Pertamina Ingin Kuasai Tuban Petro

Jakarta: PT Pertamina (Persero) berkeinginan untuk mengambilalih secara penuh kepemilikan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Saat ini porsi saham Pertamina di perusahaan petrokimia tersebut baru mencapai 48 persen.
 
Keinginan ini kembali muncul setelah adanya wacana untuk menjadikan TPPI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilontarkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan.
 
Corporate Secretary Pertamina Tajudin Noor mengatakan sekarang ini rencana pengambilalihan tersebut masih dalam kajian bersama pemerintah. Dia menjelaskan pengambilalihan tersebut tentunya melalui induk usaha TPPI yakni Tuban Petrochemical Industries (TPI).
Tajudin mengatakan ada beberapa skema pengambilalihan yang sedang dibicarakan dan diharapkan bisa diputuskan di akhir tahun ini. Beberapa skema di antaranya yakni dengan right issue atau membeli saham stakeholder lain.
 
"Kita harapkan di akhir tahun ini mudah-mudahan sudah ketemu skema terbaiknya karena ini kan bicara pemerintah dan Pertamina juga. Jika nanti pada akhirnya akan mayoritas dan akan mengendalikan sepenuhnya TPPI," kata Tajudin, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.
 
Ia meyakini Pertamina memiliki kompetensi untuk mengelola pabrik petrokimia. Apalagi saat ini pengembangan kilang Pertamina didesain terintegrasi dengan petrokimia. Hal tersebut sebagai salah satu cara menekan impor petrokimia yang masih tinggi.
 
"Kilang cantik modern petrokimia bagus, sayang kalau tidak dimaksimalkan karena belum ada majority di sana. Kita punya intensi sebagai mayoritas sehingga pengendalian lebih bagus," tutur dia
 
Lebih jauh terkait pendanaan, Tajudin memastikan, Pertamina siap untuk menyediakan dana. "Kalau kita menargetkan untuk masuk, kita sudah menyediakan artinya budget-nya sudah kita siapkan," jelas dia.
 
Sebelumnya pemerintah berniat memperbesar porsi kepemilikan saham di PT Tuban Petrochemical Industries (TPI) menjadi 100 persen. Salah satunya yakni dengan mendorong perusahaan petrokimia tersebut untuk melakukan right issue ke PT Pertamina (Persero).
 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta menjelaskan dalam tahap pertama pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries.
 
Dengan hadirnya beleid ini resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 23 September 2019 tersebut, pemerintah resmi memiliki 95,9 persen saham di Tuban Petro. Kepemilikan ini merupakan hasil konversi atas piutang pada Tuban Petro sebesar Rp3,3 triliun. Pemerintah pun telah menugaskan Pertamina untuk mengelola TPI.
 
"Kita akan segera ke tahap kedua, kita akan mendorong dia untuk right issue ke Pertamina," kata Isa.
 
Tuban Petro merupakan induk usaha (holding company) dari Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Petro Oxo Nusantara (PON), dan Polytama Propindo. Perusahaan ini dibentuk oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian utang Grup Tirtamas Majutama (pemilik TPPI) kepada sejumlah bank.
 
Pemerintah menguasai 70 persen saham Tuban Petro, sisanya sebesar 30 persen dikuasai Tirtamas. Pada 27 Februari 2004, Tuban Petro menerbitkan obligasi kepada Kemenkeu berupa MYB dengan nilai pokok Rp3,266 triliun.
 
Namun, Tuban Petro dinyatakan gagal bayar pada September 2012. Sejak saat itu, kuasa saham pemilik lama dinyatakan sudah beralih sepenuhnya kepada pemerintah atau Kemenkeu.
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News