Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Andi Mallarangeng Kritik Pertemuan Megawati dan Prabowo di Istana | KSAD Ingin Babinsa Tahu Semua Informasi

Kompas.com - 23/11/2021, 06:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita populer nasional diawali dari Pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (17/11/2021).

Pertemuan itu mendapat kritik dari Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

Andi mengkritik pertemuan tersebut karena berlangsung di Istana. Menurut dia pertemuan politik seperti itu tidak etis dilangsungkan di Istana yang merupakan tempat membahas urusan kenegaraan.

Artikel yang berisikan kritik Andi terhadap pertemuan kedua ketua umum partai itu pun ramai dibaca sehingga menjadi berita terpopuler nasional.

Berikutnya, pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang menginginkan Babinsa mengetahui segala informasi pun ramai dibaca.

Artikel yang berisikan potongan wawancara Dudung itu pun masuk ke dalam deretan berita populer nasional.

Berikut paparannya:

1. Andi Mallarangeng Kritik Pertemuan Megawati dan Prabowo di Istana 

Eks Juru Bicara Presiden era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Andi Mallarangeng mengatakan, pertemuan politik kepartaian sebaiknya tidak dilakukan di Istana Kepresidenan.

Menurut Andi, SBY tidak pernah menggelar pertemuan partai politik di Istana Negara ataupun Istana Merdeka pada saat SBY menjabat sebagai kepala negara.

"Kalau di zaman Pak SBY, kegiatan politik kepartaian biasanya dilakukan di Cikeas," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, pekan lalu (18/11/2021).

Selengkapnya baca juga: Pertemuan Politik Prabowo-Megawati-Puan, Andi Mallarangeng Pertanyakan Kenapa di Istana

2. KSAD Ingin Babinsa Tahu Semua Informasi

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta seluruh prajurit peka terhadap informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrem kanan dan kiri yang menjurus melakukan tindakan radikalisme.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.id yang berjudul "KSAD Jenderal TNI Dudung: Saya Tidak Mau Dibawa-bawa ke Politik", Dudung mengatakan bahwa langkah antisipasi juga berlaku bagi prajurit TNI AD di level akar rumput seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa).

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung, dikutip dari Kompas.id, Jumat (19/11/2021).

Selengkapnya baca juga: KSAD Dudung: Seperti Zaman Pak Soeharto Dulu, Babinsa Harus Tahu Informasi, Jarum Jatuh Pun Tahu

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com