Suswono berpesan agar pengembangan pertanian di dalam negeri tetap dilanjutkan, serta menyelesaikan berbagai masalah, seperti defisit lahan serta perbaikan infrastruktur pertanian.
"Masalah lahan yang harus diselesaikan pemerintah ke depan. Sekarang ini kepemilikan lahan dirasa kurang memadai," ungkap Suswono saat berdiskusi dengan tema 'Mencari Pemimpin yang Pro Pertanian' di Hotel Amaroossa, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/05/2014).
Ia menjelaskan, rendahnya sawah baru yang dicetak oleh pemerintah sekarang adalah disebabkan sulitnya mencari lahan di Indonesia. Bahkan dari lahan pertanian yang dijanjikan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Kementerian Kehutanan sebesar 7,2 juta hektar, yang terealiasi hanya 13.000 hektar.
"Kita defisit 60.000 hektar. Katanya kita punya lahan yang luas tetapi faktanya begitu sulit," imbuhnya.
Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan pemerintah adalah, menghentikan sementara (moratorium) alih fungsi lahan pertanian. Rencana ini harusnya diatur langsung oleh pemerintah pusat saat ini, agar seluruh Pemerintah Daerah tidak mudah memberikan izin alih fungsi lahan pertanian.
"Artinya harus ada intervensi dari pusat. Saya setuju untuk sementara kondisi memperihatinkan dengan kondisi lahan defisit 60.000/tahun moratorium adalah salah satu usaha yang bisa diintervensi oleh pusat," tuturnya
Lalu ia juga berpesan agar pemerintah ke depan lebih meperhatikan nasib infrastruktur pertanian seperti irigasi. Suswono mencatat saat ini 52% irigasi di Indonesia dalam keadaan rusak dan dibutuhkan dana hingga Rp 21 tiliun untuk memperbaiki.
"Intinya pemerintah baru harus berani melakukan terobosan baru," tandasnya.
(wij/dnl)