MONITOR – Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Tahun 2021-2026 dengan Visi “Pelalawan Maju 2026” yang digelar secara daring dan luring pada Senin (10/5/2021).
Dalam sambutannya, Bupati Pelalawan H. Zukri Misran mengatakan bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah khususnya di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Namun menurutnya potensi tersebut saat ini belum termanfaatkan secara maksimal.
“Potensi sungai yang belum termanfaatkan dengan maksimal baik perikanan dan sektor pendukung lain. Kita memiliki dua karakter sungai yaitu sungai air tawar dan sungai air payau,” katanya dikutip dari channel youtube “Bappeda Pelalawan”.
Untuk itu, lanjut Zukri, pada Musrenbang tersebut pihaknya mengundang profesional dan ahli untuk merumuskan pembangunan wilayah berbasis potensi yang dimiliki. Zukri berharap RPJMD bukan hanya menyiapkan proses dokumen agar pembangunan berjalan dengan baik. “Tapi apa yang menjadi masukan para tokoh dan profesional dapat diimplementasikan dengan baik,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Zukri mengingatkan jajarannya bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah untuk mensejahterakan rakyat. “Bicara kepemimpinan tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyatknya yang ditandai dengan kemiskinan menurun, pengangguran kecil. Supaya rakyat sejahtera dibutuhkan pembangunan, ekonomi dan pelayanan,” tegasnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof Rokhmin Dahuri yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut membeberkan sejumlah permasalahan pembangunan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Pelalawan sebagai modal penting pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut mengungkapkan bahwa hingga Juni 2020, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pelalawan mencapai 45,88 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 9,16% tertinggi ketiga di Provinsi Riau. “Sementara hingga Agustus 2020, pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,99 persen atau tertinggi keenam di Riau,” terang Prof Rokhmin.
Rokhmin Dahuri menyebutkan bahwa Kabupaten Pelalawan memilki posisi strategis yaitu dekat dengan jalur pelayaran Internasional Selat Malaka dan berada pada wilayah hinterland kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).
“Pada 2019, luas panen padi Kab. Pelalawan sebesar 5.063,64 Ha dengan produksi 16.896,5 ton peringkat keenam di Provinsi Riau. Pada 2019, produksi perkebunan Kabupaten Pelalawan termasuk yang terbesar di Provinsi Riau dimana Kelapa Sawit urutan kesatu, Kelapa ketiga, Karet keempat, dan Kakao keenam,” ungkapnya.
Sementara untuk produksi peternakan berdasarkan data tahun 2019 terang Rokhmin Dahuri termasuk yang terbesar di Provinsi Riau dengan rincian Itik urutan kesatu, Ayam Kampung ketiga, Ayam Pedaging keempat, Sapi Potong kedelapan, dan Kambing kesembilan.
Terkait dengan potensi kelautan dan perikanan, berdasarkan Kepmen KP No. 50/2017 Wilayah Laut Kab. Pelalawan berada di WPP 571, dengan potensi SDI 425.443 ton pertahun dimana pada 2019, produksi perikanan tangkap laut Pelalawan sebesar 2.545,78 ton (0,60% potensi WPP 571)
“Potensi terbesar berada di Kec. Teluk Meranti, disusul Kerumutan, Langgam, Pangkalan Kerinci, dan lainnya,’ ujarnya.
Sementara Potensi dan Pemanfaatan Lahan Perikanan Budidaya terbesar dari jenis budidaya air tawar, dengan tingkat pemanfaatan baru sekitar 5,91% pada 2019.
Dengan kondisi tersebut, Prof Rokhmin yang saat ini menjabat Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan membeberkan sejumlah strategi pembangunan yang harus dilakuakan diantaranya: Pertama pengembangan industri sektor-sektor ekonomi unggulan: industri pengolahan (CPO, migas, dan lainnya), perkebunan, kehutanan, pertanian pangan, perikanan, ekonomi kreatif & industri – 4.0, pariwisata, dan perdagangan dan jasa.
Kedua, Pembangunan Kawasan Industri Terpadu berbasis perikanan, makanan dan minuman, perkebunan (seperti kelapa, kakao, sawit, dan karet), pariwisata, dan ekonomi kreatif dan industri – 4.0.
Ketiga, Hilirisasi (processing and packaging) ekonomi SDA. “Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan harus segera melakukan pendataan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, pedagang perikanan, pekerja industri hulu dan industri hilir by name and by address. Ini juga bisa dilakukan kadis yang lain sesuai dengan sektornya masing-masing,” katanya.
“Kadis Dinas Pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultur, dan peternakan), Kadis Kehutanan, Kadis Perindustrian, Kadis Perdagangan, Kadis Naker, dan Kadis Koperasi dan UMKM melakukan hal yang sama dengan Kadis KP diatas.
Keempat, setiap unit bisnis (usaha), khususnya UMKM harus menerapkan skala ekonomi (economy of scale); Integrated Supply Chain Management System; tekonologi mutakhir (termasuk teknologi era Industri 4.0); dan ramah lingkungan dan ramah sosbud (Sustainable Development).
“Perkuat dan kembangkan kerjasama produktif dan saling mnguntungkaan (win-win) antara usaha besar (corporations) dengan UMKM,” pungkas Rokhmin Dahuri.
