Headline
Megawati masih Berhitung
Rakernas telah menyerahkan keputusan sikap politik terhadap pemerintah kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.
Rakernas telah menyerahkan keputusan sikap politik terhadap pemerintah kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.
AMBISI serta mimpi Indonesia naik kelas menjadi negara maju pada 2045 dihadapkan pada jalan terjal.
PENDIDIKAN menjadi sektor yang saat ini terus didorong Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM). Upayanya dimulai dengan membenahi rata-rata lama sekolah di semua tingkatan.
Bupati Cianjur, Herman Suherman, menegaskan hal tersebut di hadapan para kepala SD serta pengawas yang mengikuti kegiatan pembinaan kepala sekolah dan pengawas tingkat SD di Gedung Pemuda, Jumat (11/11). Pada kesempatan itu Herman mengingatkan kepala sekolah agar tidak mewariskan yang tidak baik ke depan.
"Bagaimana caranya? Semua lulusan SD wajib melanjutkan pendidikannya ke SMP. Semua datanya harus dilaporkan ke saya, sehingga ke depan tidak ada lagi lulusan SD yang menganggur," tegas Herman.
Setiap guru maupun kepala sekolah, sebut Herman, diwajibkan melakukan visitasi ke rumah orangtua siswa. Langkah itu dilakukan agar terbentuk komunikasi antara sekolah dengan orangtua untuk memantau perkembangan secara akademik maupun nonakademik.
"Beritahu (orangtua) kondisi anak mereka. Jadi orang tua juga bisa ikut menjaga dan mendidik anak mereka," ucapnya.
Herman mengingatkan para kepala sekolah tak bermain api mempermainkan berbagai dana bantuan yang diterima. Semua bantuan harus transparan dan akuntabel. "Jangan ada yang berusaha korupsi. Kalau ada yang coba-coba, segera laporkan ke saya," tegas Herman.
Ia meyakini dengan upaya pembenahan terkonsep yang dilakukan setahap demi setahap, bisa mendongrak IPM. Termasuk mendorong peningkatan angka harapan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
"Saya ingin usia harapan ingin sekolahnya naik. Kabupaten Cianjur baru sampai 18 tahun (setingkat SMA). Kita ingin usia ingin sekolahnya jadi 25 tahun. Anak-anak Cianjur harus kuliah, S1 atau S2," ujarnya.
Bupati Herman mengaku Pemkab Cianjur telah meluncurkan Titik Nol Pendidikan. Peluncuran diawali dengan mendorong Universitas uryakancana (Unsur) Cianjur menjadi perguruan tinggi negeri.
"Dengan adanya Titik Nol, insya Allah jadi penyemangat bagi warga Cianjur melanjutkan pendidikan. Insya Allah di Cianjur bakal ada perguruan tinggi negeri," katanya.
Herman tak memungkiri, selama ini hampir 30-40% lulusan SMA di Kabupaten Cianjur memilih melanjutkan pendidikannya ke luar daerah. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap IPM karena menjadi salah satu indikator.
"IPM-nya jadi mendongkrak ke daerah lain. Padahal, ada warga Cianjur yang sedang mengeyam pendidikan di daerah tersebut. Makanya, dengan nanti Unsur (Universitas Suryakancana) bisa menjadi perguruan tinggi negeri, bisa menarik minat warga Cianjur berkuliah di daerah sendiri," ucap Herman. (OL-15)
KECAMATAN Tapos dan Cimanggis menjadi wilayah dengan jumlah warga miskin terbanyak di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
Pendidikan adalah modal dasar dan utama agar target SDM unggul bisa tercapai sehingga membantu pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diharapkan mampu mengatasi sejumlah tantangan kesehatan bila terpilih.
Masyarakat berusia 25 tahun ke atas tingkat pendidikannya hanya sampai kelas 2 sekolah menengah pertama.
Data IPM Kecamatan dan Geoportal Palapa Versi 4.0 ini akan menjadi alat ukur untuk menilai capaian pembangunan di kecamatan
KETIMPANGAN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia merupakan buah dari standar hidup masyarakat yang timpang pula. Masih banyak masyarakat di wilayah tertentu
Acara wisuda ini sebagai wadah menumbuhkan kreatifitas dan kapasitas anak di 5 desa
Alumni Pesantren Darunnajah sudah banyak yang berkiprah disegala profesi dan mewakafkan diri turut berkontribusi memajukan pendidikan di tanah air.
Para siswa menampilkan berbagai aspek budaya Indonesia, termasuk tarian tradisional dan permainan alat musik khas Sumatra Barat.
DIREKTUR Eksekutif Bajik, Dhitta Puti Sarasvati menilai meski pemerintah memberikan sekolah gratis namun hal itu belum tentu bermutu dan terjangkau oleh masyarakat
Dunia usaha dan industri juga dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
Sebelum raker dengan Kemendikbud-Ristek, Komisi X DPR RI merekomendasikan untuk mencabut peraturan yang dijadikan dasar kenaikan UKT tersebut.
Copyright @ 2024 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved