BBM Premium Bisa Saja Dihapus Asal Warga Dapat Bansos!
Foto: Infografis/Peminat BBM Premium/Edward Ricardo
Jakarta, CNBC Indonesia - Penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 88 atau Premium sudah diwacanakan sejak lama, bahkan telah menjadi rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau Tim Anti Mafia Migas pada 2015 lalu. Namun sampai saat ini wacana ini belum juga terealisasi.
Apakah sesulit itu untuk menghapus bensin Premium? Apa yang perlu dilakukan pemerintah agar penghapusan ini bisa berjalan?
Menanggapi hal ini, Ekonom INDEF Abra El Talattov mengatakan jika pemerintah mau menghapus Premium, maka harus dipastikan terlebih dahulu ada perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Jika Premium dihapus, maka otomatis warga akan beralih ke BBM yang lebih tinggi kualitas dan harganya.
"Premium mau gak mau harus ada subsidi tertutup, sama halnya seperti menggeser subsidi LPG 3 kg. Ini bisa jadi opsi peralihan ke BBM berkualitas, tetapi tetap bisa jaga daya beli masyarakat," tuturnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/09/2021).
"Ini yang perlu dipertimbangkan, kecuali pemerintah memiliki strategi lain misalnya dengan opsi bersinergi dengan program bantuan sosial lain," imbuhnya.
Ketika bensin Premium dihapus dan terjadi gejolak risiko kenaikan harga minyak mentah, maka ini bisa berdampak pada kenaikan harga jual BBM. Oleh karena itu, menurutnya perlu dipertimbangkan adanya bantuan sosial ke warga, khususnya masyarakat rentan miskin dan miskin.
"Minyak mentah dunia recovery, ini demand naik akan picu tren kenaikan harga minyak, juga kita khawatir ke harga jual BBM Pertalite, Pertamax dan lainnya. Perlu pertimbangkan masyarakat yang rentan dan miskin," jelasnya.
Selain itu, dia juga berpendapat ada opsi lain yang mungkin bisa dilakukan untuk menekan konsumsi Premium. Jika orientasinya adalah masalah lingkungan, maka menurutnya penghapusan bensin Premium bisa dimulai dari Jawa, Madura, Bali (Jamali) terlebih dahulu.
Hal ini karena konsumsi Premium di Jamali relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan luar Jamali. Pasalnya, daya beli warga di daerah Jamali ini lebih tinggi dan kesadaran warga pada kualitas BBM lebih tinggi juga juga lebih baik dibandingkan dengan daerah di luar Jawa dan Bali.
"Di Jamali dari sisi daya beli sudah mulai lebih baik dan pemahaman pada kualitas engine lebih baik. Artinya, gak bisa dipukul rata," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, semua realitas harus dilihat dan tidak menutup mata pada kawasan di luar Jawa dan Bali. Menurutnya, keterjangkauan menjadi hal yang penting, bukan semata-mata melihat dampak ke lingkungan.
"Bagi mereka, kebutuhan pada sumber energi yang terjangkau itu penting," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Dilema Penghapusan BBM Premium: Lingkungan vs Daya Beli Warga
(wia)
