Ini komentar Agung Laksono soal 16 menteri diisi orang partai
Merdeka.com - Presiden terpilih Jokowi belakangan mendapat kritik soal komposisi kabinetnya. Jokowi yang awalnya menyebut pemerintahannya akan diisi oleh kalangan profesional, ternyata ingkar janji. Dari 34 menteri pemerintahannya nanti, 16 di antaranya berasal dari orang parpol.
Waketum Golkar Agung Laksono tak masalah dengan pilihan Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla.
"Ada profesional yang non partai dan ada profesional dari partai sepanjang punya kompetensi, why not? boleh-boleh saja apalagi ada dukungan dari partai," kata Agung di Sabuga Bandung, Kamis (18/9).
Golkar yang kini tergabung dalam koalisi merah putih tak masalah berada di luar pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Apalagi Golkar sejak Pemilu solid berada bersama partai Gerindra pimpinan dari koalisi merah putih itu.
"Golkar di luar pemerintahan enggak apa-apa," terangnya.
Disinggung Jokowi yang dinilai ingkari janji tentang komitmen koalisi tanpa syarat, Agung menyebut tak masalah. "Semua hak prerogatif beliau. Saya ingatkan penetapan jumlah menteri adalah hak prerogatif beliau, beliau pasti punya alasan sendiri dan argumentasi sendiri yang wajib kita hormati," katanya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga mengatakan bahwa Jokowi adalah salah satu pemilik partai Golkar.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaKeberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaMomen Ketika Anies Tepuk Tangan dan Kasih Dua Jempol ke Ganjar
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengatakan, Presiden Jokowi hanya meminta agar para menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres.
Baca Selengkapnya