Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gamawan Fauzi akui pernah dengar ada bagi-bagi jatah proyek e-KTP

Gamawan Fauzi akui pernah dengar ada bagi-bagi jatah proyek e-KTP Gamawan Fauzi diperiksa KPK. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengaku pernah mendengar adanya pembagian jatah dari proyek e-KTP ke sejumlah pihak, termasuk ke Kementerian Dalam Negeri.

Saat hadir menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Gamawan juga mengaku sempat mengingatkan anak buahnya; Irman mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kemendagri dan Sugiharto; mantan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemendagri, setelah mendengar adanya bagi-bagi jatah dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

"Saya antara ingat atau tidak. Tapi rasanya pernah ada isu begitu (bagi-bagi jatah). Beberapa hari kemudian saya panggil Bu Sekjen tolong jaga, hati-hati," ujar Gamawan, Senin (29/1).

Lebih lanjut, dia membantah penerimaan jatah dari hasil korupsi proyek e-KTP melalui pihak ketiga, yakni Azmin Aulia yang tak lain adalah adik Gamawan.

Gamawan sebelumnya disebut menerima hasil korupsi proyek e-KTP dari Paulus Tannos, Direktur PT Sandipala Arthaputra sekaligus peserta konsorsium lelang, melalui jual beli tanah oleh Azmin Aulia.

"Saya selalu ingatkan semua saudara saya untuk tidak terlibat, maka ketika ada isu menyebut-nyebut nama adik saya saya buat surat ke Dirjen dan panita tender untuk tolong ini diklarifikasi," ujarnya.

"Itu fitnah besar, ini fitnah sudah besar. Tidak pernah ke kantornya saya enggak pernah, di mana kantornya saja enggak tahu saya," ujarnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Jadi Tersangka Suap Proyek Infrastruktur, Langsung Ditahan KPK
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Jadi Tersangka Suap Proyek Infrastruktur, Langsung Ditahan KPK

Selain Abdul Gani, KPK juga menjerat enam orang lainnya sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Lelang Proyek Kantor Kemenhan dan BIN di IKN Nusantara Tahun Ini
Pemerintah Lelang Proyek Kantor Kemenhan dan BIN di IKN Nusantara Tahun Ini

Progres pembangunan di IKN sudah mencapai 70 persen untuk gelombang pertama (batch 1).

Baca Selengkapnya
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026

Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tahan 1 Lagi Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa
Kejagung Tahan 1 Lagi Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa

Kejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.

Baca Selengkapnya