RI Keukeuh Pakai Standar Lama Demi Kemiskinan Ekstrem Nol Persen 2024

Pemerintah bakal tetap menggunakan ambang batas kemiskinan ekstrem dengan penghasilan berpUS$1,9 atau Rp29.461 per hari demi mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem di 2024.

Patokan Bank Dunia itu merupakan standar lama lantaran sudah ada ambang batas terbaru, yakni penghasilan US$2,15 per atau Rp32.035 per orang per hari.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi menyebut pihaknya dan Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat tetap menggunakan angka US$1,9 untuk batas kemiskinan ekstrem.

Ia menjelaskan saat ini pun tak ada sanksi bagi negara yang tetap menggunakan ambang batas lama, US$1,9 per hari. Oleh karena itu, data angka kemiskinan ekstrem pun tetap valid.

"Bank Dunia, benar, mengubah jadi US$2,15. Tapi kami sepakat untuk target 0 persen ini tetap menggunakan US$1,9, sampai 2024," kata dia dalam media briefing di Kantor Setwapres, Jakarta Pusat, Kamis (14/12).

Berdasarkan data BPS, jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 1,2 persen atau 3,1 juta orang per Maret 2023. Angka itu turun dibandingkan Maret 2022, yang mencapai 1,74 persen atau 4,79 juta orang.

Sementara untuk tingkat kemiskinan nasional, per Maret 2023 angkanya baru mencapai 9,36 persen. Padahal, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah 6,5 persen hingga 7,5 persen.

Lihat Juga : 1.250 ASN Mulai Dikirim ke IKN Nusantara pada Juli 2024

Suprayoga menuturkan jika pemerintah menggunakan acuan US$2,15 untuk batas kemiskinan ekstrem, maka jumlahnya bakal dua kali lipat dari yang saat ini 3,1 juta orang.

"Dari 1,12 persen bisa balik ke 2 persen lagi kita," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan menjelaskan angka yang digunakan pemerintah adalah paritas daya beli atau Purchasing Power Parities (PPP) US$1,9 per hari. Artinya, angkanya tidak langsung mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Tapi, kata dia, PPP sudah disesuaikan standar biaya hidup antar negara. Sehingga, US$1,9 di Indonesia akan sama dengan US$1,9 di negara-negara lain.

"Intinya yang bisa diperoleh US$1,9 antarnegara akan sama. Di Indonesia, US$1,9 itu kira-kira sekitar Rp10.900 atau dekat-dekat Rp11 ribu," katanya.

Elan menyebut target penurunan kemiskinan ekstrem sudah dirancang sejak 2020. Oleh karena itu agar targetnya tetap konsisten, pemerintah tetap mengacu pada angka US$1,9 untuk ambang batas kemiskinan ekstrem.

"Supaya targetnya konsisten kami masih akan menggunakan US$1,9 untuk pencapaian target itu," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]