batampos – Kasus pornografi yang melibatkan anak ternyata terus bertambah. Dari data Simfoni PPA mencatat, kenaikan terus terjadi sejak 2019 lalu. Pada 2019, anak korban protitusi atau eksploitasi seksual komersial tercatat sebanyaj 106 anak. Lalu pada 2020 menjadi 133 anak. Pada 2021 jumlahnya naik menjadi 276 anak. Pada 2022 sempat turun menjadi 216 anak, tapi pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 260 anak korban.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar membandingkan dengan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas Polri). Pada catatan dari 1 Januari 2020 hingga 25 September 2023 ada sebanyak 221 anak laki-laki dan perempuan usia di bawah 18 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual. Lalu, ada 44 anak terlapor dan 173 anak saksi terkait kasus pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual.

Apakah maraknya kasus pornografi yang melibatkan anak ini karena paparan internet? Nahar tidak menjawab secara pasti. Misalnya saja pada kasus pedofilia yang sampai sekarang belum jelas penyebabnya. “Namun beberapa faktor resiko dipandang memiliki peran yang cukup besar meskipun bukan sebagai hubungan sebab akibat,” ucapnya.

Baca Juga: Harga Beras Medium Dekati Level Premium

Pemerintah sebenarnya telah memiliki pagar untuk membatasi anak agar tidak terlibat dalam pornografi. Misalnya anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan UU No. 23/2002 mendapat perlindu-ngan khusus. “Hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masya-rakat,” ucapnya.

Nahar juga mengingatkan ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlin-dungan Saksi dan Korban. Dalam aturan itu turut serta dalam memberikan bentuk perlindungan kepada anak yang menjadi korban eksplotasi seksual. “Keduanya me-ngatur perlidungan hukum yang dapat diberikan yakni rehabilitasi, perlindungan atas penyebaran atau pemberitaan identitas di media masa, jaminan kesehatan, advokasi dalam proses perkara, dan pemberian aksesibilitas dalam memperoleh informasi perkembangan perkara,” katanya.

Selain itu, anak korban eksploitasi seksual berhak untuk memperoleh dan mendapatkan hak restitusi dan layanan pemulihan. Ini sesuai Pasal 30 UU 12 tahun 2022 ttg TPKS dan Pasal 71D Undang-Undang  Perlindungan Anak.

Plh. Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Rini Handayani menambahkan, pihaknya akan mengawal jalannya proses peradilan dan mendukung penuh segala proses sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Ia juga mengapresiasi jajaran Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena kecepatannya dalam mengungkap jaringan atau sindikat internasional yang memperjualbelikan konten eksploitasi anak di bawah umur berupa pornografi anak.

Baca Juga: Sakit Hati Ditagih Utang, Paman Bunuh Keponakan dan Bakar Rumah Korban

”Sebelumnya pada 2023 lalu, Polresta Bandara Soekarno-Hatta pun telah bekerja sama dengan International Task Force of Violent Against Children milik FBI untuk melakukan investigasi mendalam terkait materi muatan kekerasan seksual terhadap anak yang diperjualbelikan di ranah daring,” ungkapnya.

Melansir dari informasi yang dihimpun Tim Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Kemen PPPA, diketahui awal mula para terduga pelaku mendekati anak korban dengan sering memberikan makanan dan mengajak anak korban untuk bermain salah satu game online. Setelah itu para anak korban diberikan akun game online tersebut dan diiming-imingi akan diberikan uang berkisar antara Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu dengan syarat para anak korban mau melakukan tindakan seksual. ”Dari situ para korban lantas melakukan tindakan seksual dengan terduga pelaku baik itu sentuhan alat kelamin hingga persetubuhan,” katanya.

Parahnya, aktivitas seksual yang dilakukan oleh para terduga pelaku dengan anak korban secara sengaja direkam. Para anak korban pun sadar bahwa rekaman video tersebut akan disebarluaskan para terduga pelaku. Tidak hanya direkam, ketika sedang melakukan aktivitas seksual tersebut, para terduga pelaku pun beberapa kali melakukan video call melalui salah satu aplikasi percakapan instan dengan klien terduga pelaku yang berasal dari luar negeri. Terduga pelaku juga mengirimkan video-video anak korban kepada kliennya.
”Aksi tersebut juga kerap kali dilakukan di kamar hotel ataupun kontrakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rini mengemukakan, KemenPPPA mendukung penuh segala proses hukum yang dijalankan oleh kepolisian. Termasuk, memfasilitasi tenaga saksi ahli untuk memberikan pandangannya terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pornografi atau dugaan Tindak Pindana Dapat Diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau dokumen yang memiliki muatan kesusilaan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Anak selama proses hukum berlangsung.

Baca Juga: Sakit Hati Ditagih Utang, Paman Bunuh Keponakan dan Bakar Rumah Korban

Saat ini, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang untuk mengecek kondisi fisik dan psikologis anak korban serta memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban. UPTD PPA Kota Tangerang juga telah melakukan tracing dan visit ke rumah para anak korban serta melakukan pendampingan dalam proses hukum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada para anak korban.

Dari pendampingan psikologis yang telah dilakukan, lanjut dia, para anak korban cenderung menunjukkan kecemasan dan memiliki rasa percaya diri yang kurang. Apalagi usia anak korban tengah memasuki tahap remaja awal dimana belum memiliki kematangan secara emosional dan sosial.

”Sehingga para anak korban ini pun mudah dirayu, dibujuk, dan dipengaruhi oleh para pelaku karena mereka memiliki tingkat intelegensi yang cenderung rendah,” jelasnya.

Atas tindakan yang dilakukan para terduga pelaku kepada para anak korban, maka terduga pelaku dapat dijerat menggunakan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undan-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Terduga pelaku pun dapat diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

”Kami menuntut agar para terduga pelaku mendapatkan hukuman berat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga siap memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para anak korban dalam hal pendampingan psikososial,” tegasnya.

Baca Juga: Menag Yaqut Optimis Didukung Banyak Pihak Terkait Usulannya KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama

Di sisi lain, Rini turut mengingatkan kepada orangtua agar selalu mengawasi dan memperhatikan segala sikap dan perilaku anak juga lingkungan sekitar. Sehingga, dapat dengan mudah mendeteksi adanya perubahan atau ketimpangan pada anak. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pihak berwajib jika mendapatkan atau menemui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekitarnya.

”Keluarga memang memiliki peran utama dalam memberikan pengawasan terhadap perilaku dan tumbuh kembang anak. Namun, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan,” tuturnya.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha kemarin juga menyebut bahwa kejahatan seksual terhadap anak-anak bukanlah sebuah masalah yang baru muncul. Motifnya pun selalu berubah. Dia mencontohkan pada 1990-an kejahatan seksual pada anak muncul melalui berbagai buletin board yang ada pada saat itu. “Saat ini kejahatan seksual pada anak banyak beredar di sosial media dalam bentuk grup tertutup, aplikasi perpesanan seperti Telegram serta banyak berkembang di darkweb,” ungkapnya. Anonimitas ini yang membuat sulit untuk melacak pelakunya.  (lyn/mia)

Sumber: JP group

batampos – Harga beras hingga saat ini masih melambung. Di tengah tingginya harga itu, stok beras pun belum merata. Satuan Tugas (Satgas) Pangan menyebut, dari kegiatan monitoring beras yang dilakukan, ditemukan penyebab mengapa stok beras di ritel modern cenderung minim jika dibandingkan dengan di pasar tradisional.

Kepala Tim Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menjelaskan, hal itu disebabkan karena pengusaha beras cenderung memasok ke pasar tradisional.

”Bahwa stok beras di gudang distribution center (DC) dan outlet retail modern minim, namun di pasar tradisional mencukupi. Produsen beras cenderung memasok beras premium ke pasar tradisional dibandingkan ke retail modern, karena harga lebih kompetitif,” ujarnya pada rakor pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri di Jakarta, Senin (26/2).

Helfi memastikan, stok beras medium dan premium untuk Kanwil Bulog masih mencukupi. Namun, kemampuan dalam melakukan pengemasan terbatas yakni hanya sekitar 8.000 bungkus 5 kg per hari. Hal itu berdampak pada proses distribusi.

Baca Juga: Istana Sudah Bahas Program Prabowo

Dia memerinci, harga gabah kering panen (GKP) di petani sudah mencapai harga antara Rp 8.000 – Rp 8.500 per kg, sedangkan untuk biaya operasional (pengemasan, produksi, dan kirim) Rp 7.000 – Rp 9.500 per kg. Kondisi itu mengakibatkan harga beras premium di tingkat konsumen mencapai Rp 16.000 – Rp 18.000 per kg. ”Bahkan, harga beras medium sudah mendekati harga beras premium, yakni Rp 15.000 – Rp 16.000 per kg,” jelasnya.

Helfi melanjutkan, Satgas Pangan beserta kementerian/lembaga (K/L) terkait mendorong pelaku usaha untuk mengisi beras premium ke retail modern. Selain itu, Satgas Pangan juga segera menertibkan elemen produksi yang menjadi penyebab kenaikan cost produksi guna menurunkan harga penjualan GKP oleh petani.

Pemda dan PPNS K/L terkait perlu untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pangan terkait aturan HET, dan memberikan peringatan keras hingga penegakan hukum bagi yang tidak mematuhi. Hal itu menindak-lanjuti Peraturan Bapanas nomor 7 tahun 2023 yang mengatur HET Beras Medium dan Premium.

baca Juga: Sakit Hati Ditagih Utang, Paman Bunuh Keponakan dan Bakar Rumah Korban

Helfi melanjutkan, Perum Bulog diimbau agar mempercepat proses pengemasan dan pendistribusian. Sehingga beras dapat diterima cepat oleh retail modern, tradisional, dan masyarakat baik penerima Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan pangan yang berdampak pada penurunan harga beras medium.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menuturkan hal senada. Ketersediaan beras di pasar ritel modern menjadi perhatian. Beras premium kosong di banyak minimarket. Belum optimalnya penyaluran ke minimarket menyebabkan antrean panjang di Pasar Murah yang menjual beras sesuai HET.

Edy menambahkan, ditemukan fakta lapangan oleh Satgas Pangan, bahwa beras SPHP dijual di atas HET, terutama yang melalui pedagang eceran tanpa perjanjian dengan Bulog.
Edy mengimbau agar dilakukan percepatan realisasi impor oleh Perum Bulog sebelum musim panen raya datang dan kesiapan Kanwil Bulog. Sehingga, distribusi beras SPHP bisa dilakukan lebih cepat dan biaya angkut bisa ditekan.

Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi distribusi beras SPHP Bulog melalui jaringan minimarket. Karena harga dapat sesuai HET (tidak seperti jika melalui distributor dan pengecer/pedagang tradisional.

baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan Tak Perlu Antre Lewat BRImo, Termasuk di Wilayah Kepri

”Kami memang menekankan ke jaringan minimarket, bukan hanya retail modern. Karena minimarket inilah yang bisa lebih dekat ke masyarakat. Sementara kalau supermarket biasanya hanya di kota-kota besar. Melalui jaringan minimarket pun harga bisa dikontrol sesuai HET dan pengawasannya lebih mudah,” jelas Edy.

Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengungkap jumlah kab/kota yang mengalami kenaikan harga beras terus bertambah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, pada minggu ketiga Februari 2024, ada 179 kab/kota yang me-ngalami kenaikan harga beras dengan rata-rata harga mencapai Rp 15.246 per kg.

”Jumlah kab/kota itu melonjak hingga pada minggu keempat Februari ada 268 kab/kota yang mengalami kenaikan harga beras dengan rata-rata harga mencapai Rp 15.387 per kg,” jelas dia pada kesempatan yang sama.

Kemarin, Presiden Joko Widodo mengundang menteri-menterinya untuk membahas terkait beras pada rapat terbatas. Seusai rapat, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa harga beras mungkin akan turun. Ini karena di beberapa lokasi sudah panen padi. Sehingga harga gabah yang semula Rp 8.000 sampai Rp 8.600 per kg akan turun. “Hari ini (kemarin) turun ke Rp 7.600 bahkan ada yang angkanya sudah di bawah Rp 7.000. Seperti di Sumsel,” ucapnya.

Arief menegaskan bahwa harga gabah ini begitu memengaruhi harga beras. Bisa diprediksi harga beras adalah dua kali harga gabah.

baca Juga: PM Palestina Mundur dari Jabatan

Selain itu, stok beras komersial juga akan ditambah. Akhir tahun pemerintah menggelontorkan 200 ribu ton yang diserahkan kepada penggilingan padi. Lalu pada awal tahun ditambah 200 ribu ton lagi. Arief menyatakan bahwa kemarin pemerintah juga tengah menyiapkan 200 ribu ton beras komersial.

“Presiden juga sampaikan nilai tukar petani harus dijaga,” ungkapnya. Jangan sampai harga di pasaran murah tapi merugikan petani. Sebab biaya produksi seperti pupuk dan sewa tanah harus diperhitungkan.

Sebenarnya tidak hanya beras saja yang harganya meroket. Beberapa bahan pangan lain pun turut melonjak. Menurut Arief, masalahnya ada pada fasilitas distribusi pangan. “Jadi, beberapa daerah ada yang panen cabai harga Rp 40-45 ribu dan daerah yang defisit kekurangan harganya bisa sampai Rp 80 ribu,” ujarnya.

Dia minta agar setiap pemerintah daerah harus ada kerja sama. Bahkan jika yang menjadi kendala adalah distribusi, maka Bapanas siap membantu.

Pada kesempatan yang sama Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan ada kabar baik untuk petani. Dalam rapat terbatas kemarin telah diputuskan anggaran pupuk subsidi dinaikkan. Anggaran 2024 adalah 4,7 juta ton akan naik menjadi 9,55 juta ton.  “Insyaallah petani tidak usah lagi risau dan khawatir tentang pupuk,” ungkapnya.

Pemerintah juga memberikan diskon pupuk untuk yang tidak bersubsidi. Ini akan kerja sama dengan Kementerian BUMN. Selanjutnya ada kemudahan pinjaman kredit usaha untuk petani dengan Kartu Tani. Bagi yang tinggal di daerah pegunungan dan sulit akses, maka bisa menggunakan KTP untuk melakukan pinjaman.

Selain itu, pada Maret nanti diprediksi akan ada panen raya. Ada 1 juta hektare lahan yang sudah ditanam padi sejak Desember. “Artinya apa produksinya itu 3,5 juta ton,” ucap Amran. Stok ini dinilai akan mengamankan beras Tanah Air.

Baca Juga: Tujuh Anggota PPLN Kuala Lumpur Dinonaktifkan Akibat Masalah Pendataan Pemilih

Di lain pihak, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengakui bahwa harga beras mengalami kenaikan akhir-akhir ini. Dia juga mengatakan Kemendag akan mengupayakan menurunkan harga beras tersebut serta menjaga ketersediaan tetap aman. ”Kami setiap hari ngecek beras, tidak hanya beras, tapi juga bahan pokok lain,” ujar Jerry.

Untuk menstabilkan kembali harga beras, sambung Jerry, Kemendag akan menjalin kerja sama bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan seluruh kementerian/lembaga. ”Bukan hanya dari Kementerian Perdagangan, tapi juga dari Bapanas, Bulog, dan seluruh kementerian lembaga, instansi, tidak hanya di pusat, tapi di daerah, kita selalu memastikan harga stabil dan ketersediaan aman,” urainya.

Menjelang Ramadan, pihaknya akan memastikan ketersediaan beras aman. Harga beras pun akan diupayakan turun jelang. “Sudah disampaikan berkali-kali bahwa ketersediaan beras aman. Itu yang paling penting dan kita jaga terus, khususnya menjelang puasa dan Lebaran. Kita menjaga ini terus kondusif dan ketersediaan aman,” tegas Jerry. (*)

Sumber: JP group

batampos – Ribuan warga Filipina dari berbagai elemen turun ke jalan pada Minggu (25/2). Demonstrasi itu dipimpin organisasi dari berbagai sektor, termasuk serikat buruh, kelompok mahasiswa, maupun organisasi masyarakat sipil.

Mereka memprotes rencana Presiden Filipina Ferdinand ”Bongbong” Marcos Jr terkait usulan perubahan piagam (dikenal dengan Chacha) untuk mengamandemen Konstitusi 1987. Usulan itu dianggap mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.

Di Kota Quezon dekat ibu kota Manila, para aktivis menggelar protes di sepanjang Jalan Epifanio de los Santos (Edsa). Situasi itu mengulang peristiwa pada 1986, saat aksi rak-yat Filipina berhasil menggulingkan pemerintahan diktator Ferdinand Marcos.

Dilansir dari The Straits Times, para pengunjuk rasa datang dengan membawa spanduk bertulisan ”Buhay ang Edsa!” atau ”Batalkan Chacha!”. Aksi berbalut konser gratis itu berlanjut hingga pukul 21.05. Yakni, momen ketika keluarga Marcos melarikan diri dari istana presiden ke Hawaii pada 25 Februari 1986. Peristiwa tersebut dikenal sebagai People Power.

Baca Juga: Istana Sudah Bahas Program Prabowo

Kiko Aquino Dee, salah seorang pemrakarsa aksi, menyebut pihak oposisi menggunakan momen People Power sebagai simbol menentang amandemen. Cucu ikon demokrasi Filipina Benigno ”Ninoy” Aquino Jr dan Corazon Aquino itu menyatakan, pada Januari lalu sekutu Marcos mulai mengadakan dengar pendapat mengenai resolusi terkait perubahan Chacha. ”Situasi makin panas ketika kami mengekspresikan penolakan kami,” kata Dee.

Legislator sekutu Marcos, yang mendominasi parlemen, berniat mencabut pembatasan dari negara terkait kepemilikan asing atas fasilitas umum, lembaga pendidikan, dan perusahaan periklanan. Tujuannya adalah memacu pemba­ngunan ekonomi.

Namun, langkah itu dicurigai tak ubahnya jebakan Kuda Troya. Pakar dari ISEAS-Yusof Ishak Institute Aries Arugay menyatakan, ada upaya untuk merevisi pasal lain saat piagam itu sepakat diamandemen.

”Kalau melihat RUU perubahan piagam yang diajukan tahun lalu, tidak hanya menyangkut ketentuan ekonomi. Mereka juga mengusulkan untuk memungkinkan pemilihan kembali presiden, perpanjangan batas masa jabatan. Itu mungkin menjadi agenda mendasar mereka,” kata Arugay. (dee/c7/bay)

batampos – Senin (26/2), di Istana Negara digelar Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri seluruh menteri. Dalam rapat tersebut, tidak hanya membahas soal rencana kerja pada Kabinet Indonesia Maju, tapi juga program makan siang gratis. Program tersebut diketahui milik Capres Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Pembahasan program makan siang gratis diungkapkan beberapa menteri. Salah satunya adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Rapat itu salah satunya membahas soal rencana kerja pemerintah (RKP). Dia menyebutnya rapat ini merupakan rapat awal.

“Nanti dalam rapat kedua akan dilakukan pembahasan. Tapi secara umum program-program prioritas presiden terpilih yang nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran akan diakomodir supaya 2025 sudah running dan jalan,” ucapnya. Bahlil menyebut rapat lanjutan akan dilakukan pada bulan selanjutnya.

Dalam RKP ini membahas APBN 2025. Bahlil menyebut program Prabowo-Gibran diakomodir.

“Kalau bahas APBN 2025-kan presidennya Prabowo dan wakilnya Gibran,” tuturnya. Dia menampik pembahasan ini mendahului putusan KPU. Bahlil menyebut hal ini merupakan langkah antisipasi.

Banyak yang meragukan APBN tidak cukup untuk mewujudkan makan siang gratis. Namun, Bahlil dengan tegas menyebut APBN Indonesia cukup.

Baca Juga: PM Palestina Mundur dari Jabatan

Dia juga mengelak pembahasan ini melibatkan tim transisi. Bahkan menurutnya tidak ada tim transisi. Sebab pemerintah yang sekarang akan sinkron dengan pemerintah yang akan datang. “Judulnya berkelanjutan, apa yang mau ditransisi? Yang ada adalah tim pemantapan untuk melanjutkan yang sudah bagus dan yang belum bagus diperbaiki,” tuturnya.
Bahlil juga menegaskan bah-wa orang-orang yang mendukung Prabowo ada di kabinet.

“Orangnya Prabowo aja timnya ada di kabinet,” katanya.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ikut merespons program makan siang gratis. Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, me-ngatakan, Pemilu 2024 belum selesai, karena sekarang masih tahap rekapitulasi suara di tingkat daerah.

Jadi, kata dia, tidak pantas membahas program salah pasangan calon (paslon) yang berkontestasi pada Pilpres 2024. Apalagi, pembahasan itu dilakukan di Istana Negara. ”Tidak pantas berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres. Mereka seakan-akan sudah menang,” kata Chico. (*)

batampos – Kabar mengejutkan datang dari Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh. Senin (26/2) dia menyatakan mundur dari jabatannya. Shtayyeh menyerahkan surat pe-ngunduran dirinya kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.

Dilansir Al Jazeera, Shtayyeh menyebut alasan pengunduran diri itu adalah meningkatnya kekerasan di Gaza. ”Keputusan untuk mengundurkan diri diambil mengingat eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat dan Jerusalem serta perang, genosida, dan kelaparan di Jalur Gaza,” jelasnya.

Dia melihat tahap selanjutnya, termasuk tantangan-tantangannya, memerlukan pengaturan pemerintahan dan politik baru. Juga mempertimbangkan realitas baru di Gaza. ”Perlunya konsensus Palestina-Palestina berdasar persatuan Palestina dan perluasan kesatuan otoritas atas tanah Palestina,” imbuh pria 66 tahun itu.

Pernyataan tersebut muncul ketika tekanan AS terhadap Abbas semakin meningkat untuk menggoyahkan Otoritas Palestina. Negeri Paman Sam mulai merancang struktur politik yang dapat mengatur Palestina setelah perang.

Baca Juga:  Sakit Hati Ditagih Utang, Paman Bunuh Keponakan dan Bakar Rumah Korban

Ambisi Israel untuk mengua-sai Gaza juga makin kentara. Baru-baru ini, Menteri Keua-ngan Sayap Kanan Israel Bezalel Smotrich justru mengumumkan rencana untuk membangun lebih dari 3.300 rumah baru. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas penembakan yang menewaskan seorang warga sipil Israel.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kecewa mendengar pengumuman Israel tentang permukiman baru tersebut. ”Sudah menjadi kebijakan lama AS di bawah pemerintahan Partai Republik dan Demokrat bahwa permukiman baru adalah kontraproduktif untuk mencapai perdamaian abadi,” katanya di Buenos Aires.

Blinken menegaskan hal itu tidak sejalan dengan hukum internasional. ”Pemerintahan kami tetap menentang perluasan permukiman dan me-nurut penilaian kami, hal ini hanya melemahkan, bukan memperkuat, keamanan Israel,” katanya.

Berbagai dalih terus dilakukan Israel untuk mengusir warga Gaza. Kemarin, militer Israel (IDF) mengusulkan warga Palestina dievakuasi dari Jalur Gaza sepenuhnya.

Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanya-hu menyatakan bahwa usulan tersebut telah diserahkan kepada kabinet perang. Meski belum jelas seperti apa perinciannya, usulan itu disampaikan menjelang rencana invasi jalur darat Israel ke Rafah. Wilayah tersebut menjadi kantong terakhir 1,5 juta pengungsi warga Gaza. (*)

Sumber: JP group