Tolak Digusur, Ratusan Anak Sekolah Demo DPRD Sumut

MEDAN, KOMPAS.com - Ratusan siswa SD dan SMP yang tinggal di kawasan pinggir rel mendatangi gedung DPRD dan kantor gubernur Sumut.

Bersama orangtuanya, mereka mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Pinggir Rel (FK MPR) melakukan unjuk rasa menolak penggusuran yang dilakukan Perusahaan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT KAI). Mereka berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut.

"Mereka ini anak-anak yang menjadi korban kalau rumah kami tetap digusur. Ada 300-an anak, mereka tinggal di pinggir rel sepanjang stasiun besar sampai Pulau Brayan," kata Ketua FK MPR Jhoni Naibaho, Kamis (15/9/2016).

Dalam orasinya, massa menuntut pembatalan penggusuran tempat tinggal mereka. Jika nantinya penggusuran tetap harus dilakukan, massa menuntut mereka direlokasi yang layak. Mereka juga meminta Pemprov Sumut dan Pemkot Medan segera menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dan menolak keterlibatan TNI.

"Tadi malam, ada oknum OKP digunakan untuk mengintimidasi kami," tambah Jhoni.

Penggusuran massa FK MPR ini dilakukan PT KAI karena adanya proyek pembangunan rel ganda PT KAI. Mulai dari lintasan Stasiun Besar menuju Pulo Brayan, Medan. Sebanyak 874 rumah warga akan dibongkar dalam proyek itu.

"Sekarang kami tinggal 553 rumah. Mereka yang mau digusur itu karena diintimidasi," tambahnya.

PT KAI dianggap sewenang-wenang melakukan penggusuran tanpa solusi. Hanya memberi uang sebesar Rp 1,5 juta sebagai upah membongkar bangunan warga.

Perjuangan FK-MPR sampai pada audiensi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) berulang kali namun belum menemukan titik terang. Massa menilai, Pemkot Medan tutup mata dan sengaja membuat nasib masyarakat terkatung-katung.