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang (3 x 25 MW) 

di Lombok, NTB, Kamis (28/4). Dalam kunjungan lapangan 

tersebut, Agus didampingi Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, 

anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, serta Plh. Direktur Bisnis 

Regional Sulawesi Nusatenggara PT PLN (Persero) Djoko 

Rahardjo. 

Sistem kelistrikan di NTB terdiri dari sistem kelistrikan 

Lombok, Bima, dan Sumbawa dengan kondisi kelistrikan 

pada umumnya berstatus siaga. Dirjen Ketenagalistrikan 

Jarman mengungkapkan bahwa kondisi Indonesia yang 

terdiri dari ribuan pulau membutuhkan teknis melistriki yang 

berbeda dengan negara kontinen. Saat ini kondisi NTB sudah 

jauh lebih baik, namun menurutnya terdapat beberapa 

Menurut Jarman saat ini persoalan pengadaan lahan untuk 

infrastruktur ketenagalistrikan telah mendapat payung hukum 

dengan terbitnya Peraturan Presiden no 4 tahun 2016 tentang 

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 

Perpres ini disebutnya telah mempermudah perizinan 

termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Semua 

prosedur memang harus dilalui, namun dengan terbitnya 

Perpres ini, semua dapat dipercepat," jelas Jarman. 

Kurtubi menyampaikan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya 

mendapat banyak keluhan dari masyarakat NTB terkait 

seringnya pemadaman listrik. "Apalagi sekarang teknologi 

sangat maju, masyarakat bisa mengadu lewat hape," 

jelasnya. Kunjungan ini diharapnya dapat menyemangati 

PLN untuk bekerja dengan lebih baik dan sesuai dengan 

peraturan. Jarman juga menjelaskan bahwa saat ini PLN 

harus patuh pada standard Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). 

Jika terjadi pemadaman, maka PLN wajib memberikan 

kompensasi sesuai dengan Deklarasi TMP. 

PLTU Jeranjang sendiri terdiri dari tiga unit yang masingmasing 

berkapasitas 25 MW. Unit 3 yang didanai APBN 

telah beroperasi pada tahun 2012. Sedangkan unit 1 dan 

2 ditargetkan selesai tahun ini. Sebelum berkunjung ke 

PLTU Jeranjang, rombongan menyempatkan diri menengok 

lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker (60MW) yang 

akan digunakan saat beban puncak atau malam hari. PLTGU 

tersebut ditargetkan beroperasi tahun depan. (PSJ) 


Warta Kita 

Korsup KPK di Surabaya, 

Dirjen Ketenagalistrikan 

Harapkan Kerjasama Pemda 

negara sehingga dapat digunakan 

untuk kesejahteraan rakyat. Korsup 

Sektor Energi ini dilaksanakan 

KPK untu selanjutnya dilaporkan 

kepada Presiden. "Karena fungsi 

KPK diantaranya adalah monitoring, 

pencegahan dan supervisi. Hasil 

monitoring harus dilaporkan 

ke Presiden dan masyarakat", 

imbuhnya. 

Setelah semua gubernur 

menyampaikan kendala-kendala 

yang dihadapi dalam pembangunan 

energi di wilayah masingmasing, 

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan persoalan-persoalan ketenagalistrikan di Jawa 

giliran para Eselon I di 

dan Sulawesi pada forum Koordinasi dan Supervisi KPK di Surabaya. 

Kementerian ESDM yang menyampaikan paparannya. Dirjen 

Untuk menyelesaikan berbagai hambatan pembangunan 

Ketenagalistrikan Jarman dalam kesempatan tersebut 

ketenagalistrikan di Jawa dan Sulawesi Selatan, Direktur 

Jenderal Ketenagalistrikan Jarman mengharapkan kerja 

menyampakan kendala-kendala teknis yang dihadapi sektor 

ketenagalistrikan di wilayah Jawa dan Sulawesi Selatan. 

sama dari Gubernur, Walikota, dan Bupati setempat. Hal 

Sebelumnya Jarman memaparkan program kelistrikan 

tersebut disampaikannya saat menyampaikan presentasi 

dalam acara Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Ketahanan 

Energi, antara Kementerian ESDM dan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) di Surabaya (13/4). 

nasional 35.000 MW. Menurutnya dalam lima tahun ke 

depan, kebutuhan listrik akan tumbuh rata-rata sekitar 

8,7% per tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional mencapai 7-8% pada tahun 2019. Untuk memenuhi 

pertumbuhan kebutuhan listrik sebagai pendorong 

Acara korsup yang ketiga ini dihadiri wakil ketua KPK Laode 

M. Syraif, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil 

Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang, serta 

perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten. 

pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai target rasio 

elektrifikasi, diperlukan tambahan kapasitas terpasang 

sekitar 35.000 MW pada tahun 2015-2019, di luar 7.400 MW 

yang dalam konstruksi. 

Korsup sebelumnya telah diselenggarakan di Pekanbaru 

dan Balikpapan. Ke depan korsup kedaulatan energi akan 

Jarman mengharapkan bantuan dari para pemerintah 

dilanjutkan di Lombok, Sorong, Padang, dan Jakarta. Acara 

ini dibuka oleh laporan Sekretaris Jenderal Kementerian 

ESDM M. Teguh Pamuji. 

daerah khususnya gubernur, walikota, dan bupati yang hadir 

dalam acara tersebut untuk membantu persoalan-persoalan 

sektor ketenagalistrikan di bidang pembangkitan, gardu 

induk, jaringan transmisi, dan distribusi. Beberapa perizinan 

Menurut Laode, kesenjangan atau gap antara orang kaya 

dan miskin di Indonesia sangat tinggi. Faktor pendidikan 

menurutnya menjadi salah satu penting yang menyebabkan 

AMDAL, izin penetapan lokasi, izin prinsip serta izin lainnya 

yang menghambat pembangunan ketenagalistrikan. KPK 

berharap Dirjen Ketenagalistrikan mengirim surat resmi 

itu. Laode mengingatkan komitmen para pelaksana 

kepada pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan 

pemerintahan untuk menyelamatkan aset dan kekayaan 

persoalan yang ada, serta mengirim tembusannya kepada 


Warta Kita 

NARASI 

TUNGGAL 

Penting dalam 

Sosialisasikan 

Kebijakan 

Pemerintah 

Pemerintah saat ini tengah gencar memberikan sosialisasi 

mengenai kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Sebagai 

upaya untuk pembentukan narasi tunggal dari program kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait 

kebijakan tersebut, Pusat Komunikasi Publik Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelenggarakan 

Forum Tematik Bakohumas bertajuk “Kebijakan Subsidi 

Listrik Tepat Sasaran dan Pemanfaatan Energi Baru dan 

Terbarukan (EBT) untuk Mendukung Kedaulatan Energi” di 

Surabaya (30/3). 

Mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Direktur 

Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad 

menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Forum 

Tematik Bakohumas. Munir mengungkapkan jika harga 

pokok pembangkitan tenaga listrik belum sepenuhnya 

mencapai level keekonomian yang dapat dibayar oleh 

masyarakat yang miskin dan rentan miskin. Oleh karena 

itu, untuk menjaga keberlanjutan usaha penyediaan tenaga 

listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik bagi kelompok tidak 

mampu, Pemerintah menyediakan subsidi listrik. 

“Selama ini subsidi listrik dinikmati masyarakat mampu. 

Oleh karena itu, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan 

subsidi listrik tepat sasaran,” ujar Munir. Dengan demikian, 

subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang benarbenar 

berhak mendapatkannya. 

Munir juga menjelaskan bahwa Pemerintah mendorong energi 

baru dan terbarukan (EBT) sebagai sumber energi primer 

dalam penyediaan listrik. Ia mengingatkan jika penyediaan 

listrik bagi masyarakat – selain mempertimbangkan aspek 

keekonomian – juga harus memperhatikan perlindungan 

dan keberlanjutan lingkungan. 


“Salah satu bentuk nyata inisiatif tersebut adalah dengan 

memanfaatkan sampah sebagai sumber energi pembangkit 

listrik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

Dalam tiga tahun ke depan, Kota Surabaya direncanakan 

menjadi salah satu kota hijau (green city) di Indonesia,” 

Munir menjelaskan. Untuk mengembangkan energi baru, 

Pemerintah bermitra dengan pemda, pengusaha, dan 

lembaga internasional. 

Munir mengajak para peserta forum yang merupakan 

humas pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga 

untuk memahami kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. 

Ia berharap acara ini juga dapat memberikan pemahaman 

mengenai program pengembangan EBT Kementerian ESDM. 

Koordinasi antar-kementerian dan lembaga mesti terus 

diperkuat. Munir berharap humas pemerintah mendapatkan 

bekal pengetahuan yang mendalam sehingga dapat 

menyebarluaskan informasi sektor ESDM kepada publik. 

Dengan demikian, publik mendapatkan informasi yang tepat 

dan akurat mengenai kebijakan pemerintah. 

Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Djoko Agung 

Harijadi, dalam paparannya juga menekankan pentingnya 

menciptakan narasi tunggal untuk dapat disebarluaskan 

ke masyarakat. Djoko kemudian mengutip arahan Presiden 

Joko Widodo untuk penguatan komunikasi ke rakyat dan 

country branding Indonesia ke dunia internasional. 

Forum Tematik Bakohumas diselenggarakan selama dua hari 

pada 30-31 Maret 2016. Pada hari pertama diselenggarakan 

diskusi panel dengan tiga narasumber dari PT PLN (persero), 

Ditjen Ketenagalistrikan, dan Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Pemkot Surabaya. Sementara di hari kedua 

ada pengarahan dari Menteri ESDM Sudirman Said yang 

dilanjutkan dengan kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga 

Sampah (PLTSa) Benowo. (AMH) 


Galeri 


Ambil Sumpah Jabatan 

28 PNS 

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mengambil sumpah jabatan 

28 Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (30/5), di Auditorium 

Samaun Samadikun, Gedung Ditjen Ketenagalistrikan 

Jakarta. Mereka yang diambil sumpahnya merupakan Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) angkatan tahun 2015. Para 

rohaniawan ikut mendampingi pelaksanaan pengambilan 

sumpah jabatan ini. Selain mengambil sumpah jabatan PNS, 

Jarman juga memberikan tanda kehormatan Satyalancana 

Karya Satya (SLKS) 30 Tahun kepada 7 pegawai dan SLKS 

10 Tahun kepada 22 pegawai Ditjen Ketenagalistrikan. 

Empat orang perwakilan dari tiap-tiap unit eselon II 

Ditjen Ketenagalistrikan menandatangani berita acara 

pengangkatan PNS, yakni Suzana A. Wakum, Arif Bagus 

Prastomo, Elisabet Y. Lenakoly, dan Rahmad Cahyo Nugroho. 

SK PNS diberikan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dan 

disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Agoes 

Triboesono, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan 

Alihuddin Sitompul, dan Direktur Teknik dan Lingkungan 

Ketenagalistrikan Munir Achmad. (AMH) 


Galeri 


Warta Kita 

PLTB TERBESAR DI INDONESIA 

SIAP DIBANGUN 

Penandatanganan LoC pembiayaan 

PLTB Sidrap disaksikan oleh Dirjen 

Ketenagalistrikan Jarman, Kamis (7/4). PLTB 

ini akan menjadi PLTB terbesar di Indoneisa 

dengan kapasitas 70 MW. 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman pada Kamis 

(7/4) menyaksikan penandatanganan Letter of Cooperation 

pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu 

(PLTB) Sidrap di kantor pusat PT PLN (Persero), Jakarta. 

Penandatanganan ini menandai siap dibangunnnya 

pembangkit listrik ramah lingkungan di Kabupaten Sidenreng 

Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan. Rencananya lokasi 

tersebut akan dibangun pembangkit listrik tenaga bayu 

terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 70 MW. 

Hadir menyaksikan penandatanganan ini Direktur Utama PT. 

PLN (Persero) Sofyan Basir dan Duta Besar Amerika Serikat 

untuk Indonesia Robert Blake. 

Dalam sambutannya Jarman menyampaikan bahwa 

penandatangan kerja sama ini merupakan langkah besar 

dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. “Kita 

baru saja menyaksikan penandatanganan dari pembiayaan 

proyek energi terbarukan skala besar. Ini menjadi penanda 

bahwa energi terbarukan memegang peranan penting dalam 

sektor energi di Indonesia,” ujar Jarman. 

Proyek pembangkit listrik di Sidrap ini, menurut Jarman 

dapat mendukung pencapaian target 25% energi baru 

terbarukan dalam bauran energi Indonesia di tahun 2025 

dan membantu pengurangan emisi sebesar 29% di 2030. 

“Kami berharap di tahun 2025 kita dapat mencapai apa 

yang telah menjadi komitmen kita bersama dan semoga 

dalam dua tahun ke depan, energi hijau ini akan dapat 

dioperasikan,” jelas Jarman. 

PLTB Sidrap dikembangkan oleh Independent Power Producer 

(IPP) Internasional UPC Renewables Indonesia bekerja sama 

dengan PT Binatek Energi Terbarukan. Provinsi Sulawesi 

Selatan memang memiliki potensi tenaga angin/bayu yang 

cukup besar khususnya di Sidenreng Rappang (Sidrap) dan 

di Jeneponto. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

pembangkit tenaga listrik yang tersambung ke grid Sulsel. 

Dengan ditandatanganinya Letter of Cooperation ini, maka 

pembangunan proyek ini akan dimulai pada April 2016 dan 

beroperasi pada 2017. 

PLTB merupakan pembangkit listrik yang berasal dari 

energi terbarukan dimana sumber energinya tidak pernah 

habis. Selain itu energi yang dibangkitkan tidak mencemari 

lingkungan, memiliki potensi yang sangat besar untuk 

dibuat dalam skala besar, serta dapat dikembangkan pada 

daerah remote. Turbin angin menggunakan space yang lebih 

kecil dibanding pembangkit pada umumnya, sehingga tanah 

disekitar turbin masih dapat digunakan untuk keperluan 

lainnya, misalnya untuk pertanian. (PSJ) 


Warta Kita 

Pemerintah Minta PLN 

Tingkatkan Efisiensi 

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan pentingnya efisiensi PT PLN (Persero) dalam Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan di 

Padang, Kamis (16/5). 

Pemerintah meminta PT PLN (Persero) serius meningkatkan 

efisiensi, khususnya untuk menurunkan susut jaringan. 

Jika mampu mengurangi biaya produksi, menurut Direktur 

Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, otomatis margin 

perusahaan akan meningkat. Efisiensi ini menurut Jarman 

bukan semata-mata menuruti aturan pemerintah namun 

untuk meningkatkan keuntungan bagi PLN sendiri. Jarman 

menjelaskan hal tersebut saat membuka Workshop Upaya 

Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik dalam Rangka 

Pelaksanaan Subsidi Listrik, yang digelar di Padang hari 

Kamis (16/5). 

Menurut Jarman Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) PT PLN 

(Persero) harus dijadikan Key Performance Indikator 

(KPI) di masing-masing area. Jika memperbaiki losses, 

otomatis pelayanan pelanggan naik,” jelas Jarman. Sesuai 

Permen ESDM nomor 10 tahun 2015, mulai 1 Januari 

2016 perhitungan TMP dilakukan oleh pemerintah. Ditjen 

Ketenagalistrikan akan memonitor deklarasi TMP yang 

telah disampaikan oleh masing-masing Wilayah PLN. 

Dalam sambutannnya Jarman berharap PLN dapat meniru 

efisiensi yang dilakukan Metropolitan Electricity Authority 

(MEA), perusahaan listrik di Thailand. Menurutnya ada 

tiga hal yang dilakukan MEA sehingga dapat menurunkan 

susut jaringan, yaitu memastikan kualitas tegangan yang 

bagus, meteran listrik yang dapat dideteksi, serta menindak 

pencurian listrik. Jarman berharap PLN dapat menerapkan 

ketiga hal tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

di Indonesia. Dengan memperbaiki ketiga hal tersebut 

menurutnya kualitas pelayanan kepada masyarakat akan 

naik. 

Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero), Djoko 

Rahardjo Abumanan menyatakan bahwa PT PLN menyiapkan 

orang-orang muda untuk mengikuti workshop ini. 


Warta Kita 

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan pentingnya efisiensi PT PLN (Persero) dalam Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan di 

Padang, Kamis (16/5). 

Jarman berpesan agar PLN trus meningkatkan efisiensi 

sehingga target rasio elektrifikasi, susut jaringan dan 

getting electricity terus membaik. “Kita jangan kalah dari 

negara-negara tetangga,” tegas Jarman. Untuk itulah ia 

meminta layanan sambungan satu pintu PLN yang sudah 

berjalan di Jakarta dan Surabaya, pada akhir tahun ini dapat 

diimplementasikan di seluruh area kecuali area remote. 

Menurut Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero), 

Djoko Rahardjo Abumanan, PT PLN menyiapkan orang-orang 

muda untuk mengikuti workshop yang diselenggarakan 

Ditjen Ketenagalistrikan tersebut. Ia mengaku bahwa PLN 

ditargetkan untuk terus melakukan penyambungan listrik. 

Namun menurutnya jika terus melakukan penyambungan 

tanpa melakukan perbaikan sistem, maka susut jaringan 

akan meningkat. 

“Susut membuang keuntungan PLN,” jelas Djoko. “Mari kita 

duduk, membuat workplan dan mematuhi workplan itu,” 

tambahnya. Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan 

Tenaga Listrik ini merupakan acara yang diselenggarakan 

Ditjen Ketenagalistrikan dengan mengundang PT PLN 

(Persero) di seluruh wilayah dan area. Peserta untuk 

workshop di padang ini mencapai seratus orang. (PSJ) 


Warta Kita 

Program 35.000 MW 

Perwujudan Nawa Cita 

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan bahwa program 35.000 MW merupakan perwujudan empat dari sembilan nawa cita. 

Program 35.000 yang diresmikan oleh Presiden Jokowi 

merupakan perwujudan dari nawacita. Setidaknya empat 

dari sembilan butir nawacita tercapai dengan program 

pembangunan ketenagalistrikan ini. Melalui program 35.000 

MW, pemerintah ingin membangun Indonesia dari pinggiran 

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 

negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat 

dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan 

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis. 


Jarman, saat membacakan keynote speech Menteri ESDM 

dalam acara Rembug Nasional Kebutuhan Energi Listrik 

untuk Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan, Rabu 

(30/3). Acara ini diselenggarakan oleh Institut Lembang 

Sembilan di Hotel Aston Makassar, Sulawesi Selatan. Melalui 

acara ini, Institut Lembang Sembilan mengajak masyarakat 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program 35.000 

MW agar dapat berjalan sesuai dengan target. 

Dalam rembug nasional tersebut Jarman optimistis program 

35.000 MW dapat berjalan meski menghadapi berbagai 

rintangan. "Dengan selesainya program 35.000 MW 

kita harapkan konsumsi perkapita kita akan meningkat, 

kekurangan listrik dapat diatasi, mampu mengejar 

ketertinggalan rasio elektrifikasi dari negara-negara 

tetangga, serta tidak kalah penting target pertumbuhan 

ekonomi nasional dapat tercapai," jelas Jarman. 

Dengan 5000 MW yang akan dibangun oleh PT PLN, Jarman 

berharap PLN dapat lebih fokus untuk menyelesaikan 

pembangunan sistrm transmisi tenaga listrik sehingga daya 

yang dibangkitkan dapat dievakuasi dengan baik. Dengan 

selesainya program 35.000 MW, maka total kapasitas 

pembangkit listrik nasional akan mencapai 100 GW. "PLN 

akan mengelola kapasitas sekitar dua kali lipat dari kapasitas 

sekarang, oleh karena itu dibutuhkan orang yang tepat 

dalam mengambil keputusan," jelas Jarman. 


Kementerian ESDM menyambut baik diskusi publik 

yang mengangkat tema pengembangan insfrastruktur 

ketenagalistrikan. Program 35.000 membutuhkan koordinasi 

dan dukungan semua pihak baik dari instansi Kementerian/ 

Lembaga, PLN, Pemda, stakeholder dan masyarakat. Jarman 

juga mengingatkan para pengembang listrik swasta untuk 

lebih serius dan berkomitmen, sebab 35.000 MW bukanlah 

sebuah mimpi kosong tetapi merupakan suatu kebutuhan 

yang harus dipenuhi. 

Dalam rembug nasional tersebut, Sekretaris Direktorat 

Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono memaparkan 

materi mengenai upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik 

nasional. Selain menjelaskan kondisi kelistrikan nasional 

dan perencanaan ketenagalistrikan yang tertuang dalam 

draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), 

Agoes juga memaparkan kendala dan solusi dari program 

35.000 MW. (PSJ) 

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono 

(kedua dari kanan) memaparkan materi mengenai upaya pemenuhan 

kebutuhan tenaga listrik nasional. 

Kementerian ESDM menyambut baik diskusi publik yang mengangkat tema pengembangan insfrastruktur ketenagalistrikan. 


Warta Kita 

Teten Masduki: 

35.000 MW 

Satu-satunya di Dunia 

Program percepatan pembangunan ketenagalistrikan 

35.000 MW yang diluncurkan Presiden Jokowi April 2015 

lalu menurut Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki 

merupakan satu-satunya di dunia. Teten mengaku bahwa 

pelaksanaan program ini bukan sesuatu hal mudah, namun 

proyek ini sangat penting dibangun untuk membangkitkan 

ekonomi nasional. 

"Memang ini satu-satunya di dunia. Proyek 35 ribu MW 

tidak ada di dunia cuma ada di Indonesia," jelasnya saat 

diskusi bersama Dirjen Ketenaglistrikan Jarman dan Direktur 

Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir di Gedung Bina Graha, 

Jakarta, Kamis (12/5). 

Menurut Teten, pemerintah saat ini gencar melakukan 

pembangunan infrastruktur kelistrikan, pelabuhan, dan 

bandara khususnya bagi Indonesia bagian timur yang 

maasih tertinggal. Presiden ingin membawa Indonesia 

menjadi negara tujuan investasi. "Kita butuh itu karena 

dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak cukup untuk 

serap tenaga kerja," jelasnya. Teten juga menilai lesunya 

ekonomi dunia merupakan saat yang tepat bagi Indonesia 

untuk berbenah. Agar ketika ekonomi dunia membaik, 

Indonesia siap untuk berkompetisi. "Ini momen yang ingin 

dicapai presiden," ungkapnya. 

Sofyan Basir dalam diskusi tersebut menjelaskan bahwa 

PT PLN (Persero) terus berupaya mewujudkan 35.000 MW 

termasuk di dalamnya memperbaiki struktur dan SDM yang 

ada di organisasi internal PLN. Hingga April 2016 disebutnya 

sudah ada pembangkit dengan kapasitas 3.400 MW yang 

beroperasi atau sekitar 1 persen dari total kapasitas. 

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (kiri) menjelaskan saat 

ini pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur 


PLTD/PLTMG semula 12-24 bulan ditargetkan menjadi 6-18 

bulan. Tak hanya itu, pembangunan Tranmisi, semula ratarata 

1.500 kms per tahun ditargetkan menjadi 9.000 kmsper 

tahun. Pembangunan gardu Induk, semula rata-rata 2.000 

MVA per tahun ditargetkan menjadi 7.000 MVA per tahun. 

Perihal melistriki Indonesia Timur, PLN mengaku yang 

menjadi Key Performance Indicator (KPI) bukanlah margin 

keuntungan namun peningkatan rasio elektrifikasi. Ia ingin 

listrik berada di depan peningkatan ekonomi. “Listrik yang 

menciptakan ekonomi. Kami tidak mau mengekor,” tegasnya. 

(PSJ) 

Beberapa terobosan yang dilakukan PLN antara lain 

percepatan proses tender semula 8 bulan menjadi 4,5 bulan. 

"Financial Close semula 1 tahun menjadi 6 bulan," terangnya. 

Kemudian Konstruksi PLTU semula 54 bulan setelah Financial 

Close ditargetkan menjadi 48 bulan setelah tandatangan 

PPA (Power Purchase Agreement) dan Konstruksi PLTG/ 


Warta Kita 

Pemerintah Bertekad 

Kurangi BBM dalam 

Pembangkit Listrik 

Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai energi primer 

pembangkit listrik selain kurang ramah lingkungan juga 

mahal biaya produksinya. Jika menggunakan BBM , harga 

jual listrik mencapai sekitar Rp 2.200 per kw, sedangkan 

jika menggunakaan gas hanya sekitar Rp 1.300 per kw. 

Pengalihan bahan bakar pembangkit listrik dari BBM ke gas 

telah menghasilkan saving bagi PT. PLN (Persero) di tahun 

2015 sebesar Rp 15 triliun. Untuk itu Pemerintah bertekad 

mengurangi BBM dalam bauran energi primer pembangkit 

listrik. Keputusan tersebut sesuai dengan amanat Kebijakan 

Energi Nasonal (KEN) dan draft Rencana Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik (RUKN). 


Jarman saat mendampingi kunjungan Menteri ESDM 

saatmeninjau kesiapan Compressed Natural Gas (CNG) Plant 

Gresik yang berada di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas 

dan uap (PLTGU) Gresik, Jawa Timur. Menurutnya dengan 

mengalihkan bahan bakar pembangkit dari BBM ke gas akan 

memberi banyak keuntungan, selain lebih hemat dari sisi 

biaya, penggunaan bahan bakar gas juga lebih bersih dan 

ramah bagi lingkungan. 

Bakar Minyak (BBM). “Pemerintah serius untuk menggeser 

energi fosil yang polutif ke energi terbarukan yang bersih. 

Apa yang telah dilakukan PJB Gresik akan menjadi role 

model bagi pembangkit lain”, papar Menteri ESDM Sudirman 

Said. 

Saat ini CNG Plant Gresik masih dalam tahap Comissioning. 

Saat beban puncak, pembangkit ini dapat menggantikan 

pembangkit BBM sebesar 300 MW, sehingga dapat 

mengurangi pemakaian BBM setara 450 kilo liter per hari 

atau menghemat sekitar Rp 2, 25 Miliar per hari. CNG Plant 

Gresik juga dimanfaatkan untuk memasok gas ke Pulau 

Bawean, pulau kecil di utara Gresik. Ke depan, CNG Plant 

ini akan dikembangkan untuk memenuhi energi primer 

pembangkit listrik ke pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau 

fasilitas pipa gas. (PSJ) 

“Pemerintah dan PLN sudah komit untuk mengurangi 

pembangkit-pembangkit yang menggunakan BBM, tahun 

2011 prosentase pembangkit yang menggunakan BBM itu 

22% dan tahun 2014 pembangkit yang menggunakan BBM 

menyusut menjadi hanya 12%,” jelas Jarman. Konversi dari 

pembangkit listrik tenaga diesel ke gas akan terus dilakukan. 

“Tahun 2016 ini, diharapkan kita akan turunkan lagi menjadi 

sekitar dibawah 7% artinya konsumsi BBMnya dibawah 6 

juta kiloliter untuk seluruh Indonesia,” lanjut Jarman. 

Pembangunan CNG Plant di Gresik merupakan salah 

satu upaya PLN untuk mendukung Pemerintah dalam 

mempercepat proyek ketenagalistrikan 35.000 MW sebab 

CNG Plant Gresik yang direncanakan mulai beroperasi 

pada April 2016 ini memasok kebutuhan listrik di pulau 

jawa. Dengan beroperasinya CNG Plant pada PLTGU Gresik, 

pada saat beban puncak pembangkit dapat beroperasi 

menggunakan gas, sehingga tidak lagi menggunakan Bahan 


Warta Kita 

DELEGASI MALAYSIA 

Kunjungi Calon Tapak 

GI Perawang 

Dalam rangkaian Pertemuan the 1st Joint Technical 

Committee (JTC) on Bilateral Interconnection Projects 

antara Indonesia – Malaysia, delegasi Malaysia yang 

terdiri dari perwakilan Suruhan Jaya (Energy Commission), 

Kementerian TTHA Malaysia, TNB, SEB dan SESB didampingi 

perwakilan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, PT. PLN 

(Persero), PT. Bukit Asam (PTBA), Dinas ESDM Provinsi Riau 

dan perwakilan pejabat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, 

Provinsi Riau meninjau calon lokasi tapak pembangunan 

Gardu Induk (GI) Perawang, Selasa (17/05). 

GI Perawang direncanakan sebagai GI Konverter AC-DC 

termasuk bagian dari proyek interkoneksi antara Sumatera 

– Peninsular Malaysia dalam kerangka kerja sama ASEAN 

Power Grid (APG) saluran transmisi interkoneksi HVDC (High 

Voltage Direct Current) 600MW. Total panjang transmisi 

sekitar 259 Km dari Perawang (Riau, Indonesia) ke Telok 

Gong (Peninsular Malaysia), di mana termasuk 59 Km kabel 

bawah laut dan 200 KM Saluran Udara Tegangan Tinggi 

(SUTT). Saluran transmisi akan melalui Selat Rupat, Pulau 

Rupat dan Selat Malaka. 

Lokasi tapak GI Perawang saat ini sedang dalam tahap 

pembebasan lahan, di mana sebagian besar lahan dimaksud 

masih berupa kebun kelapa sawit. Kota Perawang sendiri 

terletak sekitar 60 Km dari pusat Kota Pekanbaru, Provinsi 

Riau arah timur laut, dan dapat ditempuh dengan perjalanan 

darat sekitar dua jam melalui jalan Minas – Perawang yang 

sebagian besar sudah merupakan jalan beton permanen. 

Jalan tersebut dibeton untuk mengakomodasi transportasi 

hasil perkebunan kelapa sawit yang menggunakan truk 

bertonase besar. 

Dalam peninjauan tersebut, delegasi Malaysia menyampaikan 

harapan agar hal-hal terkait pembebasan lahan dapat segera 

tuntas agar proyek interkoneksi dapat segera terwujud. 

Kedua negara membutuhkan proyek tersebut karena 

transaksi listrik dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan 

beban puncak kedua negara. (RBS) 

Dirjen Jarman mendampingi Delegasi Malaysia mengunjungi calon 

lokasi tapak pembangunan Gardu Induk Perawang (17/5) 


Warta Kita 

Hindari Bahaya, 

Instalasi Listrik Harus 

Sesuai PUIL 2011 

Energi listrik selain bermanfaat juga dapat menimbulkan 

bahaya jika pemasangannya tidak sesuai standard. Namun 

masyarakat tidak perlu khawatir akan bahya yang ditimbulkan 

jika instalasi listriknya sesuai dengan persyaratan umum 

instalasi listrik (PUIL). Hal tersebut disampaikan oleh 

Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan Agus Sufianto saat 

membacakan sambutan Direktur Teknik dan Lingkungan 

Ketenagalistrikan pada pembukaan Forum PUIL yang 

diselenggarakan di Hotel Grand Tulip, Banjarmasin, Rabu 

(25/5). 

“Belakangan ini, kita sering mendengar berita kebakaran 

di perumahan dan beberapa area publik seperti pasar/ 

pusat perbelanjaan, yang sebagian besar penyebabnya 

diduga adalah bahaya akibat listrik,” ungkap Agus. “Untuk 

menghindari bahaya akibat listrik, maka instalasi tenaga 

listrik harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, 

di Indonesia dikenal sebagai Persyaratan Umum Instalasi 

Listrik atau PUIL,” tambahnya. Saat ini yang menjadi standar 

wajib adalah PUIL 2011 beserta amandemennya sesuai 

Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2014 tanggal 24 

Desember 2014. PUIL 2011 merupakan persyaratan yang 

harus dipenuhi saat akan memasang instalasi listrik voltase 

rendah (230 V), baik untuk perumahan, komersial maupun 

industri. 

Menurut Agus, terdapat beberapa syarat yang harus 

dimiliki oleh instalasi tenaga listrik untuk mendukung 

aspek keselamatan. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh 

instalasi listrik tersebut antara lain penerapan Standard 

Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan dan pemanfaat 

tenaga listrik, penerapan sertifikat laik operasi (SLO) 

Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan Agus Sufianto menegaskan pentingnya instalasi tenaga listrik berstandard. 


Warta Kita 

bagi instalasi tenaga listrik yang beroperasi, penerapan 

sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik dalam usaha 

ketenagalistrikan, penerapan akreditasi, klassifikasi dan 

sertifikasi bagi usaha penunjang tenaga listrik, penerapan 

ketentuan lingkungan hidup bagi usaha penyediaan 

tenaga listrik. Jika kelima aspek tersebut terpenuhi maka 

keselamatan ketenagalistrikan akan terjamin. 

Agus menambahkan Bimbingan Teknis Melalui Forum PUIL 

2011 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan 

wadah bagi pelaku usaha, industri, pakar, dan konsumen 

dalam menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya untuk 

penyempurnaan PUIL yang disepakati oleh semua pihak 

secara konsensus. 

“Tugas di bidang standardisasi tidak pernah selesai, 

penyusunan PUIL perlu mempertimbangkan aspek 

persyaratan teknis dan kemampuan industri nasional serta 

daya beli masyarakat,” sebutnya. Ia menambahkan bahwa 

komunikasi dan kerjasama yang telah terbina dengan baik 

dalam masyarakat standardisasi ketenagalistrikan perlu 

terus ditingkatkan. 

Peserta yang menghadiri acara Forum PUIL ini berasal 

dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yg diwakili 

oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan 

Selatan, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan 

dan Tengah, civitas akademika, asosiasi, serta perwakilan 

dari perusahaan lain yang terkait. Pembicara pada acara 

ini adalah pakar dan ahli yang berpengalaman di bidang 

Instalasi Listrik, dan merupakan penyusun PUIL 2011. 

Melalui acara ini Ditjen Ketenagalistrikan berharap para 

stakeholder mendapat informasi dan wawasan baru yang 

bermafaat khususnya dalam pelaksanaan pemasangan 

instalasi listrik yang sesuai dengan standar dan memenuhi 

ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan. (PSJ) 

Atas - Melalui Forum PUIL diharapkan para stakeholder 

mendapatkan informasi dan wawasan baru yang bermanfaat 

Tengah - Seorang peserta dalam sesi tanya jawab 

Bawah - Peserta berasal dari Dinas Pertambangan 

dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, PT PLN (persero), civitas 

akademika, asosiasi, serta perwakilan dari perusahaan lain yang 

terkait 


Warta Kita 

Inspektur Ketenagalistrikan 

Diharap Terus Tingkatkan 

Kompetensi 

PT Siemens Indonesia mengundang para inspektur ketenagalistrkan untuk melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas produksi di Pulomas 

Jakarta dan Cilegon Banten, pada Senin (16/5) hingga Selasa (17/5). 

Inspektur ketenagalistrikan diharapkan untuk terus 

meningkatkan kompetensi dan kemampuan terkait dengan 

teknologi dan isu-isu terkini. Kunjungan lapangan untuk 

melihat secara langsung bagaimana teknologi diterapkan 

dalam industri ketenagalistrikan merupakan hal penting dan 

harus terus dilakukan. Untuk itu pemerintah mengapresiasi 

PT Siemens Indonesia yang mengundang para inspektur 

ketenagalistrkan untuk melakukan kunjungan lapangan ke 

fasilitas produksi di Pulomas Jakarta dan Cilegon Banten, 

pada Senin (16/5) hingga Selasa (17/5). Menurut Direktur 

Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, acara tersebut penting 

untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor 


Menurut Jarman, acara yang digagas PT Siemens Indonesia 

dan Inspektur Ketenagalistrikan ini merupakan harmoni 

antara pemerintah dan industri di sektor ketenagalistrikan. 

“Acara hari ini dapat menjadi contoh dari tindak lanjut dari 

pertemuan penting antara Presiden Indonesia, Joko Widodo, 

dan Kanselir Jerman, Angela Merkel pada bulan April 2016 

untuk memperkuat kerjasama bagi pengembangan sumber 

daya manusia di sektor kelistrikan di Indonesia,” jelas Jarman. 

Acara ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Workshop 

Siemens Power System Planning di Bekasi tanggal 5-6 April 

2016 yang dihadiri oleh 30 inspektur ketenagalistrikan. 

Dalam sambutannya Jarman menyampaikan bahwa 

pembangunan dan pengoperasian infrastruktur 

ketenagalistrikan memiliki tantangan yang tak terelakkan 

tentang keselamatan dan keandalan operasi terutama 

karena meningkatnya jumlah energi terbarukan dalam 

sistem ketenagalistrikan. Ia menjelaskan bahwa Ditjen 

Ketenagalistrikan saat ini memiliki 54 orang inspektur 

ketenagalistrikan yang bertanggung jawab untuk 


Warta Kita 

melakukan inspeksi dan investigasi mengenai keselamatan 

ketenagalistrikan pada suatu instalasi listrik. “Termasuk 

instalasi pembangkit listrik, transmisi, gardu, distribusi dan 

pengguna akhir,” jelas Jarman. 

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kedua dari kiri) menyambut baik 

kunjungan lapangan yang diiniasai oleh PT Siemens Indonesia. 

Jarman berharap kunjungan lapangan ini membawa 

manfaat bagi para inspektur ketenagalistrikan untuk terus 

meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka. 

Pihaknya ingin tahu bagaimana Siemens dapat mendukung 

Pemerintah Jerman dalam mencapai pembangunan energi 

terbarukan di negara tersebut. Jerman sendiri merupakan 

salah satu negara dengan komitmen tinggi untuk 

pengembangan energi baru dan terbarukan. Menurut IRENA 

Report 2015, energi terbarukan Jerman mencapai hingga 

25% dari bauran energi di tahun 2014. Jerman juga telah 

memiliki sebuah patokan internasional tentang bagaimana 

energi terbarukan dapat diintegrasikan tanpa memunculkan 

masalah sistemik dalam stabilitas sistem energi. 

Melalui kunjungan lapangan ini, Jarman percaya bahwa para 

inspektur ketenagalistrikan dapat memperoleh pengalaman 

berharga dan pengetahuan. “Kami sangat mendukung 

pelaksanaan kunjungan lapangan ke pabrik Siemens, mudahmudahan 

kerjasama dapat berlanjut” ungkap Jarman. (PSJ) 

Kunjungan lapangan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para inspektur ketenagalistrikan untuk terus meningkatkan 

kompetensi dan kemampuan mereka. 


Resensi Buku 

Judul: American Electricians’ Handbook 

Pengarang: Terrel Croft, Frederic P.Hartwell, 

Wilford I. Summers 

Data Fisik: 23,5 cm, 900 hlm. 

Data Terbit: 2013: USA, McGraw-Hill, Inc 

Edisi: Sixteenth Edition 

Judul: Jelajah wisata Nusantara 

Pengarang: Tri Maya Yulianingsih 

Data Fisik: 21 cm, vi, 442 hlm. 

Data Terbit: Yogyakarta, Media Pressindo 

Selama satu abad, American Electricians’ Handbook menjadi 

buku acuan dunia industri yang berfungsi sebagai sarana 

informasi mengenai perancangan, instalasi, operasi, dan 

pemeliharaan sistem listrik dan peralatannya. Buku edisi ke- 

16 ini direvisi untuk mematuhi Kode Listrik Nasional 2011 

dan Kode Keselamatan Listrik Nasional 2012, serta mencakup 

teknologi hemat energi saat ini, seperti photovoltaics dan 

pencahayaan induksi. Rincian foto, diagram, grafik, tabel, 

dan perhitungan disertakan secara menyeluruh dalam buku 

ini. Buku ini cukup praktis untuk dimiliki oleh setiap ahli 

listrik profesional. 

Adapun isi buku ini terdiri dari: 

1.Fundamentals 

2.Properties and splicing of conductors 

3.Circuits and circuit calculations 

4.General electrical equipment and batteries 

5.Transformers 

6.Solid-state devices and circuits 

7.Generators and motors 

8.Outside distribution 

9.Interior wiring 

10.Electric lighting 

11.Optical fiber 

12.Wiring and design tables 

Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di 

dunia. Dengan 17.000 pulau-pulau yang terhampar lebih 

dari 5.000 km ke arah timur dari Sabang di utara Sumatra 

sampai Merauke di Papua. Tak salah kiranya, jika negeri ini 

sering distilahkan sebagai Untaian Zamrud dari Khatulistiwa. 

Mulai dari Bali yang eksotis dengan wisata alam dan religinya 

sampai Wakatobi sebagai unggulan baru dari Sulawesi 

Tenggara dengan wisata pantai dan dunia bawah lautnya. 

Atau, keindahan mahakarya Candi Borobudur, Prambanan, 

Ratu Boko sebagai salah satu warisan budaya dunia. Pucak 

Jaya, Rinjani, Semeru, Bromo dan lain-lain akan memanjakan 

Anda yang menyukai wisata petualangan penuh tantangan. 

Buku ini berisi referensi wisata di 33 provinsi di Indonesia 

yang dilengkapi dengan gambar-gambar representatif untuk 

setiap objek wisatanya. Buku ini dapat dijadikan sebagai 

pedoman yang akan membantu pembaca dalam menentukan 

obyek wisata yang akan dikunjungi. 

Resensi oleh: 

Dina Andriani 

Pustakawan Muda 


Warta Kita 

PEMERINTAH MINTA PLN 

TINJAU KONTRAK PLTD SEWA 

Pasokan listrik di Nias, Sumatera Utara sudah kembali normal 

setelah sempat mengalami krisis listrik. Untuk menghindari 

kejadian serupa, Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) mengevaluasi 

semua kontrak sewa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 

(PLTD). Hal tersebut ditegaskan Menteri ESDM Sudirman 

Said saat melakukan kunjungan kerja ke PLTD Idanoi di 

Nias, Kamis (14/4). 

"Karenanya, semua kontrak sewa PLN dengan PLTD harus 

dievaluasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk 

lainnya di kemudian hari," ungkapnya. 

PLTD Idanoi merupakan pembangkit listrik yang pemasok 

utama sistem kelistrikan Nias. PLTD ini menghasilkan 10 MW 

listrik yang dieselnya disewa dari PT Amerika Power Rent 

(APR). PT APR juga mensuplai energi untuk PLTD Moawo 10 

MW di Nias. Dari 2 (dua) PLTD tersebut, PT APR mensuplai 

20 MW listrik di Nias, sedangkan total suplai listrik di 

Kepulauan Nias adalah sebesar 26 MW. Sehingga ketika PT 

APR memberhentikan suplainya, lebih dari 90% Nias gelap 

gulita. 

termasuk amdalnya yang di prediksi akhir agustus bisa 

selesai. Keempat, PLN akan membangun transmisi mulai 

dari Gunung sitoli sampai teluk dalam, dilanjutkan dari 

gunung sitoli ke nias utara. Sehingga nantinya dari utara ke 

selatan akan tersambung. 

"Saya targetnya tahun 2017 akan selesai" ungkap Direktur 

Bisnis Wilayah Sumatera PT PLN (Persero) Amir Rosidi. 

Sudirman Said mengatakan, pemerintah mengapresiasi 

gerak cepat PT PLN dalam mencari solusi menangani krisis 

listrik di Nias. Ia meminta masyarakat memahami kondisi 

bahwa PLN sebagai korporasi tentunya membutuhkan 

hitungan untuk menangani permasalahan listrik saat ini. 

"Kita tidak ingin ini terjadi lagi, PLN sudah menyusun langkah 

pencegahan agar kejadian ini tidak terulang. Pemerintah 

akan beri perhatian khusus, penangan kemarin baru solusi 

jangka pendek. Ke depan kita akan siapkan solusi jangka 

panjang untuk mengatasi keterbatasan listrik di Nias." tegas 

Sudirman. (PSJ) 

Dalam kunjungannya Sudirman mengungkapkan bahwa 

keadaan di Nias memang sudah sulit, apalagi tanpa 

listrik maka keadaan akan menjadi sulit. "Sejak awal 

saya katakan kita mesti ke Nias, hanya masalah waktu. 

Sekaligus memonitor yang dikerjakan PLN," papar Sudirman 

menjelaskan keinginannya meninjau kondisi listrik di Nias. 

Penanggulangan krisis listrik di Nias merupakan kerja 

keras dari berbagi pihak, baik dari PLN, Pemda, Pemangu 

kepentingan dan masyarakat. Sebagai aksi konkrit, PLN 

telah mendatangkan 46 genset milik PLN dari berbagai 

daerah. Selain itu PLN juga telah menyusun langkahlangkah 

strategis jangka pendek dan jangka panjang guna 

menghindari keadaan krisis terulang. 

Hal pertama yang dilakukan PLN adalah melakukan 

pemulihan kemudian langkah berikutnya akan memasang 

genset yang dari langsa 8 MW. Selanjutnya PLN akan 

membangun pembangkit 25 MW yang mesinnya dari General 

Electric (GE), saat ini PLN sedang mengurus perijinannya 


Warta Kita 

Pastikan Keandalan 

Pasokan Daya Listrik, 


Kunjungi Nias 

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman meninjau PLTD Moawo dan pengatur distribusi di Moawo Nias untuk memastikan kecukupan pasokan daya 

listrik bagi masyarakat setempat, Kamis (26/5) 

Guna memastikan kondisi kelitrikan di Pulau Nias, 

Sumatera Utara, pada hari Kamis (26/5), Direktur Jenderal 

Ketenagalistrikan Jarman melakukan kunjungan lapangan 

ke Pulau yang terletak di sebelah barat Sumatera tersebut. 

Dalam kunjungannya, Jarman melakukan pemantauan 

progres pembangunan dan pemasangan PLTD Sewa Idanoi 

(12 MW) dan PLTD Sewa Idanoi (6 MW). Ia juga melakukan 

kunjungan ke PLTD Moawo dan pengatur distribusi di Moawo 

untuk memastikan kecukupan pasokan daya listrik bagi 

masyarakat setempat. Pemerintah melalui Kementerian 

ESDM ingin memastikan bahwa tidak ada lagi pemadaman 

bergilir di Pulau Nias. 

Dalam kunjungannya, Jarman didampingi beberapa pejabat 

dan inspektur ketenagalistrikan di Kementerian ESDM. 

Hadir pula dalam kunjungan tersebut Kepala Divisi Operasi 

Regional Sumatera PT PLN (Persero), GM Wilayah Sumatera 

Utara PT PLN (Persero) dan jajaran PT PLN (Persero) Area 

Nias. 

Saat ini, sistem kelistrikan Pulau Nias memiliki beban puncak 

25,97 MW dengan total daya mampu pembangkit 40,2 MW 

yang disuplai dari PLTD Moawo, PLTD Teluk Dalam serta 

PLTD Sewa tersebar di Moawo, Idanoi dan Teluk Dalam. Oleh 

karena itu cadangan sistem Pulau Nias saat ini mencapai 

14,23 MW. 


Warta Kita 

Dalam kunjungannya, Dirjen Ketenagalistrikan meminta PT. PLN (Persero) segera menyelesaikan pemasangan PLTD Sewa Idanoi (12 MW dan 

6 MW) serta PLTD Teluk Dalam (6 MW). 

Untuk meningkatkan pasokan daya listrik di Pulau Nias, 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 

Kementerian ESDM meminta PT. PLN (Persero) segera 

menyelesaikan pemasangan PLTD Sewa Idanoi (12 MW dan 

6 MW) serta PLTD Teluk Dalam (6 MW). PT PLN (Persero) 

sendiri telah menyiapkan operasi mobile genset sebanyak 

39 unit dengan rata-rata kapasitas 100 kVA per unit yang 

disiagakan pada jaringan SUTM 20 kV dan mengoperasikan 

unit-unit mesin cadangan pada PLTD Sewa. 

Menurut Jarman, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 

akan terus menempatkan Inspektur Ketenagalistrikan dan 

pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di Pulau Nias 

untuk mengawasi progres pembangunan PLTD Sewa sampai 

dengan selesai. 

Sebagai informasi, PT PLN (Persero) Area Nias telah 

memberikan kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) 

terhadap 69.504 pelanggan akibat dampak pemadaman 

listrik bulan April lalu. Besaran kompensasi yang diberikan 

kepada pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM 

No. 33 Tahun 2014. Kompensasi TMP juga akan diberikan 

kepada pelanggan akibat dampak pemadaman listrik bulan 

Mei 2016. (PSJ) 


Warta Kita 


Dampingi Menteri KeTTHA 

Malaysia Kunjungi Bengkayang 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman mewakili Menteri ESDM mendampingi Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) Malaysia, 

YB. Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili dalam kunjungan kerja meninjau implementasi proyek infrastruktur transmisi tenaga 

listrik di wilayah perbatasan antara Bengkayang (Indonesia) – Mambong (Malaysia) Senin (10/5). 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman mewakili 

Menteri ESDM mendampingi Menteri Tenaga, Teknologi Hijau 

dan Air (KeTTHA) Malaysia, YB. Datuk Seri Panglima Dr. 

Maximus Johnity Ongkili dalam kunjungan kerja meninjau 

implementasi proyek infrastruktur transmisi tenaga listrik 

di wilayah perbatasan antara Bengkayang (Indonesia) – 

Mambong (Malaysia) Senin (10/5) di Kabupaten Bengkayang, 

Provinsi Kalimantan Barat. 

Dalam kunjungan tersebut Maximus didampingi oleh YBhg 

Dato’ Dr. Nadzri bin Yahaya, Deputi Sekjen KeTTHA; YBhg 

Datuk Daniel Kinsik, Political Secretary untuk Menteri KeTTHA; 

YBhg Dato' Joseph Salang Gandum, anggota parlemen 

Malaysia Nick Wright Wakil Presiden dari CEO bidang Kantor 

dan Pengembangan Usaha SEB; dan Threnes Voo, Petugas 

Relasi Media SEDA. Selain disambut oleh Kementerian 

ESDM, rombongan juga disambut oleh Gubernur Kalimantan 

Barat Cornelis, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, dan 

Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) Djoko 

Abumanan. 

Dalam pertemuan bilateral antar kedua negara, Jarman 

menyampaikan bahwa Indonesia akan bertindak selaku 

tuan rumah pelaksanaan Pertemuan Perdana Joint Technical 

Committee antara Indonesia dan Malaysia terkait Proyek 

Interkoneksi Lintas Batas di bawah ASEAN Power Grid (APG). 

Pertemuan tersebut sebagai tindaklanjut dari MOU yang 

telah ditandatangani kedua Menteri pada tanggal 12 Februari 

2016 di sela Bali Clean Energy Forum (BCEF) di Nusa Dua, 

Bali. Secara terpisah, PLN, Tenaga Nasional Berhad (TNB), 


Warta Kita 

Kondisi listrik di Kalimantan Barat lebih 

stabil dengan adanya kerjasama Indonesia 

dan Malaysia di sektor ketenagalistrikan 

Sarawak Energy Berhad (SEB) dan Sabah Electricity (SESB) 

secara aktif juga melangsungkan pertemuan membahas halhal 

teknis terkait administratif, legalitas, finansial, teknikal 

dan manajemen resiko secara Business to Business (B2B). 

Jarman mengungkapkan apresiasi pemerintah Indonesia 

terhadap kunjungan delegasi Malaysia. "Kami merasa bangga 

atas lawatan kerja Menteri Malaysia ke Bengkayang," tutur 

Jarman. Ia menambahkan kunjungan kerja ini merupakan 

bentuk komitmen kedua belah pihak dalam membantu 

memenuhi pasokan listrik di masing-masing negara 

melalui interkoneksi Kalimantan dengan Serawak. "Akan 

memungkinkan untuk menjajaki kerja sama lain di sektor 

energi," harap Jarman. 

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri KeTTHA Malaysia. 

Ia memberikan apresiasi atas kerja sama yang sudah 

dibangun sejak Januari 2016. "Ini permulaan kerja yang 

terberat di bidang energi. Kerja sama ini bisa mengatasi 

masalah listrik bukan sekadar perkara-perkara yang biasa," 

kata Maximus saat pertemuan bilateral dengan jajaran 

pemerintah Indonesia. 

Kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen 

kedua belah pihak (Indonesia dan Malaysia) 

dalam membantu memenuhi pasokan listrik 

di masing-masing negara melalui interkoneksi 

Kalimantan dengan Serawak. 

Adanya kerja sama ini banyak memberikan keuntungan 

bagi kebutuhan listrik Kalimantan Barat. Hal ini diakui oleh 

Direktur Bisnis Regional mengakui kelistrikan Kalimantan, 

Djoko Rahardjo Abumanan, mengenai kondisi listrik di 

wilayah tersebut. "Bisa diamati sejak Januari, listrik di Kalbar 

jarang byar pet," ungkap Djoko. (PSJ) 


Tips 


Tips Membuat 

Slide Presentasi 

yang EFEKTIF 

Pernahkah anda datang ke suatu seminar dimana pembicara 

menggunakan slide presentasi yang penuh dengan tulisan? 

Bahkan font nya dibuat kecil agar semua tulisan cukup 

masuk dalam slide tersebut. Bagaimana pendapat anda 

mengenai slide tersebut? Tentu sebagian besar dari anda 

akan mengatakan bahwa slide tersebut membosankan dan 

cenderung membuat anda tidak terlalu tertarik dengan apa 

yang disampaikan oleh pembicara. 

untuk membuat slide presentasi yang baik. 

1.Buat opening slide sebaik mungkin 

Slide pembuka yang menjadi awal presentasi adalah 

kesempatan anda untuk menarik perhatian audiens. Gunakan 

tulisan disertai dengan gambar yang unik, menarik, dan 

warna yang mengundang perhatian. Buat audiens penasaran 

dengan isi dari slide berikutnya. 

Slide presentasi yang baik sangat dibutuhkan untuk 

mendukung anda menyampaikan suatu pesan yang ingin 

anda sampaikan. Tentunya cara anda menyampaikan pesan 

kepada audiens adalah hal utama agar pesan tersampaikan, 

namun dengan slide presentasi yang baik, audiens akan 

lebih mudah memahami dan tertarik dengan pesan yang 

disampaikan tersebut. Berikut disampaikan beberapa tips 

2.Gunakanlah kata kunci dan gambar 

Buatlah kata-kata kunci dari pesan yang anda ingin 

sampaikan disertai dengan gambar yang mendukung kata 

kunci tersebut. Hal ini membuat audiens mudah memahami 

dan mudah mengingat apa yang anda sampaikan. 


Tips 

3.Meringkas teks 

Jangan sampaikan penjelasan melalui tulisan yang panjang 

dalam sebuah slide. Tulisan yang panjang dan bertele-tele 

akan membuat audiens cepat merasa bosan. 

4.Gunakan font yang tepat 

Presentasi anda dilihat oleh seluruh audiens, baik yang 

posisinya dekat ke layar presentasi maupun posisi paling 

jauh dari layar. Pastikan teks digunakan dengan tepat dan 

mudah dibaca. Gunakan ukuran font yang cukup besar 

sehingga tetap terlihat dengan baik oleh audiens yang duduk 

di kursi paling belakang sekalipun. 

5.Tambahkan video 

Sesekali tambahkan video dalam slide presentasi anda 

agar audiens tidak merasa jenuh. Pastikan video yang anda 

tambahkan sudah sesuai dengan materi. Perhatikan juga 

durasi penayangan video, sebaiknya jangan terlalu lama 

atau terlalu sebentar. 

7.Buat slide yang yang interaktif 

Buat slide presentasi anda terasa lebih hidup dengan 

menambahkan efek-efek pada tulisan, gambar dan transisi 

setiap pada tiap slidenya sehingga presentasi anda lebih 

terlihat interaktif. Masukan juga kalimat-kalimat yang 

mengandung unsur pertanyaan kepada udiens sehingga 

mereka merasa dilibatkan untuk aktif bersama anda. 

8.Sederhana 

Penggunaan warna yang terlalu mencolok, gambar yang 

terlalu banyak dan efek yang terlalu berlebihan juga kurang 

baik untuk slide presentasi anda. Usahakan slide presentasi 

anda dibuat dengan sederhana tapi tetap menarik. 

Dengan slide presentasi yang baik, akan membuat audiens 

merasa tertarik dengan apa yang akan anda sampaikan. 

Jadi, anda juga harus menjelaskan pesan yang ingin anda 

sampaikan dengan baik dan semenarik mungkin dengan 

bantuan slide presentasi teraebut. Selamat mencoba! (UH) 


6.Perhatikan warna latar belakang 

Sesuaikan warna latar belakang slide dengan pemilihan 

warna teks atau gambar dalam slide anda. Usahakan warna 

yang digunakan kontras sehingga keterbacaannya menjadi 

jelas. Misalnya jangan gunakan latar belakang warna hitam 

dengan teks berwarna biru tua. 


Warta Kita 


Hadiri Pembukaan 

The 3rd ISES 2016 

Sumber gambar: themalaysianreserve.com 

ISES ke-3 tahun 2016 menampilkan sejumlah tokoh dan profesional bidang energi dari berbagai organisasi dan lembaga yang membahas 

pemanfaatan energi terbarukan untuk menjamin demokratisasi penyediaan tenaga listrik. 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, 

Jarman mewakili Menteri ESDM 

menghadiri pembukaan dan bertindak 

selaku Keynote Panelist pada Forum 

The 3rd International Sustainable 

Energy Summit (ISES) 2016. Acara 

yang diselenggarakan Selasa (5/4) 

di Putrajaya Marriott Hotel, Kuala 

Lumpur, Malaysia ini dibuka oleh Yang 

Berhormat Dato Seri Panglima Dr. 

Maximus Johnity Ongkili, Minister of 

Energy, Green Technology and Water 

(Kementerian Tenaga, teknologi Hijau 

dan Air –KeTTHA), Malaysia. 

Forum dua tahunan ISES ke-3 tahun 

2016 ini sendiri berlangsung hingga 

Rabu (6/4) dan menampilkan sejumlah 

tokoh dan profesional bidang energi 

dari berbagai organisasi dan lembaga 

yang membahas pemanfaatan 

energi terbarukan untuk menjamin 

demokratisasi penyediaan tenaga 

listrik. ISES ke-3 2016 diselenggarakan 

oleh Sustainable Energy Development 

Authority (SEDA) Malaysia, di mana 

ISES ke-1 diselenggarakan sebagai 

forum berbagi pengalaman dan 

pengetahuan untuk memenuhi the 

Strategic Thrust 5 of the National 

Renewable Energy Policy and Action 

Plan (NREPAP) Malaysia. 

ISES ke-3 tahun 2016 mengangkat 

tema Democraticising Electricity 

Supply. Tema ini sebagai simbol 

kedewasaan sistem pasukan tenaga 

listrik sebagai pilihan bagi konsumen 

dan penghargaan bahwa akses listrik 

merupakan kebutuhan dasar manusia. 

Pembicara dalam ISES ke-3 tahun 

2016 adalah profesional di bidang 

pemanfaatan energi terbarukan dan 

bidang terkait. 

Menteri KeTTHA DR. Maximus 


Warta Kita 

menyatakan dalam kerangka 

melaksanakan Rencana ke-11 telah 

mengidentifikasi pentingnya akses 

energi untuk seluruh bangsa pada 

tahun 2020, dan serius mengejar 

target Malaysia menjadi negara yang 

aktif menggunakan energi bersih 

dan hijau, bahkan mengancam tidak 

ragu akan mencabut proyek yang 

telah diberikan oleh Pemerintah 

Malaysia kepada Pengembang yang 

gagal melaksanakan proyek energi 

terbarukan dengan mekanisme Feedin 

Tariff (FiT). SEDA Malaysia bertugas 

memantau pelaksanaan proyek-proyek 

tersebut. 

Malaysia telah memasukkan Intended 

Nationally Determined Contribution 

(INDC) yang lebih rendah daripada the 

Paris Agreement di mana Pemerintah 

Malaysia telah menetapkan target 

ambisius pengurangan emisi Gas 

Rumah Kaca (Greenhouse Gas -GHG) 

GDP 45% pada tahun 2030 relatif 

terhadap intensitas emisi tahun 

2005. Pencapaian target 35% atas 

unconditional basis, dengan tambahan 

10% conditioned dari iklim finansial 

dan dukungan negara maju. Ini adalah 

janji, yang tersurat dalam the 11MP to 

decarbonise the economy. 

Dalam kesempatan selanjutnya, 

Jarman menyampaikan Aksi Indonesia 

untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah 

Kaca di sektor Ketenagalistrikan. Dalam 

paparannya Jarman menekankan 

tujuan penyediaan tenaga listrik yang 

cukup jumlahnya, bagus kualitasnya 

dan terjangkau harganya, untuk itu 

energi primer harus dimanfaatkan 

secara optimal sejalan dengan 

Kebijakan Energi Nasional, termasuk 

dengan prioritasi pemanfaatan 

energi baru dan terbarukan. Jarman 

kemudian memaparkan kondisi sistem 

ketenagalistrikan Indonesia dimana 

Rasio Elektrifikasinya masih 88,30% 

dan memerlukan tambahan pasokan 

tenaga listrik. Untuk itu, program 

infrastruktur ketenagalistrikan 35 GW 

merupakan suatu kebutuhan bagi 

bangsa Indonesia. 

Dalam kerangka mengurangi efek 

Gas Rumah Kaca khususnya dari 

pertambahan pembangkit listrik 

berbahan bakar fosil, Pemerintah 

Indonesia berkomitmen ‘mengunci’ 

bauran energi batubara dalam 

pembangkitan tenaga listrik maksimum 

50% pada tahun 2025 dari status 

53% pada tahun 2014, menetapkan 

persentase bauran gas yang sama 

24% antara tahun 2014 dan 2025, 

menekan bauran Minyak Bumi hingga 

hanya maksimal 1% dan mendorong 

pemanfaatan energi terbarukan dari 

12% di tahun 2014 menjadi 25% pada 

tahun 2025. Khusus untuk Batubara, 

saat ini Pemerintah mendorong 

pengembang Pembangkit Listrik Tenaga 

Uap (PLTU) berbahan bakar Batubara 

menggunakan teknologi ramah 

lingkungan, bahkan telah mewajibkan 

untuk PLTU Batubara berkapasitas lebih 

dari 600 MW menggunakan teknologi 

Super Critical (SC), dan PLTU Batubara 

berkapasitas lebih dari 1.000 MW wajib 

menggunakan teknologi Ultra Super 

Critical (USC). 

Seusai Pembukaan Forum ISES ke-3 dan 

menjadi salah satu Keynote Panelist, 

selanjutnya Jarman didampingi oleh 

perwakilan PT. PLN (Persero), pejabat 

dan staf Ditjen Ketenagalistrikan 

serta didampingi KBRI Kuala Lumpur 

menghadiri pertemuan bilateral 

Indonesia – Malaysia. Pertemuan ini 

diinisiasi oleh Malaysia dalam rangka 

menindaklanjuti pernyataan bersama 

Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) Indonesia dan Menteri 

Tenaga, Tenaga Hijau dan Air (KeTTHA) 

Malaysia pada tanggal 12 Februari 2016 

di Nusa Dua, Bali terkait pembentukan 

komite teknis bersama antara kedua 

negara untuk percepatan pelaksanaan 

proyek interkoneksi antar kedua negara 

di bawah kerangka ASEAN Power Grid 

(APG). 

Delegasi Malaysia dipimpin oleh Sekjen 

Kementerian KeTTHA, Datuk Loo 

Took Gee dan didampingi perwakilan 

KeTTHA, Energy Commission, TNB, 

SESB, serta SESCO. Pertemuan 

membahas 3 (tiga) proyek interkoneksi 

antar kedua negara, yaitu: 

a.The Peninsular Malaysia 

(Malacca) – Sumatera (Pekanbaru); 

b.Sarawak (Kuching) – West 

Kalimantan (Pontianak); dan 

c.Sabah (Tawau) – Kalimantan 

Utara (Tarakan). 

Pertemuan juga membahas 

keanggotaan komite teknis, di mana 

Malaysia telah menyusun keanggotaan 

komite teknis. Selanjutnya kedua 

pihak menyepakati pertemuan 

pertama Komite Teknis Bersama 

akan berlangsung di Indonesia dan 

waktu pelaksanaannya diharapkan 

berlangsung dalam Bulan Mei 2016 

sebelum Bulan Ramadhan. 

Kedua pimpinan delegasi mengharapkan 

hasil pertemuan tim teknis selanjutnya 

dapat dilaporkan pada pertemuan the 

34th ASEAN Senior Official Meeting 

on Energy (SOME) pada tanggal 12 – 

15 Juli 2016 dan pertemuan the 34th 

ASEAN Ministers on Energy Meeting 

(AMEM) tanggal 19 – 23 September 

2016 yang keduanya akan berlangsung 

di Nay Pyi Taw, Myanmar. 


Warta Kita 

Ditjen Ketenagalistrikan 

Meriahkan 

Pekan Inovasi Sumut 

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bergabung dalam stan 

Kementerian ESDM memeriahkan Pekan Inovasi Sumatera 

Utara yang digelar di Lapangan Merdeka Medan, Kamis 

(19/5) hingga Minggu (22/5). Pameran yang dihadiri instansi 

pemerintah pusat dan daerah se-Sumatera Utara, BUMN dan 

BUMD dan swasta ini mengangkat tema peningkatan inovasi 

dan kreativitas guna menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA). 

Dalam sambutan pembukaan pameran tersebut, Wakil 

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengungkapkan bahwa 

MEA merupakan momentum untuk meningkatkan kapasitas 

lokal dan nasional. "MEA yang dimulai Desember 2015 di 

mana seluruh negara-negara ASEAN melakukan kegiatan 

ekonomi secara bebas yang otomatis membuat produk asing 

semakin banyak beredar dengan harga murah di dalam 

negeri hanya bisa diatasi dengan produk yang memiliki 

keunggulan," kata Erry. 

Peningkatan inovasi dan kreatifitas sangat penting 

mengingat perlunya pertumbuhan ekonomi Sumut serta 

tugas untuk merealisasikan investasi sebesar Rp11 triliun 

pada tahun ini, Menurut, pertumbuhan ekonomi Sumut 

yang masih melambat di triwulan I 2015 harus ditingkatkan. 

Sementara target realisasi investasi Rp11 triliun juga harus 

bisa dicapai bahkan kalau memungkinkan berada di atasnya. 

Sumut menurutnya harus bisa mempertahankan menjadi 

salah satu daerah pemberi kontribusi pertumbuhan ekonomi 

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bergabung dalam stan Kementerian ESDM memeriahkan Pekan Inovasi Sumatera Utara yang digelar di 

Lapangan Merdeka Medan, Kamis (19/5) hingga Minggu (22/5). 


Warta Kita 

Seorang petugas pameran dari Ditjen Ketenagalistrikan sedang 

memberikan penjelasan pada pengunjung. 

nasional dan masuknya sebagai 10 provinsi terbesar dalam 

pencapaian realisasi investasi PMA dan PMDN. "Pekan Inovasi 

Sumut yang dilakukan terjadwal tiap tahun harus didukung 

semua kalangan agar benar-benar menjadi pendorong 

ekonomi Sumut," kata Erry. 

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, 

pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mencanangkan 

beberapa program diantaranya program 35.000 MW 

yang ditargetkan selesai tahun 2019. Pembangunan 

pembangkit listrik dan jaringan transmisi serta distribusinya 

membutuhkan investasi dari swasta melalui mekanisme 

Independent Power Producers (IPP). Swasta juga 

dilibatkan dalam usaha penunjang tenaga listrik seperti 

peralatan pendukung, keterlibatan dalam penelitian dan 

pengembangan, serta peningkatan sumber daya manusia di 

sektor ketenagalistrikan. Hal-hal tersebut ditampilkan dalam 

stan Kementerian ESDM di pameran ini. 

Pekan inovasi ini selain menampilkan beberapa program 

pemerintah juga bisa dijadikan momentum memasarkan 

produk-produk strategis dan potensial karya pengusaha 

lokal dan dalam negeri lainnya. Bahkan pagelaran dalam 

pameran ini bisa menjadi media publikasi dan promosi seni 

dan budaya serta meningkatkan kreatifitas masyarakat luas 

dan termasuk pemerintah daerah. Kegiatan yang diikuti 

80 peserta termasuk dari kementerian/lembaga Pusat, 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di luar Sumut, 

perguruan tinggi, BUMN/BUMD, dan perusahaan swasta itu 

terlihat ramai dikunjungi masyarakat. (PSJ) 

Atas - Seorang pengunjung tengah membaca bahan yang dipamerkan 

pada stan Kementerian ESDM di Pekan Inovasi Sumatera Utara. 

Bawah - Karnaval peragaan busana sebelum mengawali pameran. 


Warta Kita 

Kebijakan Pelayanan 


Disosialisasikan di Makassar 

Listrik telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, untuk itu 

pelayanan ketenagalistrikan menjadi salah satu isu penting. 

Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan Pemerintah di 

bidang pelayanan ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal 

Ketenagalistrikan cq. Subdit Perlindungan Konsumen Listrik 

menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang 

Ketenagalistrikan yang diselenggarakan di Hotel Santika, 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatann, Kamis (26/5). 

Acara dibuka oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan 

Ketenagalistrikan, Satya Zulfanitra. Hadir sebagai 

narasumber Kasubdit Perlindungan Konsumen Tenaga Listrik 

Ridwan Dumroh, Kasubdit Tarif dan Subsidi Tenaga Listrik 

Jisman Hutajulu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Manajer Bidang 

Niaga PT PLN (Persero) Distribusi Wilayah Sulselrabar 

Riza Novianto, serta Manager Senior Niaga dan Pelayanan 

Pelanggan PT. PLN (Persero) Pusat Mukhtar. 

Dalam sambutannnya, Satya berpesan bahwa peningkatan 

pelayanan oleh PLN tidak hanya menguntungkan konsumen 

akan tetapi juga menguntungkan PLN secara korporasi. 

Dengan menyalurkan tenaga listrik secara terus menerus 

dengan mutu dan keandalan yang baik berarti PLN 

mendapatkan penjualan listrik secara terus menerus dan 

tidak kehilangan penjualan akibat dari pemadaman listrik 

yang dirasakan oleh konsumen. 

Menurut Satya, peningkatan pelayanan juga terkait dengan 

peringkat indikator getting electricity yang merupakan salah 

satu indikator pada ease of doing business Indonesia yang 

diharapkan semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 

2012 getting electricity Indonesia adalah 161 dari 189 

negara, pada tahun 2013 meningkat menjadi peringkat 147, 

tahun 2014 peringkat 101, tahun 2015 peringkat 78 dan 

pada tahun 2016 peringkat 46. Dengan perbaikan pelayanan, 

diharapkan pada tahun 2017 peringkat Indonesia menanjak 

menjadi peringkat 24 dunia. “Peningkatan peringkat getting 

electricity menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah 

terhadap investasi,” jelas Satya. 

Dalam paparannya Ridwan Dumroh menjelaskan mengenai 

hak dan kewajiban konsumen listrik dan kewajiban bagi PT. 

PLN (Persero) di bidang pelayanan ketenagalistrikan. Hak dan 

kewajiban konsumen listrik telah ditentukan dalam Undang- 

Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan 

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Ridwan juga menyampaikan bahwa sesuai Permen 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Permen 33 Tahun 2014 yang mulai 

berlaku tanggal 1 Januari 2017, PT. PLN (Persero) wajib untuk 

memberikan kompensasi sebesar 20% dari biaya beban 

atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan 

tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik 

dan 35% dari biaya beban atau rekening minimum untuk 

konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian 

tarif tenaga listrik bagi konsumen yang terkena lama atau 

jumlah pemadaman listrik (lama gangguan dan jumlah 

gangguan) melebihi yang dijanjikan PT. PLN (Persero), juga 

untuk indikator pinalti Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang 

lain, yaitu untuk indikator kecepatan pelayanan perubahan 

daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kWh meter 

dan waktu koreksi rekening. 

Lebih lanjut Ridwan memaparkan bahwa pada tahun 2015, 

PT. PLN (Persero) di Wilayah Sulselrabar telah memberikan 

kompensasi sebesar Rp 5.130.566.155 untuk 783.140 

pelanggan, adapun kompensasi untuk seluruh wilayah 

Indonesia sebesar Rp 79.344.424.274 untuk 7.583.782 

konsumen. 

Sementara itu, Jisman Hutajulu menjelaskan mengenai 

kebijakan Pemerintah terkait tarif dan subsidi listrik dimana 

pemerintah berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik 

bagi masyarakat tidak mampu. Ia menyampaikan bahwa 

subsidi listrik akan tetap ada, namun diprioritaskan bagi 

konsumen tidak mampu, sementara tarif untuk konsumen 

lainnya ditetapkan sesuai keekonomian secara bertahap. D 

Dalam menerapkan tarif kepada konsumen PT. PLN 

56| Juni 2016|Buletin Ketenagalistrikan

Warta Kita 

Narasumber Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan yang diselenggarakan di Hotel Santika, Makassar, Provinsi Sulawesi 

Selatann, Kamis (26/5). Kasubdit Perlindungan Konsumen Tenaga Listrik Ridwan Dumroh (Tengah) menjelaskan mengenai hak dan kewajiban 

konsumen listrik 

(Persero), Pemerintah harus memperhatikan kepentingan 

dan kemampuan masyarakat. Kasubdit Tarif dan Subsidi 

Tenaga Listrik ini juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 

terdapat 12 golongan tarif non subsidi yaitu R1 1300VA 

dan 2200VA, R2, R3, B2, B3, I3, I4, P1 6600VA ke atas, 

P2, P3 dan Layanan Khusus (L). Untuk ke 12 golongan 

tarif tersebut, fluktuasi BPP karena faktor yang bersifat 

uncontrollable (kurs, inflasi, ICP) tidak dibebankan pada 

subsidi, namun dibebankan kepada pelanggan non subsidi 

melalui mekanisme tariff adjustment. 

Sebagai narasumber penutup adalah Ketua Pengurus Harian 

YLKI, Tulus Abadi. Menurut data aduan yang masuk ke 

YLKI selama tahun 2015, beberapa hal yang diadukan oleh 

Konsumen di Indonesia adalah Mayoritas mengenai operasi 

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan 

oleh PT. PLN (Persero); Masih seringnya pemadaman listrik 

khususnya yang terjadi di luar pulau jawa; Pemaksaan 

penggunaan meteran listrik pra bayar serta Masalah SLO 

(dugaan adanya SLO abal-abal dan ada tarif tambahan). 

Sosialisasi tersebut diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi 

dengan peserta. (FR/AJT/PSJ) 

Narasumber dari PT PLN (Persero) Pusat, Mukhtar 

menyampaikan presentasi berjudul Tariff Adjustmentt dan 

Layanan Tanpa Batas. Ia menjelaskan Tariff Adjustmentt 

yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) dan upaya 

transformasi yang menjadikan layanan PT. PLN (Persero) 

tanpa batas ruang dan waktu dengan program-program 

contact center 123, satu pintu gerbang interaksi komunikasi 

dengan pelanggan, satu aplikasi terpusat dan area layanan 

yang terpadu. Sementara itu narasumber dari PT. PLN 

(Persero) Wilayah Sulselrabar, Riza Novianto, sebagai tuan 

rumah menjelaskan program-program unggulan yang ada di 

PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. 


Pojok Peraturan 

Daftar Legislasi dan Regulasi 

Koleksi Perpustakaan DJK 

Bulan Januari – Juni 2016 

oleh: Dina Andriani (Pustakawan Muda) 

No. 

Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK 

1. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur 


2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit 

Listrik Berbasis Sampah di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, 

Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar 

3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengakuan Sertifikat Produk 

dan Laporan Hasil Uji peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang Diterbitkan Lembaga Penilaian 

Kesesuaian yang Terdaftar di ASEAN 

4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar 

Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub 

Bidang Asesor Ketenagalistrikan 

5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 

6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat 

Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara 

7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan 

Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang 

8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan 

Sertifikasi Ketenagalistrikan 

9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha 


10. Keputusan Menteri ESDM Nomor 5899 K/20/MEM/2016 tentang 

Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

Tahun 2016 s.d. 2025 

58| Maret 2016|Buletin Ketenagalistrikan

Peralatan listrik ber-SNI 

dijamin AMAN, 

membuat hidup menjadi nyaman

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?