Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat terbatas untuk membahas kerusakan infrastruktur akibat banjir.
SBY mengatakan, perbaikan jalan merupakan bagian dari tanggap darurat dampak banjir. Ia meminta dilakukan percepatan perbaikan jalan rusak parah, dan dilanjutkan ke jalan-jalan lainnya. Dana yang dialokasikan juga harus lebih besar.
"Mengapa kita sebut tanggap darurat? Karena yang kita utamakan adalah memperbaiki dulu jalan yang rusak berat yang bahkan bisa menganggu keamanan dan keselamatan para pengguna jalan," kata Presiden SBY saat membuka rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat pagi (7/2).
Ketika melakukan kunjungan kerja ke beberapa kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah (2-5/2), Presiden mengaku sempat melihat langsung dampak banjir di Pekalongan, terutama kerusakan infrastuktur jalan. Ia meminta Menteri Pekerjaan Umum lebih cepat menggerakkan semua potensi.
"Saya berpikir, Pak Djoko Kirmanto, kalau tidak dilakukan penambahan kekuatan, percepatan tanggap darurat, dan pengalokasian dana yang lebih besar maka tidak akan berhasil karena jalan yang rusak berat itu tidak sedikit," ujar Presiden, sambil menengok Menteri Pekerjaan Umum.
Agenda kedua rapat adalah membahas penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Rapat akan mendengarkan presentasi dari Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar. Presiden SBY mendapat banyak masukan dari masyarakat soal ini. Ada yang puas, ada pula yang tidak puas.
Rapat dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri Wapres Boediono. Hadir dalam rapat, antara lain, ketiga Menteri Koordinator, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menhuk dan HAM Amir Syamsuddin, Menkeu Chatib Basri, Menhub EE Mangindaan, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.
[ald]
