Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Menanti Hadirnya Pesawat Tempur Buatan Indonesia | Isu Kapasitas dan Politik Dinasti Tak Relevan Bagi AHY

Kompas.com - 08/02/2021, 09:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel yang berisikan harapan dan penantian atas kehadiran pesawat terbang tempur buatan Indonesia menarik minat pembaca Kompas.com pada Minggu (7/2/2021) hingga Senin (8/2/2021) pagi.

Artikel yang ditulis oleh eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Chappy Hakim itu mengulas tentang sejauh mana kesiapan Indonesia dalam membangun industri pertahanan yang siap memproduksi pesawat tempur.

Artikel yang menarik perhatian para pembaca itu pun menjadi artikel terpopuler di desk nasional Kompas.com 

Selain ituisu tentang pelengseran Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat juga masih menyita perhatian para pembaca.

Belakangan, para pengamat politik menilai upaya pelengseran AHY terjadi karena kapasitas kepemimpinan politik AHY yang masih minim serta isu politik dinasti yang mengantarnya menduduki kursi ketua umum.

Politisi Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra pun membantah analisis para pengamat tersebut. Artikel yang berisi penjelasan Herzaky pun masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Berikut paparannya:

1. Menanti hadirnya pesawat tempur buatan Indonesia

Cukup sering saya menerima pertanyaan dari anak anak muda yang penuh semangat, kapan nih kita bisa bikin fighter aircraft atau pesawat terbang tempur sendiri?

Sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik, karena pada dasarnya siapa orang Indonesia yang tidak menginginkan negaranya memiliki kemampuan membuat pesawat terbang sendiri.

Kalau semata berbicara tentang kemampuan, sebenarnya sudah terjawab bahwa kita memiliki kemampuan untuk yang satu ini.

Sejak Bapak Nurtanio sampai dengan Bapak BJ Habibie, sudah memberikan sinyal kuat menjawab pertanyaan tentang bangsa ini memang memiliki kemampuan untuk membuat pesawat terbang.

Selengkapnya baca juga: Menanti Hadirnya Pesawat Tempur Made in Indonesia...

2. Isu kapasitas dan politik dinasti tak relevan bagi AHY

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut kapasitas Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat sudah sesuai jalur.

Oleh karenanya, menurut dia, tidak tepat jika ada yang mempertanyakan kapasitas AHY, atau bahkan menyinggung politik dinasti di tubuh partai bintang mercy itu.

"Kapasitas kepemimpinan AHY dan Partai Demokrat sudah berada di jalur yang tepat. Sehingga, isu kapasitas dan politik dinasti sangat tidak relevan bagi kepemimpinan AHY di Partai Demokrat," kata Herzaky melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (7/2/2021).

Selengkapnya baca juga: Isu Kapasitas dan Politik Dinasti Dinilai Tak Relevan bagi Kepemimpinan AHY di Demokrat

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com