Fauzan Fadel Muhammad Caleg Golkar DPRD DKI Dapil 7, Perjuangkan PERDA PAUD Gratis di Jakarta

AKURAT JAKARTA - Caleg Golkar untuk DPRD DKI Dapil 7 yang juga Ketua Repnas DKI Jakarta, Fauzan Fadel Muhammad menyoroti soal pendidikan di Jakarta. Fauzan bakal memperjuangkan PAUD Gratis di DKI Jakarta seperti yang dilakukan di negara Inggris.

Fauzan sendiri maju sebagai Caleg di Dapil 7 yakni Kota Jakarta Selatan A, meliputi Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Baru, Cilandak, Kebayoran Lama dan Pesanggrahan.

Fauzan menegaskan, sesaat setelah menjadi anggota dewan bakal mengusulkan alokasi anggaran kepada PAUD sehingga warga bisa mendapatkan akses pendidikan tersebut secara gratis.

Baca Juga: Profil Rr Bpedi Soeprapti, Caleg Golkar untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Siapkan Program untuk Kesehatan Masyarakat

"Saya mengusulkan Perda terkait PAUD untuk mengatur standar dan mutu penyelenggaraan PAUD di Jakarta," kata Fauzan yang merupakan lulusan S1 Electrical Engineering RMIT University, Australia
S2 Master Administrasi Bisnis ITB. 

Fauzan memastikan, Perda terkait PAUD tersebut juga menyusun pedoman terkait keamanan, fasilitas dan kurikulum PAUD.

"Sehingga di Perda tersebut ada alokasi anggaran untuk pendidikan dan menetapkan persentase anggaran daerah yang dialokasikan untuk pendidikan PAUD," katanya.

Baca Juga: Sesuai Arahan Bang Zaki, Ketua Golkar Kepulauan Seribu Secara Tegas Tolak Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Oleh Presiden

Dengan Perda tersebut, diharapkan bisa membentuk pengembangan karakter anak dan nilai-nilai positif anak melalui kurikulum-kurikulum mereka yang ada sebelum sekolah.

"Seperti di negara maju di luar negeri, mereka sudah banyak terobosan terkait program PAUD. Dan saya ingin mengimplementasikan program PAUD yang ada di Inggris untuk bisa diterapkan di Jakarta," ujarnya.

Menurut Fauzan, orang yang beraktifitas atau sudah bekerja bisa mendapatkan akses PAUD gratis untuk anak sesuai usianya.

Baca Juga: Strategi Door-to-Door, Golkar Sosialisasi Caleg  Golkar dan Pasangan Prabowo-Gibran di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu

Misalnya, anak berusia 2 tahun mendapatkan 15 jam per minggu, usia 3 tahun dapat tambahan lagi menjadi 20 jam, umur 4 tahun mendapatkan 25 jam, dan usia 5 tahun mendapatkan 30 jam.

"Nah, program PAUD gratis ini harus disusun oleh pemerintah. Kenapa? Karena selama ini PAUD di DKI kesulitan bergerak semua" bebernya.