Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini komentar Agung Laksono soal 16 menteri diisi orang partai

Ini komentar Agung Laksono soal 16 menteri diisi orang partai Agung Laksono. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Presiden terpilih Jokowi belakangan mendapat kritik soal komposisi kabinetnya. Jokowi yang awalnya menyebut pemerintahannya akan diisi oleh kalangan profesional, ternyata ingkar janji. Dari 34 menteri pemerintahannya nanti, 16 di antaranya berasal dari orang parpol.

Waketum Golkar Agung Laksono tak masalah dengan pilihan Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla.

"Ada profesional yang non partai dan ada profesional dari partai sepanjang punya kompetensi, why not? boleh-boleh saja apalagi ada dukungan dari partai," kata Agung di Sabuga Bandung, Kamis (18/9).

Golkar yang kini tergabung dalam koalisi merah putih tak masalah berada di luar pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Apalagi Golkar sejak Pemilu solid berada bersama partai Gerindra pimpinan dari koalisi merah putih itu.

"Golkar di luar pemerintahan enggak apa-apa," terangnya.

Disinggung Jokowi yang dinilai ingkari janji tentang komitmen koalisi tanpa syarat, Agung menyebut tak masalah. "Semua hak prerogatif beliau. Saya ingatkan penetapan jumlah menteri adalah hak prerogatif beliau, beliau pasti punya alasan sendiri dan argumentasi sendiri yang wajib kita hormati," katanya.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Respons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR

Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.

Baca Selengkapnya
Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?

Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Usai PAN, Airlangga juga Klaim Jokowi Keluarga Besar Golkar
Usai PAN, Airlangga juga Klaim Jokowi Keluarga Besar Golkar

Airlangga mengatakan bahwa Jokowi adalah salah satu pemilik partai Golkar.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye, Airlangga Singgung Soekarno dan Soeharto
Presiden Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye, Airlangga Singgung Soekarno dan Soeharto

Menurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.

Baca Selengkapnya
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Baca Selengkapnya
Momen Ketika Anies Tepuk Tangan dan Kasih Dua Jempol ke Ganjar saat Debat Pamungkas Pilpres
Momen Ketika Anies Tepuk Tangan dan Kasih Dua Jempol ke Ganjar saat Debat Pamungkas Pilpres

Momen Ketika Anies Tepuk Tangan dan Kasih Dua Jempol ke Ganjar

Baca Selengkapnya
Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat

Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Tak Ada Arahan Khusus dari Jokowi Terkait Sidang MK: Jelaskan Sesuai Tugas Masing-Masing
Airlangga Pastikan Tak Ada Arahan Khusus dari Jokowi Terkait Sidang MK: Jelaskan Sesuai Tugas Masing-Masing

Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi hanya meminta agar para menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya