SUMBERSARI, Radar Jember – Pemkab Jember mengusulkan rencana tiket masuk gratis ke tempat wisata Pantai Tanjung Papuma, Kecamatan Wuluhan, dan Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu. Usulan itu akan diberlakukan selama libur Lebaran dan 12 hari setelahnya. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh sejumlah pihak, yakni oleh anggota dewan dan pengelola Papuma.
BACA JUGA : Satgas TPPU Segera Dibentuk Prioritaskan Teliti LHP Rp 189 Triliun
Rencana itu terungkap dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Kantor Pemkab Jember, Rabu siang (12/4). Pada kesempatan itu, hadir pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jember, PT Perhutani Alam Wisata (Palawi) Risorsis, dan Komisi B DPRD Jember.
Dalam suratnya, Pemkab Jember mengusulkan agar Wisata Watu Ulo dan Papuma digratiskan sejak tanggal 19 April sampai 7 Mei 2023. Yakni diusulkan gratis selama masa cuti Lebaran, dengan ditambah 12 hari setelah cuti Lebaran. Hingga berita ini ditulis, belum ada surat balasan resmi dari Perhutani.
Rencana penggratisan tiket masuk ke Papuma dan Watu Ulo itu tidak berjalan mulus. Rencana itu memantik sejumlah penolakan. Yaitu dari dewan dan pengelola Papuma, yakni PT Palawi Risorsis.
Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto mengutarakan, surat Bupati Jember terkait permohonan menggratiskan tiket masuk ke Pantai Tanjung Papuma dialamatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurutnya, Papuma menjadi kawasan wisata yang terintegrasi dengan Pantai Watu Ulo, sehingga rencana ini perlu dikaji lebih serius.
Dia berpandangan, ada kemungkinan munculnya risiko yang luput dari perhitungan, jika rencana tersebut dilakukan tanpa proses pengkajian. "Bagi kami saat Lebaran seperti ini, lebih baik untuk tidak digratiskan dulu, karena terdapat beberapa risiko jika digratiskan," urai David.
Berkaca pada riwayat penggratisan tiket masuk kedua lokasi wisata itu tahun lalu, menurutnya, terjadi banyak penumpukan kendaraan yang sulit dikontrol. Selain itu, timbunan sampah semakin signifikan tanpa ada upaya preventif sebelumnya. Tingkat keamanan pengendara ketika masuk ke wilayah Pantai Papuma yang dikenal memiliki jalur yang cukup ekstrem juga perlu dikaji. Hal itu berisiko terhadap keselamatan berkendara atau pengunjung.
Tahun lalu, lanjut David, di dua wisata itu timbul sejumlah permasalahan. Untuk itu, jika kebijakan itu digulirkan, maka perlu melalui proses kajian terlebih dahulu. "Seperti sampah, dulu tidak ada satu pun yang bertanggung jawab. Termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Tidak akan sanggup mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir, karena sangking banyaknya. Juga soal risiko kecelakaan lalu lintas dan laut yang juga besar," katanya.
Selain itu, rencana penggratisan tiket masuk ke dua wisata itu tidak didukung dengan anggaran. Termasuk anggaran pengamanan bagi kepolisian maupun Basarnas.
Lebih lanjut, pada pengalaman penggratisan tiket masuk saat Lebaran tahun lalu, UMKM di dua wisata Jember tersebut juga minim dilibatkan. Namun, yang membeludak justru para pedagang kali lima (PKL). Belum lagi adanya gesekan antara pengunjung maupun sesama tukang parkir di sana ketika penggratisan tiket itu tidak diimbangi dengan keamanan yang memadai. "Seperti gesekan parkir, kemudian ada yang mengapling lapak-lapak parkir di sana. Kalau tidak terpikir sampai sejauh itu, ini juga berisiko memicu ketegangan antarwarga di sana," tambahnya.
Politisi Partai Nasdem itu menyayangkan jika tiket masuk ke Papuma dan Watu Ulo gratis, maka Jember tidak bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). "Bahkan sharing profit Perhutani bakal menyusut. Dan target Perhutani tidak akan terpenuhi untuk memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata," imbuhnya.
General Manajer (GM) PT Palawi Risorsis Nuryanti Tripawestri juga mengutarakan pandangan yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, sebagai anak perusahaan Perhutani, adanya penggratisan tersebut dirasa akan membuat target pendapatan bisnis tidak akan terpenuhi. "Hasil evaluasi tahun 2022, adanya penggratisan tiket, pengunjung sangat membeludak, sehingga banyak fasilitas kami yang rusak," katanya.
Padahal, kata dia, tiket tersebut sebenarnya digunakan untuk pemeliharaan fasilitas, termasuk biaya operasional keamanan. "Kalau itu digratiskan, kami tidak punya itu semua," jelasnya.
Menurutnya, surat Bupati Jember untuk permohonan penggratisan tiket di Papuma ditujukan langsung kepada pimpinan Perhutani pusat, bukan kepada Direktur PT Palawi. Surat tersebut juga belum ditanggapi oleh Perum Perhutani. "Mungkin masih proses di sana," katanya.
Nuryanti menegaskan, ada instruksi dari Direktur PT Palawi bahwa penggratisan tiket wisata saat Lebaran tahun ini memang tidak diperkenankan. Saat Lebaran pihak manajemen menurutnya menghendaki bisa memanen pendapatannya. "Saat Lebaran kami seharusnya mendulang pendapatan, dan ada instruksi dari pimpinan kami untuk tidak diperkenankan menggratiskan," katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala Disparbud Jember Harry Agus Triono sempat merasa bingung lantaran banyak peserta rapat koordinasi yang meminta rencana penggratisan tiket masuk Papuma dan Watu Ulo dikaji ulang. Harry merasa jika dua wisata itu digratiskan, memang memerlukan kajian yang menyeluruh. Termasuk perihal keamanan pengunjung yang patut menjadi perhatian serius. "Mungkin memang belum bisa diterapkan tahun ini. Tetapi, bisa dikaji secara komprehensif pada tahun mendatang," pungkas Harry.
Dalam pertemuan itu, muncul opsi sementara atau alternatif. Salah satunya menerapkan diskon tiket masuk yang diberlakukan untuk dua jenis pengunjung. Yakni bagi warga Jember diskon 50 persen dan bagi warga asal luar Jember diskon 20 persen (baca grafis, Red). Namun demikian, rencana pemberlakuan opsi itu di luar usulan pemkab, yaitu akan diberlakukan H+16 Lebaran Idul Fitri. (mau/c2/nur)
