Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menyebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memiliki tiga opsi dalam merespons putusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang menolak mengesahkan kepengurusan.
Opsi pertama, menurut Andi Mallarangeng, Moeldoko mengundurkan diri dari Partai Demokrat kubu KLB dan kembali fokus melaksanakan tugas sebagai KSP. Menurutnya, ini adalah strategi keluar yang bagus bagi Moeldoko karena bisa mengklaim telah dibohongi bahkan ditipu oleh para broker politik.
"Opsi kedua, beliau bikin partai sendiri, terserah namanya apa, kalau dia bikin partai sendiri, maka pasti aman dan damai. masing-masing bisa urus partai masing-masing. Lalu tinggal kita lihat, mana dan siapa yang dipercaya rakyat," kata Andi dikutip live di CNN, Selasa 6 April 2021.
Sementara opsi ketiga, yakni melalui jalur Pengadilan. Menurut dia, opsi ketiga ini agak cukup unik. Sebab seorang Moeldoko akan menuntut putusan koleganya di kabinet, yakni Menkumham Yasonna.
Andi Mallarangeng kemudian mengistilahkan jika itu ibarat jeruk makan jeruk. Padahal Moeldoko sepatutnya patuh terhadap putusan Menkumham. "Kayak jeruk makan jeruk, apa kata dunia, pejabat menuntut pejabat lain. Harusnya patuh pada putusan Menkumham," kata Andi lagi.
Bagi Demokrat, kata Andi Mallarangeng, sebenarnya persoalan ini dianggap sudah selesai oleh pihak AHY dengan dirilisnya keputusan Menkumham. Akan tetapi semua akan dikembalikan lagi ke kubu Moeldoko cs, apa opsi yang akan diambil oleh mereka menghadapi putusan Menkumham.
Jika Moeldoko memilih opsi ketiga, Andi lantas mempertanyakan, apakah seorang KSP bisa bertugas dengan baik jika terus terseret dalam masalah ini secara berlarut-larut.
