Warga Baduy Surati Jokowi Minta Dihapus dari Destinasi Wisata

Empat orang perwakilan Lembaga Adat Baduy, mengirim surat terbuka ke Presiden Joko Widodo meminta agar wilayah Baduy, Lebak, Banten dihapus dan tidak lagi dijadikan lokasi tujuan wisata. Surat tertanggal 06 Juli 2020 tersebut berisi Permohonan Perlindungan Pelestarian Tatanan Nilai Adat Baduy.

Empat orang perwakilan itu yakni, pegiat internet Heru Nugroho, pegiat seni dan budaya Henri Nurcahyo, pegiat sosial dan lingkungan Anton Nugroho, dan pegiat seni Fajar Yugaswara. Keempatnya mengaku diberi mandat oleh sesepuh adat Baduy.

Surat itu dicap jempol oleh tiga jaro atau kepala desa, yakni Jaro Saidi sebagai Tanggungan Jaro 12, Jaro Aja sebagai Jaro Dangka Cipari, dan Jaro Madali sebagai Pusat Jaro 7.

"Agar bapak presiden melalui perangkat birokrasinya, berkenan membuat dan menetapkan sebuah kebijakan, supaya wilayah adat Baduy tidak lagi dicantumkan sebagai lokasi objek wisata. Dengan kata lain, kami memohon agar pemerintah bisa menghapus wilayah Adat Baduy dari peta wisata Indonesia," demikian petikan surat tersebut.

Kawasan permukiman suku Baduy di Lebak, Banten. (iStockphoto/rudi_suardi)

Saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Heru mengaku telah mengirim melalui jasa pengiriman.

"Dikirim kemarin yang hardcopy. Menurut tracing jasa pengiriman, surat sudah sampai hari ini. Yang ke Presiden dan semua kementerian sebagai tembusan. Yang ke Gubernur Banten dan Bupati Lebak, katanya baru akan sampai besok pagi," kata Heru melalui pesan singkatnya, Selasa (7/7).

Menurut surat tersebut, alasan para tetua adat Baduy ingin agar wilayahnya dihapus dari peta wisata Indonesia, karena banyak dokumentasi berupa foto dan video di Suku Baduy, terutama Baduy Dalam, beredar luas di masyarakat. Bahkan aplikasi Google maps, memuat dokumentasi alam Baduy di perkampungan Cikeusik, Cikertawarna dan Cibeo.

Padahal, dalam tatanan hidup masyarakat Adat Baduy, ada larangan untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan ke dunia luar. Alasan lainnya, kebersihan dan kelestarian alam. Derasnya arus wisatawan datang ke Baduy, sampah semakin menumpuk di dalam perkampungan.

"Agar bapak Presiden melalui lembaga birokrasinya, mengeluarkan peraturan untuk tidak mengizinkan pihak manapun di seluruh dunia, membuat dan mempublikasikan citra gambar wilayah Baduy, khususnya Baduy Dalam, dari sudut mana pun, tanpa terkecuali," demikian surat Lembaga Adat Baduy.