CNBC Indonesia Research
Penuh Harta Karun, Begini Sejarah Lumpur Lapindo
Foto: Kondisi terkini lumpur lapindo. (Tangkapan layar Google maps)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuktikan adanya kandungan mineral kritis berupa Lithium dan Stronsium di Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.
Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementerian ESDM, Hariyanto menyatakan, bahwa Lithium bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Sementara Stronsium berfungsi sebagai bahan baku industri elektronik.
Di Indonesia sendiri, saat ini sedang terus diuji adanya kandungan Lithium dan Stronsium di Lumpur Lapindo. Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat merayu Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese untuk bekerja sama memproduksi baterai mobil listrik di Indonesia. Jokowi meminta Albanese untuk langsung membawa lithium ke Indonesia.
Dari catatannya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kandungan Lithium di Lumpur Lapindo kadarnya mencapai 99 - 280 PPM, sementara untuk Stronsium kadarnya mencapai 255 - 650 PPM.
"Ini terus kami update datanya karena untuk tahun 2022 masih dalam analisis di laboratorium kami," ungkap Hariyanto kepada CNBC Indonesia, Dikutip Kamis (15/12/2022).
Di tahun 2022 ini juga, Badan Geologi terus menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan pendahuluan di daerah sisi utara Lumpur Lapindo.
Adapun untuk temuan Lithium dan Stronsium yang ada di Lumpur Lapindo itu sedang dilakukan pengujian ekstraksi oleh mitra di Kementerian ESDM tepatnya di balai besar pengujian mineral dan batu bara atau TEKMIRA.
Tak hanya itu, ada juga kerjasama dalam hal pengujian dan eksplorasi serta ekstraksi atas Lithium dan Stronsium tersebut.
Sejarah dan Kronologi Kemunculan Lumpur Lapindo Hingga Kini
Semburan lumpur panas dari pertambangan milik PT Lapindo Brantas kemudian menjadi bencana nasional pada tahun 2006. Ribuan orang menjadi korban karena harus meninggalkan rumah mereka yang diterjang lumpur.
Lumpur menyembur sejak 29 Mei 2006, dua hari setelah gempa bumi di Yogyakarta. Semburan lumpur panas itu kini telah membentuk semacam kawah. Bencana Lumpur Lapindo membuat pemerintah kala itu turun tangan.
Lumpur Lapindo pun telah memakan korban sosial dan ekonomi. Ada 8 desa yang terdampak mencakup di wilayah Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Tanggulangin.
Lalu bagaimana sejarah kemunculannya hingga kini, berikut kronologis semburan lumpur tersebut.
18 Mei 2006: PT Lapindo Brantas diperingatkan soal pengeboran mencapai 8.500 kaki. Ali Azhar Akbar dalam Konspirasi di balik lumpur Lapindo (2007:76) menyebut hari itu rekanan Lapindo Brantas yaitu PT Medco Energi mengingatkan soal pemasangan casing atau pipa selubung yang harus dipasang sebelum pengeboran.
29 Mei 2006: Muncul semburan itu berasal dari Sumur Banjarpanji 1, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, bagian dari kegiatan pengeboran eksplorasi gas Blok Brantas milik PT Lapindo Brantas.
13 Juni 2006: Ruas jalan tol Surabaya-Gempol ditutup karena terdampak oleh semburan lumpur Lapindo yang tidak terhenti.
10 Agustus 2006: Sebuah tanggul, yang dibangun untuk menahan laju persebaran lumpur Lapindo agar tidak masuk ke pemukiman warga, jebol. Ini bukan satu-satunya tanggul yang jebol.
18 April 2007: Presiden RI kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merilis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Kala itu dibentuk pula Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo.
2008: Lumpur Lapindo terus menyembur hingga 100 ribu meter kubik per harinya.
2010: Opsi yang diambil untuk menangani semburan lumpur itu adalah mengalirkan lumpur ke tanggul dan Kali Porong.
Juli 2015: Pemerintah meminjamkan dana sebesar Rp 773,38 miliar kepada Lapindo untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan. Grup Bakrie wajib mengembalikan dana talangan selambat-lambatnya 4 tahun atau Juli 2019. Bunga yang diberikan 4,8% per tahun dari jumlah pinjaman.
Maret 2019: Setoran pelunasan hutang Lapindo dari pemerintah sejak 2015 belum mencapai 10 persen dari dana talangan yang telah diberikan pemerintah.
19 Juni 2019: Lapindo mengajukan permohonan untuk membayar utang ke pemerintah sebesar Rp773,38 miliar dengan piutang kepada pemerintah. Piutang itu berupa dana talangan Rp1,9 triliun.
21 Januari 2019: Tim Humas Badan Geologi menyebut adanya kandungan Litium di lumpur Lapindo yang memiliki kadar 99,26-280,46 ppm, dan Stronsium dengan kadar 255,44 - 650,49 ppm.
Semburan lumpur itu perlahan meluas. Setidaknya 16 desa di 3 kecamatan di Sidoarjo tergenang lumpur panas tersebut. Sebanyak 10.426 unit rumah warga dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur.
Lebih dari 25 ribu penduduk yang rumahnya terdampak harus mengungsi. Diantaranya tak bisa melihat rumah mereka lagi. Tak hanya perumahan penduduk yang diserang lumpur, semburan lumpur mengganggu jalur transportasi antara Surabaya-Malang.
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
Geger Pekan Ini, Lumpur Lapindo Ada Harta Karun Rebutan Dunia
(chd/chd)
