KPK sedang menyorot tippingfee yang cenderung merugikan negara.
Rencana membangun PLTSa Jatibarang dengan menggunakan insinerator bukan tanpa risiko. Dari segi anggaran sangat rawan merugikan negara. Hal itu mengacu kajian tim pencegahan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut proyek PLTSa berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp3,6 triliun.
“Risiko beban anggaran ini menjadi signifikan mengingat masa kontrak cukup panjang yakni 25 tahun, per tahun saja Rp3,6 triliun, kalau 25 tahun maka bisa diperhitungkan besarnya,” ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.
Berita terkait : Minim Sosialisasi Dampaknya Mengancam
Berlindung di Balik Perpres, Berganti Wajah Namun Sama Buruknya
Potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp3,6 triliun itu kata Gufron, dihitung berdasarkan biaya pengelolaan sampah yang akan dikeluarkan pemerintah ke badan usaha yang akan menghabiskan Rp2,03 triliun serta subsidi PLN atas selisih harga tarif beli listrik PLTSa menghabiskan sebesar Rp1,6 triliun.
Ghufron juga menyoroti persoalan implementasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang kontrak bisnisnya dilakukan secara terpisah antara Pemda-Pengembang dan Pengembang-PLN.
“Praktik itu menyebabkan proses tersebut berlarut dan praktik bisnis yang tidak adil dan hanya menguntungkan pengusaha semata,”kata Gufron menambahkan.
KPK menilai ketidakadilan tersebut dirasakan oleh Pemda lantaran adanya biaya tippingfee atau biaya yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan sampah dari rumah tangga menuju tempat pengolahan yang berdampak pada beban APBD.
KPK mengacu kajian DKI Jakarta harus menganggarkan tipping fee untuk PLTSa sebesar 470 miliar, untuk 2.200 ton sampah dalam sehari. Kemudian Pemkot Palembang harus menganggarkan 130 miliar untuk 1.200 ton sampah dalam sehari, Provinsi Bali yang harus menganggarkan 210 miliar untuk 1.000 ton sampah dalam sehari.
