Baliho Raksasa dan Terungkapnya SMS Marah Besar SBY pada Anas Urbaningrum

Merdeka.com - Hari itu, Anas Urbaningrum kaget. Ponselnya berdering. Mendapatkan pesan singkat yang isinya bernada keras. Membuatnya bertanya-tanya. Pesan itu dikirim dari nomor ponsel Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Seorang sumber yang tahu persis cerita itu mengungkapkan, SBY kecewa dengan hasil Musda Demokrat di salah satu wilayah. Padahal, kala itu, SBY ingin kader terbaik pilihannya menjadi ketua DPD Demokrat, Sulawesi Utara.

Namun ternyata hasil Musda berbeda dari yang diharapkan. Kekecewaan SBY itu langsung diungkapkan kepada Anas. Saat itu Anas menjadi orang yang bertanggung jawab dengan hasil Musda.

"Habis ini kita hitung-hitungan," tulis pesan singkat dari nomor SBY itu ke dalam ponsel Anas.

Sumber ini mengatakan, SBY ingin Sarundajang memimpin DPD Demokrat Sulut. Namun dalam proses pemilihan Musda, pemilik suara memilih calon lain. Calon lain itu dianggap ‘orangnya Anas’.

Mantan Kader Demokrat, Mirwan Amir mengakui, ada SMS bernada keras dari SBY kepada Anas. Menurut dia bahkan, bukti tersebut sampai saat ini masih disimpan rapih oleh Anas.

Mirwan mengatakan, semua akan dibuktikan nanti saat Anas bebas. Diketahui, rencananya Anas akan bebas dari Lapas Sukamiskin pada 13 April mendatang. Dia terjerat kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang dan gratifikasi Harier.

"Isi ancamannya mungkin masih disimpan oleh Anas Urbaningrum di Black Berry-nya. Kalau mau jelas lagi kita tunggu Anas Urbaningrum keluar dan bisa ditanyakan langsung," ujar Amir.

Sementara itu, petinggi Demokrat, Andi Mallarangeng menjawab isu SMS keras SBY kepada Anas. Namun dia menolak pernyataannya tersebut dikutip oleh media.

Bagi Politikus Demokrat, Herman Khaeron, tidak ada SMS bernada ancaman dari SBY yang dikirimkan kepada Anas.

"Tidak ada," singkat Herman.

Detil penyebab hubungan panas SBY dan Anas selama ini tak pernah terungkap di publik. Saat menjadi Presiden keenam RI, SBY menegaskan, tak pernah mengintervensi hukum.

Termasuk soal Anas Urbaningrum. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Hingga akhirnya Anas, yang juga ketum partai penguasa kala itu, ditangkap KPK.

Perseteruan SBY dan Anas kembali menghangat. Usai sebuah baliho besar mejeng di lampu merah Tol Jatikarya. Tol itu tak jauh dari kediaman SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor.

Bendum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Mirwan Amir mengakui, kader-kadernya di lapangan yang memasang baliho tersebut.

©2023 Merdeka.com

Namun, Ketum PKN Gede Pasek Suardika membantah. Dia mengaku tak tahu siapa orang yang memasang baliho tersebut. Mirwan dan Pasek adalah loyalis Anas Urbangirum mantan kader Demokrat.

Setelah Anas mundur dan masuk bui. Keduanya tak lagi dapat tempat di Demokrat.

Mirwan dan Pasek memutuskan untuk mundur dari Demokrat. Mereka kemudian bergabung dengan Hanura. Jelang Pemilu 2024, mereka memilih untuk mendirikan PKN.

Pasek mengatakan, baliho itu yang memasang bukan dari PKN. Karena tidak ada satupun di baliho Anas terpasang logo PKN.

"Kalau dari PKN langsung aja lengkapin logo ya kan sekalian promosi," ujarnya.

Menurut Pasek, baliho Anas Urbaningrum yang memasang adalah teman ketua umum Demokrat itu. Teman-teman Anas tidak hanya dari PKN.

"Yang namanya teman-teman kreasi kan susah juga ya kan. Mas Anas ini temannya banyak sekali, tidak hanya di PKN, di ormas-ormas, teman-teman beliau banyak sekali. Sehingga kita tidak bisa menghalangi orang. Apalagi yang bayar-bayar mereka sendiri ya kan," jelasnya.

Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar tolak mengurusi terkait dengan siapa pemasang billboard dengan foto Anas Urbaningrum tersebut. "Kami tidak ada waktu untuk mengurus hal-hal lain di luar masalah konsolidasi partai, koalisi dan deklarasi," kata Renanda saat dihubungi merdeka.com, Jumat (17/2).

Menurut dia, masalah Anas dan segala kasusnya menjadi urusan dan masalah pribadinya. Tidak berkaitan lagi dengan Demokrat. "Dan Mas Anas sudah menjalani hukumannya. Saya rasa semua masalah selesai dan menjadi masa lalu," tegasnya.

Anas Urbaningrum: Ini Baru Halaman Pertama

Medio 2012-2013, perseteruan Anas dan SBY tersingkap di publik. Terlebih setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek Wisma Atelt di Hambalang dan gratifikasi mobil Harier.

Anas sempat menebar ancaman setelah menyatakan mundur dari kursi ketum partai. Dia menyebut, kejadian yang dia alami merupakan lembaran baru dalam mengawali langkah besar.

"Saya nyatakan ini baru permulaan, hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah-langkah besar, hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama tentu untuk kebaikan kita bersama," kata Anas di kantor DPP Partai Demokrat, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Februari 2013

Anas dan Mega Proyek Hambalang

Nama Anas ikut terseret ketika bendahara umum Partai Demokrat kala itu, Muhammad Nazaruddin nyanyi terkait kasus korupsi pada proyek Wisma Atlet di Hambalang. Saat itu, Nazar juga terbelit korupsi Wisma Atlet Palembang.

Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang punya anggaran Rp2,5 triliun. Wisma tersebut bertujuan sebagai tempat pelatihan atlet-atlet elite yang berlaga di ajang kompetisi dunia.

Pada Februari 2013, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang yang merugikan negara hingga Rp463,66 miliar.

Namun dalam berbagai kesempatan, Anas membantah melakukan tindak pidana tersebut.

Setelah melakukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2018, akhirnya Majelis Hakim PK tahun 2020 menjatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Selain Anas, sejumlah kader Partai Demokrat lainnya ikut terseret pada kasus korupsi Hambalang. Mereka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng dan mantan anggota DPR, Angelina Sondakh.

Baik Andi dan Angelina telah bebas. Berbeda dengan Angelina, Andi kembali menjadi kader Demokrat.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com