Demokrat Sebut Moeldoko-Anas Urbaningrum Manuver Penguasa Ganggu Anies
Merdeka.com - Partai Demokrat menduga serangan melalui Peninjauan Kembali (PK) kubu Moeldoko seiring bebasnya Anas Urbaningrum kental sebagai manuver penguasa. Tujuannya untuk mengganggu Koalisi Perubahan.
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengatakan, ada upaya untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan melalui serangan kepada partai Demokrat.
"Di balik semua isu serangan politik tersebut adalah besarnya kekhawatiran kelompok penguasa atas manuver Koalisi Perubahan," ujar Syahrial kepada wartawan, Rabu (5/4).
"Lebih kental pada upaya ingin menggagalkan pencalonan Mas Anies Baswedan sebagai capres dari Demokrat, NasDem dan PKS," imbuhnya.
Menurut Syahrial, pihak penguasa telah berhitung betapa besarnya dukungan rakyat terhadap Koalisi Perubahan. Maka itu, berbagai manuver dilakukan untuk menggagalkan Anies. Termasuk dengan mencari kesalahan mantan gubernur DKI Jakarta itu melalui Formula E.
"Artinya, penguasa sudah berhitung betapa besar dan kuatnya dukungan rakyat terhadap Koalisi Perubahan. Termasuk memainkan instrumen negara untuk mencari-cari kesalahan Mas Anies lewat kasus Formula E ketika beliau menjabat Gubernur DKI Jakarta," katanya.
Seperti diketahui, Partai Demokrat kembali diterpa prahara. Pertarungan kepemimpinan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko masih berlanjut.
Kisruh KLB Demokrat yang dilancarkan Moeldoko memasuki babak baru. Eks Panglima TNI itu mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Belum selesai, sosok mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum bakal bebas 10 April mendatang. Kembalinya Anas ke kancah politik nasional dinilai bakal menjadi 'ancaman' baru Partai Demokrat.
Bebasnya Anas dianggap menjadi angin segar bagi kubu Moeldoko yang terus melawan AHY. Anas diyakini bakal satu barisan dengan Moeldoko.
"Hal ini tentu akan memberikan sentuhan terindah lagi bagi eksistensi Partai Demokrat KLB pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, dan akan lebih mempunyai daya hajar yang dahsyat bagi para politisi kubu AHY penghamba SBY yang memberhalakan Politik Dinasti dan tiranik," ujar kubu Moeldoko, Saiful Huda dalam keterangannya, Selasa (4/4).
Anas disebut bakal membuka rahasia korupsi Wisma Atlet Hambalang dan beberapa kasus mega korupsi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Demokrat.
"Semua rahasia korupsi Wisma Atlet Hambalang beserta beberapa kasus mega korupsi lainnya di masa kepemimpinan nasional SBY konon akan dibukanya ke publik," ujar Saiful.
Kembalinya Anas ini ditanggapi dingin oleh Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Anas sebagai pelajaran pahit partai berlambang bintang mercy ini.
"Ini kan bukan bagian dari kami lagi ya gitu. Kalau dari kami jelas, kami bersyukur bahwa kami punya pelajaran pahit di masa lalu yang membuat kami jauh lebih kuat," kata Herzaky, Senin (3/5).
Pernyataan tersebut kembali ditangkis kubu Anas. Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmad membalas, sejarah kelam Demokrat justru di era AHY dan SBY yang gagal mendapatkan suara besar pada Pemilu 2019.
"Sejarah kelam kedua adalah Perolehan suara pemilu dan kursi DPR RI terendah sepanjang sejarah Demokrat, terjadi ketika SBY menjadi Ketua Umum dan ketika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edy Baskoro Yudhoyono alias Ibas diserahi tugas memenangkan pemilu," kritik Rahmad.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk membahas peluangnya menjadi bakal Cagub Sulsel.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, Moeldoko pernah ingin merebut Demokrat dari tangan AHY.
Baca SelengkapnyaSBY juga mengajak masyarakat mencoblos Partai Demokrat. Sebab menurutnya, Demokrat adalah partai yang selama ini selalu berpihak dan memperjuangkan hak rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY ungkap hubungannya dengan Moeldoko yang pernah berseteru terkait Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPendukung paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Progresif nonton bareng debat Capres dengan pendukung paslon 01 Anies-Cak Imin.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaNasDem tak masalah jika Demokrat hengkang dari koalisi pengusung Anies.
Baca Selengkapnya