Djoko Kirmanto Mengaku Tak Berikan Rekomendasi Pengajuan Kontrak Multiyears

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengaku tidak memberikan rekomendasi perihal pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang untuk melengkapi syarat pengajuan kontrak multiyears (tahun jamak) ke Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang diajukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora).

"Saya tidak pernah berikan rekomendasi," kata Djoko Kirmanto usai menyelesaikan pemeriksaan selama tiga jam di kantor KPK, Jakarta, Jumat (20/12).

Namun, ketika ditanya bahwa rekomendasi teknis tersebut harus atas persetujuannya, Djoko hanya terdiam.

Djoko Kirmanto memang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi Hambalang, dengan tersangka Andi Alfian Mallarangeng.

Dalam pengajuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang, dilansir memang ada pelanggaran. Salah satunya adalah rekomendasi teknis dari Kementerian PU tidak ditandatangani oleh Menteri PU.

Kemudian, dalam surat dakwaan milik Deddy Kusdinar dikatakan bahwa Komisaris PT Methapora Solusi Global (MSG), Muhammad Arifin memberikan uang sebesar Rp 135 juta kepada beberapa petugas Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terkait rekomendasi kementerian tersebut untuk melengkapi syarat pengajuan kontrak tahun jamak) proyek Hambalang ke Kemkeu.