batampos –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari yang diduga dari hasil korupsi. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan mencapai Rp 50 miliar.

Penyitaan ini dilakukan, lantaran KPK sedang mengusut sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Puput Tantriana Sari dan suaminya mantan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin.

“Dalam perkara dugaan TPPU atas nama PTS dkk sejauh ini tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan berbagai tanah dan bangunan, serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya senilai sekitar Rp 50 miliar,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (22/2).

Saat ini tim penyidik KPK masih terus melengkapi bukti dan menelusuri lebih jauh dugaan aset para tersangka dari hasil tindak pidana korupsi. Dia menegaskan, penyeleaaian perkara ini dibutuhkan peran serta masyarakat.

“Untuk itu bagi yang mengetahui informasi atas dugaan kepemilikan aset para tersangka dimaksud silahkan dapat sampaikan kepada KPK melalui call center 198 maupun saluran resmi KPK lainnya,” ucap Ali.

KPK sebelumnya juga telah menyita aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 7 miliar milik Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Adapun sejumlah aset yang disita KPK itu di antaranya, tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo; tiga bidang tanah yang berlokasi di Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo; satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan / Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

KPK memastikan, tim penyidik masih terus melakukan penelusuran dan mencari aset-aset lainnya yang diduga milik Puput dan suaminya Hasan Aminuddin. Diduga masih ada aset lainnya yang disimpan menggunakan indentitas tertentu.

“Melakukan penelusuran dan pencarian aset yang menggunakan identitas pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk mengaburkan asal usul sumber dana yang digunakan dalam melakukan pembeliannya,” tegas Ali.

Dalam perkaranya, Puput dan Hasan terlebih dulu terjerat dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. KPK menyebut, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan.

Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar.

Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Belakangan ini, Puput dan Hasan kembali terjerat terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dugaan TPPU dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin setelah ditemukannya alat bukti yang cukup. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini, mengatakan, pihaknya telah membelanjakan Capital Expenditure (Capex) yang lebih besar daripada tahun 2021 ini untuk meningkatkan kualitas jaringan serta meningkatkan digitalisasi guna menghadirkan customer experience yang terbaik.

“Fokus kami bukan untuk merespons persaingan tarif layanan, tetapi lebih pada memberikan customer experience terbaik dan menciptakan nilai bagi pelanggan kami,” ujar Dian.

Dalam kesempatan tersebut, Dian menambahkan, konsolidasi dalam industri telekomunikasi akan positif untuk persaingan karena telah menciptakan struktur industri yang lebih seimbang. Ini berarti fokus para pelaku pasar menurutnya harus lebih tertuju pada customer experience daripada memainkan tarif.

Dalam laporan keuangannya, Dian menyebut, untuk periode kuartal keempat 2021, pendapatan perseroan meningkat dua persen dibandingkan kuartal ke-3 2021 (QoQ) menjadi Rp 6,96 triliun, dengan Rp 6,5 triliun di antaranya merupakan pendapatan layanan. EBITDA sepanjang 2021 tercatat meningkat sebesar dua persen (YoY) menjadi Rp 13,28 triliun, dengan margin 50 persen.

Di sepanjang 2021, beban biaya operasional meningkat empat persen (YoY) menjadi Rp 13,47 triliun dari Rp 12,95 triliun di tahun sebelumnya. Meningkatnya biaya operasional ini dipengaruhi dari meningkatnya beban Biaya Regulasi serta Biaya Penjualan dan Pemasaran.

Selain berhasil mencatatkan laba bersih yang tertinggi sejak 2013, perseroan juga mampu meningkatkan kontribusi pendapatan data menjadi 94 persen, yang tertinggi di industri. Pendapatan data per akhir 2021 tercatat sebesar Rp 23,42 triliun, naik 5,4 persen YoY.

BACA JUGA: XL Axiata Dukung Kesuksesan MotoGP Mandalika

Perseroan juga menyebut telah berhasil menjaga ARPU blended di angka Rp 36 ribu, dengan jumlah pelanggan XL Axiata hingga akhir tahun 2021 ada sebanyak 57,9 juta dan tingkat penetrasi smartphone meningkat sebesar empat persen YoY menjadi 92 persen. Hal ini menunjukkan kemampuan perseroan menjaga perkembangan pelanggan yang sehat.

Di sisi jaringan, Dian menerangkan kalau hingga akhir 2021, total jumlah BTS XL Axiata mencapai lebih dari 162.282 unit, dengan BTS 4G meningkat menjadi 77.204. Sementara itu, fiberisasi telah mencakup lebih dari 50 persen site. Area yang terlayani jaringan 4G juga bertambah menjadi sebanyak 458 kota/kabupaten.

Terus meningkatnya kekuatan jaringan XL Axiata tersebut searah dengan tingkat penggunaan layanan data yang lebih tinggi oleh pelanggan. Selama periode 12 bulan di 2021, trafik data XL Axiata meningkat pesat hingga naik 34 persen YoY ke 6.549 Petabyte. Hal ini juga selaras dengan kecepatan akses internet yang meningkat sebesar 20 persen sejak awal tahun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Achmad Tohawi melakukan aksi nekad. Ia mencegat truk tambang dengan cara duduk di tengah Jalan Raya Kecamatan Ciseeng-Rumpin. Tepatnya depan Sekolah Mukhlisin sekitar pukul 10. 00 WIB, Senin (21/2/2022).

Aksi ini dilakukannya, terkait Peraturan Bupati Nomor 120 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Bogor, yang masih dilanggar supir dan pengusaha tambang di wilayah Utara Kabupaten Bogor.

Pantauan di lapangan, aksi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bogor itu mencegat truk tambang yang sedang melintas, membuat lalu lintas tersendat.

Ia mengaku, aksi tersebut dilakukan secara spontan karena kesal dengan ulah truk tambang yang masih beroperasi di luar jam ketentuan.

“Saya keluar rumah dari Simpang Panorama Bali hingga kantor kecamatan sampai butuh waktu 40 menit. Ketika saya cek, ternyata di depan ada empat tronton yang beriringan bawa bahan material tambang,” kata Tohawi.

Ia pun mendasak agar Perbup Nomor 120 Tahun 2021 ditegakkan dengan tegas, karena para pengusaha tambang telah mengabaikan aturan.

“Dalam Perbup 120 Tahun 2021 sudah jelas bahwa kendaraan berat beroperasi pada pukul 20:00 WIB hingga pukul 05:00 WIB. Sudah berapa nyawa yang melayang hingga anak sekolah akibat ulah truk tambang. Terakhir itu Siswa SMA Negeri Ciseeng,” kata Tohawi.

Sementara itu, Plt Kanit Pol PP Kecamatan Ciseeng, Tajudin mengatakan, aksi Anggota DPRD Achmad Tohawi mencegat truk tambang yang melintas dilakukan secara spontan.

“Pak Tohawi sempat duduk di jalan mencegat truk tambang yang melintas. Namun sudah dimediasi dan dibuatkan surat pernyataan dari pihak perwakilan supir truk tambang,” kata Tajudin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Polda Metro Jaya telah menangkap 3 pelaku pengeroyokan kepada Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama. Namun, masih ada 2 pelaku lainnya yang berstatus buron.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan, kedua tersangka yang masih dalam pengejaran yaitu Harfi alias Avice dan Irwan. Kedua berperan sebagai eksekutor.

“Dua orang tadi saya harap ada itikad baik, serahkan diri dan status saat ini mereka jadi tersangka dan DPO,” kata Tubagus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (22/2).

Sedangkan 3 tersangka yang berhasil diamankan yaitu MS alias Bram, JT alias Johar dan SS. Mereka dikenakan Pasal 170 Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara.

Khusus tersangka SS dijerat pasal berlapis yakni Pasal 55 KUHP karena sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan kekerasan. “Diantara tersangka tidak saling kenal. Mengetahui iya, dukung iya, tapi tidak ada masalah para tersangka dengan korban,” jelas Tubagus.

Sebelumnya, Ketua Umum KNPI Haris Pertama dianiaya oleh sejumlah orang. Kejadian itu terjadi di sebuah restoran di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Peristiwa pengeroyokan itu bermula sesat ia turun dari mobil di parkiran rumah makan Garuda, Cikini sekira pukul 14.10 WIB. Saat baru menginjakkan kaki turun dari mobil, tiga orang menghampiri dan langsung membabi buta menghajarnya.

“Saat baru turun dari mobil, tiba-tiba saya langsung dihajar dan dipukul oleh orang tidak dikenal lebih dari 3 orang,” kata Haris dalam keterangannya yang dibagikan melalui pesan singkat.

Haris mengatakn, ketiga pelaku itu menyerang dengan menggunakan batu dan benda tumpul lain. Haris menduga kuat pelaku yang mengeroyoknya telah membuntuti sejak dari rumah sampai ke parkiran Restoran di Cikini.

Usai mengeroyok, lanjut Haris, ketiga pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Haris pun menderita luka di dahi akibat penyerangan itu.

Dia langsung dilarikan ke IGD RSCM Kencana untuk mendapat perawatan medis. “Kepala sobek dan harus dijahit dan ditangani oleh dokter spesialis di IGD RSCM Kencana,” tandas dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) tidak harus pada usia 56 tahun. Bagi peserta aktif selama 10 tahun, dana JHT-nya bisa dicairkan 30 persen untuk perumahan. Dalam hal ini untuk uang muka rumah dan pengembangan atau renovasi rumah. Selain itu, sebesar 10 persen dapat digunakan untuk kebutuhan lain penunjang masa hari tua.

“Nggak harus 56 tahun. Artinya, dia punya manfaat layanan tambahan. Bisa mendapat kesempatan uang rumah kredit dan renovasi degan KPR yang lebih rendah pada umumnya,” tutur Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Senin (21/2).

Ida menambahkan, peraturan baru terkait syarat pencairan dana JHT tersebut baru akan berlaku efektif tiga bulan setelah diundangkan pada 4 Februari 2022 lalu. Artinya, selama tiga bulan setelah itu, masih berlaku aturan lama. Masyarakat yang ingin mengambil dana JHT keseluruhan dipersilakan.

“Sampai 3 bulan ini masih ada pilihan dengan uang JHT. Per Menaker yang lama masih berlaku,” sebutnya,

Peserta yang hendak mencairkan 10 persen JHT dapat mengajukan ke kantor cabang tersekat dengan membawa sejumlah dokumen. Diantaranya: kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK, E-KTP; kartu keluarga; surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja; buku tabungan; dan NPWP (untuk klaim manfaat JHT dengan akumulasi saldo di atas Rp 50 juta). Pencairan Dapat diajukan secara online melalui https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/

Sementara, untuk pencairan JHT sebagian 30 persen dapat digunakan untuk membayar uang muka rumah atau pinjaman untuk renovasi rumah. Dokumen yang harus dibawa: kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK, E-KTP; kartu keluarga; dan surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja.

Selain itu, peserta juga perlu membawa tambahan sejumlah dokumen perbankan lainnya. Jika untuk uang muka rumah, wajib membawa foto-copy perjanjian pinjaman rumah dan standing instruction. Jika untuk pembayaran angsuran pinjaman rumah, membawa foto-copy perjanjian pinjaman rumah, surat keterangan BAKI debet, dan standing instruction.

Sementara, jika untuk pelunasan sisa pinjaman rumah, peserta wajib membawa foto-copy perjanjian pinjaman rumah, formulir pelunasan pinjaman rumah, surat keterangan BAKI debet, dan standing instruction.

Pencairan 100 Persen

Untuk pencairan dana JHT secara penuh 100 persen baru bisa dilakukan ketika peserta sudah mencapai usia 56 tahun. Pencairan dapat dilakukan secara online dan langsung ke cabang.

Jika mencairkan dana JHT lewat online, masuk ke laman https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Lalu isi data diri, berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.

Kemudian, unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6 MB. Ketika mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.

Selanjutnya, akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email. Lalu, akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan di formulir.

Sedangkan cara mencairkan dana JHT langsung ke kantor cabang, pastikan membawa syarat dokumen yang asli untuk mencairkan dana JHT BPJamsostek. Aktifkan fitur GPS dan pastikan sedang berada di sekitar lokasi kantor cabang. Scan QR Code di kantor cabang. Lalu mengisi data dengan lengkap pada kolom yang tersedia.

Selanjutnya, unggah dokumen persyaratan klaim. Saat menerima notifikasi berhasil, perlihatkan notifikasi kepada petugas untuk mendapat nomor antrian.

BACA JUGA: Jokowi Perintahkan Menaker Revisi Aturan soal JHT Karena Menuai Polemik

Nomor antrian akan dipanggil untuk wawancara. Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, akan menerima tanda terima. Terakhir, tunggu hingga saldo JHT masuk di rekening.

Pencairan Lewat JMO

Sementara, cara mencairkan dana JHT melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yaitu, buka menu JHT pada aplikasi JMO dan pilih klaim JHT, jika telah memenuhi syarat akan muncul 3 checklist hijau dan bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Pilih salah satu opsi penyebab melakukan klaim dan ambil swafoto.

Lengkapi data NPWP dan nomor rekening bank milik peserta lalu lanjutkan ke halaman rincian saldo JHT. Jika seluruh data telah sesuai, silakan klik tombol konfirmasi untuk menyelesaikan proses klaim.

Khusus untuk pengajuan melalui aplikasi JMO, sebelum berlakunya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 pada bulan Mei 2022 mendatang, batasan saldo maksimal pengajuan klaim JHT sebesar Rp 10 juta dan berlaku bagi peserta dengan klaim 100 persen akibat PHK atau mengundurkan diri. (*)

Reporter: JP Group