Meutya Hafid Dukung Kubu Agung Laksono

Senin, 23 Maret 2015 | 15:37 WIB
FQ
B
Penulis: Firman Qusnulyakin | Editor: B1
Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.
Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. (meutyahafid/meutyahafid)

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid, berharap koleganya di DPR RI tidak membawa masalah internal Partai Golkar ke Sidang Paripurna DPR RI hari ini. Menurutnya semakin hangatnya permasalahan internal Golkar tidak sedikit membuat Kader Partai Golkar yang khawatir.

"Jangan membawa permasalahan partai ke Sidang Paripurna. Tidak elegan. Mayoritas anggota Fraksi Golkar itu tertib dan taat azas pada garis partai, bukan pada sosok. Tidak fair mengharapkan setiap anggota fraksi harus memilih ikut kepada Aburizal Bakrie atau Agung Laksono. Partai ini bukan milik perorangan," ujar Meutya dalam pernyataan resmi, Senin (23/3)

Terkait kekhawatiran akan terjadinya perdebatan di Sidang Paripurna hari ini yang beragendakan Pembukaan Masa Sidang III DPR RI tahun 2015, Meutya mengatakan, tidak layak Sidang Paripurna menjadi ajang pertengkaran (antar anggota DPR). Masih banyak pekerjaan rumah yang lebih penting untuk dibahas bersama; seperti masalah ekonomi, menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, permasalahan pemilihan Kapolri, upaya penegakan pemberantasan korupsi dan penguatan lembaga pemberantas korupsi.

Ketika ditanya bagaimana penyikapannya terhadap hasil Mahkamah Partai Golkar yang memutuskan Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini memberi jawaban tegas.

"Saya sekali lagi tertib pada garis partai, garis partai tentu yang memiliki legal standing (dasar hukum). Kita ingin masuk politik untuk kerja, bukan kerja untuk berpolitik," kata Meutya.

Meutya menegaskan jika dirinya sejak awal tidak mendukung salah satu kubu. Ia berharap persoalan yang terjadi di tubuh Golkar diselesaikan secara internal dan terpenting menghargai keputusan Mahkamah Partai.

"Sebetulnya tidak ada yang menang ataupun kalah, Mahkamah Partai telah memberikan waktu transisi sampai tahun 2016, semacam kepengurusan transisi namun tidak sampai setahun, kemudian diputuskan dalam Munas (Musyawarah Nasional). Nanti saat di Munas pihak-pihak yang bertikai sebaiknya tidak kembali maju, biarkan kader-kader muda yang maju sehingga akan mendorong regenerasi di tubuh Partai Golkar," tutup Meutya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp

Bagikan

BERITA TERKAIT

Kapolri Benarkan Pilot Susi Air Kapten Philips Disandera KKB Papua

Kapolri Benarkan Pilot Susi Air Kapten Philips Disandera KKB Papua

NEWS
Kapolri: Pilot dan Penumpang Susi Air yang Diamankan KBB Papua Sedang Dicari

Kapolri: Pilot dan Penumpang Susi Air yang Diamankan KBB Papua Sedang Dicari

NEWS
Gempa Turki, 104 WNI Tak Punya Tempat Tinggal Layak dan Segera Dievakusi ke Ankara

Gempa Turki, 104 WNI Tak Punya Tempat Tinggal Layak dan Segera Dievakusi ke Ankara

NEWS
Dubes RI: Gempa Turki, Ibu dan 2 Anak dari Indonesia Hilang Kontak

Dubes RI: Gempa Turki, Ibu dan 2 Anak dari Indonesia Hilang Kontak

NEWS
Erick Thohir Jelaskan ke Jokowi Simbol Baju Banser yang Dipakainya Saat Puncak 1 Abad NU

Erick Thohir Jelaskan ke Jokowi Simbol Baju Banser yang Dipakainya Saat Puncak 1 Abad NU

NEWS
Video Membeludaknya Warga Nahdliyin di Puncak 1 Abad NU

Video Membeludaknya Warga Nahdliyin di Puncak 1 Abad NU

NEWS

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon