batampos –  Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memutuskan tidak mengajukan upaya hukum banding atas vonis 3 tahun dan 6 bulan atau 3,5 tahun penjara. Keputusan ini disampaikan tim kuasa hukum Azis setelah diberikan waktu tujuh hari untuk berpikir menanggapi vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Setelah mempertimbangkan dengan matang maka kita putuskan untuk tidak banding,” kata kuasa hukum Azis, Sirra Prayuna dikonfirmasi, Rabu (23/2).

Sirra tak mempermasalahkan kliennya langsung dieksekusi pidana, dalam kasus suap terhadap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Azis akan mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut.

“Menerima putusan untuk dijalankan dan menunggu agar Pak Azis Syamsuddin segera dapat eksekusi oleh Jaksa KPK,” ucap Sirra.

Selain divonis 3,5 tahun penjara, Azis Syamsuddin juga dibebankan pidana denda senilai Rp 250 juta. Apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan hukuman 4 bulan kurungan.

Politikus Golkar itu juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Hak politik Azis dicabut selama 4 tahun usai bebas dari pidana penjara.

Azis Syamsuddin terbukti menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.

Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

Azis terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Meski demikian, vonis terhadap Azis ini terbilang ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Azis oleh Jaksa KPK menuntut Azis dengan hukuman 4 tahun dan 2 bulan penjara serta denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sementara itu, Jaksa juga menuntut agar Azis dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, dilakukan swab massal, Selasa (22/2). Hal tersebut untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pada pelaksanaan swab massal tersebut, juga langsung dipantau

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto yang juga menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PKPP.

“Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, kami lakukan swab antigen kepada ASN yang belum vaksin lengkap, ternyata hasilnya ada 17 pegawai yang positif,” katanya.

Ditengah kasus Covid-19 yang saat ini terus meningkat di Riau, pihaknya terus bergerak cepat melakukan langkah antisipasi. Selain melakukan swab, pihaknya juga kembali mengaktifkan satgas Covid-19 di masing-masingOrganisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau kita biarkan bisa lumpuh Dinas PUPR-PKPP ini karena banyak pegawai yang positif Covid-19,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov juga mengatakan, bahwa pihaknya akan memberi sanksi bagi ASNndi lingkungan Pemprov Riau yang tidak melakukan vaksin lengkap, yakni dosis pertama, dua dan tiga (booster).

Sanksi yang diberikan berupa penundaan Tambahan Tunjangan Pegawai (TPP) atau Singel Salary. Langkah tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mendukung percepatan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Riau.

“Saya dapat laporan dari BKD, bahwa pegawai PUPR Riau ini ada 500 orang lebih yang belum vaksin lengkap.

Ini bukan angka yang sedikit. Kalau ini kita biarkan, bisa menyebar kemana karena omicron ini penularan sangat cepat,” katanya.

Karena itu, pihaknya meminta seluruh pegawai Dinas PUPR-PKPP Riau

yang belum divaksin lengkap akan dilakukan vaksin pada Kamis depan.

“Nanti hari Kamis kita harapkan pegawai yang belum vaksin lengkap harus divaksin semua. Kalau yang tidak mau divaksin ada sanksinya berupa penundaan TPP, sampai dia vaksin. Kalau tidak bisa divaksin harus bisa menunjukkan surat dari dokter bahwa dia ada masalah atau penyakit,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Riau Ikhwan Ridwan mengatakan, saat ini sudah cukup banyak ASN dilingkungan Pemprov Riau yang positif Covid-19. Namun rata-rata para ASN tersebut tidak bergejala.

“Sudah banyak ASN yang positif, hampir setiap OPD ada. Tapi mereka saat ini hanya menjalani isolasi mandiri karena tidak bergejala,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin menyampaikan Laporan Tahunan MA di Jakarta kemarin (22/2). Dalam laporan tersebut, dia mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 secara tidak langsung memompa jajarannya untuk melakukan migrasi sistem peradilan. Dari sistem lama yang masih konvensional ke sistem peradilan elektronik.

Lembaga peradilan turut merasakan langsung dampak pagebluk. Tidak sedikit sidang harus mereka selenggarakan dalam jaringan (daring). Baik di Jakarta maupun daerah lain. Hal itu mau tidak mau harus mereka lakukan karena kebijakan pembatasan mobilitas diterapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus korona.

Meski tidak mudah, Syarifuddin mengakui, kondisi itu memacu lembaga peradilan menyesuaikan diri. Pihaknya tidak pernah membayangkan, proses migrasi sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan elektronik dapat dilaksanakan segera. “Hanya dalam waktu dua tahun,” jelas dia. Hasilnya, MA dapat mempercepat implementasi rencana kerja yang sudah tercatat dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010 – 2035.

Presiden Joko Widodo yang turut memberi sambutan dalam agenda Laporan Tahunan MA ikut mengapresiasi langkah yang diambil oleh lembaga peradilan tertinggi di tanah air itu. Meski masih ada kekurangan pada beberapa bagian, MA dinilai sudah bisa mengakselerasi perubahan sistem peradilan. Itu sejalan dengan transformasi hukum di Indonesia yang terus diupayakan. “Transformasi ini menjadi tahapan penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik,” kata Jokowi.

Menurut presiden, perubahan tersebut membuat pelayanan peradilan lebih mudah dan cepat. Juga lebih sederhana, berbiaya murah, profesional, serta memberikan kepastian untuk penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Jokowi menyebut, perubahan yang dilakukan oleh MA juga selaras dengan semangat transformasi bidang hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai reformasi struktural,deregulasi, dan debirokratisasi demi meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Jokowi mengakui, transformasi itu tidak mungkin berjalan baik apabila hanya pemerintah yang bekerja. “Pemerintah butuh dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif,” ungkap mantan gubernur DKI itu. “Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh Indonesia,” tambah dia.

Ke depan, Jokowi meminta MA mengambil langkah strategis untuk mengurangi hambatan hukum yang berpotensi terjadi. Dia ingin MA konsisten memperkuat peradilan bagi kelompok rentan. “Memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” pintanya. Menurut dia, itu bisa dilakukan oleh MA melalui penguatan peraturan, layanan, dan akses disabilitas di di seluruh sektor peradilan.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar MA bisa turut serta memberi efek jera kepada koruptor dan mafia hukum. “Yang mencederai rasa keadilan,” imbuhnya. Tidak lupa, dia mengharapkan MA dapat menghasilkan putusan-putusan penting yang memberikan kepastian hukum dan berkeadilan bagi masyarakat. “Memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset publik lainnya,” ungkap dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak musibah Awan Panas Guguran (APG) Semeru ditargetkan rampung para bulan April mendatang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pihaknya tengah melakukan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) berupa rumah khusus (rusus) sebanyak 1.951 unit di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.

”Pembangunan rusus ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memulihkan kerusakan pasca bencana Erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021 lalu,” kata Basuki kemarin (22/2)

Basuki mengatakan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pada wilayah terdampak bencana tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” jelas Menteri PUPR 2 periode ini.

Dalam pembangunan huntap ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan bekerjasama dengan BUMN Karya PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya. Pembangunan dimulai sesuai instruksi Presiden Jokowi. Jenis bangunan yang dipakai adalah rumah dengan teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat).

Pembangunan menggunakan metode konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, rumah RISHA tersebut dibangun dengan tipe 36. Lokasinya berada di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.

Lokasi huntap ini bakal ditempati oleh warga yang terdampak erupsi dari tujuh desa di Kabupaten Lumajang yakni Desa Sumbersari, Desa Kebondeli Utara, Desa Kebondeli Selatan, Desa Curah Koboan, Desa Gumukmas, Desa Kamarkrajan, dan Desa Kajar Kuning.

Berdasarkan data dari Ditjen Perumahan PUPR, hingga saat ini sudah diselesaikan pekerjaan pondasi sebanyak 631 unit. Sementara perakitan rangka RISHA yang telah selesai sebanyak 548 unit. Kemudian pekerjaan pasangan dinding sebanyak 344 unit, dan pekerjaan penutup atap sebanyak 88 unit. “Ditargetkan penyelesaian secara bertahap sebanyak 126 unit pada akhir Februari 2022 dan penyelesaian 1.825 unit pada akhir April 2022,” ujar Iwan.

Selain bangunan rumah, kawasan Huntap juga akan dilengkapi fasilitas lain untuk mengakomodasi kegiatan sehari-hari warga seperti, fasilitas umum, masjid, sekolah, sarana olahraga, lapangan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pasar.

Untuk mendukung hunian tersebut Kementerian PUPR juga akan membangun instalasi air bersih yang bersumber dari Kali Tunggeng dengan debit 10 liter/detik dan Hutan Bambu dengan debit 134 liter/detik, dengan target layanan 2.000 Sambungan Rumah (SR). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Polri memulai proses penambahan syarat pengurusan SIM, STNK dan SKCK mewajibkan peserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN). Penambahan syarat itu akan dimulai dengan memperbaiki regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Belum diketahui kapan persyaratan tersebut mulai berlaku.

Juru Bicara Divhumas Polri Kombespol Hendra Rochmawan menuturkan, diketahui terdapar instruksi presiden (inpres) nomor 1/2022 tentang Optimalisasi JKN. Dalam inpres tersebut terdapat 30 kementerian dan lembaga yang diatur. “Termasuk Polri,” paparnya kemarin.

Dalam inpres tersebut, Korps Bhayangkara diharuskan untuk menyempurnakan regulasi pemohon SIM, STNK dan SKCK dengan menambahkan syarat peserta aktif JKN. “Kami mencermati instruksi tersebut,” terangnya.

Dengan dicantumkannya STNK harus peserta JKN. Maka, STNK yang merupakan produk turunan dari BPKB otomatis juga mensyaratkan peserta aktif JKN. “Karena STNK itu produkturunan BPKB,” paparnya.

Maka, langkah selanjutnya Polri akan segera memperbaiki regulasi. Yakni, Peraturan Polri nomor 7/2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. “Dengan menambahkan syarat peserta aktif JKN,” ungkapnya.

Langkah selanjutnya setelah regulasi tersebut disempurnakan, berupa sosialisasi kepada masyarakat. Dia menuturkan, masyarakat perlu untuk disosialisasi agar kedepan menyiapkan persyaratan dengan lengkap. Sehingga, pemohon SIM, STNK, SKCK bisa diproses secara cepat. “Sosialisasi akan dilakukan,” paparnya.

Namun, Polri belum memastikan kapankah persyaratan tambahan tersebut mulai berlaku. Dia menuturkan, yang pasti masayrakat perlu memandang niatan dari pemerintah bahwa persyaratan tersebut memiliki semangat persatuan dan kesatuan bangsa. “Program JKN untuk seluruh warga negara Indonesia,” ungkapnya.

Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, penambahan syarat pengurusan perizinan di kepolisian itu pasti menambah beban masyarakat. Dengan aturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), masyarakat sudah dipaksa membayar tes kesehatan, asuransi, tes psikologi dan lainnya. “Tambah lagi JKN,” jelasnya.

Selanjutnya, bila penambahan syarat peserta aktif JKN merupakan kewajiban. Maka, akan lebih baik bila syarat lainnya dikurangi. “Kalau tidak dikurangi, artinya pemerintah tidak punya sense of crisis,” tegasnya.

Persyaratan apapun yang ditambahkan pemerintah, rakyat mau tidak mau harus mengikuti. Namun, bsiakah dengan penambahan syarat tersebut pemerintah memastikan tidak adanya pungutan liar. “Jangan sekedar menambah syarat, tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat,” terangnya. (*)

Reporter: JP Group