JAKARTA (Suara Karya): Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono, mengatakan rencana Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang disampaikan barisan pendukung Bambang Soesatyo, tidak berdasar. Sesuai kesepakatan Rapat Pimpinan Nasinal (Rapimnas) beberapa waktu lalu di DPP Partai Golkar, Jakarta, munas partai akan diselenggarakan pada 3-6 Desember 2019 di Jakarta.
Dikatakan Agung, munas yang akan diselenggarakan pada 3-6 Desember 2019 sudah keputusan final, dan tidak ada pihak manapun termasuk pendukung calon ketua umum untuk mengubah hasil kesepakat itu.
“Jangan buat perpecahan lagi di Golkar. Patuhilah kesepakatan yang telah dibuat, dan itu untuk kemajuan partai,” kata Agung kepada suarakarya.co.id, di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Menurut Ketua Umum Kosgoro 1957 ini, tidak ada satupun pelanggaran AD/ART partai dalam pejadwalan atau pelaksanaan munas yang rencanannya akan diselenggarakan di Jakarta.
“Kalau tidak ada pelanggaran AD/ART, apa yang mau mereka ributkan. Berorganisasilah dengan santun,” katanya.
Untuk diketahui, sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar sekaligus anggota Penggalangan Opini dan Media Bambang Soesatyo, Viktus Murin mengajak semua barisan pendukung Bambang Soesatyo untuk menggelar musyawarah nasional (Munas) tandingan.
Viktus mengatakan, pihaknya siap menggelar munas tandingan jika penyelenggaraan munas yang tengah dipersiapkan kubu Airlangga Hartarto melanggar AD/ART.
“Kami menyatakan kesiapan untuk melaksanakan munas sesuai AD/ART apabila persiapan penyelenggaraan munas yang sedang dilakukan oleh Airlangga dan para pendukungnya itu bertentangan dengan AD/ART,” kata Viktus.
Viktus mengatakan, usulan digelarnya Munas tandingan karena pihaknya merasa ada kejanggalan dari rangkaian Munas yang akan digelar pada 3-6 Desember 2019. Salah satunya, kata dia, dukungan dari DPD I untuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. (Bayu)