Yahya Zaini Mendesak Pemerintah Memperbanyak Vaksin Gratis Untuk Rakyat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Program vaksinasi yang direncanakan pemerintah dengan skema 30 persen program pemerintah dan 70 persen bersifat mandiri ditentang anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Golongan Karya, Yahya Zaini.

Ia mendesak pemerintah untuk merubah rencana vaksin gratis sebanyak 32 juta orang dan vaksin mandiri sebanyak 75 juta orang tersebut.

“Pemerintah seharusnya justru mengutamakan kepentingan rakyat dengan memperbanyak vaksin gratis untuk rakyat terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat dengan memperbesar jumlah vaksin mandiri,” desak Yahya saat Rapat Kerja dengan Menkes dan Wamen BUMN, serta dengan RDPU Kepala BPOM dan Dirut Biofarma, Kamis 10 Desember 2020 di Senayan Jakarta.

Baca juga: Soal Penindakan di Petamburan, Fadil Imran: Membiarkan Kerumunan Sama Saja Membiarkan Saling Bunuh

Politisi senior Partai Golkar tersebut menilai pemerintah tidak punya sensitivitas disaat rakyat sedang mengalami kesulitan akibat pandemi covid 19 dengan meminta biaya vaksin dibayar oleh rakyat.

“Dimana letak keadilan dan rasa empati kepada rakyat yang sekarang hidupnya sedang susah, kenapa harus menarik biaya vaksin kepada rakyat yang tidak mampu. Justru seharusnya yang 70 persen dibantu pemerintah secara gratis sedangkan 30 persen secara mandiri,” tegas Yahya.

Yahya menjelaskan bila sekarang ini, rakyat miskin dan tidak mampu yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibantu pemerintah berjumlah sekitar 127, 7 juta orang yang terdiri dari 96,6 juta dibiayai pemerintah pusat sementara 31,1 juta dibiayai oleh pemda.

Baca juga: Update Hasil Real Count Pilkada Tangsel Unggul Paslon Benyamin Davnie-Pilar 107.955 Suara

Belum lagi ada sekitar 20 juta orang yang menjadi peserta kelas III mandiri yang sering nunggak iuran lantaran kesulitan untuk membayar.

“Kalau vaksin yang digratiskan hanya untuk 32 juta orang berarti ada sekitar 95 juta orang miskin dan tidak mampu yang harus bayar sendiri atau masuk skema vaksin mandiri, dengan pola semacam ini program Covid-19 tidak akan tepat sasaran,” jelasnya.

Anggota DPR dari Dapil VIII Jawa Timur meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab, terdapat pula sekitar 37 persen masyarakat yang masih menolak untuk divaksinasi.