Merajalelanya Kemiskinan di Indonesia

Disclaimer

Payung Merah adalah media yang menyediakan bacaan dan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Pendahuluan

Merajalelanya Kemiskinan di Indonesia – Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah laten dalam kehidupan masyarakat manusia.

Kemiskinan adalah suatu fakta kehidupan sosial yang menggambarkan kondisi kemanusiaan yang tidak sesuai dengan harkat kemanusiaannya.

Oleh karena itu, baik secara individual, maupun secara kelompok, manusia senantiasa berupa untuk menanggulangi, memberantas dan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di masyarakatnya.

Tidak terhitung banyaknya upaya yang telah dilaksanakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun faktanya fenomena kemiskinan masih tetap eksis dalam kehidupan manusia dan seakan tidak akan pernah sirna dari kehidupan manusia.

Masalah kemiskinan bukanlah sekedar masalah statistik atau angka semata, melainkan persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi kehidupan rakyat, masalah hidup dan mati bagi sebagian rakyat yang kurang beruntung.

Maka harus ditangani secara substantif dan mendasar, dan bukan sekedar siasat statistik dan manipulasi angka-angka demi popularitas di mata rakyat.

Fenomena kemiskinan di Indonesia tersebar luas di hampir seluruh pelosok negeri ini baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaaan.

Hal ini masih nyata bahwa tidak ada satupun daerah di Indonesia yang bebas dari garis kemiskinan serta tersebar di berbagai daerah pedesaan dalam wilayah kecamatan.

Hal ini menunjukan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dari konsep dan implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, yang secara nyata masih belum komprehensif menyentuh hajat hidup masyarakat miskin.

Sebuah fakta yang tidak menyenangkan bahwa masih cukup banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. ‘Jargon’ pemerataan hasil pembangunan yang selama ini disosialisasikan hanya menjadi slogan ideologis dan politis yang tidak mempunyai makna.

Meskipun berbagai produk kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, diarahkan dan dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan namun tidak mudah menanggulangi kemiskinan itu sendiri, kegagalan memberantas kemiskinan disesbabkan oleh kecenderungan generalisasi formulasi kebijakan yang serba terpusat dan seragam secara nasional.

Hal ini terjadi dikarenakan ketidaksepahaman terhadap konsep, dimensi, ukuran dan kriteria kemiskinan di tiap-tiap daerah sehingga menjadi kendala dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Realitas struktur pemerintahan, struktur politik dan struktur budaya yang sentralistik mengakibatkan kecenderungan politisasi birokrasi yang justru menghambat upaya menanggulangi masalah kemiskinan.

Pada umumnya, para stakeholder memiliki kepentingan politis dan pribadi untuk selalu mensentralisasikan kegiatannya ke pemerintah pusat dengan harapan akan mendapat manfaat pada posisi dan jabatannya.

Jadi, jika terjadi perbenturan kepentingan antara kepentingan lokal dengan kepentingan nasional, para kaum birokrat cenderung memihak kepada kepentingan nasional guna mendapat manfaat bagi prospek karirnya tanpa mempedulikan baik buruknya bagi masyarakat lokal.

Dengan demikian, kemampuan administrasi dan manajemen para stakeholder mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mengelola pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan fenomena kehidupan manusia, yang pada umumnya menggambarkan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar, biasanya kemiskinan identik dengan kelaparan, ketidakmampuan mengendalikan sumberdaya-sumberdaya yang ada.

Kemiskinan berkaitan dengan rendahnya derajat kesehatan dan gizi yang diindikasikan dengan kemampuan orang untuk tetap sehat, kemampuan untuk pergi ke dokter, rendahnya akses terhadap fasilitas air bersih dan sanitasi.

Kemiskinan berkaitan dengan situasi “powerlessness” yang mengakibatkan ketidakmampuan atau ketidakberdayaan orang atau sekelompok orang untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga mereka rentan terhadap goncangan, kekerasan dan kriminalitas.

Dengan demikian, kemiskinan merupakan fenomena multidimensional, berwajah majemuk, berubah dari waktu ke waktu, berpindah-pindah tempat dan dapat dijelaskan dengan berbagai cara.

Apabila kita mau melihat apa dan bagaimana kemiskinan itu, kita perlu memahami dan mencermati sejumlah indikator yang menggambarkan kemiskinan atau kita dapat mendengarkan suara-suara dari orang miskin (listen to the voice of the poor).

Untuk mengetahui dan menetapkan bantuan atau berbagai macam program kegiatan yang diperlukan dalam menanggulangi masalah kemiskinan, apa yang harus dan apa yang sebaliknya tidak dilakukan, apa dan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dari waktu ke waktu, terlebih dahulu perlu untuk mendefinisikan kemiskinan, membuat ukuran-ukuran atau tolok ukur serta melakukan kajian mendalam tentang kemiskinan yang terjadi.

Demikian pula persoalannya, tidaklah mudah untuk mendefinisikan kemiskinan Indonesia, kemiskinan sebagai fenomena ekonomi tentu akan berbeda dengan kemiskinan sebagai fenomena sosial, dan akan berbeda pula dengan kemiskinan sebagai fenomena politik atau fenomena kebudayaan kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah dirilis bahwa masih banyaknya rakyat miskin di Indonesia yang mencapai angka 26,58 juta orang atau 10,12 % pada september 2017, angka ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan maret 2017 yaitu sebesar 27,77 juta orang atau 10,64 % dari total jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan data yang telah dirilis yang berkaitan dengan masalah kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah tanah air yaitu kemiskinan masih terpusat di Indonesia bagian Timur di mana Maluku dan Papua masih yang tertinggi yaitu 21,23 % dan yang terendah di Kalimantan sebesar 6,18 %.

Sementara itu presentase kemiskinan di Sumatera sebesar 10,44 %, Jawa sebesar 9,38 %, Sulawesi sebesar 10,93 % serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 14,17 %.

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, pulau Jawa masih mendominisi dengan jumlah 13,94 juta orang dan terendah di Kalimantan 0,98 juta orang atau 980.0000.

Sementara untuk Sumatera berjumlah 5,97 juta orang, Sulawesi berjumlah 10,93 juta orang, Bali dan Nusa Tenggara berjumlah 2,06 juta orang sedangkan Maluku-Papua berjumlah 1,52 juta orang.

Kemiskinan di Indonesia masih di dominasi oleh daerah pedesaan yang selalu tinggi jika dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Dalam menggambarkan kemiskinan di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Fenomena kemiskinan di Indonesia tersebar luas dalam spektrum yang luas pula.

Kelompok kaum miskin terjebak dalam kemiskinan mereka sendiri, mengapa mereka miskin ? Karena menganggur atau tidak punya pekerjaan !, mengapa mereka tidak bekerja atau menganggur ?, karena mereka bodoh ! mengapa mereka bodoh ?, karena mereka tidak sekolah !, mengapa mereka tidak sekolah ?, karena mereka miskin !.

Kelompok miskin terjebak dalam “vicious circle of poverty”. Mereka dalam lingkaran kemiskinan yang terus berputar, dan pada akhirnya “kemiskinan hanya akan menyebabkan kemiskinan”. Siapa yang terjebak dalam kemiskinan pada umumnya hanya bisa pasrah.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Indonesia sangatlah kompleks atau rumit yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Untuk menanggulangi, memberantas dan mengurangi kemiskinan tersebut harus membutuhkan kekuatan yang besar dan kemauan yang kuat untuk secara konsisten mengangkat orang miskin dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung.

Upaya yang dilakukan bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah melakukan berbagai perbaikan, pembaharuan sistem maupun praktek dalam pemerintahan yang dapat memenuhi dan memuaskan kepentingan publik.

Menanggulangi dan mengurangi kemiskinan yang semakin menggejala dalam kehidupan nasional saat ini merupakan salah satu permasalahan dasar dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat yang sangat penting dan harus sesegera mungkin ditangani.

Penanganan masalah kemiskinan di atas memerlukan strategis yang tepat. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menyesuaikan dan mengadaptasi rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang sedang berjalan.

Kemudian pemerintah dapat mengambil langkah dalam mengimplementasikan strategi penanggulangan kemiskinan diantaranya:

Meningkatkan fasilitas infrastruktur dan listrik di pedesaaan
Perbaikan fasilitas kesehatan dan juga fasilitas sanitasi yang mumpuni
Mengupayakan penghapusan larangan impor beras
Pembatasan pajak dan retribusi daerah yang merugikan usaha lokal dan orang miskin
Pendistribusian sertifikat tanah yang merata bagi penduduk miskin
Mendirikan lembaga-lembaga pembiayaan mikro yang memberi manfaat pada rakyat miskin
Perbaikan kualitas pendidikan
Upaya mengurangi kematian ibu melahirkan
Merancang perlindungan sosial yang lebih tetap sasaran

Sumber:

http://www.siteresources.worldbank.org
http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis
Deny M. Tri Aryandi, Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Administrasi Publik, Bandung, 2001.

Sumber Foto:

Indonesia Invesment . id