Peran Pemerintah dalam Mengurangi Emisi Karbon

Sebagai pemangku kepentingan, pemerintah mesti berperan dan terlibat aktif dalam mengurangi emisi karbon. Indonesia sendiri termasuk menjadi salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris tentang perubahan iklim pada tahun 2015.

Lalu apa yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya mengurangi emisi karbon?

Beralih ke Energi Terbarukan

Salah satu langkah pemerintah dalam hal mengurangi emisi karbon adalah dengan beralih ke energi terbarukan. Hal ini menjadi masih terus dikaji dan berupaya dilaksanakan secara menyeluruh.

Peralihan menuju energi terbarukan dilakukan mengingat energi yang berasal dari bahan bakar fosil termasuk penyumbang terbesar emisi karbon. Selain itu, energi fosil berjumlah terbatas di sumber daya alam maka dari itu saatnya pemerintah beralih kepada energi alternatif. 

Peralihan ke energi terbarukan ini dibantu dengan berbagai jenis energi alternatif yang tersedia di Indonesia seperti energi surya, energi air, energi angin, dan energi biomassa yang berasal dari limbah tanaman perkebunan dan pertanian.

Pada forum International Renewable Energy Agency (IRENA) memperkirakan bahwa energi terbarukan berpotensi mencapai 3.692 gigawatt. Untuk mencapai target ini, diperlukan perencanaan dan regulasi yang tepat dan optimal untuk dapat menggantikan energi fosil yang saat ini masih digunakan sebanyak 86%. 

Salah satu negara yang yang telah beralih kepada energi terbarukan dalam kegiatan industrinya adalah China. Pada 2022, energi terbarukan yang digunakan di China dapat mengurangi 2.26 miliar ton emisi karbon yang merupakan 40% penghasil emisi karbon skala global.

Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik

Laporan dari Aliansi Global untuk Alternatif Insinerator (GAIA) menyebutkan bahwa pengelolaan limbah yang baik akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan dapat menekan laju perubahan iklim.

Dalam laporan tersebut, salah satu studi yang dilakukan di Bandung menemukan bahwa sumber utama emisi di Bandung adalah metana yang berasal dari sampah organik di TPA. Jika hal ini terus berlanjut, maka jumlah sampah yang ada di TPA akan menghasilkan 1.153.758 ton emisi karbon pada tahun 2030. 

Selain itu, studi kasus lainnya juga dilakukan di Dar es Salaam, Tanzania yang memiliki 5.2 juta penduduk. Sama dengan Bandung, Kota Dar es Salaam juga menghasilkan emisi karbon terbesar dari sampah organik di tempat pembuangan sampah.

Hal ini terjadi karena sistem pengelolaan sampah yang masih tercampur dan belum adanya pengomposan. Padahal jumlah sampah organik yang dihasilkan mencapai sekitar 49%. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan aktif dalam mengelola sampah untuk mengurangi emisi karbon. 

Seorang konsultan lingkungan, Barney B. Popkin, menyatakan bahwa pengelolaan sampah di negara berkembang lebih menantang daripada di negara maju. Masyarakat di negara berkembang masih menganggap tempat pembuangan sampah adalah satu-satunya pilihan umum untuk membuang sampah.

Dalam hal ini Waste4Change sebagai penyedia layanan pengelola sampah dapat membantu peran pemerintah mengurangi emisi karbon. Melalui layanan Personal Waste Management yang dapat digunakan oleh perorangan serta layanan Reduce Waste to Landfill yang dapat digunakan oleh perumahan, kawasan komersil, gedung perbelanjaan dan lain sebagainya.

Layanan PWM dan RWTL dapat membantu mengangkut dan mengelola sampah lebih bertanggung sehingga mengurangi sampah berakhir di TPA.

Penerapan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang sedang dilakukan atau yang akan direncanakan untuk dilakukan haruslah sesuai dengan prinsip berkelanjutan untuk menekan laju perubahan iklim. Prinsip-prinsip tersebut termasuk dalam beberapa sektor seperti ekonomi, energi, ekologi, peran serta, serta pemerataan. 

Pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi adalah membuat para penduduk untuk memiliki keterampilan sehingga memiliki daya saing dan dapat memperoleh penghasilan yang kayak. Setelah itu, energi yang digunakan harus ramah lingkungan sehingga mengurangi jejak karbon yang dihasilkan.

Dalam hal ekologi, pemerintah mesti berperan dalam pelestarian lingkungan seperti memastikan adanya ruang terbuka hijau serta membuat sistem transportasi dan bangunan yang dapat terintegrasi dengan baik. Peran serta dan pemerataan juga menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan agar warga dapat terlibat aktif serta untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial. Dengan menerapkan prinsip tersebut, upaya pemerintah mengurangi emisi karbon akan terealisasikan dengan lebih optimal. 

[Sulistianing Ambarwati]