17 Tahun Drama Lapindo dan 6 Fakta di Baliknya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mencecar pemerintah mengenai nasib ganti rugi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Sejumlah Anggota Banggar DPR RI melontarkan pertanyaan saat rapat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga lainnya.

Salah satu anggota mengungkap ketidakpastian ganti rugi korban semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo sudah hampir 17 tahun tak kunjung selesai. Anggota Banggar Sungkono mengatakan padahal ada putusan bahwa negara harus hadir dalam menyelesaikan kasus tersebut.

"Sudah hampir 17 tahun berjalan belum diselesaikan, terutama para pengusaha. Penderitaan ini pemerintah tidak hadir di sini. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2013, negara harus hadir dalam rangka menyelesaikan program lumpur Lapindo," jelasnya dalam rapat Banggar DPR RI, kemarin, ditulis Rabu (21/9/2022).

Berikut fakta-faktanya:

1. Pemerintah Ungkap Fakta Baru

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah pun buka suara berkaitan dengan pembayaran ganti rugi kepada para korban semburan lumpur Lapindo.

Zainal mengatakan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2013 junto 2015, memang negara harus menjamin pelunasan ganti rugi korban lumpur Lapindo. Hanya saja, menurutnya putusan itu ada hal yang harus digaris bawahi.

Hal yang harus digarisbawahi itu adalah kalimat "pelunasan oleh perusahaan tersebut dilakukan oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu," ujar Zainal.

"Keputusan MK 2013 junto 2015 juga, bahwa disitu memang diarahkan negara menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya kepada masyarakat oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu. Amar di situ tidak putus sampai di situ, pelunasan oleh perusahaan tersebut dilakukan oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu," jelasnya.

Dia juga mengungkap fakta baru yang menurutnya belum diungkap ke publik. Fakta itu merupakan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Setelah diaudit dari BPKP, ditemukan dua fakta yang sebelumnya mungkin belum pernah terungkap. Di perjanjian nomer 4 dan 5, intinya di situ adalah para pihak yang bersepakat, apabila pihak Minarak (PT Minarak Lapindo Jaya) tidak bisa melunasi, maka 30% uang muka yang sudah diberikan itu tidak boleh ditarik dan sertifikat yang disimpan di safety box itu diambil oleh pihak yang memiliki tanah," ungkapnya.

2. Penyebab Awal Semburan Lumpur Lapindo

Dalam catatan detikcom, semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo genap berusia 16 tahun pada 29 Mei 2022 kemarin dan berjalan masuk 17 tahun. Hingga saat ini pun semburan lumpur itu diketahui juga belum berhenti.

Adapun penyebab awal dari semburan lumpur itu, awalnya pada 18 Mei 2006. PT Lapindo Brantas sempat melakukan pengeboran mencapai 8.500 kaki. Adapun lokasi lumpur ini diketahui berada di sumur Banjarpanji 1, Porong, Sidoarjo.

Selama proses pengeboran ini pihak perusahaan sempat diingatkan soal pemasangan pipa selubung yang harus dilakukan sebelum pengeboran.

Kemudian, lumpur itu diketahui menyembur dua hari setelah gempa bumi di Yogyakarta. Hingga saat ini belum ada pembuktian secara ilmiah apakah gempa tersebut turut mempengaruhi semburan lumpur.

Meski demikian banyak orang yang percaya kedua bencana ini saling terkait. Pada 29 Mei 2006 lumpur Lapindo itu menyempur pertama kali pada 05.30 WIB. Adapun jarak pemukiman warga dengan lokasi lumpur hanya 150 meter.