binder9jan20 by Harian Bhirawa

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Surat Kabar Harian Bhirawa

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Wage, 9 JANUARI 2020

AGENDA HARI INI 9 Januari 2020



Gubernur Khoﬁfah Indar Parawansa 09.00



Wagub Emil Elestianto Dardak 09.00



Rakor Kepala Daerah dan OPD se-Jatim Bersama Gubernur dan Ketua KPK RI di Grand City. Rakor Kepala Daerah dan OPD se-Jatim Bersama Gubernur dan Ketua KPK RI di Grand City.

Sekdaprov Heru Tjahjono 09.00

Rakor Kepala Daerah dan OPD se-Jatim Bersama Gubernur dan Ketua KPK RI di Grand City.

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Ribuan Rumah di Pasuruan Terendam Banjir

Pasuruan, Bhirawa Hujan deras yang mengguyur kawasan Pasuruan raya sejak, Selasa (7/1) malam, membuat volume air di sejumlah sungai meluap. Akibatnya, ribuan rumah warga terendam air banjir. Kali ini, banjir melanda 7 kecamatan di wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan. Ke 7 kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Panggungrejo, Bugul Kidul dan Purworejo di Kota Pasuruan. Empat kecamatan lainnya berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, yakni di Keca ke halaman 11

Siapkan Rp 1,1 Triliun Bangun Tanggul Kali Lamong Bupati Gresik Siap Bersinergi dengan Pemprov Hilmi Husain/Bhirawa

Antian kendaraan di Pantura Rejoso yang melintas berjalan lamban akibat genangan air banjir dari luapan sungai Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Rabu (8/1). Hujan deras yang mengguyur kawasan Pasuruan membuat ribuan rumah warga di 7 Kecamatan di Pasuruan raya kebanjiran.

Selama 2019, 8 ASN Diberhentikan Tidak Hormat Tuban, Bhirawa Tindakan tegas Pemerintah Kabupatern (Pemkab), dalam hal ini Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban, telah memberikan sangsi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah melanggar aturan dan sumpah janji sebagai abdi negara. Dari data BKPSDM Pemkab Tuban, terhitung mulai bulan Januari hingga akhir tahun 2019, terdapat 19 ASN  ke halaman 11

MITRA

Bedah Buku Desa K E C I N TA A N d a n keahlian menulis Yogie Kripsian Sah tak perlu diragukan lagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pria yang kini menjabat Kepala Bidang Bina Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo baru saja sukses membedah sebuah buku yang juga salah satu hasil karyanya berjudul ‘Kapita Selekta Gagasan Berdesa’. Unt u k

menularkan ilmu menulisnya, Yogie menggandeng GSM (Gerakan Situbondo Membaca), sebuah komunitas anak muda yang suka membaca dan mencintai buku di Kota Santri Situbondo. Dalam hasil karya bukunya tersebut, Yogie yang juga alumnus STPDN Jatinan-

Yogie Kripsian Sah

Sentil

Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan SDN Gentong Buram - Mungkin seburam proyeknya KUA Khawatir Ditinggal Catin Akibat Terapkan Tes Urine - Yang lebih khawatir pengantinnya PKB akan Beri Bantuan Hukum untuk Saiful Ilah - Saatnya membantu sang ketua

Pemprov, Bhirawa Banjir di Desa Guranganyar, Cerme, Kabupaten Gresik telah berlangsung sejak Kamis 2 Januari pukul 22.00. Hingga kemarin, Rabu (8/1) ketinggian air yang menggenangi pemukiman warga masih

setinggi dada orang dewasa. Bersama jajaran OPD Pemprov Jatim dan Bupati Gresik Sambari Halim, Geburnur Jatim Khoﬁfah Indar Parawansa  ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Gubernur Jatim Khoﬁfah Indar Parawansa didampingi Bupati Gresik Sambari Halim saat mengunjungi lokasi bencana banjir di Desang Guranganyar, Cerme.

PKB akan Beri Bantuan Hukum untuk Saiful Ilah Ransel Berisi Uang itu di Bawah Meja Ajudan

Surabaya, Bhirawa DPW PKB Jatim belum menentukan sikap terkait bantuan hukum yang akan diberikan kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Selasa (7/1) malam.

Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Hikmah Bafaqih mengatakan, partainya baru mempelajari situasi pasca tertangkapnya Saiful Ilah yang notabene ketua DPC PKB Sidoarjo. Hikmah memastikan bahwa partai akan memberi bantuan hukum. Hanya saja penentuan bantuan hukum apakah dari DPC atau DPW, ia mengaku

akan menyesuaikan kebutuhan. “Dari partai, apakah DPC atau DPW jadi sesuai kebutuhan. Situasinya baru sehingga perlu dipelajari,” ujar Hikmah, dikonﬁrmasi, Rabu (8/1) kemarin. Perempuan yang juga wakil ketua Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan bahwa DPW PKB juga akan berunding dengan

keluarga Bupati Saiful Ilah untuk menentukan langkah selanjutnya, terutama bantuan hukum. Menurutnya, yang berhak menentukan langkah berikutnya adalah pihak keluarganya. Disisi lain, DPW juga mempelajari seberapa dibutuhkannya bantuan hukum. “Kita berunding sama keluarganya, bagaimana baiknya,” terangnya. Terkait penunjukkan Plt ketua DPC PKB Sidoarjo, Hikmah masih belum dapat berandai-andai karena proses masih berlangsung. Partai  ke halaman 11

Wabup Pastikan Pelayanan Masyarakat Berjalan Normal kus/bhirawa

Pelayanan publik yang ada di mal pelayanan publik (MPP) Sidoarjo, tetap berjalan normal seperti biasa, meski ada OTT yang dilakukan petugas KPK atas Bupati Sidoarjo.

 ke halaman 11

Sidoarjo-Bhirawa Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin meminta seluruh SKPD dan BUMD untuk memberikan pelayanan masyarakat seperti biasa. Permintaan Wabup disampai-

kan, Rabu (8/1) siang, usai menggelar pertemuan dengan seluruh pimpinan SKPD dan BUMD di ruang oﬀ room. berkaitan dengan tertangkap tangan bupati Saiful Ilah oleh tim KPK, selasa malam

okik abdul sholeh/bhirawa

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Polda Jatim.

sekitar pukul 19.00. “Fungsi layanan masyarakat tidak boleh terganggu. Pelayanan tetap berjalan normal. Baik itu  ke halaman 11

Undang Ketua KPK Bahas Pengadaan Barang dan Jasa

Gubernur: Kasus Bupati Sidoarjo Serahkan ke Penegak Hukum

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim bakal menghadirkan Ketua KPK Firli Bahuri untuk membicarakan sejumlah program strategis di Jatim. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa serta sinkronisasi Perpres 80 tahun 2019 bersama bupati/ wali kota serta jajaran di bawahnya. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jatim Khoﬁfah Indar Parawansa usai memimpin rapat koordinasi di VVIP room Bandara Juanda, Rabu (8/1). Khoﬁfah menyebutkan, sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jatim maupun kabupaten/ kota akan dikumpulkan hari ini. “ Ada 511 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) setingkat eselon tiga di Pemprov Jatim yang akan kita kumpulkan.  ke halaman 11

Melongok Langkah Pemkot Surabaya Hadapi Cuaca Ekstrem

Berikan Bantuan Beras Nelayan hingga Tambah Weather Information Display Cuaca ekstrem tengah melanda sejumlah wilayah di Jatim, tak terkecuali di Kota Surabaya. Beberapa hari terakhir hujan lebat disertai angin telah menumbangkan banyak pohon hingga menimbulkan korban jiwa. Lalu seperti apa kesiapan Pemkot Surabaya menghadapi cuaca ekstrem ini ?. Zainal Ibad, Kota Surabaya Hingga saat ini, berbagai langkah telah ditempuh Pemkot Surabaya untuk menghadapi cuaca ektrem seperti memantau terus rumah pompa, menggelar rapat teknis dengan tiga pilar TNI dan Polri hingga sidak ke berbagai waduk dan rumah pompa yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Terbaru, Pemkot Surabaya menggelar kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada para nelayan pesisir di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Romokalisari, Benowo Kota Surabaya, Rabu (8/1). Sosialisasi ini dilakukan sebagai langkah

antisipasi menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Kali ini, kegiatan ditujukan kepada para nelayan di tiga kecamatan, yakni Krembangan, Benowo dan Asemrowo. Dalam sambutannya, Wali Kota Risma mengatakan, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geoﬁsika (BMKG), cuaca dalam seminggu ke depan diprediksi tidak bagus. Karena itu, kemudian pihaknya mengimbau para nelayan agar memperhatikan kondisi cuaca terkini sebelum berangkat melaut.  ke halaman 11

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyerahkan bantuan berupa beras kepada para nelayan untuk kebutuhan sehari-hari mereka selama tidak melaut, karena kondisi cuaca yang buruk.

EKSEKUTIF

Kamis Wage, 9 Januari 2020

Halaman 2

Pemkot Batu Gelar Rakor Penanggulangan Stunting Stunting atau gizi buruk masih menjadi masalah dan ancaman yang perlu mendapatkan perhatian serius. Karena itu Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Stunting di Kota Batu yang dilaksanakan di ruang rapat utama lt.5 Gedung A Balaikota Among Tani Batu, Rabu (8/1). Dalam rakor tersebut, Dinkes membentuk satgas untuk membantu tusi tenaga ahli gizi di puskesmas. Selain para petinggi Dinas Kesehatan (Dinkes), hadir dalam Rakor kemarin Kabag Humas Suliyanah, Anggota PKK dan Dharma Wanita Kota Batu, ahli gizi dan dokter anak RS. Hasta Brata dan RS Karsa Husada, perwakilan Rotary Club, IDI Batu, Pokja Penang-

gulangan Stunting Kota Batu, Muslimat/Fatayat. Kepala Dinas Kesehatan drg. Kartika Trisulandari mengatakan bahwa diperlukan road map yang jelas dalam penanggulangan masalah stunting Kota Batu. Untuk itu Dinkes membentuk satgas untuk membantu tusi tenaga ahli gizi yang ada di puskesmas. “Selain itu berbagai cara sudah kita lakukan dalam menanggulangi

stunting ini. Antara lain, menggelar work shop pemberian makanan balita dan anak, survey balita stunting kerja sama dengan Poltek Kesehatan Malang, kerja sama dengan Kemenag dengan program smart catin serta orientasi antropometri dalam rangka pemetaan stunting,”ujar Kadinkes Batu, Kartika, Rabu (8/1). Selain itu, lanjut Kartika, pihaknya juga melaksanakan Workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pemeriksaan kualitas air dan jamban. Kemudian dilanjutkan dengan pemantapan Desa Siaga, Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP). Dan untuk mengopti-

malkan progress dari semua giat di atas, Dinkes melaksanakan koordinasi lintas sektor. Menyikapi masalah stunting ini, Wali Kota Batu Dra Hj Dewanti Rumpoko mengatakan agar pihak terkait bersikap responsif ketika ada informasi atau data adanya gizi buruk atau stunting ini. Hal ini dilakukan dengan lansung mengkampayekan adanya bahaya stunting yang sangat mengkuatirkan di tengah masyarakat yang adem ayem ini. Pemkot harus melakukan percepatan untuk memberitahu masalah stunting. Artinya, Pemkot harus jemput bola dalam memberikan arahan dan pembinaan gizi, termasuk untuk posyandu balita.

anas bachtiar/bhirawa

Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko saat memimpin Rakor Penanggulangan Stunting Kota Batu di ruang rapat utama lt.5 Gedung A Balaikota Among Tani Batu, Rabu (8/1).

“Saya minta ibu yang ada di Kota Batu menjadikan anak anak kita tumbuh secara optimal. Jadi kita harus bekerja sama dengan Dinas

terkait, dan di sekolah setiap minggunya diwajibkan memberi makan berupa telur ke semua anak didiknya,” jelas Wali kota. [nas]

Bupati Blitar Kembali Merotasi 32 Pejabat Pemkab Jelang Akhir Jabatan Mutasi Pejabat Terus Bergulir Blitar, Bhirawa Menjelang berakhirnya batas akhir dibolehkannya melakukan mutasi jabatan, Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM kembali merotasi 32 pejabat jajaran Pemkab Blitar di Pendapa Ronggo Hadinegoro pada Pukul 20.00 Wib Selasa (7/1) kemarin.

sudarno/bhirawa

Latihan penyelamatan bagi korban bencana ini ditutup penyerahan bantuan kepada korban bencana.

Bupati Madiun Bersama Forkopimda Pimpin Apel Kesiagaan Bencana Madiun, Bhirawa Setelah beberapa waktu lalu Pemkab.Madiun menggelar Upacara Kesiapsiagaan Bencana, giliran Polres Madiun melibatkan beberapa instansi terkait, Rabu (8/1) juga melaksanakan hal serupa. Apel kesiapsiagaan di Kantor Camat Balerejo sekaligus sebagai Posko Terpadu Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Madiun ini, hadir sebagai pemimpin apel adalah Bupati Madiun H. Ahmad Dawami didampingi Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono dan Dandim 0803/Madiun, Letkol CZI Nur Alam Sucipto. Selain personil siaga bencana, sarana kebencanaan mulai dari gergaji mesin

hingga pemadam kebakaran berjajar rapi di samping peserta upacara.Seusai apel, Bupati didampingi pejabat Forkopimda mengecek sarana kebencanaan hingga meninjau dapur umum. Dalam arahannya, Bupati menegaskan apel kesiapsiagaan dan simulasi penanggulangan bencana ini untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, selain untuk mengasah kesigapan personil siaga bencana. “Apel kesiapsiagaan ini tetap kita laksanakan.Karena prinsip kita ada atau tidak bencana, kita harus siap.Kita bisa bayangkan kalau tiba-tiba bencana datang dan kita tidak siap, pasti kita akan kualahan,” ujarnya saat ditemui wartawan.

Setelah memimpin apel, Bupati dan rombongan menuju pintu 12 sebagai tempat simulasi penanggulangan bencana. Disini, Bupati didampingi Kapolres dan Dandim naik di belalai eksafator kemudian turun untuk mengecek ada tidaknya sampah di terowongan air di Desa Gelonggongan ini. Kenapa simulasi dipusatkan di pintu 12, karena di situ merupakan simpul pertemuan tiga sungai, dan jika hujan turun air sungai bertabrakan di pintu 12 ini dan tidak jarang warga sekitar kena dampak banjir. Bahkan simpul pertemuan sungai Jeroan, Piring dan Sono itu menjadi cerminan ketinggian air di Kabupaten Madiun ketika curah hujan tinggi.

Kemudian Bupati dan rombongan menyaksikan simulasi penyelamatan korban tenggelam dan evakuasi korban banjir.Para korban oleh petugas BPBD dibantu tiga pilar, Babinsa, Babinkamtibmas dan Desa mengevakuasi korban menggunakan perahu karet sebelum akhirnya ditandu ke posko kesehatan untuk mendapat pertolongan pertama. Bupati dan Wakil Bupati menaiki perahu karet meninjau lokasi bencana sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warganya.Meski sekadar simulasi, kegiatan ini tak luput menarik perhatian warga sehingga mereka turut menyaksikannya. [dar]

Bahkan sesuai Peraturan KPU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa penetapan pasangan calon ditetapkan 8 Juli 2020, dihitung mundur 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, maka sejak 8 Januari 2020 Kepala Daerah yang akan mencalonkan lagi tidak boleh melakukan pergantian pejabat, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM mengatakan untuk pelantikan jabatan jajaran Pemkab Blitar kali ini untuk melengkapi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebelumnya, dimana sebanyak 32 orang pejabat setara eselon 2, 3 dan 4. “Saya kembali berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik hari ini (kemarin red), untuk siap bekerja keras memenuhi sumpah janjinya,” jelasnya. Lanjut Bupati Rijanto, untuk jabatan setara eselon 2, khusus Kepala Sat Pol PP Kabupaten Blitar Rustin Tri Setyo Budi karena pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan sebelumnya tidak bisa hadir

karena masih menjalankan Ibadah Umroh. “Sehingga wajib mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pada hari ini dengan yang baru,” jelasnya. Selain itu dikatakan Bupati Rijanto, pada mutasi awal tahun yang kedua ini juga melantik Direktur RSUD Srengat, dr. Pantjarara Budiresmi sebagai tindak lanjut ditetapkan Perda Rumah Sakit Srengat yang baru, dimana tahun ini juga telah selesai proses pembangunan RSUD Srengat Kabupaten Blitar. “Sesuai dengan Perda maka harus ada manajemen yang dipimpin oleh Direktur, untuk mempersiapkan kebutuhan SDM dan Alkes dengan harapan tahun ini bisa segera beroperasi untuk membantu pelayanan kesehatan Blitar barat,” jelasnya. Sementara perlu diketahui 32 orang yang mengikuti gerbong mutasi kedua awal tahun ini sebagian besar mengisi posisi dibidang kesehatan dan RSUD Srengat yang baru selesai dibangun, mulai dari posisi Direktur sampai Kasi, kemudian Kepala Puskesmas dan Kepala Sat Pol PP. Sebelumnya Bupati Blitar juga telah melaksanakan mutasi jabatan pada 3 Januari 2020 sebanyak 280 orang pegawai setara eselon 2, 3 dan 4, sehingga total pegawai yang dimutasi sebanyak 312 orang. [htn]

Jalan Tambak Wedi Baru yang Ditembok Dipastikan Aset Pemkot

sawawi/bhirawa

Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi didampingi Pemimpin Cabang Bank Jatim Situbondo, Ridholi Ichwan dan pengurus Gapensi Jatim saat pelaksanaan Muscab Gapensi ke VIII, Rabu (8/1).

Bank Jatim Apresiasi Muscab VIII Gapensi Situbondo Berharap Hubungan Kemitraan Tumbuh Lebih Baik

Bank Jatim Cabang Situbondo sangat mengapresiasi pelaksanaan musyawarah cabang (muscab) ke VIII Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional SeIuruh Indonesia (Gapensi) Kabupaten Situbondo, Rabu (8/1). Acara yang salah satu agendanya memilih komposisi susunan pengurus baru periode 2019-2024 itu dihelat di auditorium Hotel San Sui di jalan raya Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. Kegiatan lima tahunan ini dihadiri Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi bersama Ketua BPC Gapensi E Abdul Hamid SE serta Pemimpin Cabang Bank Jatim Situbondo Ridholi Ichwan. Seluruh pengurus Gapensi Jatim dan pengurus Gapensi Kabupaten Situbondo juga lengkap hadir dalam pembukaan muscab kemarin yang berbarengan dengan HUT BPC Gapensi. Dalam pemilihan pengurus BPC Gapensi Situbondo terpilih Kamarul Muniri untuk menahkodai organisasi gabungan kontraktor lima tahun kedepan.

Pemimpin Cabang Bank Jatim Situbondo, Ridholi Ichwan mengatakan, kegiatan ini sesuai dengan visi misi Bank Jatim yakni mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, aku Ridholi, pihaknya selalu mendukung dan selalu bersinergi dengan kegiatan BPC Gapensi Situbondo. “Ya sudah lama BPC Gapensi Situbondo menjadi partner Bank Jatim. Artinya hubungan kami dengan BPC Gapensi Situbondo sangat harmonis,” ulas Ridholi Ichwan. Dengan adanya musda ke VIII BPC Gapensi Situbondo, Bank Jatim berharap ada dampak yang sangat positif karena pengurus Gapensi Jatim juga ikut hadir dalam rangka ikut memberikan informasi yang riil kepada Gapensi yang ada di daerah lain.

Apalagi, aku Ridholi, Kabupaten Situbondo kini sudah banyak mengalami perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan untuk disebarluaskan kepada pengurus Gapensi kota lain di Jatim. “Salah satunya, Situbondo kini punya destinasi wisata baru seperti Kampung Blekok dan Kampung Kerapu di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Situbondo. Dua lokasi wisata ini punya pemandangan yang indah,” ungkap Ridholi. Masih kata Ridholi, dengan terpilihnya pengurus baru BPC Gapensi Situbondo, Bank Jatim kedepan berharap hubungan kedua belah pihak bisa terus tumbuh dengan lebih baik dibanding era pengurus sebelumnya. Tentunya, kupas Ridholi, salah satunya dapat meningkatkan sinergi antara kedua belah pihak. “Dukungan ini sudah menjadi kewajiban Bank Jatim agar terus mensuport event kegiatan yang diadakan BPC Gapensi Situbondo,” pungkas Ridholi Ichwan. [awi.adv]

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya memastikan Jalan Tambak Wedi Baru yang ditembok lagi oleh warga merupakan aset resmi pemerintah kota. Kini, aset tersebut dipergunakan menjadi jalan umum, sehingga apabila ditembok atau ditutup, pasti akan mengganggu arus lalu lintas di lokasi tersebut. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Pemkot Surabaya Ira Tursilowati mengatakan Jalan Tambak Wedi Baru itu memang sudah lama tercatat sebagai aset pemerintah kota. Hal itu berdasarkan Peta Topografi Komando Daerah Militer V/Brawijaya (Topdam) yang diukur dan dibuat petanya pada tahun 1929 silam. “Dalam peta tersebut, Jalan Tambak Wedi Baru itu memang sudah berupa jalan, meskipun saat itu masih berbentuk jalan setapak,” kata Ira ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/1).

Seiring berjalannya waktu, pada 2002, melalui musrenbang kelurahan, Jalan Tambak Wedi Baru sampai Jalan Kedung Cowek diaspal dan terus dimanfaatkan menjadi jalan umum. Selain itu, Jalan Tambak Wedi Baru itu sudah tercatat dalam SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah). “Jadi, sudah jelas bahwa itu aset resmi Pemkot Surabaya,” tegasnya. Oleh karena itu, dia juga menyayangkan apabila ada warga yang menutup jalan itu dengan tembok. Sebenarnya, lanjut dia, persoalan Jalan Tambak Wedi Baru ini sudah pernah ada koordinasi antara warga yang mengklaim pemilik dengan jajaran Pemkot Surabaya. Bahkan, koordinasi itu sudah dilakukan hingga tiga, pertama di Balai Kota Surabaya, DPRD Surabaya dan di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak. Dari hasil koordinasi itu, diketahui bahwa warga yang mengklaim pemilik itu mendapatkan tanah itu

dari hasil lelang tahun 1998. Kemudian pada tahun 2018, mereka baru melakukan balik nama ke BPN. “Nah, saat itu BPN memberikan informasi kepada mereka bahwa Jalan Tambak Wedi Baru itu masuk sertifikatnya, sehingga saat itu dia langsung ingin menutup jalan tersebut. Padahal BPN belum mengeluarkan produk apapun terkait dengan keterangan tersebut, hanya sekadar informasi. Yang perlu diperhatikan juga, kata BPN, kalau beli dari hasil lelang, harus menerima apa adanya seperti itu,” katanya. Di samping itu, sertifikat mereka keluarnya tahun 1983. Setelah dicek beberapa datanya hingga ke kelurahan, ternyata ada ketidaksamaan data dengan buku tanah di kelurahan. Data ini masih terus ditelusuri oleh Pemkot Surabaya sambil meminta bantuan hukum kepada pihak Kejaksaan Negeri Surabaya. [iib]

Pemkab Sidoarjo Siaga Waspadai Cuaca Ekstrim Sidoarjo, Bhirawa Berdasarkan informasi dari BMKG, prediksi bulan Januari-Pebruari 2020 ini cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang akan melanda di beberapa wilayah, termasuk wilayah Sidoarjo. Untuk menghadapi kondisi tersebut, BPBD Sidoarjo melakukan Rakor kepada jajaran terkait. Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin yang membuka Rakor pada (8/1) meminta kepada seluruh masyarakat untuk kerjabakti, bergotong royong membersihkan saluran/drainase di wilayah sekitarnya. Mulai tingkat desa, tingkat RW hingga tingkat RT agar saluran air bejalan lancar hinggat tidak akan terjadi genangan air/banjir. Ia juga meminta kepada masyarakat agar mendirikan Posko terpadu kesiap-siagaan bencana di tingkat kecamatan, termasuk juga mendirikan pos – pos pendukung penanganan di tingkat kelurahan/desa. Begitu juga menentukan tempat/lokasi titik kumpul dan tempa evakuasi.

“Jadi gunanya untuk mengatur evakuasi kedalam Posko akan lebih mudah dan terkoordinasi,” jelas Nur Ahmad Syaifuddin. Selain itu petugas yang terlibat diharapkan terus melakukan koordinasi dan melaporkan ke BPBD bila ada ancaman atau setiap ada kejadian bencana. “Jadi penanganan bencana itu tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, tetapi harus dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan stake holder, multi disiplin ilmu yang dilakukan secara integrasi mulai pra bencana, saat bencana hingga pasca bencana,” tegas Cak Nur sapaan akrabnya. “Mengingat program-program normalisasi sungai saat ini masih sangat kurang maksimal. Makanya adanya dukungan dan kerjasamanya kepada masyarakat. Disamping untuk bersosialiasi, masyarakat juga jangan sampai membuang sampah ke sungai,” katanya. [ach]

LEGISLATIF

Kamis Wage, 9 Januari 2020

Halaman 3

SUARA LEGISLATOR

Pansus Revisi Retribusi Aset Kekayaan Daerah Belum Sentuh Surat Ijo Oleh sebab itu, Komisi B Rapat panitia khusus (Pansus) retribusi yang digelar di tengah memaksimalkan. Jika ruang Komisi B DPRD Kota Surabaya masih belum ada nantinya dibutuhkan untuk pembahasan mengenai surat ijo dan urusan tanah. diturunkan maka akan diturun-

Ketua Pansus Revisi Retribusi Aset Kekayaan Daerah—Mahfudz.

andre/bhirawa

Menurut Ketua Pansus Revisi Retribusi Aset Kekayaan Daerah—Mahfudz, mengenai urusan surat ijo tidak sama dengan yang kemarin atau diturunkan (IPT). Namun, saat ditanya apakah penghapusan surat ijo nantinya dapat dilakukan, Mahfudz mengatakan jika surat ijo bisa saja dihapus. “Bisa saja dihapus, apa yang ga bisa dihapus. Semua bisa dihapus kalau urusan retribusi semua bisa dihapus,” kata Mahfudz di ruang Komisi B, Rabu (08/1).

Politisi asal Fraksi PKB menjelaskan, pada dasarnya setiap bangunan atau tanah yang didirikan di atas tanah Pemkot Surabaya akan dikenakan retribusi. Maka, sudah sewajarnya jika pemilik bangunan membayar retribusi ke pemkot. Tetapi, lanjut dia, yang menjadi permasalahan selama ini ialah satu tempat terdapat dua penarikan retribusi. ”Pertama retribusi IPT, kedua PBB. Itu yang menjadi masalah selama ini,” ujarnya.

kan, pun penghapusan surat ijo. “Kenapa tidak, retribusi kan Tergantung pembahasnnya nanti seperti apa. Ini tidak hanya kepentingan Komisi B dan pemkot tapi juga masyarakat,” jelasnya. Untuk bidang yang dikuasai pemkot, Mahfud mengatakan ada tanah pemkot yang disewa oleh swasta. Seperti Hotel Bumi yang berdiri di atas tanah pemkot. “Selain bayar izin sewa dia (penyewa) juga bayar retribusi,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tanah, Maria Theresia Ekawati

Rahayu (Yayuk) menyampaikan soal retribusi pemakaian kekayaan daerah secra umum yang akan diatur di dalam perda perubahan no. 2 tahun 2013. “Sebetulnya perda sendiri kan sudah ada, hanya kita melakukan perubahan dan ada yang direvisi. Kalau di Dinas Tanah revisi tidak banyak yang dimasukkan,” kata Yayuk. Yayuk menjelaskan, jika pemkot memiliki banyak tanah yang digunakan pihak ketiga dan sudah diatur pada Perda no. 13 tahun 2010 lalu diubah pada Perda no. 2 taun 2013. Sekarang, pihaknya tengah mengajukan perubahan. [dre]

SEKILAS DEWAN

Dewan Dorong Penambahan BNNK di Seluruh Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Komisi A DPRD Jatim prihatin jumlah Badan Narkotika Nasional di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih sangat minim. Padahal penanganan kasus Narkoba harus dilakukan dengan lebih intensif. Komisi yang membidangi pemerintahan ini pun mendorong agar ada pemerataan jumlah BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota) di Jatim. Hal ini disampaikan saat Komisi A kunjungan kerja ke BNNP Jatim. “Peredaran narkoba di Jatim saat ini menduduki peringkat 2 nasional. Tapi tak ditunjang keberadaan BNNK di Jatim. Dari data BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) di Jatim baru ada 17 BNNK dari jumlah 38 kabupaten/kota. Kami mendorong tahun 2020 ke depan sudah terpenuhi semua di daerah,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio, Rabu (7/1) kemarin. Mantan gubernur Akmil ini mengatakan pihaknya berharap dengan pemerataan jumlah BNNK tersebut bisa meminimalisir peredaran narkoba di Jatim. “Setidaknya BNNK bisa memotong peredaran Narkoba sampai ditingkat daerah,” jelas pria kelahiran Nganjuk ini. Tak hanya itu, selain menyoroti minimnya keberadaan BNNK, Komisi A DPRD Jatim mendorong juga di Jatim didirikan panti rehabilitasi narkoba. “Selama ini jika ada pecandu berat selalu dirujuk ke Ledo Bogor. Selama ini ada penanganan di rumah sakit umum tapi tak maksimal. Kami berharap Pemprov untuk membangun panti rehabilitasi pecandu narkotika,” ungkap anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Firdaus. Politisi asal Partai Gerindra ini mengungkapkan panti rehabilitasi ini sangat penting karena bisa menekan jumlah pecandu narkoba yang saat ini angkanya tinggi. [geh]

achmad suprayogi/bhirawa

Para pimpinan Partai Non Parlemen Sidoarjo saat deklarasi mendukung Kelana Aprilianto menuju Sidoarjo satu.

Balon Bupati Diharapkan Punya Program Tangani Banjir

Sidoarjo, Bhirawa Suasana banjir yang selalu melanda di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo disaat musim penghujan seperti sekarang ini. Masyarakat berharap para Bakal Calon (Balon) Bupati Sidoarjo harus mempunyai program prioritas menangani permasalahan banjir tersebut. “Karena selama ini program-program mencarikan solusi tentang penanganan banjir agar terbaikan,’’ kata salah satu Partai Hanura Suyadi dalam Deklarasi Dukungan Kaukus Partai Non Parlemen dan Relawan Topi Kwalik kepada Kelana Aprilianto SE, Senin (7/1/) kemarin. Menurutnya, penataan sarana itu banyak yang kurang, termasuk sedimen air di sungai- sungai itu sudah waktunya untuk dibersihkan atau dinormalisasi secara serentak. “Pembangunan tidak akan menjadi elok kalau banyak digenangi air. Jangan sampai Sidoarjo menjadi kota banjir,” harapnya. Sementara itu, Ketua Kaukus Non Parlemen Sidoarjo Dondik Agung Subroto mengatakan mereka terdiri dari Partai Hanura, PKPI, Partai Perindo, PSI, Partai Garuda serta relawan Topi Kwalik mendukung sepenuhnya agar Kelana Aprilianto bisa menapaki tangga Pendopo Satu. Lanjutnya, ini semua kami lakukan atas prinsip dasar persamaan, senasip seperjuangan yang belum beruntung. Maka dar itu, jangan sampai kita terpuruk untuk kedua kalinya, kita harus bangkit. [ach]

anas bachtiar/bhirawa

Komisi B dan C DPRD Batu bersama dua OPD terkait saat melakukan sidak di lokasi proyek Pasar Sayur Batu, Rabu (8/1).

Terancam Pinalti, Proyek Pasar Sayur Disidak Dewan dan Dua OPD Batu, Bhirawa Proyek pembangunan Pasar Sayur Kota Batu terancam terkena pinalti akibat pengerjaannya yang terus molor. Hal ini terungkap saat Komisi B dan Komisi C DPRD Kota Batu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek. Kini tersisa waktu dua puluh hari atau hingga tanggal 28 Januari bagi pelaksana proyek untuk menuntaskan pembangunan Pasar Sayur Batu (PSB) jika tak ingin terkena pinalti atau denda atas waktu keterlambatan penyelesaian proyek. Dalam sidak kemarin, Komisi B dan C DPRD Batu mendapatkan pendampingan dari dua OPD terkait. Yaitu, Dinas Perumahan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag). Mereka melakukan penyisiran di beberapa sudut proyek PSB yang diklaim kontraktor/ pelak-

sana proyek bahwa PSB telah rampung 90 persen. “Saya tidak sepakat jika Pasar Sayur Batu telah rampung 90 persen. Kita telah buktikan masih banyak kekurangan dan hal yang belum dikerjakan sesuai perjanjian proyek,” ujar Wakil Ketua Komisi C, Didik Mahmud di lokasi proyek, Rabu (8/1). Dalam penyisiran yang dilakukan, ditemukan adanya kualitas bangunan yang tidak sesuai standar yang dtetapkan. Didik menjelaskan dalam jalur masuk mobil ke lokasi PSB, sebelum dilakukan pemasangan paving ataupun pengecoran seharusnya

terlebih dulu dilakukan pengerasan tanah di bawahnya. Hal ini untuk mengantisipasi amblesnya jalur tersebut ketika dilewati mobil pikap maupun truk bermuatan sayur. “Ketika ada titik yang ambles maka akan rawan menjadi genangan air ketika hujan turun. Karena itu jalur untuk mobil masuk PSB ini harus diperbaiki,” tegas Didik. Dewan semakin pesimis proyek PSB akan selesai tepat waktu ketika gorong-gorong sebagai jalur pembuangan air juga belum dipasang. Akan menjadi hal menprihatinkan ketika Kota Batu memiliki Pasar Sayur yang bagus namun selalu banjir setiap kali turun hujan. Ditambahkan Kepala Diskumdag Batu, Eko Suhartono bahwa pihaknya bersama Dewan juga berupaya ketika PSB ini selesai maka lapaklapak yang ada bisa terdistribusikan

kepada para pedagang secara merata. Artinya, pasca pembangunan tahap I ini, semua pedagang harus mendapatkan lapak untuk berdagang. “Setelah tahap I ini, semua pedagang harus segera mendapatkan lapaknya satu-satu. Adapun jika ada pedagang yang memiliki lapak lebih dari satu, bisa mendapatkan lapaknya yang lain setelah tahap berikutnya,” jelas Eko. Sementara, Pelaksana Lapangan dari Kontraktor Pembangunan PSB, Febri mengatakan dirinya masih yakin bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Untuk menyiasati, pihaknya akan mendambah jumlah pekerja di proyek PSB. “Kita akan tambahkan delapan hingga sepuluh pekerja lagi dari jumlah 54 pekerja yang ada sekarang. Hal ini untuk mempercepat pekerjaan sehingga proyek bisa selesai tepat waktu,” ujar Febri. [nas]

Bupati Huda Tekankan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD 2020 Tuban, Bhirawa Bersama Wakil Bupati Sekretaris Daerah, Kepala OPD serta seluruh Camat, Bupati Tuban, H. Fathul Huda memberi pengarahan pada Rapat Evaluasi Tahun Anggaran 2019 Serta Pengarahan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020, Rabu (08/01) di ruang rapat RH. Ronggolawe Setda Tuban. Pada kesempatan itu, Bupati menekankan agar penyerapan APBD dapat dilakukan segera dan sesuai dengan rencana awal. Mengingat Perda APBD Kabupaten Tuban paling cepat ditetapkan Pemprov Jawa Timur. “Selain itu, semua proyek yang dikerjakan harus memperhatikan fungsi dan dampak positifnya,” ungkapnya. Lebih lanjut, adanya catatan dan evaluasi pada tahun 2019 harus segera diperbaiki. Hal tersebut

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H Fathul Huda bersama Wabub dan Sekda saat memimpin Rapat Evaluasi Tahun Anggaran 2019 Serta Pengarahan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020, Rabu (08/01/2020) di ruang rapat RH. Ronggolawe Setda Tuban.

dilaksanakan untuk menunjang peningkatan kinerja serta capaiannya. Tidak hanya itu, perlu penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD

maupun instansi lain untuk menyelesaikan permasalahan secara konkrit. Bupati Huda juga menginstruksikan agar inovasi yang sebelumnya telah

berjalan dapat terus ditingkatkan. Di samping itu, diimbangi dengan menciptakan terobosan terbaru. “Harus terus berinovasi dan menciptakan terobosan, serta mampu meraih penghargaan dari pemerintah pusat,” serunya. Orang nomor satu di Bumi Wali ini menekankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapatnya terus ditingkatkan. Salah satunya dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada, seperti retribusi tambang galian C. “Dengan naiknya PAD, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tuban,” tuturnya. Tak lupa, Bupati Tuban yang juga Mustasyar PCNU Tuban ini ini menyampaikan terima kasih atas capaian kinerja dan prestasi selama tahun 2019. Salah satunya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tuban yang melebihi skor 80. [hud]

Mertua Ketua DPRD Kota Malang Berpulang Wali Kota Pimpin Salat Jenazah I Made Riandiana Kartika Ketua DPRD Kota Malang, kehilangan mertuanya untuk selama-lamanya H. Suswa Bin Sukamad, pada Rabu (8/1) kemarin. H. Suswo, berpulang di usia 77 tahun, karena sakit, dan telah dimkamkan dipemakaman, dekat kediamnya Jalan Tlogo Suryo Kota Malang. Made mengenang sosok mertuanya sebagai tutor kehidupannya selama masa hidupnya. dan seorang pekerja keras. “Bapak sangat workaholic. Pekerja keras. Dan sejak dulu memang selalu memberikan yang terbaik kepasa keluar-

ganya. Termasuk kepada saya,” tegas Made saat ditemui, dirumah duka. Made mengatakan dirinya tidaklah dianggap sebagai menantu. Melainkan bak anak sendiri bahkan sejak sebelum dirinya menikahi putri sulungnya. Sosok mertuanya juga dikatakan Made menjadi pengajar pelajaran hidup yang diterapkan Made selama ini. Yakni untuk

terus bekerja sebaik mungkin untuk orang yang dicinta. “Bapak sama saya sudah dekat sejak tahun 1990. Putri nya 4, makanya dekat sama saya karena beliau ndak punya anak laki-laki. Banyak sekali jasanya menyokong karir saya,” kenang Made. Alm H Suswa berpulang pada Rabu (8/1) dini hari pukul 12.05 WIB di RS Saiful Anwar akibat komplikasi. Made menjelaskan sejak 7 tahun lamanya mertuanya menderita stroke. Yang kemudian mengalami komplikasi pada ginjal, paru-paru hingga jantung.

Pagi tadi, pukul 10.30 WIB Made ditemani seluruh Forkopimda Kota Malang, yakni Wali Kota Malang Sutiaji, Wawali Sofyan Edi, Sekda Wasto, Dandim Kota Malang Letkol Inf Tommy Anderson, hingga seluruh pejabat PD Pemkot Malang ikut melayat dan memakamkan di TPU Watu Gong. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, kepada Wali Kota Malang H. Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dan Sekda Kota Malang, Wasto, dan seluruh OPD yang hadir memberi penghormatan terakhir. [mut]

m taufik/bhirawa

Wali Kota Malang H. Sutiaji memimpin salat jenazah almarhum H.Suswo mertua Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika Rabu (8/1) kemarin

OPINI

Kamis Wage, 9 Januari 2020

Seluruh Kebijakan Harus Ada “Rasa” Ideologi Pancasila

TAJUK

Efisiensi Harga BBM KENDALA transportasi dan distribusi karena musim hujan, akan terganti dengan penurunan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Harga solar (Dexlite) turun 6,68% menjadi Rp 9.500,- per-liter. Pertamina Dex juga turun (12,82%) menjadi Rp 10.200,- per-liter. Penurunan harga dua jenis solar andalan transportasi nasional ini bagai “penglipur” sepinya trayek. Terutama angkutan umum penumpang yang telah lama melesu. Selama 5 tahun terakhir pemerintah menetapkan harga BBM sesuai asas kejujuran, dan ke-ekonomi-an. Jujur, karena harga BBM dalam negeri ditentukan berdasar fluktuasi harga minyak dunia. Juga asas ke-ekonomi-an dengan mencabut subsidi BBM. Namun uniknya, kali ini pemerintah menurunkan harga BBM pada saat harga minyak dunia sedang meroket. Perdagangan minyak dunia untuk pengiriman bulan Maret 2020 seharga US$ 70,- per-barrel. Meroketnya harga minyak dunia disebabkan kekhawatiran ancaman perang teluk, yang melibatkan Amerika Serikat beserta Sekutunya (Eropa). Donald Trump, sekaligus bermusuhan dengan Irak, dan Iran, masing-masing dengan problem berbeda. Rakyat Irak meng-ingin-kan Amerika hengkang, karena menimbulkan ketegangan dengan tetangga (Iran). Begitu pula rakyat Iran, sedang marah besar, karena jenderal-nya (Qaseem Sulaimani) terbunuh akibat serangan udara Amerika. Ironisnya, Jenderal Qaseem (Komandan Pasukan Quds), sedang berjuang bersama pasukan gabungan (Iran dan Irak) memerangi ISIS di Irak. Qaseem, sukses mengusir ISIS. Selain korban jiwa Jenderal Qaseem, Iran juga bersitegang dengan Amerika karena persenjataan nuklir. Kemarahan rakyat Irak, dan Iran, menyebabkan harga minyak meroket sampai 6%, hanya dalam sepekan. Teluk Persia, sebagai jalur utama pengiriman minyak, merupakan dominan area (sampai 80%) perdagangan minyak dunia. Seluruh minyak dari jazirah Arab (Kuwait, UEA, Arab Saudi, Iran, dan Irak) dan Afrika, dikapalkan melalui Teluk Persia. Iran merupaka produsen minyak terbesar ketiga di dunia. Amerika, juga produsen minyak terbesar di dunia, yang diperoleh dari berbagai sumur di seluruh belahan bumi. Penurunan harga BBM oleh pemerintah dianggap sebagai langkah “berani.” Namun sebelum Pertamina (BUMN), beberapa BBM perusahaan asing sudah turun. Antara lain, Shell (menurunkan harga sejak 1 Januari), dan Total (bermarkas di Perancis) turun harga sejak 3 Januari. “Keberanian” pemerintah konon, disebabkan penghematan harga beli langsung ke negara produsen, bukan melalui calo minyak. Serta sukses pemasalan bio-diesel, melalui program B-20, dan B-30. Selisih harga beli langsung bisa mencapai US$ 6,- per-barrel. Sehingga harga minyak bisa lebih murah. Penurunan harga minyak meliputi jenis BBM level “atas” yang biasa dikonsumsi mobil ber-CC besar. Yakni, Pertamax, turun 6,6% menjadi Rp 9.200,-. Pertamax Turbo, turun 11,6% menjadi Rp 9.900,- perliter. Armada bus, dan truk, serta mobil pribadi bergandar besar juga menikmati pemurahan BBM. Yakni, Pertamina Dex, dan Dexlite. Penurunan harga BBM dalam negeri patut diapresiasi, sebagai keberhasilan pemerintah melakukan efisiensi sistemik. Pemerintah berhasil melaksanakan administrated price (hak penetapan harga). Namun pada komoditas lain, pemerintah masih perlu menggencarkan efisiensi. Antara lain pada harga iuran BPJS Kesehatan. Seharusnya pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki manajemen pemanfaatan aset (termasuk piutang). Dengan jumlah peserta sebanyak 224,1 juta jiwa, seharusnya BPJS merupakan perusahaan “raksasa” yang sangat menguntungkan. Bahkan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) telah sebanyak 135,3 juta jiwa ditanggung APBN, dan APBD. Pasti sangat banyak investor berebut mengelola BPJS, dengan garansi keuntungan besar. Kenaikan iuran BPJS, realitanya, menjadi beban masyarakat. Akibatnya sebanyak 373 ribu peserta memilih turun kelas. Bahkan beralih menjadi PBI yang disubsidi. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konﬁrmasi ulang).

Desak Pemerintah Bentuk “Sea And Coast Guard” PEMERINTAH didesak untuk segera membentuk petugas penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika pemerintah berkomitmen untuk melindungi semua sumber potensial perekonomian Indonesia dari sektor laut secara keseluruhan, sudah seharusnya ‘sea and coast guard’ segera dibentuk dan dibuat peraturan tindak lanjutnya. Polemik kapal China yang memasuki batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, akibat dari lemahnya keamanan laut di Indonesia. Indonesia saat ini, tidak memiliki sea and coast guard, padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Sea and Coast Guard berfungsi sebagai penjaga dan penegakan peraturan perundangundangan di laut dan pantai yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Akan tetapi sejak diundangkannya Undang-undang tersebut hingga saat ini, Presiden belum menerbitkan peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait fungsi dan tugas dari ‘sea and coast guard’ tersebut, bahkan saat ini oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menunjuk Bakamla sebagai ‘Sea and Coast Guard’ Indonesia. Bahwa hal tersebut tidak tepat karena seharusnya Bakamla bukan pelaksana tugas ‘sea and coast guard’ tetapi merupakan salah satu bagian sebagai unsur keamanan beserta Basarnas sebagai unsur keselamatan. Selain membentuk ‘sea and coast guard’, pemerintah juga harus memiliki armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan dan keselamatan sektor tersebut. Kendati demikian, harus diakui jika mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti telah membentuk Satgas 115 berdasarkan Perpres No.115/2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Bambang Haryo Soekartono Pemerhati sektor kelautan dan perikanan

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Membumikan Pancasila Lintas Generasi

asaan perilaku sehari-hari. Prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, menjadi budaya ideologi. Bermuara menjadi hu(Orang bersalah, tidak mau mengaku kesalahan // Lama Kekum adat seluruh lapisan, lamaan siapa orang yang betah // Mataku telah mengerti yang yang harus dipatuhi oleh sebenarnya // Kau pungkiri mencari menang sendiri // Kutanam rakyat dan penguasa. Yang padi ternyata tumbuh malah rumput teki // melanggar hukum adat (Syair lagu “Suket Teki,” karya Didi Kempot. Oleh : akan memperoleh sanksi, Yunus Supanto setidaknya berupa pengudari pengajaran gurunya, alsafah dasar negara Pancasila cilan sosial. masih perlu penguatan pema- Sunan Bonang. Selain Tak terkecuali kalanhaman melalui berbagai cara, dikenal sebagai ahli hugan penguasa yang zalim kum agama, juga dikenal sebagai arsimenjadi termasuk melalui seni akan memperoleh perlawanan bersama. dan budaya. Setiap lagu (dan langgam tektur, dan ahli bangunan ke-sipil-an. Setidaknya diawali melalui nasihat kerabat daerah) bisa menjadi media titipan Termasuk membuat kanal sungai Kali kerajaan. Sampai berujung pemakzulan pesan Pancasila. Walau bisa jadi, isi Brantas. Sebagai sasterawan, Sunan tahta. Sudah banyak raja, adipati, dan Bonang dikenal memiliki prestasi luhur, lagu pesan Pancasila akan terasa “mepangeran, kehilangan status kepangkatan tulisannya masyhur. Meliputi kitab kenyindir” banyak pejabat tinggi (dan (dan penghormatan sosial) karena kedaerah). Begitu pula perilaku penegak agama-an (sufi), serta sastra berbahasa zalim-an yang dilaporkan oleh rakyat. Jawa huruf pegon (huruf Arab berbahasa hukum, politisi (kalangan legislatif), Antara lain Raja Mataram, Amangkurat I Jawa), dan bertuliskan huruf Jawa. sampai konglomerat, akan “dikoreksi” (anak Sultan Agung) yang melarikan diri, Bahkan pakar sastra Belanda (G.W.J. melalui lagu Pancasila. sampai wafat di pengasingan. Drewes) pernah meng-klaim karya SuMemasyarakatkan pesan moral, dan Karya sastra yang cemerlang telah mennan Bonang sebagai karyanya. Tetapi dakwah agama melalui seni budaya, jadi advokasi hukum adat. Sehingga benar, sudah menjadi kelaziman sejak lama. klaim digugurkan oleh pakar lain, dengan Pancasila sebenarnya digali dari adat bumenyebut Het Boek van Bonang. Karya Pada dekade akhir abad ke-15, Sunan daya bangsa Indonesia. Adat budaya yang sastra Sunan Bonang, yang kesohor, Kalijaga telah menggunakan seni bersendi ajaran agama. Pesan moral melaadalah tembang Tamba Ati. Hingga kini ukir, musik gamelan, dan suluk (sastra lui seni budaya terus dikumandangkan. penyanyi lagu relijius, Opick, sukses tuturan Jawa) sebagai media dakwah Seperti syair lagu yang digubah Iwan Fals. mempopulerkan lagu Tamba Ati. Begitu agama. Beberapa tembang suluk yang “Manusia Setengah Dewa.” Bait-baitnya juga karya sastra berupa suluk (sastra diciptakan Sunan Kalijaga, masih popbagai necara yang menimbang perilaku berisi tamsil, dan dialog Ketuhanan). uler hingga kini. Misalnya “Ilir-ilir,” pejabat dengan bandul Pancasila. dan “Gundul-Gundul Pacul.” Indonesia memiliki banyak penyanyi Kesenian Pesan Moral Sunan Kalijaga juga menciptakan yang kondang hingga manca negara, Salahsatu karya satra Sunan Bonang lakon carangan (penulisan cerita berkelas dunia. Sering diundang komupewayangan) di luar pakem kisah yang terkenal, adalah suluk Wujil. Berisi nitas Indonesia di berbagai negara, serta dialog ketuhanan antara murid (bernama Ramayana, dan kisah Mahabharata. panggung resmi oleh Kedutaan Besar InWujil) dengan gurunya. Isi suluk Wujil : Carangan paling populer hingga saat donesia. Salahsatunya, yang sedang sibuk “Hih ra Wujil marmane wong sirik // kuini, adalah lakon Petruk Dadi Ratu, panggung, adalah Didi Kempot. Lagunya fur kinufuraken ing lafal // agung-gungan dan Layang Kalimasada. Lakon Petruk yang berjudul “Suket Teki,” menjadi boomsa-elmune // pijet pinijet iku // aksarane Dadi Ratu, merupakan gambaran, ing. Dinyanyikan jutaan orang di cafe, asru den pidi // sawusing asembayang manakala masyarakat awam (rakyat bidi rumah karaoke, di hotel, di panggung magerib punika // rame samya kabaasa) menjadi penguasa negeri. Terdapat hiburan, sampai di panggung hajatan. rangan // awekasan malik kebyok lan sindiran, dan pesan pesan paradigma kulambi // dhastar akuleweran //.” kerakyatan, sampai futuristik demokraLagu Ber-Pancasila Pupuh (bait) ke-41 suluk Wujil, dasi (prinsip kedaulatan rakyat). Sejak lama, lagu daerah bisa menjadi lam bahasa Indonesia berpesan, “Maka Kesetaraan, dan keadilan sosial mentitipan pesan pemahaman budaya Pancasiperhatikan Wujil, bahwa perilaku jadi pesan utama carangan lakon Petruk la. Sejak lama, berbagai daerah memiliki yang tergolong sirik // adalah saling Dadi Ratu. Bahkan Sunan Kalijaga lagu bernuansa cinta tanah air, dan syair falmenciptakan kostum pakaian adat (baju meng-kafir-kan sesama // meng-anggap safah Pancasila. Seni suara, perfilman, dan dirinya paling benar // orang lain harus takwa, koko) yang sama, tidak membedaajang olahraga bisa menjadi media efektif mengikuti // Selalu hanya berpegang kan model fashion antara rakyat dengan memahamkan nilai-nilai kemanusiaan pada yang tekstual // Setelah salat pejabat. Juga digagas Gerebek Maulud, dalam sengitnya persaingan. Termasuk maghrib suka bertengkar mulut // Akhkewajiban kalangan keraton (keluarga pemahaman Pancasila, dengan “frame” irnya saling pukul dengan baju // Ikat raja) menyediakan jamuan pesta yang ke-kini-an. Diantaranya narasi komentar kepalanya dilepas //.” Sindiran dalam dinikmati bersama rakyat. Juga diciptamelalui media sosial (medsos). suluk Wuji, bagai terasa saat ini, berkait kan lanskap alun-alun, persis di depan Seluruh pejabat tinggi, seyogianya keraton sebagai pusat kegiatan rakyat. dengan radikalisme dakwah olok-olok. aktif bernarasi dalam berbagai medPesan moral, berupa kesetiakawaSehingga mempererat hubungan antara sos (Instagram, Facebook, Twitter, nan sosial, dan hubungan antara rakyat rakyat dengan penguasa. WhatsApp, Line, dan Snapchat). Juga dengan pemerintah, tertanam sebagai Kecerdasan Sunan Kalijaga mengYouTube, Iflix, dan Hooq.Seluruh medbudaya. Mem-bumi sebagai kebigunakan media seni budaya, tak lepas sos bisa digunakan sebagai media ber“Wong salah ora gelem ngaku salah // Suwe-suwe sopo wonge sing betah // Mripatku uwis ngerti sak nyatane // Kowe selak golek menangmu dewe // Tak tandur pari jebul tukule malah suket teki // ... .”

Pancasila. Karena sesungguhnya kefinal-an Pancasila sebagai dasar negara mudah dipahami lintas generasi. Telah menjadi kebutuhan setiap masyarakat Indonesia yang majemuk. Pancasila tercantum dalam mukadimah UUD 1945 alenia keempat. Bagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan alenia ketiga tentang proklamasi Kemerdekaa RI. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, memberi penegasan khusus Pancasila, sebagai ittifaaqat akhawiyyah (permufakatan persaudaraan) antar-rakyat. Sekaligus ittifaaqat wathaniyah (permufakatan kenegaraan). Sehingga berbagai upaya mengubah filosofi dasar negara, niscaya tertolak secara langsung, seketika. Pemahaman Ke-pancasila-an menjadi kerangka berpikir masyarakat, dan seluruh aparat pemerintah. Masyarakat ber-Pancasila sebagai partisipasi sosial. Sedangkan pemerintah berkewajiban menerbitkan dan melaksanakan peraturan ber-basis Pancasila. Terutama pada asas sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Serta sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Maka seluruh produk kebijakan pemerintah wajib “berasa” Pancasila. Seluruh regulasi (undang-undang dan peraturan), sampai Peraturan Daerah, Presiden (Perpres), Peraturan Menteri, wajib ditimbang dengan asas Pancasila. Begitu pula Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati (Perbup), dan Peraturan Walikota (Perwali) wajib ada rasa Pancasila. Terutama kebijakan urusan tanah, kemudahan akses permodalan, serta perlindungan usaha mikro, dan kecil (UMK), tidak dibiarkan bersaing dengan holding company (perusahaan skala besar). Seluruh aparat pemerintah wajib menjunjung tinggi falsafah Pancasila. Tiada lagi intimidasi tentara, polisi, dan penegak hukumlain yang mengintimidasi masyarakat. Kebijakan “rasa” Pancasila, niscaya meng-haramkan suasana permusuhan antara aparat dengan masyarakat. Misalnya berupa pengusiran warga dari tanah adat, pembongkaran lapak pedagang, dan membongkar pasar tradisional. Pemerintah (dan daerah) wajib memberi solusi kendala pencarian nafkah masyarakat dengan menyokong roda perekonomian kalangan bawah. Pengharapan masyarakat, seperti syair lagu yang digubah Iwan Fals, “Tegakkan hukum setegak-tegaknya // Adil dan tegas tak pandang bulu // Pasti kuangkat engkau // Menjadi manusia setengah dewa ... .” wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik.

Mencemaskan Perilaku Pergaulan Bebas

apat diprediksikan 10 tahun yang akan datang, tepatnya pada tahun 2030 nanti akan ada 50% atau setengah dari populasi remaja di Indonesia akan kehilangan virginitasnya. Mengapa demikian? Karena remaja memiliki sifat labil dimana mereka masih dengan mudah terpengaruh oleh pergaulan luar. Berbicara mengenai pergaulan di kalangan remaja terutama kenakalan remaja akan ada banyak pola serta sebab akibatnya. Kasus penyimpangan yang semakin marak saat ini adalah pergaulan bebas atau lebih spesiﬁknya disebut seks bebas pranikah. Dari tahun ke tahun kasus seks bebas pranikah di negeri ini bukan semakin menurun jumlahnya, justru semakin meningkat jumlahnya dan tidak dapat dipungkiri jika sebagian besar pelakunya adalah remaja (anak) yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah untuk menuntut ilmu sebagai bibit penerus generasi bangsa. Menurut pakar seks Dr. Boyke Dian Nugraha (Edwincoo107.blogspot.com) bahwa dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan seks bebas kini semakin meningkat, dari sekitar 5% tahun 1980-an menjadi 20% pada tahun 2000. Kisaran angka tersebut menurut Dr. Boyke dikumpulkan dari berbagai penelitian di beberapa kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Palu, dan Banjarmasin. Hal ini diprediksikan akan terus meningkat dengan persentase laju kecepatan lebih dari dua kali lipat dalam satu dekade. Lantas apa sebenarnya penyebab yang melatarbelakangi terjadinya seks bebas yang kian nge-hitz dalam kurun waktu terakhir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal memilukan ini terjadi.

mengulanginya kembali Pertama, adanya peatau ketagihan sehingga luang atau opportunity remaja tersebut akan menadalah hal yang mendasari cari mangsa lain untuk seks bebas terjadi. Tidak memenuhi hasratnya yang dapat dipungkiri lagi sermembuat dia harus beringkali orangtua sebaganti ganti pasangan. Apagai benteng utama dalam bila hal ini dibiarkan dan mengawasi anak (remaja) terus menerus dilakukan lalai dalam pengawasan maka akan berisiko sangat atau lengah dikarenakan tinggi pada remaja(pelaku) pekerjaan sebagai tuntuOleh : tersebut seperti terjangkittan hidup untuk membiRizki Putri Hanaﬁ nya penyakit HIV/AIDS ayai anak mereka. atau penyakit berbahaya Disinilah dimulainya lainnya yang saat ini beawal remaja memiliki perlum ditemukan obat untuk mencegah gaulan dengan dunia luar yang bebas. atau menyembuhkan penyakit tersebut Dikatakan bebas karena tidak ada lagi yang pada akhirnya akan berujung batasan dan pengawasan dari orangtua. pada kematian. Tidak hanya itu, hal ini Ditambah lagi pendidikan yang tidak juga dapat berakibat hamilnya remaja tersampaikan dengan penuh kepada anak dibawah umur pranikah, pastinya jika hal saat berada disekolah. Bagaimana hal ini ini terjadi bukan hanya pelakunya yang bisa terjadi? bukan suatu rahasia lagi saat akan menanggung malu tapi juga orangdisekolah anak dengan mudah bisa bertuanya, juga janin yang dikandungnya bagi video asusila atau video porno dentanpa tau siapa ayahnya. Semakin bangan media handphone. Apalagi ditambah yak tekanan yang akan dihadapi, mulai dengan kecanggihan tekhnologi zaman dari hujatan orang-orang disekelilingnya sekarang, yang memudahkan mereka hingga dikucilkannya dari lingkungan. untuk bisa dengan mudah bertatap langMaka masa-masa remaja yang seharsung dari layar ponsel . usnya masih menikmati masa bermain Kedua, lingkungan dan cara berteman dan belajarnya, kini harus merasakan yang kurang baik atau bisa disebut salah pahitnya kehidupan. pergaulan juga dapat memberikan pengPada akhirnya moral bangsalah yang aruh yang cukup besar terhadap seorang akan dipertaruhkan. Remaja sebagai remaja, jika tidak dapat memilih lingpupus suatu bangsa dan aspek vital dakungan dan teman yang baik maka tidak lam perkembangan negara akan hancur menutup kemungkinan para remaja akan secara perlahan tergerus oleh dunia luar terjerumus pada seks bebas. Selain itu hal yang semakin lama semakin menjadi. ini dapat terjadi karena kurang harmonisBahkan lebih parahnya lagi bukan tidak nya keluarga yang mengakibatkan anak memungkinkan jika pernikahan tidak menjadi merasa kurang kasih sayang akan pernah terjadi di pertengahan tahun dan perhtian dari keluarga sehingga anak ke 30 nanti jika dipantau dari penelitian mencari kebebasan diluar. diatas. Karena remaja akan berpikir bahSeorang remaja jika telah terjun wa mereka tidak memerlukan izin lagi pada dunia gelap yang mengarah pada untuk melangsungkan sebuah hubungan seks bebas maka remaja tersebut akan intim layaknya suami istri. maka remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang yang semulanya merupakan pilar bangsa lebih tinggi dan akan memiliki rasa ingin

untuk maju malah akan menjadi tombak yang runcing untuk menghancurkan bangsa. Karena tidak ada lagi yang namanya moral, etika,norma ataupun sekedar sopan santun yang tertanam dalam diri para remaja. kemerosotan moral yang semakin buruk akan terus terjadi kedepannya. Untuk mengatasi agar hal ini tidak terjadi pada generasi muda, disinilah di butuhkan kerjasama antara pemerintah, orangtua, dan lembaga atau institut pendikan. Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan merata sampai kepelosok negeri dalam rangka menghapus seks bebas terjadi. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan agar disampaikan kepada para orangtua untuk lebih waspada terhadap perkembangan anak mereka. Orangtua dapat memberikan didikan atau arahan yang benar dan menanamkan norma agama, moral, serta norma kesopanan sejak dini pada anak. Remaja harus mulai berpikir untuk masa depan, harus memiliki cita-cita serta keinginan yang kuat untuk mewujudkan cita-citanya sehingga hari-hari anak dapat digunakan dan dipenuhi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk mencapai cita-citanya di masa depan. Selain itu anak juga harus memperbaiki cara pandangnya dengan mencoba berpikir kritis dan bersikap optimis hidup dalam kenyataan sehingga mampu menghadapi semua kesulitan dengan cara positif, serta berteman dan bersosialisasi pada lingkungan yang sehat sehingga tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang negatif. Selamatkan anak bangsa sejak dini, jangan biarkan arus negatif globalisasi membunuh pikiran dan moral anak bangsa. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu. Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Wage, 9 Januari 2020

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Pembentukan Posko Siaga Bencana

Danrem Instruksikan Seluruh Kodim Tanggap Bencana Surabaya, Bhirawa Komandan Korem (Danrem) 084/ Bhaskara Jaya (BJ), Kolonel Inf Sudaryanto memastikan kesiapsiagaan anggotanya dalam membantu penanganan bencana hidrometereologi di Jawa Timur. Itu dibuktikan dengan instruksi perbantuan personel Kodim jajaran dan Koramil dalam mengatasi bencana yang terjadi. “Sesuai instruksi Presiden, kami bersama Polri, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dan relawan bencana bergabung dalam posko siaga bencana. Dengan posko utamanya di BPBD Jatim,” kata Kolonel Inf Sudaryanto, Rabu (8/1). Di lingkup Korem, Sudaryanto memerintahkan Kodim jajaran membentuk posko siaga bencana. Dengan tujuan agar bisa memberikan gambaran tentang kondisi di lapangan. Dan harus ada tabeltabel maupun data-data yang bisa diupdate. Seperti halnya data prakiraan cuaca, alat perlengkapan kebencanaan dan personel yang dilibatkan. “Saya perintahkan Kodim jajaran membuat posko untuk informasi internal mereka. Dan posko ini akan terus update dan terkoneksi dengan posko-posko yang ada di BPBD, dan juga dengan posko lapangan yang ada di tempat kejadian bencana,” jelasnya. Jadi, masih kata Sudaryanto, sumber daya yang ada di Kodim harus bisa terinventarisir dengan baik. Karena itu nantinya yang akan bergerak pada saat terjadi bencana. Seh-

Danrem 084 BJ, Kolonel Inf Sudaryanto meninjau kesiapan posko siaga bencana milik Kodim 0817 Gresik, Rabu (8,1).

ingga personel di Kodim jajaran bisa memanage hal itu dengan baik. Dan penanggulangan bencana itu pun akan bisa diselenggarakan dengan maksimal. “Intinya dengan posko-posko ini kita bisa meminimal korban terdampak bencana. Serta dapat optimal membantu mas-

LINTAS PELAYANAN

Disperta Janjikan Asuransi bagi Petani Gagal Panen Akibat Cuaca Ekstrim Bondowoso, Bhirawa Dinas Pertanian dan Peternakan (Disperta) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur menjamin bantuan ganti kerugian bagi petani yang mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim. Bantuan ganti rugi tersebut bisa diklaim oleh petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Hal ini yang disampaikan oleh Kepala Disperta Dwi Wardana usai acara peresmian musala AlIkhlas. Menurutnya, asuransi tersebut sudah dimanfaatkan oleh para petani yang mengalami gagal panen dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan, jika petani Ihsan Kholil/Bhirawa mengalami gagal panen karena Dwi Wardana kebanjiran, serangan hama penyakit, kekeringan, atau karena bencana lainnya, maka melalui asuransi tersebut petani bisa mengklaim sebesar Rp.9 juta per hektar. Jumlah itu diharapkan cukup untuk mengolah tanah kembali, membuat pembibitan sampai pada tanam ulang. “Ketika terjadi sesuatu jangan tinggal diam. Segera lapor. AUTP Rp. 9 juta perhektar,” paparnya di kantor setempat, Rabu (8/1). Dijelaskannya, bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada petani agar saling menjaga terhadap keselamatan tanaman. Begitu juga menganai update perkiraan cuaca dan imbauan dari Ditjen Tanaman Pangan selalu disampaikan kepada petani melalui penyuluh. “Kita imbau kepada penyuluh agar informasi dari BMKG maupun Ditjen Tanaman Pangan agar disampaikan kepada petani. Juga sosialisasi pembinaan untuk saling menjaga terhadap keselamatan tanaman,” jelasnya Dwi-sapaan akrabnya. Dwi menambahkan, meskipun cuaca saat ini memang cukup ektrim, namun kemudian tidak terlalu mengancam terhadap tanaman. ”Sudah ada beberapa tanaman di lokasi mengalami kerusakan tapi belum terlalu mengkhawatirkan,” terangnya.[san]

yarakat dalam mengurangi dampak dari bencana itu,” ungkapnya. Posko internal Kodim ini, diakui Sudaryanto akan dengan mudah memonitor terus apa yang terjadi di posko lapangan. Baik itu mengenai ketinggian air, kemungkinan evakuasi warga maupun distribusi lo-

gistik. Begitu juga untuk kesiapan personel saat terjadi bencana, pihaknya mengaku sudah dibentuk Satga Penanggulangan Bencana, yang didalamnya terdapat unsur TNI, Polri, BPBD, relawan dan elemen masyarakat lain. Pihaknya pun (kemarin) melaku-

kan apel gelar personel yang ada di Kodim 0817/Gresik. Dan bersifat terpadu seperti halnya di TNI terdapat operasi gabungan terpadu. Karena di dalamnya terdapat unsur militer dan non militer. Kapan pun dibutuhkan, Sudaryanto mengaku seluruh personel jajaran sudah siap.

“Kesiapan ini, baik dari segi personel maupun perlengkapannya sudah siap. Seperti kendaraan-kendaraan yang bisa di medan banjir, maupun perahu karet sudah disiapkan, sehingga pada saat terjadi banjir langsung sigap dan cepat penanganannya,” pungkasnya.[bed]

90 Titik WiFi Gratis se Kota Mojokerto Diputus Provider Pemkot tak Alokasikan Anggaran dalam APBD Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan masyarakat Kota Mojokerto yang biasa menikmati layanan WiFi gratis milik Pemkot Mojokerto di sejumlah fasikitas umum, kini sudah tidak bisa lagi mengakses layanan internet gratis tersebut,. Pasalnya fasilitas itu, sudah dicabut oleh pihak provider, karena tahun ini Pemkot Mojokerto tidak lagi menganggarkan biaya itu. 90 titik hotspot gratis kini tidak bisa diakses, bahkan peralatannya yang berupa modem mulai dicopot sejak Senin (6/1/) lalu. Seperti yang terlihat di beberapa kelurahan, Taman Benteng Pancasila, Raman Kehati juga di Perpustakaan Kontainer baca di Alun-Alun Kota Mojokerto. Eko Keliling, petugas lapangan dari PT Telkom saat melepas beberapa peralatan Wifi Gratis saat ditanya wartawan menga-

kariyadi/bhirawa

Petugas povider wifi melepas fasilitas wifi gratis di perpustakaan umum alun-alun Kota Mojokerto.

takan, pencopotan peralatan ini lantaran sudah tidak ada kerja sama lagi dari Pemkot Mojokerto. “Iya Mas, tahun 2020 ini tidak ada kerja sama

lagi, Jadi ini kita lepas semuanya, sekitar 90 titik,” ungkapnya, saat melepas peralatan di Perpustakaan Alun-Alun, kota Mojokerto.

Eko juga mengatakan, sebenarnya akses internetnya sudah off per 1 januari 2020, Namun untuk penarikan peralatannya dikerjakan mulai sekarang. Sementara Gaguk Tri Prasetyo, PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Mojokerto ketika dikonfirmasi mengatakan, untuk tahun ini memang anggaran untuk program wifi gratis dipangkas. “Iya, anggarannya dipangkas, tidak tahu nanti seperti apa,” katanya singkat. Diberhentikannya program WiFi gratis dari Pemkot ini juga dikeluhkan sejumlah warga Kota Mojokerto. Seperti yang disampaikan Sugianto asal Kauman. Menurutnya, pemberhentian fasilitas WiFi Gratis ini justru tidak sesuai dengan semangat Ning Ita, Wali Kota Mojokerto yang selalu memperhatikan generasi milenial.[kar]

Pemkot Mulai Inventarisir Jalan Berlobang Malang, Bhirawa Penataan infrastruktur adalah untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya secara optimal. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang terus berupaya menggenjot dan memaksimalkan program penataan ruang dan infrastruktur yang berkualitas serta terstruktur demi kenyamanan dan keamanan masyarakat maupun pengguna fasilitas umum. Ir. Hadi Santoso, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, mengutarakan,

pihaknya segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas penataan ruang Kota Malang. ”Peningakatan kualitas infrastruktur ini meliputi drainase atau saluran air, termasuk gorong-gorong, jalan rusak dan jembatan,” kata Hadi Santoso. Peria yang akrab disapa Pak. Soni itu, mengemukakan tugas pertama pada awal tahun 2020, pihaknya terus melakukan pantauan jalan yang rusak melalui pemantauan dilapangan dan pengaduan dari masyarakat. Memantau jalan yang rusak ini, DPUPRPKP akan bekerja keras. Ia mengatakan, akan terus

melakukan pengecekan terhadap titik-titik jalan yang harus diperbaiki. Tanggung jawabnya akan semakin besar dalam menangani infrastruktur jalan. Kalau jalannya bagus otomatis pengguna jalan merasa nyaman dan aman. Dalam memaksimalkan layanan pada masyarakat terkait infrastruktur, Soni meminta masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait infrastruktur, seperti ada jalan yang rusak maupun ketidakmaksimalan fungsi gorong-gorong, segera melapor ke Kantor DPUPRPKP Kota Malang atau melalui lay-

anan informasi Sambat Online (SMS). “Kami membuka SMS guide untuk pengaduan informasi. Dan, layanan Sambat Online sudah dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Malang,” ujarnya. Pihaknya berjanji, berjanji rencana umum pengadaan 2020 paling lambat pada pekan depan. Jadi, program yang sudah dianggarkan bisa dilelang pada pekan berikutnya. “Kami berusaha tepat waktu, apalagi yang sudah dianggarkan, tidak ada alasan untuk tidak dilaksankan,” paparnya.[mut]

PELAKSANA PUBLIK

KUA Khawatir Ditinggal Catin Akibat Terapkan Tes Urine Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungwaru Kabupaten Tulungagung khawatir ditinggal calon pengantin (catin) akibat penerapan kewajban tes urine narkoba. Masalahnya, penerapan kewajiban tersebut hanya berlaku di Kecamatan Kedungwaru saja, sedang kecamatan lainnya tidak.

Kantor KUA Kedungwaru saat ini sepi dari pasangan catin yang akan melakukan pendaftaran nikah.

“Kalau diterapkan tes urine narkoba, kami khawatir banyak catin yang kemudian numpang nikah di wilayah kecamatan lain. Tidak di Kedungwaru lagi meski mereka tercatat sebagai warga Kecamatan Kedungwaru,” ujar Kepala KUA Kedungwaru, Moh Toyib pada Bhirawa, Rabu (8/1). Kekhawatiran ini wajar karena catin saat mengurus nikah di KUA Kedungwaru akan diwajibkan menjalankan tes urine. Dan mereka harus pula menyediakan alat tes urine

sendiri yang harganya dalam kisaran Rp 150 ribu per orang atau Rp 300 ribu per pasangan. Menurut Toyib, KUA Kedungwaru tidak bisa melarang atau menghalangi jika pasangan catin kemudian numpang nikah di kecamatan lain. “Itu diperbolehkan. Misal pasangan catin asal Kedungwaru nikahnya di Masjid Agung Al Munawar di Kota Tulungagung. Mereka tentu akan terbebas dari kewajiban tes urine, karena di Kecamatan Kota Tulungagung belum diberlaku-

kan tes urine,” paparnya. Menjawab pertanyaan, Toyib mengaku sudah melakukan sosialisasi melalui modin terkait penerapan tes urine bagi pasangan catin di wilayah Kecamatan Kedungwaru. “Sejak akhir bulan Desember 2019 kemarin sudah melakukan sosialisasi. Sampai sekarang (untuk Januari 2020) belum ada yang daftar nikah,” terangnya. Toyib sebelumnya menduga harga alat tes urine narkoba sama dengan harga alat tes untuk kehamilan. “Kami kira harganya di kisaran Rp 20 ribuan. Ternyata mahal juga. Terkait persoalan ini nanti kami akan bicarakan dengan Kemenag Tulungagung dan BNNK,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, mulai tahun 2020 ini para catin

di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung diwajibkan untuk melakukan tes urine narkoba. Pemberlakuan tes urine tersebut merupakan realisasi atas perjanjian kerjasama antara BNN Jawa Timur dengan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur yang ditandatangani pada Juli 2019 silam. Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Tulungagung, Tri Arif Praharanto, ketika dikonfirmasi menyatakan tes urine di Kantor BNNK tidak berbayar atau gratis. Namun demikian lanjut dia, calon pengantin tetap diminta untuk membawa alat tes urine sendiri selain KTP. “Alat tes urine bisa beli di apotik yang enam parameter. Harganya Rp 150 ribu,” ujarnya.[wed]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Wage, 9

Dindik Kaji Regulasi Pencairan BPOPP

BPOPP Sering Telat, Sekolah Car Surabaya, Bhirawa Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) sudah berjalan sejak enam bulan terakhir. Rencana pencairan di tiap bulan atau awal triwulan belum terealisasi hingga saat ini. Sehingga tak sedikit sekolah yang bahkan harus mencarikan dana talangan untuk menutup dana operasional sekolah dan gaji guru. Pasalnya, proses pencairan selalu dilakukan di akhir triwulan bersamaan dengan Bantuan Operasio-

nal Sekolah (BOS). Menurut Kepala SMAN 2 Surabaya, Tatik Kustini, setiap bulannya setidaknya membutuhkan Rp150 juta untuk operasional dan gaji guru. Dengan pencairan BPOPP atau Tistas yang selalu terjadi di

akhir triwulan, pihak sekolah pun harus terus mencari pinjaman. "Enam bulan terakhir sekolah harus mencari hutangan terus karena pencairan yang telat. Pernah sampai dua kali pinjam (dalam dua bulan) karena belum cair juga BOS dan BPOPP sampai akhir triwulan,'' ungkapnya Rabu (8/1). Sehingga Tatik berharap ada evaluasi dalam pelaksanaan program BPOPP. Agar pembiayaan pendidikan tidak dibebankan

sepenuhnya pada pemerintah. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bisa menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah saja. Namun, orangtua juga turut serta dalam pendidikan dan tanggungjawab sesuai kemampuannya. "Kalau begini anak dokter, profesor gratis kayak yang tidak mampu. Jadi menurut saya salah sasaran, kalau yang tidak mampu, yatim piatu ya tak usah memang bayar. Tapi kalau anak konglomerat apa nggak ba-

yar, kan enggak gitu toh,'' lanjutnya. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala SMAN 1 Surabaya, Khoiril Anwar. Menurutnya, pencairan BPOPP diakhir triwulan memang cukup membebani sekolah. Untuk itu operasional sekolah serta gaji dibebankan pada BOS. "Harapannya BPOPP ini cair di awal triwulan. Dengan pencairan awal triwulan maka sekolah bisa menggunakan pembelanjaan langsung,'' pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim, Ramliyanto menjelaskan, terlambatnya pencairan dana BPOPP disebabkan beberapa faktor. Diantaranya penarikan data dari Cabang Dinas. Karena tak sedikit data dari sekolah tidak tersinkron dengan dapodik. Sehingga ada beberapa kasus yang muncul, di mana jumlah besaran BPOPP yang didapat tidak sesuai dengan jumlah siswa. maka dari itu, per Januari 2020, pihaknya meminta agar

Banjir Datang, Sekolah Diliburkan Pasuruan, Bhirawa Banjir yang menerjang wilayah Pasuruan, karena hujan deras juga mengakibatkan sekolah terpaksa diliburkan. Salah satu siswa SMPN 2 Rejoso Kidul, Jefri Eka Setiyo mengatakan liburnya aktivitas belajar mengajar di SMPN 2 Rejoso Kidul dikarenakan banjir melanda wilayah sekolah itu. "Hari ini sementara libur sekolah. Karena halaman sekolah terendam air banjir. Jalan menuju sekolahan juga terendam air sekitar setengah meter lebih,'' kata Jefri Eka Setiyo, Rabu (8/1). Selain SMPN 2 Rejoso Kidul,

sejumlah sekolah yang terendam banjir terpantau sepi aktivitas. Guru terlihat di sekolah, namun tidak ada aktivitas belajar mengajar. Seperti di SMPN 1 Gratitunon dan SDN Kedawung Kulon III. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, H Iswahyudi mengakui bahwa banjir di Kabupaten Pasuruan juga menggenangi sejumlah sekolah di wilayah Rejoso dan Grati. ''Terdapat tiga sekolah yang hari ini tidak bisa beraktivitas belajar mengajar. Karena sekolahnya terendam air. Aktivitas sekolah akan normal kembali saat air sudah surut,'' kata H Iswahyudi. [hil]

BANGKU POJOK

Polres Bojonegoro saat mengamankan oknum guru SD berinisial SN di Kab Bojonegoro.

Diduga Menipu, Oknum Guru SD di Bojonegoro Diamankan Polisi Bojonegoro, Bhirawa Petugas Polres Bojonegoro mengamankan oknum guru SD berinisial SN di Kabupaten Bojonegoro, lantaran diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para korban dengan dalih bisa meloloskan para korbannya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Kapolres Bojonegoro, AKBP M Budi Hendrawan, dalam modus operandinya tersangka meyakinkan para korbanya bisa meloloskan menjadi PNS dengan syarat, korbannya bersedia menyerahkan uang sebesar Rp30 juta. Namun setelah ditunggu, janjinya tersangka tidak kunjung ada hasilnya. "Kejadian penipuan CPNS yang dialami DPC (41) terjadi pada Bulan Februari 2019 lalu,'' kata Kapolres Bojonegoro, kemarin (8/1) dalam press realease. Lebih lanjut, Kapolres Bojonegoro menjelaskan, awal mula kronologinya yakni Pada Bulan Juli 2019 tersangka yakni SN menelpon korban DPC, untuk memberitahukan kalau bahwa di Bulan Agustus ada lowongan PNS tanpa tes dengan dalih ada jalur khusus dan harus memenuhi persyaratan salah satunya membayar biaya administrasi Rp30 juta. "Diduga ada puluhan korban penipuan CPNS oleh tersangka, namun yang melapor baru ada satu korban yang inisialnya DPC (41) warga Kecamatan Kedungadem,'' kata Kapolres Bojonegoro. Masih kata, Kapolres Bojonegoro, setelah Korban menyiapkan berkas kelengkapan itu, tersangka SN masih di bulan yang sama yakni Bulan Juli tersangka menelpon korban DPC untuk mengantarkan berkas kelengkapan kepada tersangka, dan kemudian tersangka menyakinkan korban DPC kalau Bulan Agustus 2019 sudah bisa jadi PNS. "Namun, setelah ditunggu korban DPC tidak ada perekrutan PNS bahkan uang administrasi korban raib setelah digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari - harinya,'' tandasnya. Dari hasil data yang diperoleh Polres Bojonegoro, korban penipuan CPNS ada sekitar 82 orang, data itu diakui tersangka SN, namun dari jumlah korban itu baru ada 24 korban penipuan CPNS yang telah diketahui. [bas]

Banjir yang menerjang wilayah Pasuruan, karena hujan deras juga mengakibatkan sekolah terpaksa diliburkan.

Siswa TK Pertiwi Dipindah ke SDN 1 Kotaanyar

Tujuh Sekolah di Probolinggo Terdampak Bencana Probolinggo, Bhirawa Setidaknya tujuh sekolah terdampak bencana alam, khususnya puting beliung beberapa hari lalu. Namun hanya satu sekolah terdampak bencana di Kabupaten Probolinggo yang dapat anggaran rehab dari APBN 2020. Yaitu, SDN Gunggungan Lor, Kecamatan Pakuniran. Sementara enam sekolah yang lain tidak. Ke tujuh sekolah terdampak bencana angin kencang dan puting beliung di Kabupaten Probolinggo, itu SDN 5 Kalibuntu, Kraksaan; SDN Gunggungan Lor, Pakuniran; TK PKK Pertiwi, Pakuniran; dan empat sekolah yang semuanya di Pajarakan. Yaitu, SMPN 1 Pajarakan, SDN Pajarakan Kulon 1, SDN Pajarakan Kulon 2, dan SDN Ketompen. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Dewi Korina, Rabu (8/1) membenarkan tujuh sekolah yang terdampak bencana selama musim hujan. Kerusakan yang dialami tujuh sekolah itu berbeda - beda. ''Kerusakan yang terjadi di setiap sekolah tidak sama. Ada juga sekolah yang sudah masuk pada anggaran rehab APBN. Seperti, SDN Gunggungan Lor,'' ujarnya. Sedangkan sekolah yang tidak masuk dalam anggaran rehab APBN 2020, dianggarkan melalui APBD 2020 atau melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2020. Dewi menjelaskan, dana APBD 2020 untuk rehab sekolah cukup besar. Yaitu, mencapai Rp23 miliar untuk SD, dan Rp16 miliar untuk SMP.

Dana itu berasal dari DAK dan DAU. Untuk sumber DAK, rehab akan dilakukan pada 40 ruangan dan lima ruang kelas baru. Sedangkan sumber DAU, rehab akan dilakukan pada 34 ruangan dan enam kelas baru. Dewi mengatakan, realisasi rehab dengan anggaran APBN akan dilakukan di awal tahun ini. Sebab, rancangan teknis alokasi dana APBN sudah selesai pada 2019. Namun, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pusat agar rehab bisa dilakukan secepatnya. ''Untuk alokasi dana APBD, masih menunggu rancangan teknis yang dalam proses,'' tuturnya. Selain SDN Gunggungan Lor yang terdampak bencana, ada sekolah lain yang tidak terdampak bencana, juga akan direhab dengan anggaran APBN. Jumlahnya 19 sekolah (selengkapnya lihat grafis). Belasan sekolah itu adalah sekolah yang rata-rata tidak pernah direhab dalam waktu 13 tahun. Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo belum bisa memastikan perbaikan untuk atap TK PKK Pertiwi yang ambruk. Dispendik menyebut, masih harus berkoordinasi dengan tim teknis. Untuk keberlanjutan kegiatan bermain di TK PKK Pertiwi, pihaknya memindahkan ruang kelas ke SDN 1 Kotaanyar. Sehingga, siswa TK bisa terus menuntut ilmu. Tidak terganggu dengan ambruknya atap gedung sekolah mereka. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Atap TK Pertiwi yang ambruk disapu angin putting beliung.

GALERI

Buat Permainan Tradis

Sisipkan Nilai Edukas Surabaya, Bhirawa Bagi sebagian besar orang ampas tebu mungkin tidak bernilai. Namun, ditangan mahasiswa Fakultas Industri Kreatif Univesitas Surabaya (Ubaya), Wenny Friskillia, ampas tebu diubah menjadi produk souvenir yang bernilai jual tinggi. Uniknya, dalam sekotak suvenir ini, menyisipkan nilai edukasi di setiap karya yang dia anyam. Wenny menjelaskan, produk souvenir yang dinamakan Nebu ini merupakan produk anyaman yang dibuat dengan bahan utama dari ampas tebu. Kegelisahannya karena banyaknya ampas tebu yang terbuang, mendorongnya untuk mengolah limbah. "Setelah melakukan penelitian di lapangan khususnya dengan wawancara ke penjual minuman es tebu, saya mulai bereksperimen. Saya yakin kandungan selulosa yang dimiliki ampas tebu bisa menjadi peluang untuk dibuat menjadi suatu produk,'' ungkap alumnus SMAK Kolese Santo Yusup Malang ini. Ada lima produk yang dibuat untuk souvenir ini. Wenny mengangkat permainan tradisional yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Ia pun telah melakukan berbagai riset dan

pilihan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk anyaman suvenir. Diantaranya lompat batu dari Nias, Sumatera Utara. Di mana dalam suvenir tersebut menceritakan jika pemuda Nias yang berhasil melompati batu (lompat batu) setinggi 2 meter hingga 2,40 cm menandakan bahwa dirinya sudah dewasa. "Ada juga permainan tradisional Geulayang Tunang Layang Kleung dari Banda Aceh, Aceh. Layangan yang biasanya dimainkan sebagai hiburan masyarakat Aceh set-

elah musim pan tuk elang dan digemari rema wasa,'' lanjut d Selain itu, Kaghati dari K si Tenggara, ya permainan lay khas suku Ra dimainkan 4 ri keempat adala dari Tanjung P lauan Riau yan kan kekuatan menggerakkan "Terakhir ada adisional Kapa

Wenny Friskillia menunjukkan produk inovasi s

PRESTASI

Massa Desak Proses Hukum Dugaan Pencabulan Dituntaskan Ratusan massa dari Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual melakukan aksi demonstrasi di depan Mapolres Jombang, Rabu (8/1), mereka menuntut kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan proses hukum terhadap kasus dugaan pencabulan di salah satu lembaga pendidikan yang melibatkan seorang guru. Oleh: Arif Yulianto, Kabupaten Jombang

Mereka demo dengan membawa sejumlah poster berisi beberapa tuntutan. Di sisi yang lain, beberapa orang peserta aksi melakukan orasi di atas sebuah mobil yang

arif yulianto/bhirawa

Aksi demonstrasi dari massa Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual di depan Mapolres Jombang, Rabu (8/1) kemarin.

mereka gunakan untuk aksi. Selang beberapa waktu, sejumlah perwakilan massa diterima petugas di dalam Mapolres Jombang. Koordinator Aksi, Palupi Pusporini mengatakan, massa aksi menuntut agar penegak hukum menuntaskan proses penyidikan kasus itu hingga proses persidangan. Yang kedua

menuntut si pelaku ditahan. Palupi menambahkan, inisial pelaku ini yakni MSA berdasarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Polisi yang dikeluarkan pada sekitar Bulan November 2019. Pelaku merupakan salah satu pengajar di sebuah lembaga pendidikan di Kabupaten Jombang. "Adanya pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Saat ini yang melapor masih satu korban, diduga lebih dari satu korban yang pernah menjadi korban. Dalam kasus ini, kejadiannya, status si korban adalah murid dari si pelaku,'' terangnya. Sementara itu, Kapolres Jombang, AKBP Boby

Pa'ludin Tambunan menerangkan, pihaknya sudah menerima dari massa yang menyampaikan aspirasi. Kapolres juga mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan stetmen dan komitmen dari Polres Jombang. "Dan kami tadi sudah melakukan diskusi di dalam, cuma dilakukan secara tertutup, karena ini berkaitan dengan teknis penyidikan,'' kata Kapolres. Kapolres Jombang menambahkan, pada prinsipnya pihaknya sudah mendengar dan menerima aspirasi dari massa aliansi. ''Kami sampaikan masih tetap memproses kasus ini, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,'' pungkas Kapolres Jombang. [*]

AYAAN

9 Januari 2020

& OLAHRAGA

ri Pinjaman sekolah melakukan update dapodik. "Kami sudah membahasnya hal itu dengan Cabdin untuk disampaikan ke sekolah-sekolah sehingga dapodik bisa dilengkapi,'' jelasnya. Terkait hal keterlambatan pencairan, pihaknya juga tengah mengkaji regulasi dengan BPKAD untuk dimungkinkan pencairan dilakukan di setiap bulannya. ''Atau kalau tidak bisa dicairkan di tiap bulan, bisakah dibuatkan regulasi baru pencairan di awal triwulan. Ini kita

ajukan untuk meringankan beban sekolah,'' urainya. Disinggung soal kabar tuntutan Tistas dihapuskan, Ramli menyebut hal tersebut lumrah terjadi. Pasalnya,BPOPP merupakan kebijakan baru dan membutuhkan perbaikan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. ''Kita tidak bisa menganggap bahwa Tistas tidak bermanfaat. Dari data testimoni yang digunakan program ini sangat bermanfaat,'' kata dia. [ina]

Halaman 7

Ratusan Siswa RA Ikuti Gebyar Mewarnai HAB Kemenag Ke-74 Situbondo, Bhirawa Ikut menyemarakkan puncak kegiatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) RI ke-74, Kantor Kemenag Kabupaten Situbondo mengadakan gebyar mewarnai kemarin. Kegiatan peningkatan ilmu

pengetahuan dibidang ekstrakurikuler itu diikuti ratusan siswa Raudhatul Athfal (RA) se - Kabupaten Situbondo yang di helat di halaman Kantor Kemenag Situbondo. Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo, Misbahul Munir melalui Ketua

Panitia HAB ke-74, Imam Turmudzi, mengatakan, kegiatan gebyar mewarnai mengambil tema Umat Rukun Indonesia Maju. Imam menjelaskan, ada banyak kegiatan yang dilaksanakan pada puncak HAB tahun ini. Diantaranya,

sawawi/bhirawa

Siswa Raudhatul Athfal se Kabupaten Situbondo saat menyemarakkan acara HAB Kemenag RI ke 74 dengan mengikuti gebyar mewarnai.

aneka lomba olah raga dan ketangkasan. Khusus lomba mewarnai melibatkan Pengurus Daerah (PD) Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kabupaten Situbondo. Mantan Kepala KUA Kecamatan Kota Situbondo itu menambahkan, lomba mewarnai diadakan untuk mengasah kemampuan siswa RA yang ada di Situbondo sehingga mereka bisa diketahui potensi unggulan yang dimiliki. Dengan mewarnai para generasi penerus bangsa itu kedepan akan menjadi pemimpin yang cerdas dan terampil. "Banyak sekali sisi keunggulan dari lomba mewarnai ini. Selain melatih kesabaran juga mencari bibit unggul dibidang mewarnai,'' papar Imam. Pelaksanaan lomba mewarnai dimulai sejak pukul 07.00 WIB. Animo peserta yang didampingi para guru luar biasa. Tampak halaman Kantor Kemenag Kabupaten Situbondo sesak dipenuhi para peserta lomba mewarnai. Para siswa diberi kebebasan memilih topik yang akan mereka gambar. Mulai dari pegunungan, pemandangan alam, pantai dan persawahan menjadi pilihan favorit para siswa siswi RA seKabupaten Situbondo. [awi]

UN Ditiadakan, Cabang Dinas Pendidikan Blitar Tunggu Juknis Blitar, Bhirawa Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2021 ditiadakan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Blitar Raya menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari Pemerintah Pusat. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Blitar Raya, Trisilo Budi Prasetyo, terkait wacana dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tentang perubahan UN ditiadakan dan diganti dengan Asesmen, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Pusat.

"Hingga kini masih belum ada Juknis yang pasti mengenai hal itu, tetapi jika wacana itu diterapkan pada tahun 2021 kami sangat mendukung keputusan dari Mendikbud,'' kata Trisilo. Lebih lanjut, Trisilo menjelaskan, yang terpenting adalah Pemerintah harus mempunyai standar indikator mutu pendidikan di Indonesia, karena sebelumnya yang menjadi acuan yakni hasil dari UN. "Diharapkan kedepan dengan adanya perubahan ini bisa memberikan efek yang positif khususnya di dunia pendidikan dan meningkat-

kan mutu pembelajaran di seluruh wilayah,'' jelasnya. Yang perlu diketahui, bentuk ujian Asesmen nantinya tidak berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal kemampuan menganalisis suatu bacaan (Literasi) dan kemampuan menganalisis menggunakan angka (Numerasi). "Kami berharap sistem Pendidikan yang baru ini juga akan memberikan dampak positif di dunia Pendidikan kedepan,'' pungkasnya. [htn]

Trisilo Budi Prasetyo

Mahasiswa KKN UMM Dampingi Anak Pekerja Migran di Kinabalu

sional dari Ampas Tebu

i dalam Kotak Suvenir

nen ini berbenpaling banyak aja maupun deia. , ada layang endari Sulaweang merupakan ying - layang aha yang telah ibu tahun lalu. ah Kapal Jong Pinang, Kepung mengandaln angin untuk nnya. a permainan tral Sandeq dari

Mamuju Selawesi Barat dan merupakan perahu layar bercadik yang biasa digunakan Suku Mandar untuk diperlombakan dalam berbagai perayaan atau dimainkan oleh para nelayan,'' jabarnya. Dalam proses pembuatannya, Wenny menjelaskan, pertama ia mengeringkan ampas tebu terlebih dahulu di tempat yang teduh. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan air tebu dan mengurangi bau tidak sedap pada produk. Setelah asmpas tebu berubah warna jadi putih gading, baru mu-

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

uvenir yang terbuat dari anyaman ampas tebu.

lai diiris tipis untuk mendapatkan ukuran tinggi dan ketebalan yang sama. Selanjutnya akan dianyam menjadi bentuk permainan tradisional. "Bahan tambahan yang digunakan selama proses pembuatan adalah kawat dan lem untuk membuat berdiri tegak dan kokoh," tambah dia. Kendati begitu, Wenny menuturkan, jika kesulitannya selama proses pembuatan adalah saat menipiskan dan memotong ampas tebu untuk mendapatkan ukuran yang presisi. Sementara itu, Dosen Pembimbing Tugas Akhir sekaligus Ketua Program Studi Desain Produk FIK Ubaya Guguh Sujatmiko mengungkapkan, jika pihaknya akan mematenkan karya inovasi produk Nebu. Pihaknya juga akan memfasilitasi para mahasiswa untuk mengembangkan inovasinya. "Saya berharap banyak mahasiswa FIK Ubaya bisa terus berinovasi membuat karya produk, dan tidak hanya memiliki nilai estetika dan mengasah kreativitas. Namun juga bisa memanfaatkan limbah sebagai produk yang bernilai jual dan memberikan solusi bagi lingkungan di masyarakat,'' tandasnya. [ina]

Malang, Bhirawa Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melakukan pendampingan terhadap anak - anak para pekerja migran Indonesia (PMI) di Kinabalu, Malaysia, melalui program kuliah kerja nyata (KKN) internasional. "Kali ini skema KKN internasional UMM tengah fokus pada penanganan serius bagi anak - anak para pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama terkait peningkatan kualitas pendidikan mereka,'' kata Wakil Rektor III UMM, Dr Sidik Sunaryo di Malang, Rabu, "Beberapa mahasiswa kami tempatkan di Kota Kinabalu, Negeri Sabah, Malaysia. Mereka akan membantu anak-anak para pekerja migran Indonesia di sana untuk meningkatkan pendidikan mereka,'' ujar Sidik Sunaryo. Di kota pusat pemerintahan untuk Pantai Barat negeri Sabah ini diperkirakan ada lebih dari enam ratus ribu warga negara Indonesia

(WNI). Jumlah ini baru perkiraan dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kinabalu, Malaysia. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa yang akan menjalani KKN di Kinabalu, Malaysia tersebut, kata Sidik, pi-

haknya mengundang Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya KJRI, Kota Kinabalu Cahyono Rustam dan memberikan kuliah umum yang dikemas dalam Pengarahan dan Pelepasan KKN mahasiswa UMM semester genap 2019/2020. Cahyono Rustam dalam Pengara-

Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melakukan pendampingan terhadap anak - anak para pekerja migran Indonesia (PMI) di Kinabalu, Malaysia.

han dan Pelepasan KKN mahasiswa UMM semester genap 2019/2020 itu mengatakan WNI yang tercatat di KJRI Pantai Barat negeri Sabah, Malaysia, hanya 151 ribu orang. Rata-rata para WNI yang datang ke Kinabalu untuk bekerja. Ada yang legal, memiliki majikan dan surat izin kerja. Adapula yang ilegal melalui berbagai jalan tikus. ''Tiap bulan, kami memfasilitasi pemulangan WNI oleh Malaysia. Jumlahnya sekitar 300-an orang,'' tuturnya. Pekerja Migran Indonesia, sebutan pengganti TKI, tidak hanya bekerja. Ada juga yang menikah lalu memiliki anak. Anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan para PMI ini mayoritas tidak memiliki surat keterangan resmi seperti akta kelahiran, karena mereka menikah hanya dengan syarat agama. KJRI bertugas mengusahakan untuk membuatkan berbagai surat keterangan sepadan untuk anakanak para PMI. [ant]

Kemenpora Minta Pemprov Siapkan APBD untuk Piala Dunia U-20 2021 Jakarta, Bhirawa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempersiapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai keperluan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 2021. Hal ini disampaikan Sesmenpora, Gatot S Dewa Broto saat memimpin

Sesmenpora Minta Kab Kota yang menjadi Tuan Rumah Piala DUnia U-20 2020 Siapkan dana APBD.

rapat di Kantor Kemenpora, Rabu yang secara khusus membahas percepatan persiapan seluruh kebutuhan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2021. "Kepada pimpinan provinsi dan kabupaten/kota yang rencananya diusulkan menjadi tempat berlangsungnya penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 2021, maka akan tetap diminta untuk mempersiapkan APBD,'' ujar Gatot dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu. Penggunaan APBD itu, menurut Gatot sangat penting karena selain sebagai satu upaya meringankan beban APBN, juga untuk mempermudah pengelolaan venue pascapenyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 2021. Dengan pemerintah setempat mempersiapkan APBD diharapkan pemprov dapat turut ber-

tanggung jawab terhadap venue yang digunakan sebagai tempat Piala Dunia U-20 itu agar tetap terpelihara dengan baik dan digunakan secara berkelanjutan. "Belajar dari penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games, maka pengelolaan seluruh venue harus ada keberlanjutan dan terpelihara dengan baik,'' kata Gatot. Dalam rapat tersebut hadir juga Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria, dan beberapa pejabat dari Kemenpora, staf khusus Menpora bidang olahaga, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK). [ant]

Kabupaten Probolinggo Sambut Tuan Rumah Porprov Jatim VIII Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka persiapan sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa

Timur (Jatim) VIII tahun 2023 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata

Wabup Timbul pimpin Rakor sambut tuan rumah Porprov Jatim VIII.

dan Kebudayaan (Disporaparbud) bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menggelar Rapat Koordinasi (Ra-

wiwit agus pribadi/bhirawa

kor) di ruang pertemuan Rumah Dinas Wakil Bupati Probolinggo. Rakor dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, Drs HA Timbul Prihanjoko, ini melibatkan segenap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Probolinggo terkait untuk bersamasama mensukseskan penyelenggaraan Porprov Jatim VIII Tahun 2023. Rakor dihadiri Kepala Disporaparbud Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto dan Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo, Sugeng Nufindarko. Koordinator Coorporate Sosial Responsibility (CSR) PT YTL-Jawa Power, Budi Santoso juga akan mensupport Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Probolinggo dan Ketua Pengurus Paralayang Kabupaten Probolinggo, Agung Priyojatmiko. Pada ajang Porprov Jatim VIII Tahun 2023 mendatang, terdapat empat daerah yang

akan menjadi tuan rumah. Diantaranya, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Seperti disampaikan Gubernur Jawa Timur, Hj Khofifah Indar Parawansa, Porprov Jatim yang awalnya digelar setiap empat tahun sekali, kini diubah menjadi setiap dua tahun sekali. Untuk Porprov pada tahun 2021 mendatang ini akan digelar di empat daerah meliputi Kabupaten Jember, Lumajang, Situbondo dan Bondowoso. Ketua KONI Kabupaten Probolinggo Sugeng Nufindarko, Rabu (8/1/) mengatakan, Cabang Olah Raga (Cabor) di Kabupaten Probolinggo telah mengalami peningkatan yang siap diperlombakan. Dari 27 Cabor telah bertambah menjadi 30 Cabor dan 3 tiga Cabor masih perlu dilatih lebih optimal. "KONI Kabupaten Probolinggo akan terus berupaya menggali anak-

anak berbakat dalam Cabor untuk menjadi atlet yang berbakat dan berprestasi,'' katanya. Sekretaris KONI Kabupaten Probolinggo, Chalid Abubakar juga menyampaikan, yang menjadi kebutuhan penting dan menjadi topik di kalangan Jawa Timur adalah kebutuhan Venue Cabor Paralayang. Oleh karena itu, Pengprov Jatim dan Pengkab Probolinggo telah melakukan survey bahwa wilayah di Seruni Point dinyatakan layak dan mendapat apresiasi yang luar biasa. "Seruni Point sebagai tempat venue paralayang. Untuk Venue Cabor Dayung sangat cocok dilaksanakan di wahana Ranu Segaran,'' terangnya. Wakil Bupati Probolinggo, Drs HA Timbul Prihanjoko menyatakan, pada pelaksanaan nantinya dilakukan pembagian venue dari empat daerah yang berkesempatan menjadi tuan rumah Porprov Jatim 2023. [wap]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Wage, 9 Januari 2020

Halaman 8

Debit Mata Air Menurun Drastis

Siapkan Gerakan Pemulihan Hutan Nganjuk, Bhirawa Sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk pada musim kemarau beberapa waktu lalu telah merasakan dampak kesulitan air. Ini setelah debit air di sejumlah mata air yang biasanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mengalami penurunan debit air, bahkan sampai kering. Untuk itu Pemkab Nganjuk akan meningkatkan gerakan pemulihan hutan sekaligus untuk meningkatkan upaya pelestarian sumber mata air di Kabupaten Nganjuk yang dari tahun ke tahun terus menurun debitnya. Direncanakan dalam waktu dekat penanaman akan dilakukan di sekitar sumber air terutama di wilayah Nganjuk bagian utara yang selalu mengalami kekeringan saat musim kemarau. “Tanpa pohon, tanah tropis kehilangan pori-pori yang besar, yang bertanggung jawab untuk mengalirkan air ke dalam tanah dengan cepat. Dapat dikatakan, meski ada banyak pohon, pepohonan akan tetap mengkonsumsi air lebih dari apa yang diperoleh untuk memperbaiki tanah,” terang Bupati Nganjuk Novi

Rahman Hidayat, menanggapi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana, Rabu(8/1). Lebih lanjut, Bupati Novi menjelaskan, hutan menyerap air selama musim hujan dan perlahan-lahan melepaskannya selama musim kemarau, sehingga mempertahankan aliran sungai selama periode kering. Ini dibuktikan dengan tingkat ketersediaan air tanah yang dekat lokasi pepohonan lebih banyak dibandingkan jika tidak ada pepohonan. “Jadi intinya pohon dapat meningkatkan resapan air tanah ke suatu titik.” Tegas Bupati Novi. Manfaat pepohonan di daerah tropis bagi masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali dan beragam. Pepohonan juga mendukung pengendalian erosi dan mitigasi perubahan iklim. Dengan banyaknya pohon besar, dihasilkan manfaat lain seperti keanekaragaman hayati dan gas karbon. Hal senada juga diungkapkan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jatim Wilayah Nganjuk, Udina Nainggolan. Menurutnya, prioritas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Nganjuk yakni penanganan lahan kritis seluas sekitar 8.973 hektar dan potensi kritis 4,200 hektar. Di samping itu, kegiatan juga dilakukan untuk pemulihan sumber air yang dimusim kemarau mengal-

ami kekurangan terutama di wilayah utara Kabupaten Nganjuk, “jadi kami harapkan dengan kegiatan gerakan pemulihan hutan sekaligus untuk meningkatkan up-

aya pelestarian sumber mata air di Kabupaten Nganjuk yang dari tahun ke tahun terus menurun debitnya,” kata Udina Nainggolan. Oleh karena itu, ungkap Udina

Penyegaran Kerja Tahun 2020, 77 Pejabat Dilantik

nas/bhirawa Pemkot Batu bersama Polres dan TNI Batu melaksanakan simulasi bencana banjir dan tanam pohon dalam Apel Siaga Darurat Bencana di AMKE Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu, Rabu (8/1).

Batu, Bhirawa Kota Batu merupakan salah satu Daerah rawan banjir, tanah longsor, tanah amblas, angin kencang, dan angin puting beliung. Karena Pemerintah Kota (Pemkot) melalui BPBD meningkatkan program mitigasi bencana di Kota Batu. Dan Rabu (8/1), bertempat di AMKE, Desa Oro-Oro, Kec/Kota Batu digelar Apel Siaga Darurat Bencana serta melaksanakan simulasi penanganan bencana. Dalam program mitigasi, BPBD Batu telah melakukan upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui

servasi dan Edukasi (AMKE), Desa Oro-Oro Ombo, Rabu (8/1). Ia menjelaskan bahwa apel yang dilaksanakan ini merupakan bentuk kewaspadaan dan kesiapan dari semua pihak dalam mengantisipasi adanya bencana alam. Ini dilakukan dengan mempersiapkan personil gabungan hingga logistik. Apalagi dilihat dari kontur tanahnya, Kota Batu sangat beresiko terjadi banjir dan longsor. Dan untuk mengoptimalkan peringatan lebih dini terhadap bencana, BPBD Kota Batu telah melakukan pengadaan alat detektor bencana berupa Early Warning System (EWS). Kini alat ini telah dipasang di beberapa titik rawan seperti,

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan warga dalam menghadapi bencana. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan pelatihan desa tangguh bencana, pelatihan penanganan darurat bencana, dan pelatihan ke sekolah-sekolah. “Apel siaga darurat bencana ini kita laksanakan bersama Polres dan TNI dalam mengantisipasi tingginya intensitas hujan dan perkiraan cuaca yang ekstrem,” ujar Walikota Batu, Dra.Hj.Dewanti Rumpoko,M.Si saat memimpin apel di Area Model Kon-

Disperta Bangun Musala Secara Swadaya, Patut Jadi Contoh Dinas Lain Bondowoso, Bhirawa Pembangunan musala secara swadaya oleh pejabat, staf, dan seluruh karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, patut menjadi contoh yang baik bagi dinas-dinas lain yang belum dibangun tempat beribadah. Pembangunan musala itu direncanakan sejak tahun 2016 saat kondisi musala Disperta kurang representatif. Namun, berkat kegigihan seluruh jajaran pejabat, staf dan karyawan, akhirnya pembangunan musala tersebut bisa terselesaikan.

Nainggolan, gerakan penanaman di Kabupaten Nganjuk akan terus dilanjutkan terutama di lahan kritis dalam upaya pelestarian sumber air. Direncanakan dalam waktu dekat

penanaman akan dilakukan di sekitar sumber air terutama di wilayah Nganjuk bagian utara yang masuk dalam KPH Jombang,” tutur Udina Nainggolan. [ris]

Intensitas Hujan Tinggi, Kota Batu Simulasikan Siaga Darurat Bencana

KELANA JATIM

Trenggalek,Bhirawa Diawal Tahun 2020 Bupati Trenggalek Muh Nur Arifin Melakukan Penyegaran di tubuh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trengalek. Penyegaran ini dilakukan dengan melantik 77 pejabat, diantaranya 3 jabatan pada Pimpinan Tinggi Pratama , 34 Pejabat Administrator dan 40 Pejabat Pengawas, Selasa(6/1). Dalam Kesempatan Tersebut Bupati Trenggalek secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 77 pejabat yang menempati jabatan baru. Orang nomor satu dilingkup Pemkab Trenggalek menjelaskan upaya penyegaran dan penataan personil yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing masing guna memacu kinerja serta melakukan pelayanan terhadap masyarakat Trenggalek. “Ada pengisian jabatan pratama dan pengisian jabatan yang kosong karena ada yang MPP (memasuki masa pensiun). selain itu sebagian besarnya lagi penyegaran,” ucapnya usai upacara pelantikan di Pendopo Manggala Praja Nugraha. Bupati menerangkan dari 77 pejabat 3 diantaranya merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di dinas PUPR ,Dinas Komidag, dan Satpol PP. selain itu juga ada beberapa perubahan yang meliputi Kabag pembangunan di Sekretariat Daerah, Kabag ULP, serta perubahan di tubuh Dinas PUPR. “Pesan saya Desember 2020 ini tidak boleh lagi ada pekerjaan fisik. Silahkan nanti publik menilai, dalam kontrak kinerja pejabat tinggi pratama kalau tidak bisa menjalankan sesuai dengan kontrak kinerja yang ingin dijalankan, kita beri perpanjangan 6 bulan. Kalaupun tetap tidak bisa, bisa turun jabatan juga,” terangnya. [wek]

ristika/bhirawa Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, memberikan dorongan kepada kebun bibit rakyat sebagai upaya memelihara sumber air.

“Karena musala lama sudah tidak layak dipakai. Sebenarnya rencananya sejak 2016 saat Pak Karna. Sampai April 2019 baru terkumpul 25 juta. Alhamdulillah berkat kesungguhan membangun rumah Allah sekarang bisa selesai,” ungkap Dwi Wardana, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. Musala tersebut diberi nama ‘Musholla Al-Ikhlas, kata Dwi Wardana Karena pembiayaannya tidak sedikitpun membani seluruh karyawan Disperta. Seluruh keluarga besar Disperta tidak diwajib-

kan harus menyumbang dengan nominal tertentu, namun dengan seikhlasnya serta penuh ikhlas. “Kami tidak menargetkan harus menyumbang berapa. Semua seikhlasnya,” terangnya. Dinas Pertanian dan Peternakan Bondowoso membangun musala Al-Ikhlas tersebut, menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp 162 juta. Yang diresmikan oleh Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin, Rabu (8/1). Dengan pembangunan musala Al-Ikhlas tersebut, Bupati Bondowoso Drs KH. Salwa Arifin san-

gat mengapresiasi. Bahkan ia bangga, karena suluruh staf dan karyawan Disperta bisa melaksanakan salat berjamaah. Ia berharap dengan salat berjamaah yang dilakukan dapat menjadi perantara dimudahkannya segala pekerjaan Disperta. “Saya apresiasi pembangunan musala secara swadaya ini. Saya bangga karena bisa melaksanakan shalat berjamaah. Semoga menjadi perantara dimudahkannya segala macam urusan. Semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik,” ucapnya. [san]

Cangar di Desa Sumberbrantas, dan Songgoriti di Kelurahan Songgokerto. “Selain itu saya juga menginstruksikan kepada para Kades/ Lurah dan masyarakat untuk waspda iklim ekstrem dengan menjaga kebersihan lingkungan. Saya juga pesan agar ketika ada tanda bahaya bencana masyarakat agar cepat menyelamatkan diri dan jangan mementingkan harta benda,” pesan Walikota. Diketahui, untuk menentukan status siaga darurat bencana harus dilakukan dengan mengacu pada trigger atau pemicu. Dan pemicu ini bisa dari hujan, potensi angin, kondisi kesadaran rendah masyarakat dalam membuang sampah, dan gundulnya hutan. [nas]

Tak Mau Direlokasi, PKL Demo di DPRD Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di kawasan seputar alun-alun Bojonegoro berunjukrasa menolak upaya relokasi oleh Pemkab setempat. Para PKL menggelar demo di gedung DPRD Bojonegoro, kemarin (8/1). Massa menuntut Pemkab Bojonegoro memperbolehkan lagi PKL berjualan di kawasan seputar alun - alun. Setelah PKL berorasi di depan gedung DPRD Bojonegoro kemudian dipersilahkan masuk untuk mediasi didalam ruang dan ditemui ketua DPRD Bojonegoro Imam Solikin. Imam Sholikin menuturkan, bahwa Bupati Bojonegoro punya harapan untuk menata semua yang ada di Bojonegoro untuk lebih baik, sehingga perlunya penataan baik dari PKL sendiri juga untuk perkembangan ke depan baik ekonomi atau perubahan yang kebih baik untuk kesejahteraan PKL. “Untuk pembangunan Bojonegoro kedepan memang butuh saling mendukung baik pemerintah kabupaten maupun dari PKL, dan tidak menghalangi proses untuk Bojonegoro lebih maju dan PKL tetap bisa jualan,” kata Imam Sholikin. Sementara itu, Ketua PKL Sumarjo menyampaikan, terkait relokasi PKL yang berada di seputar alun-alun, bahwa selama mereka berjualan sebelumnya aman tentram dan tidak ada masalah, namun setelah terbit SP (Surat Peringatan) terhadap PKL dan mereka mulai resah. “ Di sini temen temen menagih janji Bupati Bojonegoro dan nasib para PKL yang dipindah di Barat kantor Satlantas Jl. Hasyim Asari. Kita inginkan solusi agar para PKL jangan hanya janji yang tidak ditepati. Makanya para PKL menemui DPRD agar bisa menemukan dan membantu para PKL,” ujarnya. [bas]

Wakili Kabupaten Mojokerto ke Tingkat Jatim

Dikunjungi Arumi Bachsin, Posyandu Bougenville Miliki 20 Inovasi POSYANDU Millenial “Bougenville” Desa Mlaten Kecamatan Puri, terpilih untuk mewakili Kabupaten Mojokerto dalam Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Timur 2020, atas kategori Pelaksana Posyandu Terbaik. Penilaian dilakukan langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Emil Elestianto Dardak, didampingi Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi, beserta Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto Yayuk Ismawati Pungkasiadi. Plt Bupati Pungkasiadi dalam sambutannya mengatakan beberapa hal, terkait upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memban-

gun sektor kesehatan khususnya melalui peran aktif PKK. Seperti contohnya melaksanakan pelayanan dasar yang baik di Posyandu desa. Peningkatan di sektor lain juga akan terus digeber. Mengingat dua tahun terakhir ini, Kabupaten Mojokerto banyak melakukan inovasi bidang kesehatan dan diapresiasi dengan banyak penghargaan. “Perhatian Pemkab Mojokerto terhadap PKK selama lima tahun terakhir, kita implementasikan melalui alokasi anggaran mencapai Rp 10 miliar. Begitu juga dengan APBDesa untuk mendukung jalannya kegiatan PKK di desa. Selalu kita tekankan kepada semua Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa, untuk ikut berperan aktif,” kata Plt Bupati Pungkasiadi, Rabu (08/01). Wakil Ketua TP PKK Ya-

yuk Ismawati Pungkasiadi pada sambutannya berharap agar kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Yayuk mangaku bangga pada PKK Desa Mlaten Kecamatan Puri, yang dinilai penuh prestasi dan inovasi sehingga masuk dalam lomba ini. “Masuk di tiga besar Provinsi ini tidak boleh membuat kita cepat berpuas diri. Sebaliknya kita dapat terus berusaha semakin lebih baik, agar kita semua dapat berkolarasi dengan baik juga”, kata Yayuk Pungkasiadi. Posyandu Millenial “Bougenville” sendiri berkomitmen memberi pelayanan paripurna dengan 20 layanan unggulan mereka. Dengan fasilitas free WiFi, para pengunjung posyandu siap disambut resepsionis “Duta Remaja Posyandu”, ketertiban pelayanan diatur oleh “Satgas

Remaja Peduli Posyandu”, serta fasilitas antar-jemput pengunjung “Gratis Ojek Remaja Peduli Posyandu (Gojek Rindu)”. Beberapa inovasi lainnya juga telah siap menanti masyarakat. Antara lain Layanan Posyandu Balita 5 Meja, lain Layanan Posyandu Bumil 5 Meja, Dapur Sehat Simbah, Nenek Pembuat Pilis (Nelis), Kelompok Kakek Nenek Asuh Motivator ASI (Kantor ASI), Warung Sehat Posyandu, Suplemen Gizi Balitaku, dan masih banyak lainnya. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Emil Elestianto Dardak, pada sambutan arahannya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang sudah bekerja keras, dalam menggerakkan semua potensi untuk mewujudkan masyarakat sehat. “Masih sering kita jumpai Po-

kariyadi/bhirawa Ketua TP PKK Jatim Arumi Emil Dardak didampgi isteri Plt Bupati Mojokerto dalam kunjungan ke Kabupaten Mojokerto.

syandu yang cenderung kembang kempis, sehingga mengakibatkan masyarakatnya kurang aktif. Tapi jika pemerintah terkait terus men-

dukung, ditambah dengan inovasi yang terus dilahirkan, Posyandu kita akan maju. Ini adalah tugas kita bersama,” ajak Arumi. [kar]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Wage, 9 Januari 2020

Halaman 9

Pasca Pembubaran TP4D

Jaksa Tak Kawal Pembangunan Sampang, Bhirawa Keputusan pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), baik di tingkat pusat maupun di daerah di akhir tahun 2019 oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berdampak ketiadaan pengawalan hukum atas sejumlah proyek pembangunan di daerah Kabupaten Sampang.

Berdasarkan tugas dan fungsi (tupoksi) TP4D adalah mengawal, mengamankan, mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan serta persuasif. Kepala seksi (kasi) intel Kejaksaan negeri Sampang,Ivan , saat ditemui di ruangannya Rabu (8/1), membenarkan bahwa akhir tahun 2019 Kejaksaan Agung membubarkan TP4D. Namun, lanjut Ivan, sebelum dibubarkan pihaknya menerima pengajuan pengawalan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2019, dengan total keseluruhan 39

lis/bhirawa Kasi intel Kejaksaan Negeri Sampang Ivan

kegiatan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara. “Dari 39 kegiatan tersebar di beberapa OPD di Kabupaten Sampang, antara SDN 2 Banyuanyar, DPRKP, PUPR, Disperdagprin, Dinkes, Dinas penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu.”Jelas Ivan. Lanjut Ivan saat ditanya terkait kegiatan alokasi dana kelurahan (ADK) Ta 2019 dengan total kurang lebih Rp. 7 miliar rupiah di bawah Kecamatan Sampang, pihaknya tidak pernah menerima permohonan pengajuan pengawalan dan tidak ada di 39 kegiatan yang kami lakukan pengawalan.

Menurut Ivan , dirinya secara pribadi sempat mendengar terkait polemik pelaksanaan ADK 2019,. Namun pihaknya hanya berkerja sesuai aturan dan prosedural yang ada, dan hingga saat ini di bagian intel kejaksaan belum pernah menerima laporan apapun secara tertulis. Sementara di tempat terpisah, Rabu 8 Januari 2020, salah satu kegiatan alokasi dana kelurahan (ADK) Ta 2019, di Perumahan Permata Selong, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, berupa kegiatan saluran terlihat dibongkar dengan alasan permintaan warga setempat.

Sekedar diketahui, Alokasi dana Kelurahan tahun 2019, ada 6 Kelurahan yang menyerap anggaran tersebut, diantaranya Kelurahan, Gunung Sekar, Polagan, Dalpenang, Rongtengah, Karang Dalam, dan Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan rinciannya setiap Kelurahan kecipratan dana Rp 1.170.000.000, Perinciannya Rp 800 juta dari APBD, dan Rp 370 juta dari APBN. Dana tersebut dilaksanakan secara kontraktual, berupa kegiatan proyek fiksi berupa pembangunan gorong-gorong atau saluran irigasi, rabat beton dan lainnya. [lis]

Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan SDN Gentong Buram

arif yulianto/bhirawa Para personil TNI dari jajaran Kodim 0814 Jombang saat memperbaiki tanggul Sungai Konto yang longsor, Rabu (08/01/2020).

Personel Kodim 0814 Jombang Perbaiki Tanggul Longsor Jombang, Bhirawa Personel Koramil 0814/18 Jogoroto, Kodim 0814 Jombang melaksanakan karya bakti perbaikan tanggul di Sungai Konto yang longsor sepanjang 4 meter dengan lebar kurang lebih 1.5 meter di Dusun Dongeng, Desa Jarak Kulon Kecamatan Jogoroto, Rabu (8/1). Untuk mencegah bertambah lebarnya tanggul Sungai Konto yang jebol ini Danramil melakukan koor-

dinasi dengan aparat terkait serta Kepala Desa setempat untuk mengerahkan masyarakat setempat untuk segera memperbaiki tanggul tersebut, terutama dengan menggunakan karung- karung sak dan tanah. Akibat kerusakan tanggul yang jebol ini, air Sungai Konto sempat meluber ke rumah warga. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran warga apabila tidak segera di per-

KELANA JATIM

wed/bhirawa Kapolres Eva Guna Pandia menyiram air kendi ke mobil sedan Mazda 6 yang baru diterima Polres Tulungagung, Rabu (8/1).

Dapat Tambahan Ranmor untuk Tanggap Bencana Tulungagung, Bhirawa Polres Tulungagung mendapat tambahan sejumlah kendaraan bermotor (Ranmor) untuk meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana. Tambahan Ranmor tersebut diserahkan Kapolres Tulungagung, AKBP Eva Guna Pandia pada Satlantas, Satreskrim dan Satsabhara Polres Tulungagung di halaman GOR Lembu Peteng Kota Tulungagung, Rabu (8/1). Ada pun ranmor tersebut berupa satu mobil sedan Mazda 6, satu mobil Patwal Isuzu D Max, dua moge patwal BMW 2.800 cc, dua sepeda motor Yamaha N Max, 10 sepeda motor trail CRF 150, dan dua sepeda motor Yamaha Jupiter untuk uji praktek SIM. Menurut Kapolres Eva Guna Pandia, bantuan ranmor yang diterima Polres Tulungagung berasal dari Korlantas Polri, Dirlantas Polri dan bantuan masyarakat Tulungagung. “Kami berharap anggota Polres Tulungagung bisa lebih profesional dan cepat mendatangi TKP apabila terjadi bencana alam seperti pohon tumbang, banjir dan tanah longsor,” ujarnya. Selain itu, lanjut dia, penambahan ranmor juga bisa digunakan untuk kecepatan dalam tugas kepolisian lainnya. Yakni, saat terjadi kriminalitas dan laka lantas (kecelakaan lalulintas). “Kami berharap pula kendaraan-kendaraan dinas ini juga tidak diganti plat nomernya menjadi plat nomer pribadi. Kami larang,” paparnya. Menjawab pertanyaan, Kapolres Eva Guna Pandia menuturkan meski sudah mendapat tambahan ranmor, saat ini Polres Tulungagung masih membutuhkan tambahan ranmor lagi. Utamanya ranmor roda dua. “Kami sudah minta kekurangan itu pada Pemkab Tulungagung. Tetapi ini kalau ada,” tuturnya. [wed]

baiki. Dandim 0814 Jombang, Letkol Inf Triyono mengatakan, terjadinya tanggul jebol pada hari Minggu (5/ 1) lalu. Karena cuaca hujan yang terus mengguyur, pengerjaan tidak bisa maksimal dilakukan. “Kali ini melalui karya bakti kita membuat tanggul dari karung di isi tanah, meskipun sementara tapi bisa meminimalkan arus yang jebol, mengingat curah hujan yang masih

tinggi di wilayah Jombang,” papar Dandim. Kegiatan karya bakti perbaikan tanggul Sungai Konto di Dusun Dongeng, Desa Jarak Kulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten tersebut diikuti anggota Koramil Jogoroto, Polsek Jogoroto, petugas dari Kecamatan Jogoroto, anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang serta masyarakat setempat. [rif]

Polda Jatim, Bhirawa Meski telah melakukan pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) kasus ambruknya atap SDN Gentong Kota Pasuruan (pidana umum) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Namun Polda Jatim belum juga membeberkan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan SDN Gentong. Dikonfirmasi Bhirawa perihal adakah tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsinbed/bhirawa ya (tipikor), Direskrimsus Polda Direskrimsus Polda Jatim, Jatim, Kombes Pol Gidion Arif Kombes Pol Gidion Arif Setyawan Setyawan enggan merincikan siapa pihak yang bertanggungjawab dalam kasus tipikor ini. “Jumat (besok) akan saya sampaikan,” kata Kombes Pol Gidion Arif Setyawan dikonfirmasi, Rabu (8/1). Apakah nantinya akan ada pengumunan siapa tersangka dalam kasus tipikor ini, Gidion hanya menjawab “Oke”. Sedangkan terkait siapa pihak yang nantinya dijadikan tersangka dalam kasus ini, Gidion enggan berspekulasi. “Tunggu saja nanti kita beritahukan pada Jumat,” pungkas pria yang sebelumnya menjabat sebagai Direskrimum Polda Jatim ini. Sebelumnya, Polda Jatim melakukan pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) kasus ambruknya atap SDN Gentong Kota Pasuruan pada Selasa (5/11) ke Kejati Jatim. Dalam kasus tindak pidana umumnya, Polisi menetapkan dua orang tersangka, yaitu DM selaku kontraktor pengerjaan proyek dan SE selaku pihak mandor proyek yang ditunjuk pihak SDN Gentong. Pada kasus tindak pidana umunya, kedua tersangka, yakni DM dan SE dijerat dengan Pasal 359 KUHP dan atau Pasal 360 ayat (1) KUHP tentang menyebabkan kelalaian hingga menyebabkan kematian. Adapun ancaman hukuman pidana maksimal lima tahun penjara. Diketahui, atap SDN Gentong Kota Pasuruan ambruk pada Selasa (5/11/2019) lalu pukul 08.30 WIB. Sebanyak dua orang meninggal dunia terdiri dari satu siswa atas nama Irza Almira dan guru atas nama Sevina Arsy Putri Wijaya, serta 16 siswa lainnya mengalami luka-luka. Gedung sekolah yang ambruk berada di bagian depan terdiri dari empat kelas, antara lain kelas 2 A dan B dan kelas 5 A dan B. [bed]

Tiga Perusahaan di Jatim Raih Proper Emas Pemprov, Bhirawa Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no.1049 tahun 2019 tentang Penetapan Peringkat Proper tahun 2019, ada tiga perusahaan di Jatim mendapatkan peringkat Emas yaitu PT. PJBUP Paiton, PT.PJB UP Gresik, dan PT.Pertamina Gas Area Jawa Bagian Timur. Selanjutnya, sebanyak 20 perusahaan meraih peringkat Hijau, peringkat Biru diraih 150 perusahaan, peringkat Merah diraih 15 perusahaan, dan tidak ada perusahaan yang mendapatkan peringkat Hitam. Penghargaan diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar pada perwakilan perusahaan di Istana Wakil Presiden, Rabu (8/1). Sebelumnya dilakukan fotobersama Wakil Presiden RI, Maruf Amin dengan pemenang proper. Sekretaris DLH Jatim, Uda Haripantjoro menyampaikan, dari sisi ket-

aatan hasil di tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, dimana pada tahun sebelumnya dari keseluruhan peserta ditahun 2018 didapati persentasi jumlah peserta dengan tingkat ketataan minimum (peringkat Biru, Hijau, dan Emas) sebanyak 92,61%. Sementara ditahun 2019 didapatkan 88.14% dari seluruh peserta. Faktor penambahan jumlah peserta baru yang tinggi (sekitar 10%) dan pengetatan kriteria air limbah domestik yang banyak belum dipenuhi oleh industri turut menyumbang penurunan persentase ketaatan ini. Sebelumnya, pada tahun 2019, penilaian Proper di Jatim dilakukan terhadap 180 perusahaan yang berada di 30 kabupaten/kota yang merupakan usaha skala menengah hingga besar, kepemilikan BUMN, lokal, maupun modal asing. Penilaian dilakukan terhadap kin-

erja pengelolaan lingkungan periode bulan Juli 2018 –Juni 2019, dan lebih dari 90% peserta merupakan wajah lama yang telah mengikuti kegiatan penilaian lebih dari 2 tahun dan telah melakukan banyak perbaikan. Diraihnya penghargaan proper tersebut, tetap menunjukkan adanya keseriusan setiap pelaku industri dan usaha untuk semakin peduli lingkungan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tetap ada. Selain itu, adanya penghargaan proper maka ada upaya-upaya pembinaan yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Pemprov Jatim terhadap industri dan usaha dalam melakukan kegiatan bisnis yang berwawasan lingkungan cukup berhasil. “Diraihnya proper ini, maka diharapkan dapat juga direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pelakuusaha/industrilain yang belum

mengikuti Proper sehingga ujungnya membentuk ekosistem industri dan bisnis yang ramah lingkungan di seluruh wilayah Jatim,” katanya. Disamping aspek ketaatan terhadap peraturan yang menjadi landasan utama penilaian Proper,lanjut Uda, aspek inovasi dan berkelanjutan juga menjadi aspek yang turut dinilai bagi peserta dengan peringkat Hijau dan Emas. Sebelumnya, Uda juga menjelaskan, kalau Proper sebagai instrumen perbaikan kualitas lingkungan yang bersifat voluntary (sukarela). Proper mengambil bagian sebagai upaya pembinaan dan pemberian insentif/ disinsentif bagi setiap industri/pelaku usaha dalam melakukan kegiatan operasionalnya sesuai aturan pengelolaan lingkungan yang berlaku berdasarkan amanat Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. [rac]

Babinsa Desa Blimbing Turun Tangan Bersihkan Enceng Gondok MUSIM hujan yang terjadi diawal tahun 2020 tergolong intensitasnya cukup tinggi, sehingga banyak daerah dan desa yang mengalami kebanjiran. Akibat sungai yang melintasi desa tersebut tidak dapat menampung air hujan. Seperti yang terjadi di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto ini. Sering tergenang air hujan akibat tidak lancarnya aliran sungai Sipon yang di dalamnya ditumbuhi enceng gondog. Babinsa desa Blimbing Sertu Khoirul anggota Koramil 0814/12 Kesamben Kodim Jombang Korem 082/ CPYJ. Mojokerto kepada Bhirawa

Rabu (8/1) antara lain mengatakan, mengantisipasi terjadinya banjir yang lebih besar, kami beserta warga desa setempat melaksanakan pembersihan sungai Sipon yang di penuhi tumbuhan enceng gondok. Hal inilah yang mempengaruhi aliran arus sungai yang menuju ke sungai Brantas. ketika debit air tinggi. Mengadari dampaknya masyarakat Desa Blimbing sangatlah antusias dan bergotong royong membersihkan enceng gondok yang ada di sungai Sipon, karena enceng gondok merupakan tanaman air yang sangat mudah tumbuh dan perkembangannya sangat cepat. Apabila tidak di bersihkan maka dapat menyumbat aliaran sungai dan dampak sangat besarnya yaitu bikin banjir dan mengenangi kampung sekitar.jelas khoirul

min/bhirawa Puluhan warga dan babinsa sedang giàt membersikan enceng gondok di sungai sipon yang menjadi biangnya banjir di desa Blimbing.

Lebih lanjut khoirul menambahkan enceng gondok apabila di biarkan, tidak segera dibasmi maka dampaknya sangat

besar kepada warga desa Blimbing yang dapat mengakibatkan banjir kayak tahun 2019 kemarin.kata khoirul. [min]

EKONOMI November 2019, Wisman Jatim Turun 0,08 Persen

Kamsi Wage, 9 Januari 2020

Halaman 10

BURSA EKONOMI

Pemprov, Bhirawa Jumlah kunjungan Wisman ke Jawa Timur bulan November 2019 mencapai 21.135 kunjungan. Angka tersebut turun sebesar 0,08 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 21.152 kunjungan.

Direktur Sales Telkomsel, Ririn Widaryani, Acting CEO Telkomsel, Heri Supriadi, Direktur HCM Telkomsel, Irfan A Tachrir dan Direktur Network Telkomsel, Iskriono Windiarjanto serta manajemen Telkomsel saat melakukan pemantauan performansi layanan Telkomsel di seluruh Indonesia pada malam pergantian tahun di Jakarta.

Trafik Layanan Data Telkomsel Naik 16 Persen Surabaya, Bhirawa Sukses mengawal dan melayani kebutuhan komunikasi pelanggan pada periode Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, trafik layanan data atau payload Telkomsel tercatat mencapai 23.9 petabyte atau meningkat sekitar 16 persen dibandingkan rata-rata payload pada hari normal 2019.Dibandingkan dengan periode Tahun Baru 2018/2019, trafik layanan data kali ini melonjak sekitar 39 persen. Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin mengungkapkan Wilayah dengan kenaikan trafik layanan data tertinggi adalah Sumatera Utara dan Bali – Nusa Tenggara dengan peningkatan sekitar 24persen dan 23 persen dibandingkan hari normal, diikuti Papua - Maluku (23 persen) dan Jawa Tengah (21 persen). “Tingginya peningkatan trafik layanan data antara lain dipicu oleh meningkatnya aktivitas pelanggan yang menggunakan layanan video streaming di smartphone atau komputer tablet saat pergantian tahun baru. Selain itu, pelanggan juga melakukan aktivitas momen ini melalui berbagai media sosial serta berkomunikasi melalui pesan instan yang mengalami peningkatan pada periode ini,” terangnya, Rabu (8/1).[riq]

Kepala Bidang Statistik Distribusi, Satriyo Wibowo menyampaikan, dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2018, jumlah wisman yang datang ke Jawa Timur memang masih mengalami penurunan sebesar 29,53 persen, yaitu dari 29.992 kunjungan. “Secara umum, pola kedatangan Wisman ke Provinsi Jawa Timur, pada bulan Januari sampai dengan November dua tahun terakhir, polanya mirip, namun tahun 2019

hingga akhir tahun 2019,” katanya. Dijelaskannya, ada sepuluh negara asal Wisman yang mendominasi kunjungan ke Provinsi Jawa Timur pada November 2019 yaitu dari Malaysia, Singapura, Tiongkok, Taiwan, Jepang, India, Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand dan Australia. Wisman dari 10 negara utama tersebut mencakup 70,27 persen dari total kedatangan wisman ke Jawa Timur pada November 2019. Dari 10 negara itu, Wisman berkebangsaan Malaysia menempati posisi tertinggi, dengan kontribusi sebesar 35,70 persen, diikuti Singapura di posisi kedua dan Tiongkok di posisi ketiga berturut-turut

masih lebih rendah dibandingkan tahun 2018,” katanya, Rabu (8/1). Menurutnya, untuk tahun 2019, walaupun di April dan Mei cenderung turun, mirip dengan pola 2018, tetapi sampai dengan Agustus kembali meningkat, dan turun di September. dan meningkat di Oktober, namun turun tipis di November. “Tentunya penurunan ini juga perlu menjadi perhatian pihak terkait, agar jumlah wisman meningkat

mencapai 11,05 persen dan 9,38 persen. Dikatakannya juga, apabila dibandingkan dengan bulan Oktober 2019, kunjungan Wisman dari sepuluh negara utama pada November 2019 mengalami kenaikan, yaitu dari 14.057 kunjungan menjadi 14.851 kunjungan (naik sebesar 5,65 persen). Wisman dari Malaysia merupakan negara utama mengalami kenaikan terbesar, yaitu naik sebesar 33,28 persen, dari 5.661 kunjungan menjadi 7.545 kunjungan. Sebaliknya kunjungan wisman dari Thailand mengalami penurunan terbesar, yaitu sebesar 47,11 persen, dari 658 kunjungan menjadi 348 kunjungan.

Secara kumulatif selama Januari-November 2019, jumlah wisman mengalami penurunan sebesar 22,54 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 293.920 kunjungan menjadi 227.659 kunjungan. Sementara itu, wisman dari 10 negara utama selama periode tersebut justru mengalami kenaikan sebesar 33,95 persen, dari 114.019 kunjungan menjadi 152.733 kunjungan. Kunjungan Wisman berkebangsaan Malaysia tetap yang terbanyak pada periode Januari-November 2019 sebesar 65.784 kunjungan, disusul Singapura 24.602 kunjungan dan Tiongkok 22.019 kunjungan.[rac]

HMJI Ekspansi ke Indonesia dan Malaysia Surabaya, Bhirawa Hotel Management Japan Co. Ltd. (HMJ), manajemen operasional hotel prominen yang mengelola banyak hotel terkemuka di Jepang melalui anak perusahaannya HMJ International Co., Ltd. (HMJI), memperluas kehadirannya di Indonesia dan Malaysia melalui pendirian PT HMJ International Indonesia (HMJII). Presiden HMJ dan Direktur Perwakilan HMJ International, Allan Takahashi mengungkapkan HMJII dibentuk sebagai perusahaan joint venture antara HMJI dan mantan pemegang saham Topotels Investmana Manajement (Topotels) pada tanggal 6 Januari 2020. Selain joint venture dengan Topotels, HMJII berencana untuk membuka hotel dengan merek terbaru mereka - Amoda, yang merupakan hotel bintang 4 di Jakarta pada tahun 2022. “Kami sangat bangga mengumumkan kemitraan baru kami dengan Topotels, salah satu jaringan hotel terbaik di Asia. Kerja sama ini memungkinkan grup HMJ untuk memperluas jangkauan ke luar Jepang dan mencapai tujuan grup menjadi jaringan hotel internasional,” terangnya, Rabu (8/1).[riq]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-2822-EB. An.Umariyah,Ds Senori RT 003/005,Kec Merakurak, Kab Tuban No. 6662/IMB/BI-IV/2020 HILANG BPKB, S-4922-GM. An.Mia Santi Sulistiyani, Ds Jenggolo RT 002/001,Kec Jenu, Kab Tuban, hp 081554714332 No. 6663/IMB/BI-IV/2020 HILANG BPKB, S-4506-GQ. An.Hudda, Ds Jenggolo RT 002/001,Kec Jenu, Kab Tuban, hp 081554714332 No. 6664/IMB/BI-IV/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2018, Merah, AG 4382 RCM, a/n. Anindita Nayang Safitri, Ds. Tanggulturus, Besuki - T.Agung No. 6665/IMB/BI-IV/2020

sawawi/bhirawa

Pengurus Gapensi Jatim bersama panitia Gapensi Situbondo memimpin tahapan pelaksanaan muscab ke VIII di Hotel Sun Sui Rabu (8/1).

Pengurus Gapensi Jatim Pimpin Muscab VIII

Gapensi Situbondo Siap Majukan Ekonomi Daerah Situbondo, Bhirawa Ratusan anggota Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional SeIuruh Indonesia (Gapensi) Kabupaten Situbondo berkumpul di auditorium Hotel Sun Sui, Rabu (8/1). Para pengurus kontraktor Situbondo itu mengagendakan pemilihan komposisi susunan pengurus baru periode 2020-2025. Kegiatan lima tahunan ini dihadiri Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi bersama Ketua BPC Gapensi E Abdul Hamid SE serta Pemimpin Cabang Bank Jatim Situbondo Ridholi Ichwan. Sejumlah pengurus struktural Gapensi Jatim dan pengurus Kabupaten Situbondo juga lengkap hadir dalam

pembukaan muscab kemarin. Dalam pemilihan pengurus Gapensi Situbondo terpilih Kamarul Muniri untuk menahkodai organisasi gabungan kontraktor masa kerja lima tahun kedepan. Pelaksaaan muscab berjalan lancar dan dilanjutkan dengan pelantikan yang dihelat di kawasan wisata Kampung Kerapu Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. Arul-panggilan akrab Kamarul Muniri mengatakan, dalam pencalonannya ia memiliki dua jenis visi misi. Diantaranya, sebut Arul, visi ke dalam atau internal Gapensi Situbondo dan visi ke luar atau merangkul berbagai elemen para mitra kerja. Pria kalem itu menambahkan, Gap-

ensi Situbondo juga akan merangkul berbagai kalangan di Kota Santri seperti kalangan LSM yang ada di Kabupaten Situbondo.”Ya saya siap merangkul berbagai kalangan agar Gapensi Situbondo ini bisa maju,” ucap Arul. Masih kata Arul, dirinya sangat menolak atau menepis anggapan bahwa di Kabupaten Situbondo terbentuk berbagai kubu sehingga asosiasi kontraktor menjadi terkotakkotak. Selain itu, sambung Arul, kedepan Gapensi Situbondo berharap semua anggota bisa bertambah maju dan semua anggota bertambah sejahtera. “Untuk itu kami (Gapensi Situbondo, red) selalu mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabu-

paten Situbondo,” kupas Arul seraya menambahkan Gapensi harus bisa bekerjasama dengan asosiasi kontraktor yang sejenis. Sementara itu Pemimpin Cabang Bank Jatim Situbondo Ridholi Ichwan mengatakan, kegiatan ini sesuai dengan visi misi Bank Jatim yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, aku Ridholi, pihaknya selalu mendukung dan selalu bersinergi dengan kegiatan BPC Gapensi Situbondo. “Ya sudah lama BPC Gapensi Situbondo menjadi partner Bank Jatim. Artinya hubungan kami dengan BPC Gapensi Situbondo sangat harmonis,” ulas Ridholi Ichwan.[awi]

SELAYANG PANDANG

Pemkot Probolinggo Rangsang Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Noasih Kreatif Mandiri Gelar Pelatihan Pemasaran Online

Berkembangnya ekonomi kreatif (ekraf) dalam era digital dewasa ini membuat Komunitas Noasih Kreatif Mandiri (KNKM) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo tidak tinggal diam. Berlatar belakang komunitas yang bergelut di bidang online marketing yang terdiri dari berbagai perwakilan pemuda kelurahan se-Kecamatan Wonoasih ini menggelar pelatihan pemasaran online di ruang pelatihan Banger Telecenter, Kota Probolinggo. Pelatihan yang dilaksanakan selama satu hari ini dihadiri Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Kepala Diskominfo Aman Suryaman dan Camat Wonoasih Deus Nawandi dan Manager Banger Telecenter Sukardi Mitho. Wali kota Hadi, Rabu (8/ 1) mengatakan tujuan pelatihan ini untuk memotivasi Komunitas Noasih Kreatif Mandiri (KNKM) menangkap peluang bisnis yang lebih besar. “Kalau ingin perubahan jangan tunduk pada kenyataan asalkan berjalan pada jalur yang benar. Kunci paling penting agar sebuah pemasaran produk UKM mendapatkan minat yang lebih banyak dari pembeli adalah harus menggunakan desain kemasan atau packing produk yang bagus dan menarik,” kata wali kota.

Koordinator Komunitas Noasih Kreatif Mandiri (KNKM) Is Aida Latifah, 30 tahun, asal Kelurahan Wonoasih menuturkan, ia sangat senang sekali dan berterima kasih atas dilaksanakannya pelatihan pemasaran online ini. KNKM ini terdiri dari 10 orang penggerak yang perlu ekstra latihan rutin yang bertujuan untuk membantu pemasaran UKM yang ada di wilayah sekitar Kecamatan Wonoasih. “Dulu kami dilatih oleh kecamatan, sekarang kami melatih peserta. Ini suatu penghargaan dan kesempatan yang berharga. Kami berharap peserta pelatihan dapat menerapkan apa yang didapat dalam kegiatan ini,” ujar Is Aida. Bagi para pelaku ekonomi kreatif, kalangan bisnis dan

Wali kota Hadi gelar pelatihan pemasaran online.

komunitas kegiatan semacam ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan memotivasi para pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Hasil dari seminar beberapa waktu lalu dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, mencapai iklim bisnis yang positif dan memberikan dampak sosial yang positif. “Tujuan kami untuk membangun kolaborasi dan sinergi dalam ekosistem ekraf yang sehat. Men-

ciptakan pelaku ekraf yang berkualitas, membangun komitmen bersama dalam pengembangan ekraf. Bisa menambah pelaku ekraf dan terjadi pertumbuhan ekonomi,” jelas wali kota Hadi. Sejauh ini, Pemkot Probolinggo telah menyusun dokumen rencana aksi daerah pengembangan ekonomi kreatif. Akan tetapi, implementasinya masih mengalami kendala dalam pengembangan ekraf di daerah. Di antaranya masih

wiwit agus pribadi/bhirawa

kurangnya kolaborasi dan sinergi antar akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, media dan belum adanya perguruan tinggi dengan program studi yang terkait ekraf. Ditambah lagi kurangnya komitmen bersama dalam pengembangan ekraf di Kota Probolinggo. Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo merupakan salah satu komunitas yang bergerak dalam sektor-sektor yang masuk kedalam ekonomi kreatif di Kota Probol-

inggo. Ekonomi kreatif Kota Probolinggo yang tergabung dalam Forum Kota Probolinggo Kreatif. Terdapat beberapa sub sektor di Kota Probolinggo yaitu, fotografi, fashion, seni rupa, seni kriya dan kuliner. Sub Sektor Fotografi, sebagai salah satu sektor yang berkembang di Kota Probolinggo, baik di kalangan pelajar dan umum. Beberapa komunitas yang ada didalamnya yaitu Probolinggo Makro Photography (PMP) dan Klik Photoconcept. Sub Sektor Fashion, Fashion di Kota Probolinggo mulai berkembang dengan baik, seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat Kota Probolinggo. Salah satu yang mengembangkan sektor fashion yaitu Waldinanta Dwi Cahya dan D’Aisha Batik. Sub Sektor Kriya, sektor kriya di Kota Probolinggo dikembangkan oleh Imam Irwanto, Griya Srikandi dan KK Handycraft. Sub Sektor Seni Rupa, Kota Probolinggo memiliki potensi seni rupa yang luar biasa, yaitu Aam Azmi, Agustinus Eko dan Seni Rupa SMAK Mater Dei. Serta sub Sektor Kuliner, dikembangkan oleh Agik Purbalingga.

Saat ini, pengembangan ekonomi tidak hanya bagaimana produsen mensuplai kebutuhan bahan-bahan pokok konsumen. Namun lebih dari itu, produk yang dihasilkan harus lebih keratif dan inovatif. Hal ini semata-mata bertujuan untuk bertahan dalam persaingan ekonimi secara global. Ekonomi kreatif (ekraf) adalah konsep ekonomi baru yang mengedepankan ide kreativitas. Ekonomi kreatif menawarkan lapangan kerja baru bagi para pelakunya. Hal ini yang mendorong pemerintah Kota Probolinggo untuk memfasilitasi warganya yang menggeluti ekonomi kreatif, tandasnya. Tujuannya untuk mendorong kiprah para pelaku ekraf, serta untuk mengapresiasi dan mempromosikan produkproduk ekraf Kota Probolinggo dengan mengger festifal. Festival merupakan ajang pertunjukan hasil karya para pelaku ekraf sehingga dikenal masyarakat luas. Festival tersebut melibatkan peserta dari berbagai subsektor seperti subsektor musik, fotografi dan videografi, kuliner, kriya, fashion serta visual art.[wap]

SAMBUNGAN

Kamis Wage, 9 Januari 2020

Ribuan Rumah di Pasuruan Terendam Banjir

l Sambungan hal 1 matan Winongan, Grati, Rejoso dan Beji. Banjir di wilayah Kota Pasuruan disebabkan luapan sungai Welang, Petung dan Gembong. Sedangkan di Kabupaten Pasuruan akibat luapan sungai Rejoso dan Beji. Ketinggian air bervariasi, mulai setinggi 30 sentimeter hingga 1 meter. Terparah banjir menggenangi Dusun Kebrukan, Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati yang tinggi banjirnya hingga mencapai 1 meter. Akibat hal itu, membuat aktivitas warga terganggu. Baik yang akan bekerja hingga ke sekolah. Salah satu warga Dusun Kebrukan, Malik menyatakan kondisi rumahnya yang rutin terkena imbas banjir setiap kali hujan lebat melanda kawasannya. “Ini banjir perdana di tahun 2020. Genangan air hingga sepinggang orang dewasa atau sekitar 1 meter sejak Selasa (7/1) tengah malam. Pagi ini, sudah turun setengah meter. Ini akan meluap lebih besar apabila hujan datang dengan intensitas yang lebat,” ujar Malik, Rabu (8/1) pagi. Selain itu, luapan sungai Rejoso juga sempat menutupi jalan pantura Pasuruan-Probolinggo, tepatnya di Jalan Raya Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Ketinggian air mencapai 5-10 sentimeter. Kondisi itu sempat macet merambat, dikarenakan seluruh kendaraan yang melintas berjalan secara lamban. Staf BPBD Kabupaten Pasuruan, Teguh Widodo menyatakan curah hujan yang tinggi membuat empat Kecamatan, di Kabupaten Pasuruan terendam banjir. Yakni di Desa Kedawung Kulon dan Kedawung Wetan, Kecamatan Grati serta Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso serta di Desa Beji, Kecamatan Beji. “Banjir karena intensitas hujan tinggi. Paling parah di Desa Kedawung Kulon, Grati. Sungai Rejoso meluap dan terjadi banjir,” kata Teguh Widodo. Teguh menjelaskan pihaknya juga membuka dapur umum di 7 titik dan satu posko kesehatan. Termasuk juga sudah menurunkan perahu karet untuk mengevakuasi korban banjir. “Dapur umum sudah kami dirikan di tujuh desa. Dapur umum yang kami dirikan sudah memproses makanan siap saji. Selanjutnya akan didistribusikan ke korban banjir. Berikut posko kesehatan di Kedawung Kulon dibuka secara gratis,” tandas Teguh Widodo. Wakil Bupati Pasuruan, Abdul Mujib Imron menyatakan bencana bencana banjir menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sejumlah sungai besar yang melintas di wilayah Kabupaten Pasuruan kerapkali tak mampu menampung debit air hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi. Hanya saja, problem kewenangan, terutama pada penanganan sungai terkait antisipasi kebencanaan banjir masih terdapat kendala. “Kendalanya normalisasi itu bukan kewenangan kami. Melainkan kewenangan provinsi. Karena sungai yang berada di sepanjang jalan raya Pantura, dari Kecamatan Rejoso hingga Situbondo itu kewenangan provinsi. Untuk Sungai Welang yang di wilayah Pasuruan barat adalah kewenangan BBWS Brantas Kementerian PUPR,” urai Abdul Mujib Imron. Sementara itu, Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo menyampaikan bahwa hal utama yang diperlukan bagi warga yang terdampak banjir adalah mendapatkan penanganan kedaruratan. Mulai dari bantuan makanan, hingga jaminan keamanan. “Kami menghimbau kepada warga yang terdampak banjir harap tetap tenang. Tetap tingkatkan kebersamaan untuk saling menjaga lingkungan dan keamanan sekitar. Begitu banjir datang, bantuan makanan langsung kami siapkan,” ujar Raharto Teno Prasetyo di sela-sela membagikan bantuan makanan ke korban banjir sekaligus memastikan warga dalam kondisi aman di kawasan Diponogoro, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. [hil]

Hilmi Husain/Bhirawa

Sejumlah warga saat melintasi banjir perkampungannya di Desa Kedung Bako, Kecamatan Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Rabu (8/1).

Selama 2019, 8 ASN Diberhentikan Tidak Hormat

Sambungan hal 1 yang melakukan pelanggaran. Mereka juga telah diberikan sangsi teberat, 8 di antaranya diberhentikan secara tidak hormat. “Yang diberhentikan rata-rata terlibat kasus korupsi,” kata Gelur, Kasubid Pembinaan dan kesejahteraan PNS, BKPSDM Tuban, Rabu (8/1). Aturan yang dilangar oleh para abdi negara tersebut, diantaraIa korupsi Dana Desa (DD) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memicu mereka tergiur dengan uang negara, karena berdasarkan data dari 8 orang tersebut, 4 diantaranya merupakan sekretaris (Sekdes) dan staf desa, selain itu, dua di antaranya berstatus guru dan staf sekolah, sisanya pegawai OPD. “Empat orang berasal dari Perangkat desa,” ungkapnya. Lebih lanjut, 6 orang lainnya mendapatkan sanksi berat yaitu, 3 orang kena penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, 1 orang mendapatkan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun dan 2 orang mendapatkan sanksi pembebasan dari jabatan fungsional guru. Sementara, 5 orang lainnya masih menjalani proses. “Yang lima orang Surat Keterangannya (SK) belum keluar, mungkin dalam waktu dekat ini,” Terang Gelur. [Hud]

Bedah Buku Desa

Sambungan hal 1 gor Sumedang Jabar itu, banyak mengupas dan menyajikan kebijakan dan pengetahuan yang berkaitan dengan Undang Undang (UU) Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Tak hanya itu, dalam buku itu Yogie juga mengupas aneka dan pernak pernik potret kehidupan desa. “Hasil karya tulisan buku ini mengacu pada referensi dan pengetahuan kepada masyarakat perihal semangat UU Desa. Yang menarik lagi, tulisan ini juga didasarkan pada berbagai pengalaman pribadi saya kepada Desa,” aku pria yang juga menjabat Ketua GP Ansor Situbondo itu. Agar tulisan tulisan yang sudah dirangkai dalam bentuk buku itu bisa cepat dibaca masyarakat, lanjut Yogie, pihaknya menggandeng komunitas GSM dan kalangan tokoh masyarakat desa serta kalangan kampus. Tak heran, dalam launching bedah buku kemarin, Yogie menghadirkan salah satu dosen Universitas Abdurakhman Saleh (Unars) Situbondo sebagai salah satu pembedah buku ‘Kapita Selekta Gagasan Berdesa’. “Kami juga melibatkan para kades sehingga kedepan kades yang ada di Kota Bumi Salawat Nariyah ini piawai dalam berinovasi memimpin desanya,” pungkas Yogie. [awi] l

PKB akan Beri Bantuan Hukum untuk Saiful Ilah l

Sambungan hal 1

tentunya mempunyai meka nisme internal penunjukan Plt. Semua keputusan diserahkan ke DPP sambil menunggu keputusan inkrah. “Untuk urusan ini (Plt ketua DPC) ada mekanisme sepertinya, entah Plt atau apa kita tidak tahu dan diserahkan ke DPP bagaimana putusannya sambil menunggu kejelasan kasus ini sampai berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya. Se m e n ta r a itu , Ke tu a DPRD, H Usman meminta masyarakat menghormati asas praduga tidak bersalah dalam OTT KPK terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Menurutnya, bupati tidak tahu menahu soal uang. Saat itu bupati berada di ruang kerja rapat membahas pesiapan acara Sepeda Gowes dengan tiga wartawan dari salah satu media yang terbit di Surabaya dan Kadispora, Joko Supriyadi. Belum 5 menit rapat, ada orang KPK dan Kadis Perijinan, Ari Suryon, masuk ke ruang kerja. Staf KPK meminta semua orang di ruangan untuk geserke ruang ajudan kecuali bupati yang berada di ruang

kerja. Bupati tidak tahu menahu soal uang. “Saya tidak tahu uang ada di mana, pemerintahan tetap berjalan. Rapat pimpinan DPRD undang Wabup, pemerintah berjalan dan regulasi bila bupati berhalangan, maka harus ada surat tugas dari bupati,” kata Usman. Kalau OTT, menurut Usman, seharusnya barang bukti ada di tangan bupati. “Ini tidak ada samasekali. Ini masuk tahun politik, Pak Saiful adalah PKB dan PKB tetap semangat memenangkan Calon PKB. Masyarakat Sidoarjo sudah merasakan kerja bupati Saiful sebagai Wabup dua periode dan bupati dua periode,” katanya. Dari keterangan saksi di TKP yang menolak disebut namanya, saat rapat persiapan olahraga Gowes, samasekali tidak menduga ada satu anggota KPK yang masuk di ruang kerja. Di kira petugas KPK yang masuk ruangan itu adalah peserta rapat. Identitas baru ketahuan setelah petugas memperkenalkan sebagai KPK dengan kartu anggota. Semua peserta rapat di ruang bupati diminta digelandang ke ruang ajudan, kecuali Bupati Saiful yang diminta

di ruang kerja. Semua ponsel juga diminta dikumpulkan jadi satu. Ketika salah seorang saksi menjamah ponselnya ketahuan petugas KPK langsung ditegur. “Saya minta jangan menyentuh handphone, “ujarnya menirukan. Tidak mau kecolongan, sembilan ponsel dibungkus dalam tas plastik diletakkan di meja ajudan dan ditindih buku tebal nawacita. Selama 30 menit berada di ruang ajudan, lalu dua orang masuk ruangan yaitu Budiman (protokol Pemkab) dan petugas. Petugas menggiring Budiman untuk menunjukkan sesuatu.“Ayo tunjukkan,” ujar petugas KPK setengah membentak. Budiman lalu menunjukkan sesuatu itu ternyata tas ransel kecil yang tersembunyi di bawah meja ajudan. Tas itu diambil Budiman untuk diletakkan di atas meja. KPK meminta Budiman membuka resliting tas, yang ternyata berisi uang. “Warna uangnya merah semua,” ujarnya. Dalam perkiraan uang itu sekitar Rp 300 juta. Namun petugas KPK tidak mengeluarkan isi tas. “Sudah tahu sendiri kan, isinya tas,” ujar petugas KPK. [Geh,hds]

Siapkan Rp 1,1 Triliun Bangun Tanggul Kali Lamong

l Sambungan hal 1 meninjau langsung bencana banjir di lokasi tersebut sepulang menjalankan ibadah umroh. Dari hasil tinjauan itu, Khofifah meminta ada solusi berkelanjutan yang dapat dilakukan bersama-sama. Baik melalui sinergi Kementerian PUPR, Pemprov Jatim hingga pemerintah kabupaten yang dilewati Kali Lamong. “Satu dari 218 lampiran Perpres 80 tahun 2019 itu adalah pembangunan tanggul Kali Lamong. Besok (hari ini) akan kita komunikasikan ulang dalam rakor di Surabaya untuk memetakan 218 proyek tersebut,” tutur Khofifah usai meninjau lokasi banjir di Desa Guranganyar, Cerme, Gresik. Dijelaskannya, Kali Lamong ini membutuhkan tanggul sebagaimana yang terdapat daam lampiran Perpres. Tanggul Kali Lamong akan didanai APBN senilai Rp1,1 triliun yang irisannya ada di Lamongan, Gresik, Mojokerto, dan Surabaya. “Kita butuh FS yang terbaru sehingga mengetahui titik-titik yang kemungkinan akan dibutuhkan untuk membangun tanggul. Aprasialnya bagaimana. Kalau anggaran Rp 1,1 triliun itu cukup untuk pembebasan tanah penyiapan tanggul sampai tahapan apa? Saya kira ini butuh FS yang terupdate,” jelas Khofifah. Selain meninjau lokasi banjir di Cerme, Khofifah juga melakukan peninjauan di bekas lokasi banjir Desa Banyulegi, Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Dalam kesempatan itu, Khofifah kembali menegaskan bahwa

intensitas hujan dan debit air yang tinggi di Kali Lamong harus diberikan solusi yang berkelanjutan. Pihaknya sudah berkordinasi dengan Bupati Gresik maupun Kementerian PUPR bahwa kebutuhan terhadal tanggul di Kali Lamong adalah pasti. “Ini solusi strategis jangka panjang karena ada perbedaan dengan apa yang diharapkan Pemkab Gresik menginginkan pengerukan. Kalau pengerukan sedimentasinya akan meningkat kembali dalam lima tahun. Padahal yang harus dikeruk panjang sekali,” tutur dia. Namun, Khofifah mengaku bahwa Wagub Jatim sebelumnya telah kordinasi Bupati Gresik agar bisa berseiring dengan kebijakan Kementerian PUPR. Bahwa solusi yang harus diambil antara lain dalam bentuk tanggul bukan pengerukan. Karena itu membutuhkan pembebasan lahan di area seputar tanggul. Kalau ada pembebasan lahan, maka anggaranya dari Kementerian PUPR. Tetapi Pemkab Gresik diharapkan pendekatan dengan masyarakat sekitar. Karena kalau tidak dibuat tanggul sedimentasi relatif cepat. “Kita membutuhkan solusi jangka panjang. Kalau hulu di Kali Lamong ada tanggul, maka daya tampung akan semakin besar sehingga efek ke Dawarblandong bisa dikurangi bahkan bisa tuntas,” tutur dia. Sementara itu, Bupati Gresik Sambari Halim menuturkan, wilayah yang dikunjungi tersebut baru dua kali terdampak banjir. Karena itu,

Pemkab Gresik berusaha selalu respon tanpa harus saling menyalahkan. Temasuk solusi yang diberikan Gubernur Khofifah akan ditindaklanjuti. “Kita tidak usah mengatakan itu kiriman Mojokerto atau Lamongan. Yang pasti banjir ini harus ditangani dengan solusi terbaiknya seperti apa,” tutur Sambari. Menurutnya, Pemkab Gresik harus sinergi dan mendukung rencana Pemprov Jatim. “Apa yang direncanakan Kementerian PUPR, apa yang direncanakan Pemprov Jatim akan kami tindaklanjuti,” tambah dia. Hartanto, salah satu warga Perumahan Cerme Prisma Land merupakan satu di antara para korban yang mengungsi. Tingginya air yang menggenang di perumahan mereka tidak memungkinkan rumahnya untuk ditinggali. “Kami sementara ngungsi di rumah keluarga di Sidoarjo. Sebagian warga ada yang mengungsi sementara di rumah Pak RT,” tutur Hartanto. Menurut dia, air yang datang hingga menyebabkan banjir pada Kamis malam tidak disertai dengan hujan di lokasi tersebut. Namun, tibatiba air terus datang hingga ketinggiannya sedada orang dewasa. “Ya tinggal ini yang bisa diselamatkan. Semua barang-barang masih terendam di dalam. Kulkas, TV semua masih terendam tidak bisa diselamatkan. Baju-baju sebagian juga masih didalam,” tutur Hartanto sembari mengemasi pakaiannya dalam kantong kresek bersama istrinya. [tam]

Halaman 11

Wabup Pastikan Pelayanan Masyarakat Berjalan Normal

Sambungan hal 1 OPD kantor kecamatan dan BUMD tetap memberikan layanan,” jelas Wabup Nur Ahmad. Soal kejadian OTT pada malam kemarin, Wabup menyatakan tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut. “Saya tidak bisa memberi penjelasan hal yang saya tidak tahu pasti,” ujarnya. Yang jelas nanti setelah ada pernyataan resmi KPK saya baru bisa berkomentar,” terang Wabup. Sampai saat ini empat lokasi sudah disegel KPK.Diantaranya Rumdin bupati, ruang Kadin Bina Marga dan Perkim, ruang ULP. Soal penyegelan ini, Wabup juga memastikan tidak akan mengganggu fungsi pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu sampai detik ini, kepolisian terus memperketat pengamanan di Pendopo Delta Wibawa. Puluhan pasukan bermotor dari Polresta Sidoarjo baru saja memasuki area pendopo. Sementara itu setelah diperiksa di Mapolda Jatim, setelah Subuh, selain Bupati Saiful Ilah, informasinya ada 24 orang yang juga akan diberangkatkan ke Kantor KPK di Jakarta lewat Bandara Juanda, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan yang intensif. Informasinya dari 24 orang itu, ada seperti Ari Sur yono, Kepala DPMDPTSP, Budiman, Kasubag Protokol, Novi, Ajudan Bupati, mantan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, Sanadjitu Sangaji, dan Ghofur, seorang rekanan. Sejumlah anggota Satpol PP melakukan penjagaan ketat. Tidak semua orang bisa masuk kedalam lingkungan rumah dinas Bupati Sidoarjo itu. Namun di Kantor Pemkab Sidoarjo, Jl Gub Suryo No.1, tidak ada penutupan pintu gerbang. Hanya terlihat mobil Polisi dan Satpol PP Sidoarjo yang disiagakan. Kejadian OTT KPK terhadap Bupati Sidoarjo tidak berpengaruh pada kinerja di lingkungan Setda tetap berjalan seperti biasa. Khusus kegiatan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, mungkin sementara berkurang dan tidak ada kegiatan pelayanan. Apalagi karena mantan Kabagnya yang baru saja dipromosikan menjadi Kadis Kominfo Sidoarjo itu, ruangan kerjaya disegel oleh petugas KPK. Salah satu pejabat di Pemkab Sidoarjo yang tidak bersedia disebut mengakui, akibat OTT itu, dirinya banyak mendapat pertanyaan dan rasa simpati dari Kementrian PAN dan RB, atas apa yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo itu. “Kami menyampaikan kalau tragedi tersebut tidak sampai menganggu secara significant proses pelayanan publik pada masyarakat, semuanya masih berjalan seperti biasanya,” katanya. [kus.hds]

Undang Ketua KPK Bahas Pengadaan Barang dan Jasa l Sambungan hal 1 Dalam kesematan itu kita juga akan menghadirkan ketua KPK,” tutur Khofifah. Khofifah berharap dengan hadirnya Ketua KPK, semua pihak terkonfirmasi bagaiamana menjalankan pemerintah yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi. Selanjutnya, dengan tertibnya administrasi yang baik juga akan terwujud percepatan untuk mewujudkan kesejahteraan. Sementara disinggung mengenai peristiwa OTT yang dialami Bupati Sidoarjo Saiful Illah, Khofifah tidak banyak berkomentar. Pihaknya mempercayakan penuh kasus itu kepada aparat penegakan hukum untuk melaksanakan tugasnya. “Sebetulnya besok (hari ini) para bupati wali kota kita mohon hadir. Bahkan sampai sekda, kepala dinas hingga PPK kita kumpulkan agar semua bisa mendapat penguatan dalam rangka melaksanakan akuntabilitas pemerintahan yang baik,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut. Selain membahas pengadaan barang dan jasa, Khofifah menjelaskan bahwa pertemuan itu juga dilakukan untuk melakukan sinkronisasi terhadap Perpres 80 tahun 2019. Sejumlah pihak yang akan dihadirkan adalah kepala daerah beserta OPD yang terkait, seperti Sekretaris daerah, Bappeda, BPKAD, Biro Kerjasama, Biro Organisasi, inspektorat dan biro pemerintahan, dan dinas penanaman modal. “Kita ingin semua terkonfirmasi terkait Perpres 80 tahun 2019. Kita tahu ada tiga wilayah yang akan mendapat penguatan. Mulai Gerbang kertasusila, Selingkar wilis dan Jalur Lingkar Selatan serta BTS (Bromo Tengger Semeru),” tutur Khofifah. Selain pemerintah eksekutif, pertemuan itu juga akan mengundang seluruh anggota DPRD Jatim serta pimpinan DPRD kabupaten/ kota se Jatim., BPN, Kajari, Kapolres, Dandim serta jajaran Forkopimda Jatim. “Kita ingin semua hadir agar penterjemahan kita segera dipahami dan membangun titik strategis untuk pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019,” pungkas Khofifah.[tam]

Berikan Bantuan Beras Nelayan hingga Tambah Weather Information Display Sambungan hal 1 “Saya sedih kalau ada warga saya yang kena musibah. Karena itu, tolong sekali lagi saja saya titip, kalau cuaca kondisi buruk, tolong jangan dipaksakan untuk melaut,” kata Wali Kota Risma saat memberikan pengarahan kepada para nelayan. Maka dari itu, sebelum nelayan berangkat melaut, Wali Kota Risma mengimbau kepada mereka agar melihat Weather Information Display (WID) untuk mendapatkan informasi seputar kondisi cuaca. Videotron atau WID tersebut, dapat membantu mereka mendapatkan informasi tentang keselamatan perairan. Sebagaimana dapat digunakan sebagai acuan untuk pergi menangkap ikan. “Yang biasanya panjenengan (anda) akan berangkat ke laut, panjenengan bisa melihat nanti (WID). Kenapa ini penting, karena ini untuk keselamatan panjenengan semuanya,” pesannya. Namun demikian, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini berharap kepada para nelayan agar hal ini dilakukan tidak hanya beberapa hari ke depan. Pihaknya berharap, para nelayan itu terus memanfaatkan WID sebelum berangkat melaut. “Ini saya berharap berlanjut seterusnya, bukan hanya untuk seminggu ini. Saya harap

panjenengan (anda) tetap melihat (WID) itu,” katanya. Kendati demikian, selama para nelayan tersebut berhenti melaut karena kondisi cuaca buruk, Pemkot Surabaya memberikan bantuan berupa beras untuk kebutuhan sehari-hari mereka. “Kalau misalkan nanti cuacanya jelek, panjenengan (anda) tidak bisa melaut, saya coba memberikan bantuan sedikit, ada beras yang bisa panjenengan gunakan,” tuturnya. Pada kesempatan itu, secara sim bolis, Wali Kota Risma juga menyerahkan bantuan berupa beras kepada para nelayan untuk kebutuhan sehari-hari mereka selama tidak melaut, karena kondisi cuaca yang buruk. Di waktu yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad menyampaikan, kegiatan pembinaan kepada para nelayan ini rutin dilakukan. Dalam kegiatan ini, Pemkot Surabaya juga menggandeng BMKG, Basarnas dan Polairud untuk mengigatkan kepada nelayan tentang pentingnya alat-alat keselamatan, termasuk informasi cuaca sebelum melaut. “Kita tahun ini memasang tambah an 3 lagi (WID), jadi ada 6 WID, yang diperuntukkan untuk nelayan sebelum melaut bisa terinfomasi, sehingga sebelum melaut mereka bisa memprediksi keadaan cuaca,” kata Irvan.

Keenam WID tersebut, telah terpasang di beberapa titik pesisir Kota Surabaya. Tahun 2018, telah terpasang di Taman Suroboyo (Kel. Cumpat, Kec. Kedungcowek), Masjid Al Mabrur (Kel. Nambangan Perak, Kec. Kedungcowek), Tambat Labuh Sontoh (Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo). Sedangkan di tahun 2019, WID telah terpasang di Sentra Ikan Romokalisari (Jl. Romokalisari I, Benowo Kota Surabaya), Titik Kumpul Nelayan Tambak Wedi (Jl. Tambak Wedi, Kenjeran, Kota Surabaya), dan Titik Kumpul Nelayan Kalisari (Jl. Kalisari, Mulyorejo, Kota Surabaya). Irvan menjelaskan, data yang ditampilkan di WID itu, didapatkan dari BMKG Maritim Tanjung Perak. Data tersebut merupakan data realtime yang diupdate setiap harinya dan berisi beberapa informasi. Mulai dari suhu, kelembapan udara, cuaca, kecepatan dan arah angin, tinggi gelombang hingga jarak pandang. “Ini semua terhubung ke SIUTS (Surabaya Integrated Urban Transport System) Joyoboyo, dan ke depan kita akan bekerjasama dengan BMKG untuk bisa terkoneksi dengan Early Warning System bila ada tsunami atau cuaca buruk lainnya, jadi kita sedang berkoordinasi untuk mengajukan,” katanya. Sementara itu, Kepala Stasiun Me-

teorologi Maritim Perak Surabaya, Taufiq Hermawan menambahkan, kondisi cuaca secara umum di Jawa Timur, termasuk Surabaya, telah memasuki puncak musim penghujan. Biasanya, puncak musim penghujan ini terjadi di bulan Januari dan Februari. “Jadi hingga bulan depan (Februari) kita masih berada di puncak musim hujan, kata Taufiq. Kendati demikian, pihaknya meng apresiasi langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan melakukan pemasangan WID di beberapa titik pesisir pantai. Menurutnya, melalui WID ini pemkot memberikan fasilitas kepada masyarakat agar bisa memahami kondisi cuaca yang ada. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui kondisi cuaca dan mengantisipasi lebih dini. “Jadi ketika masyarakat mengetahui melalui display (WID), kondisi cuaca lembab masyarakat bisa mengantisipasi. Demikian juga ketika kondisi gelombang tinggi masyarakat juga bisa mengantisipasi,” pungkasnya. Sebagai diketahui, selain memasang 6 WID di daerah pesisir pantai, Pemkot Surabaya juga memasang TV wall di balaibalai RW atau perkampungan nelayan. TV wall yang berjumlah 20 unit tersebut, juga berfungsi sama seperti WID yang dapat menampilkan layanan informasi cuaca secara realtime kepada para nelayan. [*]

UTAMA

Kamis Wage, 9 Januari 2020

Halaman 12

Pimpin Rapat Tanggap Bencana

Khofifah Imbau Pemasangan Biopori Atasi Banjir Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa langsung melaksanakan tugas sepulang menjalankan ibadah umroh, Rabu (8/1). Begitu mendarat, Gubernur Khofifah didampingi Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak langsung memimpin rapat tanggap bencana di Jatim dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal terkait di VIP Room Juanda. Gubernur Khofifah meminta agar penanganan bencana dilakukan antisipasi secara komprehensif. Dalam mengantisipasi hal-hal yang sifatnya butuh penanganan cepat dan langsung melakukan respon perlu dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan instansi terkait. Menurutnya, salah satu langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan memperkuat konektivitas antar OPD agar responnya bisa lebih cepat lagi

dalam menangani bencana. Ini juga bisa menjadi implementasi early warning system. Kita harus melakukan sesuatu yang serius. Agar respon cepat menangani bencana, konektivitas harus bisa mengkoneksikan dengan OPD terkait, ujar orang nomor satu di Jatim. Terkait solusi penanganan banjir, lanjutnya, bisa dilakukan dengan memasang biopori pada masing-masing rumah. Dengan membuat lubang resapan biopori, dapat

membantu air untuk segera masuk ke dalam tanah. Seluruh yang mengurus IMB diharapkan memasang biopori sesuai dengan proporsional lahan rumah. Sebab, setiap rumah seharusnya memiliki biopori, katanya. Selain itu, Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu juga menegaskan perlunya ada pengawasan dan ketegasan terhadap penambangan pasir ilegal atau liar. Sebab penambangan pasir ilegal itu berdampak pada lingkungan sekitar. Dicontohkan, pengambilan pasir di Plumbang sangat dekat dengan tanggul yang jebol. Semua yang terkait, saya minta ada keseriusan dari seluruh OPD Pemprov Jatim dan Instansi dari KemenPUPR. Untuk keamanan perlu di-

KILAS DAERAH

pasang tanda dilarang mengambil pasir, katanya. Sementara itu, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak meminta kepada OPD agar lebih memperhatikan aturan early warning system dan action plan dalam penanganan bencana yang diberlakukan di Jatim. Selain itu juga, lanjut Emil Dardak panggilan akrab Wagub Jatim, perlu ada penanganan yang tegas terhadap penambangan pasir ilegal. Penambangan ilegal ada pemetaan titik-titik yang jelas. "Jadi konsepnya tidak hanya menutup tetapi harus ada pembenahan," pungkasnya. Hadir dalam rapat tersebut Gubernur dan Wagub Jatim, Sekda Prov. Jatim, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Instansi Vertikal dari Kementerian PUPR. [tam]

Gubernur Khofifah didampingi Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak memimpin rapat tanggap bencana di Jatim dengan OPD dan instansi vertikal terkait di VIP Room Juanda.

Minta Penandatangan NKM

Petani Kelud "Kepung" Perum Perhutani Kota Kediri, Bhirawa Ribuan petani yang tergabung dalam organisasi Gerakan Petani Kelud Menggugat menggelar aksi di depan Kantor Perum Perhutani KPH Kediri, menuntut penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) penggarapan lahan hutan Rabu (8/1). Aksi demo sempat berlangsung memanas, dimana antara petugas kepolisian dan pengunjuk rasa sempat terjadi aksi dorong. Masa saat itu mencoba memaksa masuk dengan menerobos barikade namun mendapat hadangan petugas. Melihat situasi seperti itu

Kapolres Kota Kediri AKBP Miko Indrayana turun langsung mencoba menenangkan massa dan petugas. Aksi saling dorong ini akhirnya berhenti, massa pun bisa ditenangkan kembali. Selang waktu beberapa lama kemudian, perwakilan dari pengunjuk rasa diijinkan masuk untuk menemui pejabat terkait untuk diajak berdialog mencarikan solusi terkait polemik yang dihadapi. Aksi demo ini dipicu karena Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kediri tidak mau mendatangani NKK dalam proses pemenuhan per-

syaratan Kehutanan Sosial dengan Kelompok Petani Hutan, dan ini dianggap menghambat program Perhutanan Sosial. Koordinator aksi Mohammad Trijanto, mengungkapkan, maraknya pungutan liar dan sewamenyewa lahan hutan yang telah berjalan selama puluhan tahun. "Kondisi ini telah terjadi si kawasan hutan Lereng Gunung Kelud. Tepatnya di Desa Manggis, Wonorejo, Satak, dan Asmoro Bangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, dengan total lahan sekitar 2.500 hektare," katanya. Lebih lanjut Mohammad Trijanto,

diduga lahan hutan ini telah disewakan oleh oknum Perum Perhutani pada kisaran Rp 3 juta-Rp 15 juta per hektar / 2 tahun (dibawah tegakan tanaman) dan Rp 25 juta hingga Rp 35 juta per hektar / 2 tahun ( lahan setelah tebang). "Ingat bahwa dugaan adanya penyelewengan tersebut telah melanggar undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi," katanya. [van]

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto saat melakukan mutasi di jajaran eselon II, III dan IV di lingkungan pejabat Pemkab Situbondo.

Enam Bulan Sebelum Penetapan Cabup-Cawabup

Bawaslu Larang Bupati Gelar Mutasi ASN Situbondo, Bhirawa Jelang pilkada Situbondo tahun 2020 ini, Bawaslu menjelaskan pemberlakuan UU Nomor 10 Tahun 2016 terutama Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat sejak 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon yang akan dilakukan pada 8 Juli 2020 mendatang. Agar semua elemen memahami aturan ini, pihak Bawaslu secepatnya akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemkab Situbondo melalui surat resmi. Ketua Bawaslu Situbondo Murtapik menjelaskan, seorang Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan mutasi setelah tanggal 8 Januari 2020. Kecuali, ujar Murtapik, kebijakan mutasi itu mendapatkan persetujuan dari Menteri. Pria yang akrab disapa Lopa itu menegaskan, Bupati dan Wakil Bupati diperbolehkan mengisi kekosongan jabatan dengan menunjuk pelaksana tugas (plt). "Bagi yang melanggar aturan tersebut, jika yang bersangkutan menjadi calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)," papar Lopa. Masih kata Lopa, penegasan itu sesuai dengan pasal 71 ayat (5), yang mengatur tentang sanksi bagi pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2). Lebih jauh Lopa menuturkan bagi yang melanggar bentuk sanksinya berupa KPU akan membatalkan pencalonan yang bersangkutan. "Itu disaat yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati," ujar Lopa. [awi]

GALERI PILKADA

Pansus Tatib Bingung Dana Sanksi Cawabup Undur Diri Panitia Khusus (Pansus) Tata tertib (Tatiib) Pemilihan Wakil Bupati DPRD Tulungagung masih bingung dengan dana sanksi yang akan dikenakan pada calon wakil bupati (cawabup) yang tiba-tiba mengundurkan diri saat telah ditetapkan sebagai calon. Oleh: Wiwieko, Kabupaten Tulungagung

Meski, Pansus Tatib sudah sepakat bahwa calon yang mengundurkan diri disanksi administratif berupa denda dengan besaran tertentu. "Kami masih mencari dasar hukum terkait penggunaan dana sanksi itu. Apakah nanti diserahkan ke kas daerah atau bagaimana. Pembahasannya belum selesai," ujar Ketua Pansus Tatib Pemilihan Wabup DPRD Tulungagung, Suprapto, disela rapat pleno Pansus Pemilihan Wabup DPRD Tulungagung, Rabu (8/1) siang. Menurutnya, besaran sanksi administratif Rp 1 miliar yang tercantum dalam draf tatib belum disepakati oleh semua anggota pansus. "Jadi belum diputuskan. Tetapi adanya sanksi adminstratif sudah disepakati. Ini agar yang mendaftar sebagai cawabup tidak main-main," paparnya. Selain itu, Suprapto menyatakan pada prinsipnya dalam Tatib Pemilihan Wabup Tulungagung tidak diperbolehkan calon wabup yang telah ditetapkan mengundurkan diri. Namun demikian jika terjadi kejadian khusus seperti berhalangan tetap atau force major calon bisa diganti sepanjang belum pada tahap

penyampaian visi misi. "Kalau calon berhalangan tetap sesudah penyampaian visi misi tidak ada pergantian. Calon yang satunya melawan calon yang berhalangan tetap itu (bumbung kosong). Jika yang menang adalah yang berhalangan tetap maka pemilihan nanti kembali diulang dari awal," ucapnya. Selanjutnya politisi asal PDI Perjuangan ini mengungkapkan ada beberapa pasal di Tatib Pemilihan Wabup Tulungagung yang telah disepakati oleh semua anggota pansus. Di antaranya, terkait pembentukan panitia pemilihan (panlih), pelaksanaan tugas panlih dan persyaratan calon wabup. "Untuk pembentukan panlih dlakukan selamanya tujuh hari setelah parpol pengusung mengirim nama calon wabup. Dan untuk me-

lengkapi berkas-berkas (pencalonan) calon wabup diberi waktu selamanya 14 hari setelah parpol mengusulkan calonnya," paparnya lagi. Sedang untuk persyaratan calon wabup, Suprapto menegaskan Tatib Pemilihan Wabup Tulungagung mengacu pada UU No. 10 Tahun 2016 pasal 45 ayat 3. Dimana dalam perundangan tersebut memerintahkan tetang dokumen persyaratan lebih lanjut diatur dalam PKPU. "Akhirmya muncul PKPU No. 15 Tahun 2017. Itu yang kami adob. Ada beberapa persyaratan, misal calon itu dari ASN, BUMN, BUMD, Kepala Desa atau anggota DPRD, anggota DPD dan lain sebagainya, maka ada kesanggupan setelah ditetapkan yang bersangkutan (calon) harus mengundurkan diri dari jabatan organiknya," jelasnya. [*]

wiwieko/bhirawa

Beberapa anggota Pansus sempat berdebat dengan Suprapto saat rapat pleno pembahasan Tatib Pemilihan Wabup Tulungagung, Rabu (8/1).