ICW Pertanyakan Honor Ekstra Gamawan Sebagai Gubernur Sumbar

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi diketahui pernah menerima honor saat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat. Honor tersebut ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemborosan keuangan daerah.

Dalam hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumbar pada periode 2007-2008, ada pemborosan sekitar Rp 1,3 miliar. Pada tahun 2007 nilainya mencapai Rp 708 juta, sedangkan pada tahun 2008 mencapai Rp 584 juta.

Pemberian honor diberikan kepada unsur Muspida setiap bulannya. Gamawan sendiri menerima Rp 60 juta per tahun (sebelumnya ditulis per bulan). Unsur-unsur lain seperti wakil gubernur dan ketua DPRD juga menerima uang dengan jumlah yang sama.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kapolda, Danrem, hingga sekretaris daerah menerima kisaran Rp 10-54 juta pertahun.

Aturan pemberian honor ditandatangani oleh Gamawan lewat SK Gubernur Nomor 100-69-2007, tanggal 21 Maret 2007 tentang Pembentukan Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Padahal uang di luar gaji pokok tersebut melanggar PP tentang Keuangan Daerah.

Peneliti ICW, Febri Diansyah, mempertanyakan penerimaan honor ini. Terlebih di saat kondisi masyarakat sedang dalam kondisi prihatin. Khususnya, warga Sumatera Barat yang tahun lalu tertimpa musibah.

"Kenapa mereka harus terima. Perlu dipertanyakan. Apalagi BPK sudah menyatakan itu ada pemborosan uang negara," kata Febri, Minggu (31/1/2010).

Febri meminta Gamawan menjelaskan kepada publik penggunaan uang tersebut. KPK juga didesak untuk meminta pengembalian uang. Jika tidak, harus dilakukan langkah penindakan.
 
"Wajar saja kalau kemarin honorarium dan fee dari BPD disebut bukan korupsi. Pokoknya uang itu harus kembali," tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Gamawan tidak bisa dihubungi. Dua nomor telepon miliknya tidak aktif. Jubir Depdagri Saud Situmorang saat dihubungi juga tidak mengangkat telepon.
(mad/nrl)