JawaPos.com - Kebijakan pemerintah yang mengubah status Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) cukup disayangkan oleh pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andiantono meminta pemerintah pusat jeli dalam setiap mengambil kebijakan terkait Batam. Mestinya, pemerintah tidak perlu bongkar-pasang kebijakan ekonomi di Batam. Misalnya mengubah status Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dikatakannya, pang perlu dilakukan pemerintah hanyalah menambah fasilitas dan kemudahan di kawasan FTZ Batam. Seperti menambah tax allowance, tax holiday, kemudahan Bea dan Cukai, kemudahan Imigrasi, tidak mengikuti daftar negatif nasional, dan lain sebagainya.
"Jadi cukup menambah kosmetiknya saja. Biar Batam semakin cantik dan menarik bagi investor," kata dia seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group).
Dia menyebut, investasi Singapura di Batam memang masih cukup dominan. Data 2016 menyebutkan, di Batam terdapat sedikitnya 26 proyek dari Singapura dengan nilai investasi sebesar USD 65,1 juta.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya meminta agar status FTZ Batam tetap dipertahankan. Selain itu, dia mendorong pemerintah pusat memberikan insentif tambahan untuk wilayah FTZ Batam. "Jangan bicara lagi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus, red) di Batam, setuju atau tidak," kata Cahya.
Menurutnya, menjadikan Batam sebagai KEK merupakan sebuah kemunduran. Pemerintah tak perlu mengubah status FTZ Batam menjadi KEK. Yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini menambah insentif untuk mempermudah pengusaha. "Kalau pemerintah kasih insentif, namanya jadi FTZ Plus," ungkapnya.
FTZ Plus dinilai akan menjadi formula yang bagus untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Batam. "Dulu saya ngomong di pusat soal Batam, semuanya memandang dan memberikan atensi ke saya. Nah sekarang, Kepri jadi posisi 33 di Indonesia, ya saya malu. Dulu Batam begitu hebat, kenapa sekarang melempem. Saya bingung dan malu," tuturnya.
Di antara insentif tambahan untuk kawasan FTZ Batam adalah penerapan Free Trade Agreement (FTA). Dia meyakini jika FTA segera diterapkan, maka perekonomian Batam akan bangkit.
Penghapusan bea masuk pemasaran barang produksi menuju wilayah pabean di Indonesia akan membuat perusahaan-perusahaan di Batam melakukan ekspansi dan merekrut tenaga kerja lebih banyak lagi. "Ini yang akan kita promosikan. Kita coba peluang dan akan kita dorong, karena ekonomi terpuruk," jelasnya.
Cahya yang telah membawa investor dari Tiongkok sangat menginginkan FTA segera berlaku. Karena investor yang dirangkulnya tersebut akan memasarkan produknya ke Indonesia. "Kalau BM jadi 0 persen akan lebih mudah memasarkannya nanti," harapnya.
