Terhadap Kritikan Akademisi ke Jokowi, SBY-JK: Pemerintah Jangan Abaikan!

NAWACITAPOST.COM - Dua mantan pemimpin negara, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya kritikan yang dilontarkan oleh para akademisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Keduanya menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak mengabaikan masukan kritis tersebut.

SBY, yang pernah menjabat sebagai presiden keenam Republik Indonesia, mengatakan bahwa kondisi di mana para akademisi secara masif mengkritik pemerintah merupakan hal yang penting.

Baca Juga: Keras! Mahfud MD sebut Partai di Capres lain 'bebek yang dikendalikan'

Menurutnya, fenomena ini menandakan pentingnya menjaga kedamaian dalam Pemilu, yang tidak terjadi dalam dua dekade terakhir sejak reformasi dimulai. Oleh karena itu, SBY menegaskan pentingnya pemerintah untuk mendengar dan memperhatikan kritikan tersebut.

Sementara itu, Jusuf Kalla, yang pernah menjabat sebagai wakil presiden ke-10 dan 12, menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan oleh para akademisi didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, gelombang kritik yang diutarakan oleh para guru besar tersebut muncul secara alami dan tidak terpaksa, sehingga perlu dijadikan perhatian serius oleh pemerintah.

Baca Juga: Dicegat pakai Spanduk Capres lain, Ganjar Pranowo Malah Ajak Makan

JK menekankan bahwa menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 sangatlah penting. Ia mengingatkan bahwa kontestasi yang diwarnai oleh praktik kecurangan tidak akan menghasilkan pemimpin yang baik bagi bangsa.

Oleh karena itu, JK meminta agar pemerintah menjamin netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 demi kebaikan bangsa dan negara.

Dengan demikian, kedua mantan pemimpin negara ini mengingatkan bahwa kritikan yang disampaikan oleh para akademisi adalah cerminan dari kekhawatiran dan harapan masyarakat.

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Adanya Operasi Penekanan terhadap Para Rektor

Mendengar dan merespons dengan serius kritikan tersebut dianggap sebagai langkah yang bijaksana demi menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. ***