Mencari Solusi Menaikkan Garis Kemiskinan di Indonesia

ruangkota.com - Bank Dunia baru-baru ini menyatakan melalui laporannya bahwa Indonesia hampir mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024.

Dalam laporan tersebut Bank Dunia menyebut tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 1,5% berdasarkan standar lama paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) yakni USD 1,90 atau setara Rp12.000 per kapita per hari.

PPP digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan harga kebutuhan dasar.

Namun, Bank Dunia mendorong Indonesia untuk meningkatkan standar kemiskinan ini menjadi USD 3,2 PPP (USD 3,65 dengan PPP yang baru atau setara Rp20.220 per kapita per hari) untuk ukuran negara berpendapatan menengah bawah.

Atau menjadi USD5,5 PPP (USD 6,85 dengan PPP yang baru atau setara Rp38.000 per kapita per hari) untuk ukuran negara berpendapatan menengah atas.

“Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia) katakan di speech-nya ketika Anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol tapi garis kemiskinan anda adalah USD 1,9, anda harus gunakan USD3,2. Seketika 40% kita semua menjadi miskin,” tanggap Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara Bank Dunia pada 9 Mei 2023, dilansir CNBC.

Kemiskinan ekstrem dipatok menjadi USD 2,15 per kapita per hari, sementara batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan dari USD 3,20 menjadi USD 3,65 per kapita per hari.

Penggunaan standar baru ini sempat membuat heboh karena mengakibatkan Indonesia ketambahan 13 juta warga miskin baru.

Bagaimana sebetulnya kondisi garis kemiskinan saat ini? Apa sebenarnya arti penting di balik peningkatannya? Jika tingkat kemiskinan melonjak akibat garis kemiskinan ditingkatkan, lantas apa imbas dari kenaikan tersebut?

Kami menawarkan solusi konkret untuk menaikkan garis kemiskinan secara signifikan di Indonesia.

Alasan menaikkan garis kemiskinan

Garis kemiskinan di Indonesia sudah tidak relevan lagi. Pada 2023, Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah atas.

Menurut standar negara dengan kategori ini, seseorang dianggap miskin jika penghasilan atau pengeluarannya kurang dari $6,85 PPP per hari, atau sekitar Rp 1,2 juta per bulan (berdasarkan nilai tukar per $PPP 2017 Rp 5.089 dengan inflasi 13% sejak 2017).

Namun, standar kemiskinan di Indonesia justru lebih dekat dengan rata-rata negara berpendapatan rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan, seseorang tergolong miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp535.547 per bulan atau setara dengan $3,16 PPP per hari. Sementara, batas kemiskinan negara berpendapatan rendah terbaru adalah $2,15 PPP per hari.

Selain standar yang terlampau rendah, perhitungan garis kemiskinan saat ini juga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.