Mantan Menlu Marty Natalegawa: Asia Timur Perlu Keseimbangan  

TEMPO.CO, Seoul - Asia Timur perlu menemukan keseimbangan dan membuat suara mereka didengar di tengah cengkeraman dua negara besar, Amerika Serikat dan Cina.

"Kurangnya kepercayaan, yakni di Asia Timur Laut, antara Korea, Jepang, dan Cina, memungkinkan sebuah situasi yang matang bagi terjadinya insiden-insiden serius akibat salah persepsi dan salah perhitungan," kata Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan kelompok pakar J Global-Chatham House Forum 2015 di Hotel Shilla, Seoul, 9 November 2015.

Forum yang membahas masalah keamanan regional, sejarah, dan isu-isu ekonomi tersebut berlangsung selama sepekan setelah pertemuan trilateral antara pemimpin Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Hal itu juga terselenggara di tengah meningkatnya ketegangan maritim antara Amerika Serikat dan Cina soal Laut Cina Selatan.

"Wilayah Asia-Pasifik penuh dengan masalah perbatasan yang kompleks dan luar biasa, termasuk perbatasan maritim dan darat," katanya dalam pidato kunci tentang konflik Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.

Untuk itu, Marty menilai perumusan sebuah traktat komitmen yang menolak penggunaan kekuatan serta pentingnya dialog untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai amat dibutuhkan. Saat ini, traktat semacam itu sedang dirumuskan ASEAN, yakni kode etik Laut Cina Selatan.

"Tentu saja, kode etik khusus sangat diperlukan. Itu juga akan berguna sebagai model yang dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan daerah tertentu."

Marty juga mengungkapkan, pengalaman dialog dan negosiasi dalam ASEAN serta menekankan pentingnya keseimbangan dinamis atau "dynamic equilibrium" dijaga di tengah terus berkembangnya arsitektur regional.

"Pengaturan geopolitik dan geoekonomi yang cair tidak boleh mengarah pada kondisi anarkistis, di mana negara-negara terus berebut kekuasaan," tuturnya.

Forum bertajuk "Perspektif bagi Perdamaian dan Kerja Sama di Asia Timur" tersebut dihadiri 250 tokoh politik dan diplomasi global, termasuk mantan Perdana Menteri Korea Selatan Lee Hong-koo.

JOONGANGILBO | NATALIA SANTI