"Kalau saya terpilih sebagai ketum PD kemudian Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina PD dan Presiden RI meminta agar fokus membesarkan partai, ya itu memang komitmen saya," kata Andi kepada detikcom, Kamis (25/3/2010).
Dia membenarkan selama tiga periode kepemimpinan PD, tidak ada Ketua Umum PD yang melakukan rangkap jabatan di lembaga negara baik departemen maupun non-departemen. Tujuannya agar Ketua Umum PD sepenuhnya berkonsenterasi mengelola menajemen dan membesarkan PD.
"Namun bila saya terpilih sebagai ketum baru PD dan Presiden SBY mengatakan masih membutuhkan tenaga dan pikiran saya dalam kabinet, saya juga siap. Semua pilihan terserah Beliau, bagi saya pencalonan ini merupakan panggilan tugas sekaligus amanah," tambah pria berkumis yang di dalam kabinet menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ini.
Perlu diketahui di dalam beberapa kesempatan terpisah sejak periode pertama pemerintahannya, Presiden SBY keberatan dengan pejabat pemerintah yang merangkap jabatan di partai politik dan kelompok bisnis usaha. Rangkap jabatan sangat riskan dengan peluang terjadinya konfik kepentingan bagi pejabat bersangkutan.
"Kalau mau berpolitik di partai, di kabinet kita bekerja keras. Begitu kita berada dalam jajaran pemerintahan maka loyalitas kita kebijakan dan program kerja yang digariskan pemerintah, bukan lagi kepada partai," ujar SBY tak lama setelah memenangi Pilpres 2009.
Tetapi sikap SBY ini rupanya hanya berlaku efektif untuk kader PD yang duduk di eksekutif. Atas berbagai pertimbangan politik tertentu, SBY tidak melarang Wapres JK merangkap jabatan sebagai Ketum DPP Partai Golkar (2005-2010) dan Suryadharma Ali yang Ketum DPP PPP dia tugasi sebagai Menkop UKM (2004-2009) dan Menteri Agama (2009-2014).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
