batampos – Bayar pajak kendaraan kini tak harus melalui antrean panjang. Pengurusan pembayaran pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saat ini semakin gampang dan mudah lewat aplikasi BRImo.

BRI menghadirkan kemudahan dengan layanan pembayaran pajak STNK melalui aplikasi BRImo. Gak perlu lagi antre ke Samsat, Anda bisa bayar pajak kendaraan dengan mudah dan praktis hanya dari smartphone.

Namun, sebelum bayar pajak di BRImo, kamu perlu instal dan login aplikasi SIGNAL terlebih dahulu. Aplikasi SIGNAL ini merupakan aplikasi resmi dari Korlantas Polri yang memudahkan pembayaran pajak kendaraan secara online.

Aplikasi SIGNAL memanfaatkan database kendaraan bermotor milik POLRI. Database ini terintegrasi dengan database Dirjen Dukcapil Kemendagri dan sistem informasi pajak kendaraan bermotor masing-masing Bapenda provinsi.

Saat ini sudah terdapat 15 wilayah yang bisa menggunakan metode ini, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bali dan Kepulauan Riau.

Keunggulan Bayar Pajak Kendaraan Lewat BRImo

Berikut ini ada beberapa keunggulan bayar pajak tahunan kendaraan melalui aplikasi BRImo dan SIGNAL:

– Mudah dan Praktis: Bayar pajak bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.
– Hemat Waktu dan Biaya: Gak perlu antre di Samsat, sehingga hemat waktu dan biaya transportasi.
– Aman dan Terjamin: Data kendaraan dan informasi pajak terjamin keamanannya.
– Terjangkau: Biaya admin terjangkau.

Cara Bayar Pajak Kendaran Lewat BRImo
Penasaran gimana cara bayar pajak kendaraan lewat BRImo? Berikut ini tahapan dan penjelasan bagaimana cara bayar pajak kendaraan bermotor lewat BRImo.

Sebelum bayar pajak tahunan untuk kendaraan bermotor kamu, pastikan untuk mendapatkan kode pembayaran melalui aplikasi SIGNAL terlebih dulu.

Cara Mendapatkan Kode Pembayaran Melalui Aplikasi SIGNAL:
1. Pastikan telah memiliki akun SIGNAL dan instal aplikasinya.
2. Daftarkan kendaraan jika belum terdaftar.
3. Dapatkan kode pembayaran pada SIGNAL dan bayar melalui BRImo.

Setelah mendapatkan kode pembayaran dari aplikasi SIGNAL, kini giliran untuk melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor kamu melalui aplikasi BRImo.

Cara Bayar Melalui BRImo:
Ikuti langkah-langkah ini untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi BRImo:
1. Login BRImo.
2. Pilih menu Tagihan kemudian Signal.
3. Pilih Wilayah dan Masukkan kode pembayaran yang didapat dari aplikasi SIGNAL.
4. Konfirmasi transaksi dengan memasukkan PIN.
5. Transaksi berhasil.

Membayar pajak kendaraan tahunan kini tidak perlu lagi ribet datang ke Samsat dan antre lama. Dengan BRImo dan SIGNAL, kamu bisa bayar pajak kendaraan dengan mudah dan praktis hanya dari smartphone.

Membayar pajak kendaraan tepat waktu merupakan wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Pajak yang kita bayarkan akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh BRImo dan SIGNAL untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Tak ada lagi alasan terlambat bayar pajak STNK tahunan.

So, segera download BRImo melalui App Store, Play Store dan Huawei AppGallery sekarang juga.

Untuk informasi lengkap, kamu bisa follow Instagram @bankbri_id. BRImo lebih mudah dan serba bisa! #BRImo #BRImoMudahSerbaBisa. (*)

batampos – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan, tidak tepat jika program makan siang gratis dialokasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menurutnya, RAPBN 2025 seharusnya masih menjadi program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Diketahui, makan siang gratis merupakan program dari capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“(Progam makan siang gratis diproyeksikan masuk) APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru,” kata Mahfud di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta, Senin (26/2).

Mantan Menko Polhukam ini mengutarakan, seharusnya program tersebut dialokasikan ke dalam APBN Perubahan 2025 yang sudah masuk ke dalam pemerintahan baru.

“Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025,” ujarnya.

Meski demikian, ia tak terlalu mempersoalkan karena mungkin itu masih hanya sebatas usulan saja.

“Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru,” papar Mahfud.

Sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

“Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu,” ujar Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2).

Suharso menyebut, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Jokowi tetap terealisasi. Namun, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.

“RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan,” pungkas Suharso. (*)

batampos – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebutkan bahwa pihaknya telah menonaktifkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia.

Ia mengatakan bahwa penonaktifan anggota PPLN itu terkait masalah pendataan pemilih yang berakibat pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK) harus kembali diulang. Hal itu disampaikannya di Kantor KPU RI, Jakarta, pada hari Senin (26/2).

“Kami sudah menonaktifkan atau memberhentikan sementara tujuh anggota PPLN karena ada masalah dalam tata kelola pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur akan diambil alih oleh KPU RI. Hal itu akan dilakukan dengan menugaskan beberapa anggota KPU RI ke Kuala Lumpur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

“Kemudian didukung juga oleh tim dari sekretariat jenderal. InsyaAllah kami akan berkoordinasi dengan kantor perwakilan di Kuala Lumpur,” ucapnya.

Hasyim menegaskan langkah KPU menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur adalah untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Karena dalam proses pendataan daftar pemilih pada tahun 2023 lalu, dari totall 490 ribu pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) hanya sekitar 12 persen pemilih saja yang melakukan coklit.

Ia mengatakan bahwa kendala dalam proses coklit itu karena alamat dari para pemilih banyak yang tidak dikenali. Hanya sekitar 62 ribu pemilih yang alamatnya dapat dikenali.

“Kita teliti ya, belum kita pastikan. Tapi kira-kira begini, 497 ribu itu Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Kemudian dicek alamatnya, yang alamatnya dikenali itu sekitar 62 ribu dan yang lain alamatnya tidak dikenali. Karena tertulis alamatnya ‘KL, Malaysia’ begitu saja,” imbuhnya.

Maka dari itu, pihak KPU akan meneliti lebih dallam dan melakukan pemutakhiran ulang data pemilih. Ia tidak menutup kemungkinan pemutakhiran ulang data pemilih di Kuala Lumpur akan mengalami penurunan yang drastis.

Baca Juga: Real Count KPU RI: Suara Masuk 72,09 Persen, Prabowo-Gibran Unggul Jauh 58,62 Persen, Anies-Muhaimin 24,27 Persen, Ganjar-Mahfud 17,12 Persen

“Sebab ada perubahan daftar pemilih, jumlah pemilih dan kemudian ada perubahan metode pemilihan untuk PSU, nanti juga kami laksanakan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi penetapan daftar pemilih dulu,” pungkasnya. (*)

batampos – Seorang anggota aktif Angkatan Udara Amerika Serikat membakar dirinya pada Minggu (25/2) di depan kedutaan besar Israel di Washington, D.C. sebagai bentuk protes terhadap perang di Gaza, menurut beberapa laporan pemberitaan.

Api kemudian dipadamkan oleh anggota Dinas Rahasia, dan kemudian pria tersebut dilarikan ke rumah sakit setempat karena “cedera kritis yang mengancam jiwa,” kata Departemen Layanan Medis Darurat dan Pemadam Kebakaran DC.

Beberapa laporan yang mengutip siaran langsung kejadian tersebut mengatakan pria itu meneriakkan “Bebaskan Palestina” sambil membakar diri. Washington Post mengutip juru bicara Angkatan Udara, Rose M. Riley, yang membenarkan bahwa “seorang penerbang aktif terlibat dalam insiden hari ini.”

Dalam video yang disiarkan langsung oleh platform Twich yang kemudian dihapus, pria itu disebut mengatakan “tidak akan lagi terlibat dalam genosida” mengacu pada pembunuhan oleh Israel di Gaza sejak Oktober. Dia juga dilaporkan mengatakan “Saya akan melakukan aksi protes ekstrem.”

Sementara pihak berwenang mengatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Sebelumnya pada Desember, seorang pria membakar dirinya di depan Konsulat Israel di Atlanta, Georgia sebagai protes atas serangan Israel di Gaza.

Israel telah melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober, menewaskan lebih dari 29.690 orang dan menyebabkan kehancuran massal dan kekurangan bahan kebutuhan, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini telah terbunuh.

Perang tersebut menyebabkan 85 persen penduduk di wilayah itu mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur rusak atau hancur, menurut PBB.

Mengenai gugatan genosida di Mahkamah Internasional. Pengadilan tersebut mengeluarkan keputusan sementara pada Januari yang memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza. Namun, permusuhan terus berlanjut dan pengiriman bantuan masih belum cukup untuk mengatasi bencana kemanusiaan tersebut. (*)