Pakar Pendidikan: Kembalikan Ujian Nasional ke Ujian Sekolah

Carut marutnya pelaksanaan UN 2013 membuat banyak pemerhati pendidikan meragukan keabsahan hasil ujian. Hal itu tidak lepas dari banyaknya prosedur standar yang dilanggar, mulai dari pelaksanaan yang tidak serempak, naskah soal dan lembar jawaban yang difotokopi hingga lembar jawaban yang mudah sobek.

Melihat hal tersebut, Pakar pendidikan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Hujair AH Sanaky menilai sebaiknya ujian kelulusan siswa dikembalikan ke sekolah seperti dahulu.

"Kebijakan itu lebih bisa mengukur kompetensi lulusan sekolah. Namun, pelaksanaan ujian sekolah harus dengan pengawasan yang tersistem dan terstandar, misalnya per-provinsi atau kabupaten/kota," katanya di Yogyakarta, Senin (22/4).

Menurut dia, sekarang perlu dipikirkan apa untungnya melaksanakan UN yang setiap tahun semakin ribet, dan selalu kedodoran saat persiapan dan pelaksanaannya. Pelaksanaan ujian nasional (UN) lebih banyak mengandung mudharat daripada maslahat, baik dari aspek finansial, efektivitas maupun efisiensi.

"Beberapa negara maju seperti Finlandia, Amerika Serikat, Jerman, Kanada, dan Australia tidak menerapkan UN dalam sistem pendidikan mereka, kecuali tes untuk melanjutkan ke tingkat lebih tinggi, misalnya universitas," katanya.

"UN itu berstandar nasional, tetapi lembar soalnya fotokopi, waktunya tidak serempak, ada yang ditunda sampai seminggu, dan kemungkinan kebocoran soal tinggi, sehingga tingkat keabsahannya diragukan," katanya.

Menurut dia, masalah kondisi fisik dan psikologis siswa akibat kekacauan UN 2013 juga memicu timbulnya hasil ujian yang tidak representatif. Secara fisik para siswa lelah menunggu ujian yang tidak menentu, dan secara psikologis mereka khawatir dengan kesiapan mereka. Sebagaimana banyak diberitakan bagaimana kondisi siswa terlihat stres dan depresi.

Di sisi lain,Komponen muatan soal ujian, tidak proporsional di mana 60 persen ujian negara dan 40 persen ujian sekolah. Persentase itu seharusnya dibalik, bahkan untuk ujian negara bisa 30 persen saja karena hanya mengukur beberapa mata pelajaran.

"Selama tiga tahun mereka mengenyam pendidikan lokal di sekolah, tetapi ujian negara melebihi kapasitas ujian sekolah," katanya. (IT/sa)